Connect with us

Pilgub Kalsel

Giliran Rocky Gerung dan Refly Harun Bedah Korupsi dan Oligarki di Kalsel, Jangan Lewatkan Webinar Malam Ini!

Diterbitkan

pada

Webinar membedah korupsi di Kalsel menghadirkan pembicara Refly Harun, Rocky Gerung, dan Cagub Kalsel Denny Indrayana. Foto: Ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sukses dengan webinar pertama yang mengulas pusaran korupsi dan oligarki di Kalimantan Selatan, Integrity Law Firm kembali menggelar acara sama dengan tema: “Kalsel di Tengah Pusaran Korupsi dan Cengkeraman Oligarki-2?”

Berbeda dengan acara sebelumnya, kali ini webinar menghadirkan sosok pakar hukum Tata Negara, Refly Harun, pengamat politik Rocky Gerung, dan Cagub Kalsel Denny Indrayana. Acara digelar Jumat (30/10/2020) pukul 19.30-20.45.

Dalam diskusi sebelumnya yang menjadi perhatian publik, Denny Indrayana mengatakan, sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam (SDA), Kalsel memiliki kecenderungan terhadap praktik korupsi dan bercokolnya oligarki.

Kalsel menjadi salah satu primadona dalam investasi SDA. Baik sektor kehutanan, tambang, dan lain-lain. Ditambah kecenderungan biaya politik tinggi, mestinya pararel dengan potensi tingginya kasus korupsi. Di sisi lain, menjadi penting melihat kenapa di Kalsel tidak mempunyai penegakan hukum efektif, sehingga tidak banyak kasus korupsi yang jadi perkara,” ucapnya.



Haji Denny, begitu panggilan Denny Indrayana mengatakan, Kalsel bukan wilayah yang imun dari praktik korupsi dan oligarki. Kekuasaan uang yang dipresentasikan oleh hadirnya pemodal besar yang berkelindan dengan kekuasaan, memunculkan kekuatan baru yang ia sebut sebagai ‘duitokrasi’. Artinya berkuasanya uang atas proses demokratisasi yang dibangun melalui sistem politik. Baik melalui Pilkada maupun Pilpres.

“Agar perilaku koruptif bisa dihentikan, maka masyarakat harus menolak duitokrasi. Sayangnya di masyarakat sudah menjadi persoalan yang mendasar, karena menjadi tak terpisahkan dalam demokrasi,” ungkapnya. (kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

Prihatin Banjir di Desa Juai, Haji Denny Berharap Lingkungan Tak Dijadikan Pertaruhan Bisnis!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Haji Denny saat meninjau lokasi banjir di Juai, Balangan foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, TANJUNG– Banjir yang rutin dihadapi warga Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan saat musim hujan, menjadi keprihatinan calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana.

Mengendarai motor, Wamenkum HAM era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) ini menyempatkan singgah ke lokasi banjir di tengah perjalanan kampanye pada Minggu (29/11/2020).

Haji Denny– panggilan Denny Indrayana mengatakan, kondisi yang dihadapi masyarakat Juai harus menjadi perhatian bersama. Langkah-langkah nyata untuk meminimalisir banjir harus dilakukan, agar tak membuat kehidupan rakyat kecil semakin sengsara.

“Perhatian dan langkah kongkret harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Sebagaimana juga terjadi di banyak daerah lain,” kata cagub kelahiran Kotabaru ini.




Haji Denny–panggilan Denny Indrayana mengatakan, kekayaan
Kalsel berupa batubara akan habis dan menyisakan bencana banjir di mana-mana.

“Yang didapatkan rakyat kebanyakan adalah bencana. Karena cara kita menysukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada Banua tidak dengan cara amanah. Dan hasilnya adalah banjir dimana-mana,” terangnya.

Mantan kuasa hukum Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 ini mengatakan, hingga saat ini reklamasi kawasan tambang masih menyisakan 814 lubang. ‘Bukan hanya melahirkan banjir, tapi menghadirkan berita nestapa saudara kita yang meninggal di lubang bekas tambang,” tambahnya.

Haji Denny mengatakan, penambangan ke depan harus lebih memperhatikan lingkungan dan penegakan hukum. Tambang harus melahirkam manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jangan hanya untuk segelintir orang saja. Apalagi bagi kepentingan oligarki dengan menyeronot lahan rakyat di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui banjir yang terjadi di Desa Juai, Kecamatan Juai, membuat puluhan warga terdampak. Puluhan unit rumah terendam karena luapan air sungai yang terjadi di wilayah tersebut.

Tak habis disitu, dampak lainnya yang juga dirasakan warga yakni mata pencaharian yang terganggu. Apalagi rata-rata penduduk Juai bekerja di kebun karet. Sementara banjir membuat pohon karet terendam.(Kanalkalimantan.com/ril)

 

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Sahbirin: Sektor Kelautan dan Perikanan Perlu Dibangun Berbasis Masyarakat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sahbirin saat tampil debat versus Denny Indrayana di putaran akhir kampanye Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pengelolaan pada sektor kelautan dan perikanan, menjadi salah satu pertanyaan pada segmen kedua debat Pilgub Kalsel yang berlangsung di TVRI Kalsel, Sabtu (28/11/2020). Calon petahana Sahbirin Noor mengatakan, tata kelola sektor perikanan dan kelautan telah diatur melalui Perda No 13 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil.

Katanya, Perda tersebut telah mengatur zonasi pemanfatan wilayah pesisir Kalsel sesuai dengan posisinya, termausk perlindungan terhadap wilayah konservasi dan hutan bakau. “Pemerintah juga merencanakan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di daerah mekar Putih, Kabupaten Kotabaru dan juga di Batulicin. Untuk membangun dan mengintegrasikan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui pemanfatan sumberdaya kelautan dan perikanan,” terangnya.

Di sisi lain, menanggapi hal ini Denny Indrayana mengatakan, potensi kelautan Kalsel harus terus didorong. Kebijakan jangan hanya fokus pada kebijakan yang tak bisa diperbaharuhi, tapi juga maskimalkan sumber daya yang bisa diperbaharui.

“Tapi kenyataannya, anggaran terkait perikanan turun 85 persen. Kebijakan ini bentuk ketidaktahuan pemerintah bahwa potensi ini besar. Jangan sampai terjadi lagi. Persaingan penangkapan ikan, salah satu yang dibicarakan para nelayan di Kotabaru adalah bagaimana mereka bersaing dengan kapal-kapal besar. Sehingga nelayan tak bisa bersiang,” katanya.



Bagi Haji Denny, persoalaan yang harus dijawab adalah bagaimana memberikan kesempatan juga pada nelayan kecil. Baik menyediakan alat tangkap ikan untuk mencari rejeki atau pun berupa permodalan.

Sementara pasangannya Difriadi menambahkan, kewenangan soal perikanan dan kelautan harus dikoordinasikan dengan kabupaten/kota agar tidak menjadi penghalang. “Ini harus diimbangi sistem koordinasi, sehingga pemindahan kewenangan, antara pemprov dan pemkab, tidak ada masalah ke depannya,” harap mantan Wabup Tanah Bumbu ini. (Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->