Connect with us

Politik

Giliran Demokrat Serahkan Rekomendasi ke Denny-Difriadi, AHY Minta Mesin Partai Maksimal!

Diterbitkan

pada

Usai Gerindra, giliran Demokrat serahkan rekomendasi ke Denny-Difriadi malam tadi Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat secara pasti telah mengamankan satu tiket di Pilgub Kalsel. Tak berselang lama dari penyerahan SK Rekomendasi Partai Gerindra di Kantor DPP Jl Harsono RM, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2020) siang, malamnya giliran Partai Demokrat yang menyerahkan rekomendasi.

Turunnya dua SK sekaligus di hari yang sama ini menunjukkan soliditas dua parpol tersebut mengusung Denny-Difriadi sebagai penantang incumbent di ajang akbar politik 9 Desember 2020 nanti.

SK Rekomendasi Partai Demokrat, diserahkan langsung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, kepada pasangan Denny-Difriadi.

Pada kesempatan tersebut, AHY mengatakan partainya dengan penuh optimisme serta semangat positif mengusung Denny-Difriadi di Pilgub Kalsel. “Tentu harapannya, bahwa Denny sebagai calon gubernur dan Difriadi sebagai calon wakil gubernur, bisa sukses dalam Pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat ini,” katanya.



AHY meminta pasangan tersebut dengan sungguh-sungguh memperjuangan aspirasi dan harapan rakyat Kalsel. Terutama menjadi pemimpin amanah, adil, dan bekerja meningkatkan kesejahteraan masyrakat jika terpilih kelak.

“Karena kita tahu, Kalsel adalah provinsi yang sangat penting baik SDM maupun sumber daya alamnya. Sehingga harus dikelola sebaik-baiknya. Itulah harapan doa, sekaligus perjuangan kita bersama,” katanya.

Selain itu, AHY juga menginstruksikan kepada ajajaran DPD Partai Demokrat Kalsel agar bisa bekerja secara maksimal menyuskeskan kampanye dan pasangan calon dalam memenangkan suara rakyat sebesar-besaranya.

“Itu harapan kita semua, dengan demikian saya ketua Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 2020-2025 kepada Denny dan Difiriadi,” katanya.

Sementara menyikapi dukungan Demokrat, mantan Wamenkum HAM ini juga tak lupa menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh pencalonan kami sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Pilkada Kalsel 2020,” jelasnya.

Haji Denny mengungkapkan, dengan segala kerendahan hati, Ia memohon doa restu dan dukungan dari seluruh tokoh agama, alim ulama, guru, habaib, tokoh masyarakat, tokoh adat, emak-emak, petani, guru, pedagang, dan seluruh elemen masyarakat Kalsel, termasuk kelompok muda milenial.

“Insyaallah, dengan doa dan dukungan semua, kami siap mengemban amanah. Hal itu untuk menghadirkan perubahan di bidang ekonomi dan mengikhtiarkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, gabungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. (Kanalkalimantan.com/cel)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 Kompak Boikot Pilkada Serentak!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maklumat sejumlah ormas yang memboikot Pilkada 2020 Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sejumlah ormas Islam terdiri Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat hentikan Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu respon atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.

Ada tiga hal yang menjadi poin maklumat mereka. Pertama yang mereka tuntut ialah penundaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19,” bunyi maklumat tertulis yang diterima Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com, Selasa (22/9/2020).



Selanjutnya dalam poin kedua, mereka menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata.

Terkahir, mereka menyerukan umat muslim agar memboikot seluruh tahapan Pilkada serentak Desember mendatang.

“Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses Pilkada maut 2020,” tulis maklumat.

Keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 juga mendapat sorotan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di Arab Saudi. Rizieq menyerukan penolakan atas pelaksanaan Pilkada akhir tahun nanti.

Dikutip dari Terkini.id, Selasa (22/9), alasan Rizieq menyerukan penolakan Pilkada 2020 karena kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

“Tidak logis pemerintah yang berdasar konstitusi wajib bertanggung jawab terhadap kesehatan setiap warga negaranya, sampai-sampai menerbitkan regulasi khusus Corona melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan saat ini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020,” kata Rizieq.

Rizieq menambahkan, mestinya pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat agar bisa mencegah dan antisipasi corona.

“Untuk itu, sebaiknya penyelenggaraan Pilkada 2020 saat pandemi diboikot oleh masyarakat karena membahayakan kesehatan bahkan nyawa,” katanya.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Total 270 kota/kabupaten ini tersebar di sembilan provinsi.(Kanalkalimantan.com/suara)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Mahfud MD: Demokrasi yang Berkembang di Indonesia Serba Salah

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Koordinator Politk, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dalam sebuah wawancara di Jakarta, 26 Desember 2019. Foto: Reuters
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia membuat ruang publik menjadi riuh dengan berbagai kontroversi. Hal tersebut juga membuat semua kebijakan yang diambil pemerintah selalu dinilai salah oleh kelompok-kelompok di masyarakat.

Menurutnya, jika tidak mampu dikelola secara baik dan diiringi upaya integrasi dari pemerintah ke masyarakat maka kondisi ini dapat menimbulkan perpecahan.

“Ketika pemerintah melakukan sesuatu, salah sama yang satunya. Tapi ketika ikut pendapat yang menyatakan salah, disalahkan lagi oleh yang satunya. Itu sebagai akibat dari demokrasi,” jelas Mahfud dalam diskusi daring, Jumat (4/9/2020) seperti dilansir VOAIndonesia.com.

Mahfud menambahkan sejumlah negara demokrasi mengalami kegagalan dalam mengelola demokrasi dan integrasi. Akibatnya timbul perpecahan seperti Pakistan yang memisahkan diri dari India dan Bangladesh yang memisahkan diri dari Pakistan. Selain itu, kata dia, di sejumlah negara lain, perpecahan ini juga membuat militer melakukan kudeta dengan alasan menyelamatkan persatuan negara.



“Kita beruntung negara Indonesia terhindar atau bisa menghindari kudeta militer dengan alasan menyelematkan negara. Tapi kita juga terhindar dari perpecahan dari bagian-bagian negara atas nama ikatan primordial,” tambah Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menerapkan sistem demokrasi yang dinilai masih baik dibandingkan sistem lainnya.

Di samping itu, para pendiri bangsa juga telah membahas secara mendalam tentang berbagai macam sistem pemerintahan menjelang berdirinya Republik Indonesia. Hingga kemudian, disepakati sistem demokrasi dari berbagai opsi sistem pemerintahan lainnya seperti kerajaan.

“Jadi kita berdemokrasi juga berdiskusi secara panjang melalui pemikiran yang dalam. Mana baiknya dan bagaimana seharusnya ini dilakukan.”

Demokrasi Mulai Bergeser?

Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai sistem pemerintahan di Indonesia mulai bergeser dari demokrasi menuju otoritarianisme.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah undang-undang yang telah dan akan direvisi pemerintah bersama pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan golongan. Antara lain mulai dari pengesahan UU KPK, hingga revisi RUU KUHP, omnibus law RUU Cipta Kerja, serta rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi dan UU Bank Indonesia.

“Presiden Jokowi untuk menggambarkan gebrakannya. Itu saya pakai metafora, dia ingin jalan tol dimana-mana. Artinya tanpa hambatan, suatu pembangunan ekonomi yang konkret yang tidak terhalang berbagai undang-undang, ditangkap KPK, moneter dan MK yang ingin judicial review,” jelas Thamrin.

Di sisi lain, kata Thamrin Amal Tomagola, masyarakat sipil yang menjadi penyeimbang pemerintah juga sudah mulai lesu karena ditinggalkan pemimpin mereka. Sebab, sebagian besar tokoh masyarakat sipil sudah bergabung dengan pemerintah menempati jabatan-jabatan staf ahli di pemerintahan.

Sementara itu Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Anita Wahid menyoroti penggunaan informasi bohong atau hoaks dalam ruang publik di digital pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Hal ini membuat masyarakat menjadi terbelah karena mendukung pasangan calon masing-masing.

Di samping itu, ia juga mengkritik manipulasi informasi di ruang publik digital yang membuat diskusi antar masyarakat menjadi tidak sehat. Apalagi, kata dia, banyak akun robot yang digunakan pihak tertentu sehingga membuat suara publik menjadi tergeser.

“Akun robot, palsu ini masalah sekali karena bukan manusia. Tapi dibuat seakan-akan ini adalah orang dengan individu tertentu, jumlah tertentu yang seakan mendukung posisi tertentu. Sehingga terlihat volume dukungannya besar, padahal hanya ilusi,” jelas Anita Wahid.

Anita juga menyoroti serangan digital yang dialami masyarakat sipil dan media yang kerap menyampaikan kritik ke pemerintah, termasuk di antaranya penanganan terhadap Covid-19. Serangan tersebut antara lain berupa peretasan dan doxing atau penyebaran identitas korban untuk tujuan negatif. (sm/em/voaindonesia)

 

Reporter: Sasmito
Editor: voa


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->