Connect with us

HEADLINE

Gubernur Kalteng Akui Lempar Botol ke Lapangan, Ketum PSSI: Tindakan Itu Tak Boleh Dilakukan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sugianto Sabran Mengaku Kesal ke Wasit, Turun ke Bawah Karena Disuruh Turun Kapolres


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PALANGKA RAYA, Terkait video viral aksi Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang melakukan pelemparan botol dan sempat bersitegang dengan polisi,  orang nomor satu di Kalteng akhirnya mengakui bahwa perbuatannya itu tak baik dan tidak pantas dicontoh.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran punya alasan karena wujud kekesalan terkait kepemimpinan wasit saat Kalteng Putra meladeni Persib Bandung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Kamis (30/10) malam. Ia juga mengaku tahu bagaimana pesepakbolaan di Indonesia ini, hal ini diungkap Sugianto Sabran kepada para awak media saar care free day di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu (3/11).

Orang nomor satu di Kalteng itu mengatakan, PSSI hendaknya bisa mengevaluasi penunjukan wasit Liga 1 Indonesia, sehingga kepemimpinan di lapangan bisa menciptakan pertandingan bola yang adil dan baik.

“Sehingga para pecinta bola bisa menikmati pertandingan yang baik tanpa ada unsur kecurangan dari pemimpin lapangan yakni wasit bola,” tegas Sugianto.

Lebih lanjut olehnya, kenapa dirinya sampai berbuat seperti itu saat menonton laga Persib dan Kalteng Putra, itu bertujuan langsung untuk menegur wasit agar bersikap adil yang kebetulan saat itu juga ada orang PSSI yang dekat situ.

“Tujuan saya tidak lain hanya menegur, supaya orang PSSI, Menpora dan lainnya tahu kenapa sampai ada kejadian seperti ini,” jelas Sugianto.

Terkait dirinya sampai mendatangi Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar, lalu memarahinya saat itu, lantaran saat dirinya melempar botol, Kapolres melihat dirinya dan meminta untuk turun dan ia turun untuk menanyakan kenapa menyuruh turun.

“Ya saya merasa diminta turun, makanya saya turun dan menanyakan ada apa dan permasalahan sudah habis sampai di situ saja, semestinya seorang Kapolres jika ingin menegur Gubernur etikanya langsung mendatangi jangan main tunjuk-tunjuk seperti itu,” beber Sugianto.

Ditambahkan olehnya. dirinya masih berharap kiranya pihak PSSI terkait kejadian seperti ini untuk bisa menilai dan menimbang kembali terkai oknum-oknum ditubuh PSSI terutama untuk wasit yang dipercaya sebagai pemimpin lapangan waktu pertandingan.

“Kita berharap kiranya PSSI bisa menilai dari kejadian seperti ini agar jangan lagi ada kecurangan yang sangat nampak dilihat oleh mata telanjang saat menonton bola,” pungkas Sugianto.

Baca &Lihat Video: Viral Gubernur Kalteng Marahi Polisi dan Lempar Botol ke Stadion

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menegaskan bahwa tindakan Gubernur Kalimantan Tengah H Sugainto Sabran itu tidak boleh dilakukan dalam sebuah pertandingan sepakbola. “Nanti akan kami evaluasi hukuman apa yang diberikan,” kata Iwan Bule di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.

“Soal pelemparan nanti biar Komdis (PSSI) saja,” tegas Iwan.

Dilain pihak, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengaku sudah turun tangan menyelesaikan persoalan Gubernur Kalimantan Tengah itu. “Sudah langsung diselesaikan. Kemendagri selalu sigap, cepat mengambil upaya penyelesaian apapun terkait stabilitas dalam negeri,” kata Bahtiar seperti dikutip dari Tempo.co, Minggu, 3 November 2019.

Aksi Sugianto itu menjadi viral di media sosial. Orang nomor satu di Kalimantan Tengah itu menuai kritik dari netizen.

Aksi negatif Sugianto yang terjadi dalam laga yang dimenangi Persib 2-0 itu terekam video, dan kemudian menjadi viral di dunia maya. Pada video itu terlihat ulah Sugianto berada di tribun VVIP Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya. Menenakan kaus warna oranye dan topi warna hitam, ia terlihat melempar botol air mineral ke arah lapangan. (bbs)

Reporter : BBS
Editor : KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Kalsel Tak Lagi Zona Aman Terorisme, Ulama Perlu Bentengi Anak Muda dari Paham Radikalisme

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Perlu peran ulama dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang benar pada anak-anak muda agar tak terpapar radikalisme/ilustrasi. Foto: langgam.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyerangan di Mapolsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Senin (1/6/2020) dini hari lalu, membuka mata banyak orang! Bahwa ancaman aksi terorisme di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini bukan ilusi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ dalam kunjungannya ke Kalsel, Sabtu (6/6/2020) mengatakan, aksi tersebut menjadi kasus pertama penyerangan terbuka oleh jaringan terorisme di Provinsi Kalimantan Selatan!

Mirisnya, aksi teror dilancarkan AR, yang baru berusia 20 tahun. Komjen Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya ingin mendalami secara langsung aksi teror untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan agar terorisme di Kalsel tidak terjadi lagi. Salah satu upayanya ialah melalui pendekatan agama.

“Tersangka aksi teror ini adalah seorang remaja. Itu artinya yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya agar anak-anak muda tidak terpapar paham radikalisme. Kita harus patahkan pemikiran dan pemahaman sesat dengan pendekatan agama,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar saat datang di Kalsel. Foto: kanalkalimantan/Rico

Aksi teror di Mapolsek Daha Selatan, kata Kepala BNPT, adalah bentuk pelaku menebarkan kebencian tidak pada tempatnya. Untuk itu, BNPT mengajak seluruh alim ulama di Provinsi Kalsel, untuk meluruskan paham-paham ini, agar kasus yang sama tidak terulang.

Ditanya apakah Provinsi Kalsel akan ditetapkan dalam zona merah teroris, Kepala BNPT membantah wacana tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa status di Kalsel hanya ditingkatkan dalam kategori waspada.

“Tidak zona merah. Kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja,” tungkasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, Hafiz Anshari mengecam aksi teror yang terjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dirinya, secara tegas mengatakan bahwa apapun tindakan kekerasan meskipun mengatasnamakan agama, tidak pernah dibenarkan.

“Saya tekankan di agama Islam, bahkan di semua agama, tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Dengan adanya kasus ini, provinsi Kalsel bukan lagi zona aman dari aksi teror. Jadi ini kewajiban kita semua untuk menanggulanginya,” katanya.

Sebelumnya, dalam suatu acara ‘Bersama Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Selatan’ yang digelar oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel pada Selasa (31/12/2019), disebutkan bahwa sepanjang 2019, skala masyarakat Kalsel yang terpapar paham radikalisme dan terorisme berada pada angka 55.

Berdasarkan besaran angka yang didapatkan dari hasil riset dan suvei FKPT Kalsel tersebut, maka ancaman tersebut dikatakan masih dalam ambang menengah.

Sekretaris FKPT Kalsel, Mariatul Asiah menyebutkan, skala tersebut berarti paham radikalisme maupun terorisme di Bumi Lambung Mangkurat masih berada pada posisi tengah. “Masih sebatas pemikiran masyarakatnya, tidak ada aksi-aksi radikal yang ditemukan,” katanya ketika itu.

Namun demikian, posisi itu bukan berarti Kalsel yang dikenal kondusif ini dikategorikan aman dari paham-paham tersebut. “Kita harus tetap waspada agar Kalsel yang kondusif ini tetap bisa terjaga, serta yang terpenting bagaimana agar kita selalu mensinergikan semua elemen maupun kelompok masyarakat guna bersama-sama menangkal paham radikalismen dan terorisme,” tuturnya.

Sejauh ini, FKPT Kalsel telah melakukan berbagai upaya guna mencegah paham-paham tersebut supaya tidak tumbuh ataupun mengakar di kalangan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam riset tentang kearifan lokal sebagai daya tangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.(Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

BREAKING NEWS. BNPT: 5 Terduga Teroris terkait Penyerangan Mapolsek Daha Selatan Ditangkap!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala BNPT Komjen Baoy Rafli Amar dalam kunjungannya ke Kalsel terkait kasus penyerangan Mapolsek Daha Selatan Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KANDANGAN– Kasus penyerangan Mapolsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Senin (1/6/2020) dini hari lalu, menjadi perhatian khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ melakukan kunjungan ke Mapolsek Daha Selatan, Sabtu (6/6) guna melakukan supervisi kasus terorisme yang menyebabkan gugurnya seorang anggota polisi.

Terkait kasus tersebut, Komjen Boy Rafli Amar juga menyampaikan telah melakukan penangkapan beberapa terduga teroris pada Jumat (5/6/2020) di sejumlah lokasi. Dimana penangkapan tersebut masih terakait dengan aksi penyerangan di Polsek Daha Selatan yang dilakukan oleh AR, warga lokal yang mengaku sebagai simpatisan ISIS.

Komjen Boy mengatakan, penangkapan tersebut hasil pengembangan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Semuanya dirunut dari awal adanya kegiatan perencanaan penyerangan Mapolsek Daha Selatan, hingga bantuan yang dilakukan sejumlah pihak. Diduga dari mereka yang diamankan adanya unsur perbantuan terhadap AR yang tewas usai melakukan aksinya tersebut.

“Ada lima orang yang telah diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan pihak kepolisian, unsur perbantuan ini diberikan malam hari kepada pelaku sebelum kemudian melakukan penyerangan,” kata Komjen Boy, ditemui wartawan saat kunjungan ke Kecamatan Daha Selatan.

“Pemeriksaan kepada rekan-rekan tersangka masih kita lakukan. Termasuk kita juga mendalami waktu dan hari terjadinya aksi teror itu, yang mana bertepatan dengan hari lahir Pancasila,” tambahnya.

Terkait profil pelaku aksi teror yang mengklaim dirinya terafiliasi jaringan ISIS, Kepala BNPT belum banyak berkomentar. Namun, yang jelas dirinya membenarkan bahwa pelaku AR memang terafiliasi jaringan terorisme.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i, mengungkapkan bahwa 4 hingga 5 orang yang diamankan tersebut, tersebar di wilayah Provinsi Kalsel. “Kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” tuturnya.

Sebelumnya, penyerangan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diduga dilakukan oleh AR yang terindikasi jaringan ISIS. Dalam keterangan resminya pada Senin (1/6/2020) siang, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i membeberkan kronologi penyerangan Mapolsek Daha Selatan yang mengakibatkan satu personel bernama Brigadir Leonardo Latupapua (30) gugur dalam tugas.

Sekitar pukul 02.15 Wita Bripda M Azmi mendengar keributan di ruang SPKT, pada saat itu posisi Bripda M Azmi berada di ruangan unit reskrim. Kemudian mendatangi ke ruangan SPKT dan melihat keadaan Brigadir Leonardo Latupapua sudah mengalami luka bacok, kemudian Bripda M Azmi mendatangi Kanit Intel Brigadir Djoman Sahat Manik Raja untuk meminta pertolongan dan bersama sama mendatangi ruang SPKT.

“Kemudian OTK tersebut mengejar kedua anggota yang mendatangi ruang SPKT tersebut dengan sajam jenis samurai yang sudah terhunus,” kata Kombes Rifa’i.

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggota yang dikejar tersebut lari ke ruang Intel dan Binmas serta mengunci ruangan dari dalam sambil meminta bantuan menelpon ke Polres Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, OTK tersebut bersembunyi di ruangan unit Reskrim, hingga bantuan dari Polres HSS datang, OTK tersebut tidak mau menyerah.

Sehingga aparat kepolisian mau tidak mau mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap OTK tersebut dengan menghadiahkan tembakan, hingga akhirnya dinyatakan tewas saat dirujuk ke RSUD Hasan Basry Kandangan.

“Atas kejadian tersebut Kapolri Jenderal Pol Idham Azis turut berbelasungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban Brigadir Leonardo Latupapua dan menaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada korban.

Di samping itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta juga mengunjungi RSUD Hasan Basry Kandangan dan mengunjungi rumah almarhum dan memberikan santunan kepada keluarganya,” tutur Kombes Rifa’i.

Kombes Rifa’i menambahkan, selain melakukan olah TKP, aparat kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Konflik Satwa Liar dan Manusia, Bekantan Masih Menjadi yang Utama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koloni bekantan Tanjung Pedada Tua, suaka margasatwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi beberapa jenis satwa liar. Konflik melibatkan perebutan sumberdaya yang terbatas antara manusia dan satwa liar pada suatu daerah, menyebabkan kerugian bagi satwa liar atau manusia tersebut.

Konflik tersebut terjadi akibat perubahan hutan menjadi kawasan produktif seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri kehutanan. Hal itu menyebabkan berkurangnya kantong populasi dan mempersempit luasan area jelajah satwa liar. Konflik juga terjadi akibat perburuan berlebihan terhadap satwa liar.

Kalimantan Selatan sendiri mencatat data cukup besar akan konflik satwa liar dan manusia yang terjadi. Bekantan menjadi satwa liar yang paling sering berkonflik dengan manusia di wilayah Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Penyempitan wilayah habitat utama bekantan dan perluasan wilayah permukiman, perkebunan dan tambang menjadi faktor utama penyebabnya.

Berbicara dengan Kanalkalimantan.com kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel Dr Ir Mahrus Aryadi MSc menyampaikan konflik manusia dan bekantan yang terjadi di Kalsel sebagian besar terjadi di lokasi dimana habitat bekantan sebagian besar sudah tidak kompak (terfragmentasi) dan beralihfungsi menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lain.

Data sampai bulan Juni 2020 tercatat, ada 6 kasus bekantan yang keluar habitat dan masuk wilayah manusia. Enam kasus terjadi di Balangan, Sengayam (Tanah Bumbu), Banjarmasin (dua kasus), dan Tanah Laut (dua kasus).

“Beragam faktor yang memaksa bekantan keluar habitat.  Faktor-faktor tersebut antara lain perkebunan, tambang, pembangunan (pemukiman, kantor dan lain-lain). BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif,” ungkapnya.

Kawasan Hutan Mangrove Suaka Marga Satwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com

Mitigasi Konflik dan Penyadaraan Masyarakat

Menurut Mahrus, persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap.

BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Langkah preventif antara lain:

– Mengintensifkan perlindungan habitat bekantan di Kawasan konservasi melalui patrol kawasan dan monitoring populasi bekantan.

– kerjasama multipihak dengan instansi lain (Dinas Kehutanan, Pemprov/Pemda, swasta) untuk mengalokasikan lahan di luar kawasan konservasi sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE) yang salah satu fungsinya untuk habitat bekantan. KEE yang sudah ada: lahan di desa Panjaratan Tanah Laut,  KEE Kuala Lupak, Barito Kuala.

– Sosialisasi melalui berbagai media, Website, Sosmed (FB, IG, Twiter), Poster, spanduk dll, untuk menyadarkan masyarakat agar turut berperan dalam pelestarian bekantan.

Kuratif:

– Melakukan penyelamatan bekantan yang terlibat konflik oleh tim Satgas BKSDA Kalsel

– Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal terhadap satwa liar dilindungi bekerjasama dengan aparat penegak hokum Polda dan Polres  (banyak kasus yang sudah berhasil diungkap).

Lebih lanjut Mahrus mengatakan “Persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain”

Sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

“Kedepan kami BKSDA Kalsel, sebagai kepanjangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah berharap pihak-pihak terkait mau untuk memikirkan masa depan bekantan yang ada di luar kawasan konservasi. Peran yang diharapkan adalah dengan melindungi habitat yang saat ini masih ada. Habitat-habitat ini agar ditetapkan dalam RTRW Pemprov/Pemda sebagai areal lindung yang tidak boleh dibuka,” pungkas Mahrus. (kanalkalimantan.com/andy)

 

Reporter : Andy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->