Connect with us

HEADLINE

Gegara Surat Palsu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Terancam 6 Tahun Bui

Diterbitkan

pada

Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) dibawa petugas Kepolisian saat penandatanganan berita acara penyerahterimaan kepada Kejaksaan Agung di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). antara foto/m risyal hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menahan Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait kasus penerbitan surat jalan palsu untuk Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra.

Penahanan ini dilakukan selang empat hari setelah penyidik menetapkan Prasetijo sebagai tersangka.

“Iya (ditahan) per Jumat, 31 Juli 2020,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Eks Karo Korwas PPNS Polri itu dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Pasal 426 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP.



Prasetijo terancam hukuman enam tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab dalam penerbitan surat untuk Djoko Tjandra. Akibat perbuatannya, ia pun telah dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas Mabes Polri.

Selain Prasetijo, Bareskrim Polri juga telah menetapkan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking sebagai tersangka kasus surat jalan palsu.

Anita merupakan salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra.

Anita Kolopaking disangkakan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 223 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan.

Tim Khusus Bareskrim juga mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anita ke Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta pada 22 Juli 2020.

Kemudian pada Kamis (30/7), Tim Khusus Bareskrim menangkap Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa keberhasilan upaya Polri dalam menangkap Djoko Tjandra merupakan bukti keseriusan Polri dalam menangani kasus itu.

“Ini tentunya menjawab keraguan publik selama ini apa Polri bisa menangkap yang bersangkutan,” kata Komjen Sigit.

Polri bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia untuk menangkap Djoko. (suara.com)

Reporter: suara.com
Editor: kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

SK Mendagri Terbit, Wawali Banjarbaru Jaya Pegang Kendali Pemerintahan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sekda Banjarbaru: Posisi Wali Kota Masih Kosong


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Konfernsi pers, Rabu (12/8/2020) siang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Said Abdullah. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU –  Memastikan roda pemerintahan tetap berjalan pasca wafat Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, mandat penuh kini diberikan kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan kendali di Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.

Dalam konfernsi pers, Rabu (12/8/2020) siang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Said Abdullah mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor T. 131. 63/4035/OTDA yang terbit pada 10 Agustuts.

“Jadi, untuk sementara waktu roda pemerintahan Kota Banjarbaru dikendalikan Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan. Namun, tetap saja jabatan Wali Kota sementara ini masih kosong,” ujarnya.

Saat ini, Pemko Banjarbaru akan memproses pemberhentian Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani karena meninggal dunia melalui sidang paripurna di DPRD Banjarbaru. Kemudian nantinya akan diteruskan ke Gubenur Kalimantan Selatan hingga Mendagri.



Jika sudah selesai, maka proses akan dilanjutkan dengan penetapan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan sebagai Wali Kota Banjarbaru definitif. Dalam proses ini, Mendagri akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan dan akan digelar kembali sidang paripurna.

Sekda Banjarbaru menambahkan, pihaknya berusaha menyelesaikan seluruh proses ini sebelum dimulainya pendaftaran kandidat Pilkada 2020, pada 4-6 September mendatang. Pasalnya, Darmawan Jaya Setiawan sendiri rencananya tetap berencana maju kembali dalam pencalonan.

“Kita usahakan di Agustus ini, pak Jaya sudah ditetapkan sebagai Wali Kota Banjarbaru secara definitif. Nah, jika beliau September ini mendaftar sebagau kandidat Pilkada, maka secara otomatis beliau harus mengambil cuti sebagai Wali Kota Banjarbaru,” lanjut Said. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

4 Sampai 6 September KPU Kalsel Resmi Buka Pendaftaran Paslon

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPU Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020, Rabu (12/8/2020) pagi, melalui aplikasi zoom meeting.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Mulai 4 hingga 6 September 2020 mendatang, KPU secara resmi membuka tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Jelang pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, KPU Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020, Rabu (12/8/2020) pagi, melalui aplikasi zoom meeting.

Menurut Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji, sebelum pelaksanaan pendaftaran di KPU, baik KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan sosialisasi pemasyarakatan tentang pelaksanaaan pencalonan yang akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 September 2020.

Karena peraturan KPU sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah telah dikeluarkan.



“Sudah ada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang memuat semua kegiatan tahapan Pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19,” kata Sarmuji.

Ditambahkannya, pedoman-pedoman teknis terkait penyelenggaraan Pilkada, seperti tata cara penyerahan berkas dokumen dan kelengkapan lainnya akan menyusul di kemudian hari.

Seperti pada Pilkada sebelumnya di tahun 2015, 2017 dan 2018, Sarmuji mengungkapkan, ada dua sumber pencalonan. Pertama, calon perseorangan, di mana saat ini ada 4 kabupaten dan 1 kota di Kalsel yang ada calon perseorangan. Kedua, yaitu dari jalur partai politik, yang saat ini tengah disosialisasikan oleh KPU Provinsi Kalsel dan KPU kabupaten dan kota.

“Sudah ada proses penyerahan dukungan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Sedangkan dari jalur partai politik, ini tengah disosialisasikan persyaratannya,” pungkas Sarmuji. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->