Connect with us

Hukum

GPBM Target Kumpulkan 50 Ribu Tanda Tangan Petisi Penolakan Tambang

Diterbitkan

pada

Penggalangan tandatangan petisi penolakan tambang yang dilakukan GPBM Foto: abdullah

BARABAI, Gerakan Penyelamatan Bumi Murakata (GPBM) mengumpulkan tanda tangan masyarakat Hulu Sungai Tengah (HST) dalam petisi penolakan tambang batubara oleh PT. Mantimin Coal Mining (MCM) dan PT Antang Gunung Meratus. Petisi ini mereka buat sebagai bentuk tuntutan permintaan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut atau merevisi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 441 K/30/DJB/2017 Tanggal 4 Desember 2017, dengan mengeluarkan wilayah perjanjian karya pengusahaan dan pertambangan batubara  (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) dari wilayah HST.

Selain itu, mereka juga meminta KemenESDM untuk merevisi/mencabut PKP2B No. 014/PK/PT-BA-AGM/1994 tanggal 16 Agustus 1994, dengan mengeluarkan wilayah PKP2B PT Antang Gunung Meratus.

Sekretaris GPBM HST, M Aini menyampaikan, petisi ini sudah dimulai semenjak 21 Januari 2018 yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Lapangan Dwi Warna Barabai. Namun semenjak tanggal 26 Januari 2018, didirikan posko sementara yang siap selama 24 jam untuk menggalang tanda tangan masyarakat.

“Kami menampung aspirasi penolakan masyarakat HST yang memprotes keras terhadap izin tambang MCM. GPBM sendiri merupakan gabungan dari berbagai LSM, OKP, dan masyarakat lainnya.  Untuk hal tersebut, akhirnya didirikan posko sementara yang berada di simpang 10 Barabai, atau berdekatan dengan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten HST,” katanya.



Menurut Aini, tanda tangan yang akan dikumpulkan minimal sebanyak 50 ribu dan akan diteruskan sampai kira-kira setengah dari jumlah penduduk HST.  Tanda tangan petisi bisa dilakukan langsung di posko sementara, atau ada juga perwakilan yang datang mengambil blanko tanda tangan yang nantinya ditandangani oleh masyarakat tanpa langsung datang ke posko.

Laman: 1 2

Hukum

Menghilang 3 Tahun, Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Lahan Bank Maluku

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). foto: antara/reno esnir courtesy suara.com

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung RI meringkus terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Heintje Abraham Toisuta, Selasa (15/9/2020). Heintje merupakan terpidana terkait perkara pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya sehingga merugikan negara Rp 7,6 miliar.

Heintje telah buron selama kurang lebih tiga tahun setelah kasus yang menjerat dirinya terungkap.

Heintje dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 21 November 2017.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan, Heintje diringkus di kediamannya di kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 19.20 WIB.



Tak ada perlawanan dari Heintje saat penangkapan terjadi.

“Tanpa perlawanan dan rencananya akan segera diterbangkan ke Ambon untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Ambon,” kata Hari dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Atas perbuatannya, Heintje dihukum penjara selama 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 800 juta subsidair tujuh bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsidair empat tahun penjara.

“Penangkapan buronan merupakan pelaku kejahatan yang ke-72 di tahun 2020 dari semua buronan yang berhasil diamankan,” imbuh Hari. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

Lanjutkan membaca

Hukum

Raja Keraton Agung Sejagat Divonis 4 Tahun Bui, Ratu Abal-abal Lebih Ringan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KANALKALIMANTAN.COM – Majelis Hakim Pengadilan Purworejo menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap Totok Santoso, terdakwa kasus berita hoaks yang menimbulkan keonaran di masyarakat karena mengklaim sebagai Raja Keraton Agung Sejagat.

Tak hanya itu, Fanni Aminadia (41) sang Ratu abal-abal turut vonis bersalah dengan kasus serupa dan dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara.

Dikutip Suara.com -jaringan Kanalkalimantan.com- dari Solopos.com, vonis Raja dan Ratu palsu itu dilaksanakan secara online di tiga tempat berbeda, Selasa (15/9/2020). Sidang dipimpin hakim ketua, Sutarno, dari Pengadilan Negeri Purworejo.

Sementara terdakwa, Totok Santoso dan Fani Aminadia mengikuti persidangan dari Rutan Purworejo. Adapun jaksa penuntut umum bersama penasihat terdakwa berada di aula Kasman Singodimejo Kejaksaan Negeri Purworejo.



Berdasarkan hasil persidangan, hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menyiarkan berita bohong soal Keraton Agung Sejagat.

“Mengadili, satu, menyatakan bahwa terdakwa satu Totok Santoso dan terdakwa dua Fanni Aminadia tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primer JPU,” kata hakim ketua Sutarno saat membacakan putusan,

Berdasarkan keputusan sidang, maka raja dan ratu Keraton Agung Sejagat ini dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun dan 1,5 tahun,” kata Hakim.

Putusan yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan JPU.

Sebelumnya JPU menuntut Totok 5 tahun penjara, sementara Fanni 3,5 tahun.

Dalam kasus ini, Toto dan Fanni didakwa dengan pasal 14 ayat 1 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 14 ayat 2 UU NO 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan kedua yakni pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->