Connect with us

Pilgub Kalsel

Haji Denny Akan Bikin ‘Unit Reaksi Cepat’ Perbaikan Jalan Provinsi

Diterbitkan

pada

Haji Denny menyampaikan keprihatinan dengan kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Selatan yang banyak rusak. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM BANJARMASIN – Kondisi jalanan provinsi yang banyak mengalami kerusakan menjadi perhatian serius calon gubernur Kalsel, Denny Indranaya-Difriadi. Di berbagai kesempatan, pasangan nomor urut 2 ini menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ini.

Haji Denny—panggilan Denny Indrayana, mengatakan, infrasturktur jalan menjadi kebutuhan utama penunjang sektor ekonomi. Jika jalan-jalan utama ini mengalami kerusakan dan dibiarkan, tentunya akan berdampak pada proses distribusi ekonomi di Kalimantan Selatan.

“Dalam banyak pertemuan dengan masyarakat, salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah soal jalanan rusak. Ini tentunya tak bisa dibiarkan, kedepan kalau saya diberikan amanat untuk menjadi gubernur, akan membikin unit reaksi cepay perbaikan jalan-jalan provinsi yang rusak,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan wamenkum HAM era Presiden SBY ini, dalam perjalanan sosialisasi pada Sabtu (24/10/2020). Bahkan, Haji Denny sampai secara khusus membuat video untuk menyampaikan kondisi jalan rusak ini kepada publik.



Unit Reaksi Cepat Perbaikan Jalan ini sebagai respons berlarutnya perbaikan jalan di Kalimantan Selatan. Padahal, jika semakin lama dibiarkan maka kerusakan akan semakin parah.

“Kita harapkan tim reaksi cepat ini akan langsung melakukan pendataan dan perbaikan. Saya kira akan bisa jika memiliki tekad untuk bekerja cepat demi perubahan Kalsel lebih baik,” urainya.

Tak hanya itu, ke depan Haji Denny akan memastikan juga menambah dan memperbaiki jalan provinsi, termasuk yang menuju kawasan Hulu Sungai. Termasuk membangun jalan tol di wilayah-wilayah yang memerlukan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Adalah penting untuk menciptakan sarana transportasi publik terintegrasi yang murah, canggih, dan efisien, untuk mendukung sektor lain. Termasuk meningkatkan akses jalan di wilayah-wilayah padat penduduk,” tegasnya.

Walau demikian, pegiat anti korupsi ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan yang memperhatikan budaya dan kelestarian lingkungan.

“Kalimantan Selatan adalah provinsi yang penuh berkah dan dilimpahi dengan berbagai kekayaan alam tiada tara. Namun, kekeliruan mendasar dalam menjaga amanah tersebut serta permasalahan fundamental yang menegaskan prinsip amanah, menjadikan kekayaan yang sedemikian melimpah ruah masih tidak sungguh-sungguh membawa manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat,” ungkapnya.(Kanalkalimantan.com/ril)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

Keberatan Ditolak, Tim Hukum Haji Denny: Keadilan Pemilu Jauh Panggang dari Api

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Haji Denny saat menggugat dugaan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu yang dilakukan paslon SahbirinMu Foto: dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) akhirnya mengambil keputusan yang memberikan keuntungan bagi kubu petahana. Keberatan atas laporan pelanggaran TSM yang diputus Bawaslu Kalsel, dikuatkan oleh Bawaslu RI. Alasannya, peristiwa yang dilaporkan bukan termasuk objek pelanggaran TSM.

Anggota tim advokasi hukum H2D, Zamrony SH MKn CRA menjelaskan, sebelumnya ada 2 (dua) jenis laporan yang disampaikan kubu H2D: Pertama, pelanggaran administratif berupa penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Kedua, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan Pasal 135A UU Pilkada.

Putusan Bawaslu RI yang baru saja diterbitkan adalah penolakan terhadap laporan yang kedua, terkait pelanggaran TSM. Bawaslu RI berpendapat bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan objek pelanggaran TSM karena mayoritas dilakukan oleh petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Gubernur, sehingga tidak memenuhi syarat 50+1% sebaran wilayah kejadian.

Tim Hukum H2D sudah menduga bahwa Bawaslu RI cenderung akan menolak keberatan yang diajukan, meskipun tetap menaruh harapan agar Bawaslu RI bertindak secara progresif, tidak kaku dan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama.



Meskipun demikian, Zamrony menjelaskan bahwa permasalahan utama sebenarnya adalah laporan yang pertama. Berdasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, apabila Petahana dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon sampai pemilihan selesai, menggunakan wewenang, program, dan/atau kegiatan yang menguntungkan dirinya, maka yang bersangkutan harus didiskualifikasi.

“Kami telah mengajukan banyak sekali bukti, video, foto, saksi dan dokumen lain. Warga banua juga dapat melihat langsung bagaimana bantuan sembako dengan beraneka ragam bakul muncul menjelang Pilkada. Ada bakul Paman Birin, bakul Dinas Sosial, bakul Bergerak, bakul Covid-19 yang didalamnya terdapat sekarung beras bergambar Petahana dan tagline Banua Bergerak. Kita juga bisa temukan di mana-mana slogan “Bergerak” dalam berbagai program, spanduk, mobil dinas, dan fasilitas Pemprov lainnya. Ada juga program bedah rumah Paman Birin Peduli, acara RT dan RW di Kiram yang diarahkan mendukung gubernur petahana,” ujar Zamrony.

“Peristiwa-peristiwa tadi nyata-nyata penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan yang menguntungkan Petahana, dan merugikan calon lainnya, yaitu Pasangan H2D. Petahana menyalahgunakan bansos dan program lain untuk kegiatan yang menguntungkan diri sendiri,” sambungnya.

Tim Hukum H2D menyesalkan keputusan Bawaslu Kalsel yang menolak laporan tesebut begitu saja. Terlebih, hasil kajian penolakan tersebut tidak dapat diakses karena diklaim sebagai dokumen rahasia. Apalagi, terhadap laporan penyalahgunaan wewenang demikian diargumenkan tidak dapat diajukan banding ke Bawaslu RI. Kerahasiaan hasil kajian dan tidak adanya upaya hukum demikian adalah ketidakadilan yang nyata.

“Praktik penegakan keadilan pemilu masih jauh dari harapan, meski begitu, tidak menyurutkan niat kami untuk semakin berjuang menyelamatkan Banua,” pungkas Zamrony.(Kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Rontok Lagi, Perjuangan Gugatan Denny Indrayana Ditolak Bawaslu RI

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu RI mentahkan gugatan cagub Denny Indrayana atas dugaan pelanggaran TSM di Pilgub Kalsel. Foto: dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mementalkan laporan keberatan cagub Kalimantan Selatan Denny Indrayana atas perkara pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur sistematis dan massif (TSM).

Ditolaknya laporan Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Denny Indrayana atas dasar hukum Bawaslu RI menguatkan putusan pendahuluan Bawaslu Kalsel.
Putusan Bawaslu RI itu tertuang pada surat NOMOR: 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 hasil rapat pleno, Rabu (25/11/2020).

Putusan tersebut menyatakan menolak keberatan Pelapor dan Menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalimantan Selatan. Demikian bunyi putusan Bawaslu RI yang didapat media ini.

Dalam keputusan, Bawaslu RI menimbang penyampaian keberatan laporan Denny Indrayana yang memberikan kuasa kepada 12 orang tim hukum tertanggal 12 November di Jakarta.



Ada 134 halaman pada surat putusan Bawaslu RI tersebut yang memuat memori keberatan pelapor atas hasil putusan Bawaslu Kalsel menggugurkan laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang ditudingkan kepada calon Glgubernur petahana, Sahbirin Noor.

Bawaslu RI menyatakan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Terlapor dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih secara terstruktur sistematis dan masif.

Sementara itu, Bawaslu Kalsel membenarkan putusan Bawaslu RI tersebut.

Komisioner Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Azhar Ridhanie, menegaskan apa diputuskan Bawaslu RI berkekuatan hukum dan berkeadilan.

Nilai keadilan, sebutnya bahwa Bawaslu RI melayani dan mengkaji laporan keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Kalsel. Azhar juga menegaskan, Bawaslu Kalsel bersikap netral menangani perkara sesuai acuan hukum yakni Peraturan Bawaslu dan Undang-Undang Pilkada.

“Bahwa putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak keliru atau tidak melanggar aturan perundangan-undangan dan Bawaslu Republik Indonesia menyatakan bahwa proses penanganan, pengkajiannya putusan pendahuluan itu sudah tepat,” tutupnya.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->