Connect with us

Pilgub Kalsel

Gakkumdu Pusat Periksa Sahbirin terkait Tandon Air Covid-19

Diterbitkan

pada

Sahbirin menghadiri pemeriksaan Bawaslu RI di Bawaslu Kalsel Foto: dutatv
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kasus sengketa Pilgub Kalsel 2020 masih terus berlanjut. Selain proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi atas paslon nomor 1 Sahbirin Noor-Muhidin, Bawaslu RI juga tengah mendalami kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam Pilgub lalu.

Hal tersebut sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan Sentra Gakkumdu Pusat yang terdiri dari Bawaslu RI, Mabes Polri, dan Kejagung, atas incumbent H Sahbirin Noor di kantor Bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata, Banjarmasin, pada Rabu (6/1/2021) pukul 14.30 Wita. Pemeriksaan atas Sahbirin dilaksanakan secara online oleh tim Gakkumdu Pusat.

Selama sekitar 1,5 jam, paslon nomor 1 tersebut menjawab sejumlah pertanyaan dari Sentra Gakkmudu.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilisator atau penyedia lokasi terkait undangan klarifikasi yang disampaikan tim Bawaslu RI. “Obyek klarifikasi kami tidak tahu pasti. Tapi dalam undangan terkait adanya dugaan laporan penyalahgunaan wewenang terkait tandon air program Covid-19,” katanya.



 

Pada klarifikasi tersebut, ikut juga dihadiri staf Bawaslu RI dan Sentra Gakkumdu Pusat yang ikut memantau dan menyiapkan proses pemeriksaan.

Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel Supriayanto Noor mengatakan, klarifikasi ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan Bawaslu RI. Sebelumnya, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel juga ikut dipanggil. Mulai dari Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, hingga Kepala Biro Umum Setda Kalsel.

Sementara itu, Sahbirin usai menjalani pemeriksaan mengatakan kedatangannya ke Bawaslu guna memberikan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan. “Hadir untuk memberikan klarifikasi apa yang menjadi laporan kepada kita,” katanya.

Laporan dimaksud Sahbirin, adalah yang disampaikan paslon nomor 2 Denny Indrayana terkait dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai petahana di Pilgub Kalsel. Meskipun pada kasus sebelumnya yang juga menyangkut hal tersebut dan dugaan pelanggaran TSM, Bawaslu RI melalui surat Nomor: 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 hasil rapat pleno, Rabu (25/11/2020) menolak gugatan yang disampaikan Denny.

Dalam surat keputusan, Bawaslu RI menimbang penyampaian keberatan laporan Denny Indrayana yang memberikan kuasa kepada 12 orang tim hukum tertanggal 12 November di Jakarta.

Ada 134 halaman pada surat putusan Bawaslu RI tersebut yang memuat memori keberatan pelapor atas hasil putusan Bawaslu Kalsel menggugurkan laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang ditudingkan kepada calon gubernur petahana Paman Birin, sapaan familiar H Sahbirin Noor.

Berpegang pada acuan hukum Perbawaslu No: 9/2020, Bawaslu Kalsel menghentikan laporan Denny Indrayana melalui sidang pendahuluan, 10 November. Bawaslu Kalsel sendiri menyatakan karena tidak terpenuhinya alat bukti berupa syarat materil dugaan pelanggaran TSM.

Selain kasus yang saat ini masih bergulir di tangan Gakkumdu Pusat, kubu Denny Indrayana juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel pada Senin (28/12/2020). Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1.

“Petahana menyalahgunakan program tandon air Covid 19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel. Demikian juga dengan tagline “Bergerak” pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye petahana dan/atau paslon 1, termasuk di dalamnya ada penggunaan fasilitas media pemerintah,” kata Febri.

Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan untuk pemenangan paslon 1 adalah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada. Penegakan hukum tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut, Febri berharap dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin (Kecamatan Binuang), Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan modus pelanggaran dan kecurangan seperti politik uang (money politics), petugas KPPS merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah, hingga dugaan penggelembungan suara dengan manipulasi data DPPh dan DPTb.

“Serta banyak lagi dugaan pelanggaran termasuk pada TPS dengan kehadiran 100%, banyak pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran hampir 100% dan lainnya,” tambahnya.

Dengan berbagai alasan tersebut, kubu Haji Denny meminta majelis hakim (MK) membatalkan Keputusan KPU Kalsel tentang Penetapan Pasangan Cagub-Cawagub Kalsel Tahun 2020, sepanjang menyangkut penetapan Paslon 1, H. Sahbirin Noor – H Muhidin. (Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

Pilgub Kalsel

Sikapi Penolakan Gugatan Bawaslu RI, Denny Indrayana: Perjuangan Masih Panjang!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Denny Indrayana merespons keputusan Bawaslu RI Foto: dok
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bawaslu RI kembali menolak laporan penyalahgunaan wewenang incumbent di Pilgub Kalsel yang disampaikan paslon nomor urut 2, Denny Indrayana.

Menyikapi putusan Bawaslu yang menolak laporan terkait tandon air Covid-19 yang dimanfaatkan sebagai bahan kampanye, Denny menulis sebuah puisi berjudul: Alhamdulillah, Perjuangan Masih Panjang.

Dalam puisi yang disampaikan ke sejumlah media tersebut, paslon yang hanya terselisih sekitar 8.000-an suara pada Pilgub 9 Desember 2020 lalu mengatakan, menghadapi berbagai kecurangan tersebut akan tetap berjuang.

“Kami tak akan menghilang, kami akan terus berjuang,” katanya sebagaimana ditulis dalam puisinya tersebut.
Simak puisi berjudul :



 

Alhamdulillah, Perjuangan Masih Panjang

Alhamdulillah, perjuangan masih panjang
Penyalahgunaan dana bansos COVID menjadi beras bergambar kampanye
Dinyatakan bukan curang, walau bukti tak berbilang.

Ketua KPK, Ketua MPR, Mendagri semua telah melarang
Jangan jadikan bansos COVID untuk kampanye, ucapnya berang!
Ketua Bawaslu berteriak, “ada tiga modusnya” katanya lantang
Ada foto, Ada nama, Ada materi kampanye, yang dipajang
Ketiganya nyata ada terang-benderang.
Ada apa dengan keadilan, dimana ia menghilang?

Alhamdulillah, perjuangan masih panjang
Dana Covid dijadikan spanduk membentang
Tandon air COVID tidak lepas dari kampanye yang nyata telanjang
Semuanya dengan nama, foto, dan “Bergerak” yang terpampang
Seakan menantang: Kamilah sang pemenang!
Hukum tak akan bisa menentang
Keadilan hilang karena: UwANG?

Tapi, yakinlah dia tak akan pernah tenang!
Kami tak akan menghilang
Kami akan terus berjuang

Karena kecurangan tidak boleh menjadi pemenang
karena kecurangan hanya layak menjadi pecundang

Gugatan akan terus datang
MK akan tetap jadi puncak juang
Alhamdulillah, perjuangan masih panjang!

Jakarta, 8 Januari 2021
Haji Denny

Sebagaimana diketahui, dugaan kasus tersebut disampaikan melalui surat nomor 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/1/2021. Dimana hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Denny Indrayana. Tapi karena Bawaslu RI melihat tidak adanya bukti kuat, laporan pun tak ditindaklanjuti.

“Terlapor tidak terbukti melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Sebelumnya Sentra Gakkumdu Pusat yang terdiri dari Bawaslu RI, Mabes Polri, dan Kejagung, melakukan pemeriksaan kedua kalinya atas incumbent H Sahbirin Noor di kantor Bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata, Banjarmasin, pada Rabu (6/1/2021) pukul 14.30 Wita. Pemeriksaan atas Sahbirin dilaksanakan secara online oleh tim Gakkumdu Pusat.

Selama sekitar 1,5 jam, paslon nomor 1 tersebut menjawab sejumlah pertanyaan dari Sentra Gakkmudu.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilisator atau penyedia lokasi terkait undangan klarifikasi yang disampaikan tim Bawaslu RI. “Obyek klarifikasi kami tidak tahu pasti. Tapi dalam undangan terkait adanya dugaan laporan penyalahgunaan wewenang terkait tandon air program Covid-19,” katanya.

Sebelumnya Denny Indrayana elah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel pada Senin (28/12/2020) di MK. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 1, Rifqinizami Karsayudha mengatakan bersyukur atas hasil laporan Bawaslu. “Pada akhirnya kebenaran hukum ditentukan oleh alat bukti dan argumentasi hukum,” katanya.(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Soal Tandon Air Covid-19, Kembali Bawaslu Putuskan Sahbirin Tak Lakukan Pelanggaran!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sahbirin saat diperiksa di Bawaslu Kalsel Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Lagi-lagi aduan paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi atas terjadinya dugaan pelanggaran di Pilgub Kalsel, dirontokkan Bawaslu RI. Kini giliran aduan soal penyalahgunaan wewenang incumbent Sahbirin Noor terkait tandon Covid-19, ditolak alias tak bisa dilanjutkan menjadi obyek perkara di Bawaslu.

Laporan pemberitahuan Bawaslu RI, dugaan kasus tersebut disampaikan melalui surat nomor 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/1/2021. Dimana hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Denny Indrayana.

“Terlapor tidak terbukti melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Sebelumnya Sentra Gakkumdu Pusat yang terdiri dari Bawaslu RI, Mabes Polri, dan Kejagung, melakukan pemeriksaan kedua kalinya atas incumbent H Sahbirin Noor di kantor Bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata, Banjarmasin, pada Rabu (6/1/2021) pukul 14.30 Wita. Pemeriksaan atas Sahbirin dilaksanakan secara online oleh tim Gakkumdu Pusat.



Selama sekitar 1,5 jam, paslon nomor 1 tersebut menjawab sejumlah pertanyaan dari Sentra Gakkmudu.
Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilisator atau penyedia lokasi terkait undangan klarifikasi yang disampaikan tim Bawaslu RI. “Obyek klarifikasi kami tidak tahu pasti. Tapi dalam undangan terkait adanya dugaan laporan penyalahgunaan wewenang terkait tandon air program Covid-19,” katanya.

Laporan dimaksud Sahbirin, adalah yang disampaikan paslon nomor 2 Denny Indrayana terkait dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai petahana di Pilgub Kalsel. Kubu Denny Indrayana elah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel pada Senin (28/12/2020) di MK. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1.

“Petahana menyalahgunakan program tandon air Covid 19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon Pilgub Kalsel. Demikian juga dengan tagline “Bergerak” pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye petahana dan/atau paslon 1, termasuk di dalamnya ada penggunaan fasilitas media pemerintah,” kata Febri.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 1, Rifqinizami Karsyayudha mengatakan bersyukur atas hasil laporan Bawaslu. “Pada akhirnya kebenaran hukum ditentukan oleh alat bukti dan argumentasi hukum,” katanya.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->