Connect with us

NASIONAL

Harga Obat Covid-19 Remdesivir Akhirnya Rilis, Harganya Rp 33,5 Juta!

Diterbitkan

pada

Remdesivir, obat buatan Gilead Sciences Inc yang digunakan untuk mengobati pasien virus corona COVID-19. Foto: suara/afp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Perusahaan farmasi Gilead Sciences mengumumkan harga resmi obat Covid-19 bernama Remdisivir. Menyadur CNN pada Rabu (1/7/2020) anti-virus tersebut dipasarkan dengan harga USD 2.340 atau setara Rp 33,5 juta.

Harga ini berlaku untuk Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Untuk pasien asuransi swasta, obat yang bisa mempersingkat masa pemulihan pasian Covid-19 ini dijual dengan harga USD 3.120 atau Rp 44,7 juta.

Harga yang dibayarkan pasien untuk obat ini bisa berbeda-beda tergantung dari tanggungan asuransi, pendapatan dan faktor lainnya. “Kami berada di wilayah yang belum dipetakan dengan menetapkan harga obat baru, obat baru, dalam pandemi,” kata kepala eksekutif Gilead, Dan O’Day.

Perilisan harga obat Covid-19 disambut dengan jeritan karena dianggap terlalu tinggi dan belum tentu ampuh menyembuhkan pasien Covid-19. Dr. Steven Nissen dari Cleveland Clinic mengatakan obat ini terlalu mahal dan belum terbukti mengurangi angka kematian.



Ia lebih setuju jika obat ini diditribusikan secara cuma-cuma, karena pengembangan obat ini menggunakan pajak rakyat. “Ini dikembangkan menggunakan dana pembayar pajak yang signifikan.”

“Remdesivir harus berada dalam domain publik karena obat tersebut menerima setidaknya USD 70 juta (Rp 1 triliun) dalam pendanaan publik untuk pengembangannya,” katanya.

Remdesivir sebelumnya dikembangkan untuk mengatasi infeksi virus Ebola dan virus Marburg yang secara struktural mirip dengan virus Covid-19. Pada pasien Ebola, obat ini tidak memberikan dampak buruk.

Obat ini diberikan melalui suntikan dan termasuk obat keras yang bekerja dengan cara mengganggu proses penggandaan (replikasi) inti virus.(suara)

 

Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Banjir Kalsel Disebut Gara-gara Gundulnya Hutan, Menteri LHK: Keliru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meluruskan anggapan banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disebabkan penebangan hutan atau deforestasi.

Ia menyebut rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Kalsel malah dilakukan sangat masif dalam lima tahun terakhir.

Siti menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengurangi areal tidak berhutan di kawasan DAS Barito Kalsel untuk melakukan rehabilitasi revegetasi atau penanaman pohon khususnya pada areal lahan kritis.

“Rehabilitasi DAS di Kalsel termasuk sangat masif dilakukan dalam lima tahun terakhir,” jelas Siti dalam akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK pada Rabu (20/1/2021).



 

Siti juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis, terdapat penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel sebesar 62,8 persen selama periode 1990-2019.

Sedangkan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yakni sebesar 55,5 persen.

“Pada lima tahun terakhir cenderung melandai seiring dengan upaya masif dan konsisten yang dilakukan untuk rehabilitasi lahan,” ujarnya.

Ia juga menyebut kalau pihaknya mengupayakan pemulihan lingkungan dengan memaksa kewajiban reklamasi atas izin-izin tambang.

Siti mengklaim pihaknya bersama pemerintah daerah (Pemda) menindak tegas terutama pada tambang yang tidak mengantongi izin.

Lebih lanjut, Siti menyebut kalau penyebab banjir Kalsel disebabkan anomali cuaca.

Pernyataan Siti itu juga sekaligus meluruskan adanya simpang siur informasi dengan banyak data yang tidak valid disebarkan beberapa pihak.

“KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumberdaya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito wilayah Kalsel,” kata Siti.

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menjelaskan, terjadinya peningkatan delapan hingga sembilan kali lipat curah hujan dari biasanya sejak 9 hingga 13 Januari 2021.

Curah hujan yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air yang masuk ke sungai Barito mencapai 2,08 miliar meter kubik.

Selain itu, daerah-daerah yang mengalami banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografinya berupa tekuk lereng (break of slope). Itu menyebabkan terjadinya akumulasi air dengan volume yang besar.

Siti juga mengungkapkan faktor lainnya yakni perbedaan tinggi hulu dan hilir yang sangat besar. Sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.

“Ini sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa informasi yang keliru dan menyebar massif di tengah situasi bencana. Terlebih lagi metode analisis kawasan hutan yang digunakan tidak sesuai standard dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai,” cuitnya. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Najwa Shihab Tanya Soal Ancaman Polisikan Warga yang Kritik Gubernur Sahbirin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Najwa Shihab menanyakan soal ancaman polisikan warga oleh tim hukum Sahbirin Noor Foto: trans7/repro
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Somasi dan ancaman polisikan warga yang disampaikan penasihat hukum Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, sempat ditanyakan oleh Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa yang tayang di TRANS 7, Rabu (21/1/2021) malam. Najwa mempertanyakan kebenaran rencana tersebut.

Pertanyaan itu, kata Najwa, sebenarnya hendak ditanyakan langsung ke Gubernur Sahbirin. Tapi karena yang bersangkutan tak hadir dalam acara tersebut, somasi dan ancaman polisikan warga yang yang memparodikan Gubernur, akhirnya dikonfirmasikan ke PJ Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar.

“Benarkah akan mempolisikan warga yang memparodikan Gubernur soal banjir?” tanya Najwa Shihab.
Menjawab hal tersebut, Roy mengatakan belum mengetahui kebenarannya secara pasti.

“Kita gak pasti kebenaran itu, karena di Medsos itu banyak juga yang hoaks kita tidak tahu ini. Yang jelas saat ini Bapak Gubernur sedang turun ke berbagai daerah untuk distribusi logistik. Jadi beliau mohon maaf tak bisa hadir (di acara Mata Najwa,” katanya.



Terkait soal kebenaran ancaman akan somasi dan rencana polisikan warga yang parodikan pernyataan Sahbirin saat debat Pilgub Kalsel yang mengatakan, banjir hanya lewat saja, Najwa Shihab mengaku mendapat banyak titipan pertanyaan tersebut dari medsos.

Sebelumnya, masyarakat ramai menyebar maupun membagikan sebuah cuplikan tayangan video di jejaring sosial media. Menampilkan jalannya debat Pilkada 2020, dimana Sahbirin yang berstatus incumbent percaya diri menyampaikan bahwa permasalahan banjir di Kalsel sudah teratasi selama era kepemimpinannya.

Walhasil, video berdurasi kurang lebih 10 detik itu ramai dijadikan masyarakat sebagai bahan untuk menyalurkan kekecewaan. Bahkan, dengan segala kreatifitas masyarakat Banua, video parodi dibuat demi menunjukkan fakta bahwa bencana banjir masih terjadi dan kali ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Mengakibatkan ratusan ribu orang terdampak dan puluhan ribu di antaranya harus mengungsi dari rumah.

Masifnya gelombang bentuk kritikan tersebut telah membuat kubu Gubernur Kalsel meradang. Hingga beredar sebuah surat somasi peringatan dan teguran yang dikeluarkan kuasa hukum Sahbirin, pada tanggal 17 Januari.

Isi surat tersebut menerangkan bahwa dalam suasana bencana banjir telah beredar di media sosial foto dan atau video dan atau narasi yang memuat ujaran kebencian, fitnah, dan atau pencemaran nama baik pada seseorang dan atau kelompok orang. Khususnya yang ditujukan kepada Sahbirin, yang sengaja dibuat dan atau di edit dan atau dinarasikan yang tidak sesuai dengan fakta dan atau konteksnya.

Atas hal itu pula, tim hukum Sahbirin memperingatkan dan menegur, agar berhenti membuat konten dan menyebarkannya. Bahkan, tim hukum Sahbirin menyatakan sudah menginventarisir fakta hukum pihak-pihak yang membuat dan mengupload serta membagikannya di media sosial, untuk selanjutnya di laporkan ke pihak Kepolisian.

“Untuk nantinya setelah musibah banjir berakhir, kami laporkan ke kepolisian atas tindak pidana/kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektonik,” demikian isi kutipan surat somasi tersebut.

Samsul Saladin, salah satu tim hukum Sahbirin, belum memberikan respon saat dihubungi Kanalkalimantan, melalui via WhatsApp, Selasa (18/1/2021) siang.

Namun, ancaman somasi dari kubu Sahbirin tentu membuat situasi di tengah masyarakat semakin resah. Belum lagi hingga sampai saat ini masyarakat belum pulih betul dan masih dihantui teror terjadinya banjir. Buntut somasi ini telah memicu polemik yang lebih serius.

Baru-baru ini, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Martapura – Banjarbaru menyatakan sikap atas somasi yang dilayangkan tim hukum Sahbirin. Sedikitnya 36 advokat tersebar di willayah Martapura dan Banjarbaru siap memberikan perlindungan hukum terhadap siapapun yang dilaporkan tim kuasa hukum Sahbirin ke pihak kepolisian.

Nur Wakib, SH MM, salah satu anggota DPC Peradi Martapura – Banjarbaru, mengungkapkan bahwa himpunan advokat secara tegas merespon somasi yang dilayangkan kubu Sahbirin.

“Kami dari perhimpunan advokat merespon adanya keluhan masyarakat terkait adanya somasi yang beredar. Kami menyatakan sikap akan mendampingi masyarakat Kalsel, khusunya terlapor di semua tingkat pemeriksaan,” katanya, kepada Kanalkalimantan.com.

Pun, lagkah tersebut direspons berbagai kalagan aktivis hukum dan pro demokrasi hingga di Jakarta.Dalam pernyataan bersama yang disampaikan berbagai aktivis, mulai Koalisi Masyarakat Sipil, YLBHI, ICEL, ICJR, PBHI, ELSAM, Greenpeace, LBH Pers, Imparsial, Walhi Kalimantan Selatan, Walhi Eksekutif Nasional, SAFEnet, PSHK, Institut Perempuan, LBHM, PUSKAPA, mengecam langkah somasi atas kritik warga tersebut.

“Somasi ini merupakan bentuk nyata dari ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi modern seperti Indonesia. Lebih jauh, dalam kondisi bencana lingkungan yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan, setiap tindakan yang merupakan bagian dari partisipasi publik dalam isu lingkungan tidak dapat dipidana. Termasuk pembuatan foto atau video bernuansa kritik secara tajam dan atau kreatif terhadap pejabat publik,” sebagaimana ditulis dalam pernyataan bersama yang beredar di media sosial. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->