Connect with us

Politik

Gaji Telat Panwascam, Bawaslu Banjar: Itu Urusannya Bawaslu Kalsel!

Diterbitkan

pada

Bawaslu Banjar menyampaikan telatnya honor Panawascam tanggungjawab Bawaslu Kalsel Foto : rendy

MARTAPURA, Bawaslu Banjar benarkan gaji para Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) hingga pengawas pemilu kelurahan dan desa (PPKD) belum dibayar sejak dua bulan lalu. Hal ini disampaikan Wakil Kordinator Devisi SDM dan Organisasi Bawaslu Banjar, M Syahrial Fitri.

Ia mengatakan, honorarioum untuk pengawas desa dan pengawas kecamatan di Bawaslu Banjar statusnya masih belum menjadi satuan kerja. Sehingga urusan yang bersangkutan dengan keuangan langsung dari Bawaslu Kalsel.

“Jadi ketika ada persoalan-persoalan keuangan yang masih tidak jelas, maka bisa langsung menanyakan hal itu ke Bawaslu Kalsel, karena mereka yang langsung mengelola keuangan di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel ini,” jelasnya.

Ditambahkan Syahrial, satuan kerja tersebut rencananya akan dilaksanakan di kabupaten atau kota pada 2020 mendatang. Sehingga adapun tugas dari satuan kerja dapat mengelola keuangannya sendiri, dan tidak bergantung provinsi lagi. “Jadi gaji untuk penyelenggara pemilu ini beda, harus bekerja dulu baru dibayarkan. Tidak seperti PNS yang gaji dulu baru bekerja, kira-kira seperti itu,” katanya.

Walaupun Pemilu 2019 sudah usai, gaji para Panwascam hingga PPKD belum mereka dapatkan sampai hari ini. Terakhir mereka mendapatkan upah pada April lalu. Untuk diketahui, Panwascam sendiri terdiri dari 3 anggota dan 7 staf, sementara di PPKD masing-masing satu kelurahan/desa hanya satu anggota yang masing-masing menerima gaji sekitar Rp 600-700 ribu. Total kelurahan/desa di Kabupaten Banjar terhitung 254 kelurahan/desa dari total 20 kecamatan.

Masalah ini dikeluhkan oleh beberapa petugas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Salah satunya Edwin, Panwascam asal Astambul. Ia mengatakan, hingga kini honornya belum dibayar. “Hingga kini honor kami masih belum dibayarkan bahkan operasional pun juga tidak dibagikan seperti halnya perjalanan dinas, apalagi THR juga tidak ada,” ungkapnya.

Edwin mengaku sangat kecewa, terlebih gaji tidak kunjung dicairkan saat lebaran yang baru saja lewat. Ia menuntuk agar pencairan segera dilakukan sekaligus membayar tunggakan selama dua bulan.

Di tempat terpisah, anggota Panwascam lainnya dari Beruntung Baru, Mulia Ningsih, juga mengalami nasib serupa. Ia pun mengatakan honor sejak dua bulan lalu belum dibayar. Namun ia menganggap bahwa masalahnya adalah soal administrasi.

“Berdasarkan informasi yang diterimanya, kejelaaan proses pembayaran honor pada Bawaslu itu dilakukan berjenjang. Dana awalnya diterima Bawaslu Provinsi lalu diserahkan ke Bawaslu Kota dan selanjutnya disalurkan ke Panwas termasuk Panwas di kecamatan, kelurahan hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), ” katanya.

Saat ini honor di PPKD masing-masing satu kelurahan/desa masing-masing menerima gaji sekitar Rp 600-700 ribu, sementara petugas Panwas tingkat komisioner kecamatan sebesar Rp 1.600.000 untuk anggota, dan Rp 1.850.000 untuk ketua. (Rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Chell

Politik

Lahir di Tengah Pandemi Covid-19, Partai Gelora Indonesia Raih SK Kemenkumham

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Partai Golora Indonesia mendapatkan SK Kemenkumham sebagai partai politik Foto: DPW Partai Gelora Kalsel for Kanal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Setelah satu setengah bulan menjalani proses verifikasi administratif dan faktual, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pada Selasa (19/5/200) telah mendapatkan surat keputusan (SK) Kemenkumham RI sebagai badan hukum partai politik.

Pengesahan badan hukum Partai Gelora Indonesia ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 2020 Tahun 2020. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini mengesahkan pengakuan Gelora Indonesia sebagai salah satu Partai Politik.

“Alhamdulillah, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini, kami mendapatkan kabar dari Pak Menkumham Yasonna H. Laoly bahwa SK Menkumham untuk Partai Gelora sudah ditandatangani,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, baru-baru ini.

“Insya Allah setelah lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta,” imbuh dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2020, Partai Gelora Indonesia telah secara resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham sebagai partai politik. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan untuk 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 484 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 4394 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Terpisah, Ketua Gelora Indonesia Kalimantan Selatan H Riswandi mengungkapkan dengan pengesahan ini, tentunya akan membakar semangat pengurus dan sahabat Gelora di wilayahnya.

Menurut Riswandi, partai ini lahir saat di tengah krisis, apalagi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Ia menambahkan, SK-nya ditandatangani menjelang malam Lailatul Qadar, yang tentunya membuat dia optimis untuk menatap ke depan dan dapat membawa rakyat untuk keluar dari krisis.

“Kami sangat optimis untuk menatap ke depan dan membuka jejaring seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung untuk mampu membawa Indonesia menuju kekuatan utama dunia” kata Riswandi, Kamis (21/5/2020) sore.(Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 

Lanjutkan membaca

Politik

DPR Sepakat Usul Pemerintah Tunda Pilkada Serentak Jadi 9 Desember 2020

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada serentak 2020. Foto: Grafis Ilustrasi KPU RI

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Persetujuan DPR itu disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli dalam kesimpulan usai rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. “Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujar Doli, Selasa (14/4/2020).

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020, komisi II DPR RI bersama mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020,” Doli menambahkan seperti dilansir Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com

Selain mengenai pelaksanaan Pilkada, Doli menyarankan agar pemerintah dapat mengembalikan waktu pelaksanaan Pilkada sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019.

“Maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun, yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu,” tandasnya.(suara)

 

Lanjutkan membaca

Politik

Khairul Saleh Kini Jabat Waket Komisi III DPR

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin melantik Pangeran Khairul Saleh (F-PAN) menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan Mulfachri Harahap di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). Foto: dpr.go.id/mario/man

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kiprah urang Banua, Pangeran Khairul Saleh di legislatif makin cemerlang. Kali ini anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu dilantik menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan rekan satu fraksinya, Mulfachri Harahap.

Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020).

“Rotasi alat kelengkapan Dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)  itu tertuang dalam surat bernomor 01.027/K-S/FPAN/DPR RI/III/2020. Surat ‘Penetapan Ketua Komisi III F-PAN DPR RI’ yang dikeluarkan Rabu, 27 Maret 2020,” ungkap Azis, seperti yang dikutip dari Parlementaria Terkini di dpr.go.id.

Usai membacakan surat penetapan Pangeran Khairul Saleh sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI, Azis melanjutkan sidang dengan menyerahkan palu sidang kepada Khairul Saleh sebagai simbol disetujuinya keputusan pergantian Pimpinan Komisi III DPR RI tersebut.

“Sebagai kader saya siap melaksanakan perintah pimpinan,” ujar mantan Bupati Banjar dua periode itu saat dihubungi Kanalkalimantan.com via whatsapp.

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI telah mengajukan pergantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI ke Sekretariat DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dengan nomor anggota 479 digantikan Pangeran Khairul Saleh dengan nomor anggota 514. (kanalkalimantan.com/dhani)

Reporter : dhani
Editor : bie

 

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->
Share via
Copy link
Powered by Social Snap