Connect with us

Bisnis

Hati-hati Terkecoh Pinjaman Online Ilegal, Korbannya Sudah Banyak

Diterbitkan

pada

Ilustrasi fintech. foto: katadata
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ketua Harian Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) Mercy Simorangkir mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tak bisa membedakan mana aplikasi pinjaman online yang legal dan ilegal.

“Masyarakat masih banyak yang tak tahu mana pinjaman online yang legal mana yang ilegal, karena kan aplikasi itu ada di play store ini platform bebas semua orang bisa buat aplikasi, jadi masyarakat harus lebih tahu,” kata Mercy dalam acara Workshop isu Teknologi Finansial bersama media di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Mercy menuturkan, untuk mengantisipasi tidak terjebak dengan aplikasi pinjaman online yang ilegal, dirinya menyarankan kepada masyarakat untuk melihat daftar aplikasi pinjaman online yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“OJK itu tidak putus-putusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melihat daftar-daftar fintech yang legal yang terdaftar,” kata Mercy.



Pinjaman online kata Mercy merupakan kebutuhan dengan jangka pendek bukan jangan panjang, sehingga banyak orang yang salah kaprah ketika ingin mengajukan pinjaman.

“Pinjaman online itu jangka pendek, misal saya butuh uang nih buat modal beli bahan catering buat pernikahan, kalau acara kelar saya bayar. Nah ini kan yang benar, kalau yang salah itu minjam buat anak yang sakit,” kata Mercy.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi hingga akhir Nopember 2019 kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

“Kegiatan fintech peer to peer lending ilegal masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui sms. Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah aplikasi peer to peer lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” kata Ketua SWI Tongam L Tobing beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pada 7 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi telah menindak 133 entitas fintech peer to peer lending ilegal, sehingga total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan November 2019 sebanyak 1.494 entitas dengan total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

Ekonom Unpad: UMKM Bakal Jadi Lead Project RUU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Diskusi  virtual bertajuk "Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?", Rabu (12/8/2020).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANDUNG  – Ahli ekonomi bisnis dari Universitas Padjadjaran, R Anang Muftiadi berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja akan sangat fokus untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika nanti disahkan.

Hal tersebut seperti dikemukakan Dosen Unpad ini dalam diskusi  virtual bertajuk “Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?”, Rabu (12/8/2020).

“Undang-Undang ini akan menyentuh ke UMKM untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. UMKM ini akan jadi lead project dari RUU Cipta Kerja karena ini area yang perlu diperhatikan. Karakteristik bisnisnya macam-macam, aspek tenaga kerjanya juga berbeda-beda,” kata Anang Muftadi

Semangat RUU Cipta Kerja untuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, juga harus dilihat secara luas terutama untuk sektor UMKM.



“Investasi itu harus dilihat konteksnya secara luas, tidak selalu investasi itu dari asing loh. Ketika kelas menengah dan kecil memulai usaha, ini juga bisa disebut investasi dalam negeri yang juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” ujar Anang.

Menurut Anang, Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem pengupahan paling kompleks di dunia jika merujuk pada banyaknya versi Upah Minimum. Penerapan aturan yang lebih sedikit mengenai pengupahan seperti yang dicanangkan di RUU Cipta Kerja, sangat mungkin mendorong pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk terus bermunculan.

“Kita ini (Indonesia) paling sulit untuk memulai usaha. Ketika ada UMKM yang mau membuka usaha dan melihat aturan UMK dan UMP yang versinya bisa sangat berbeda-beda di tiap wilayah, mereka pasti akan pikir-pikir lagi,” jelas Anang.

Lebih jauh, Anang beranggapan perlu adanya fokus dari pemerintah untuk memastikan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) di bawah RUU Cipta Kerja bisa terinstitusionalisasi dengan baik.

“Ini supaya operasional dari Undang-Undang ini bisa tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai nanti di daerah-daerah masih bingung soal aturan turunan untuk penerapan kebijakan besarnya,” imbuhnya. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Ketua Dekranasda HSU Optimis Kerajinan Purun Bisa Bangkit

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Dekranasda HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid. foto: dew
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Anisah Rasyidah Wahid meyakini kerajinan purun asal HSU bisa bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru.

Purun merupakan tumbuhan rawa yang banyak yang dijumpai di Kabupaten HSU karena hampir 80% di seluruh wilayah HSU dikelilingi rawa, sehingga tumbuhan purun mampu di manfaatkan oleh sebagian masyarakat HSU.

Anisa menjelaskan, kerajinan purun merupakan salah satu produk Industri Kecil Menengah (IKM) dari Kabupaten HSU yang telah banyak dikenal baik di dalam daerah hingga nasional.

Purun sampai kini menjadi sumber ekonomi selain bertani bagi sebagian masyarakat desa di HSU karena sudah membudaya dikalangan masyarakat HSU.



“Tanpa harus dipaksa, banyak tangan yang terampil membuat kerajinan khas alam ini,” kata Anisah.

Anisah menambahkan dari purun berbagai kerajinan dapat dihasilkan oleh para pengrajin diantara seperti tas, tikar, topi, bakul, hiasan dinding, aksesoris lainnya bahkan sedotan yang kini diekspor sampai ke luar negeri.

Selain itu, kata Anisah tak jarang kerajinan purun asal kabupaten HSU ini mengikuti ajang di pameran-pameran nasional untuk dipromosikan.

Anisah mengakui, meski pada masa pandemi covid 19 ini pemasaran kerajinan menurun hampir 30% yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen, kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi. Serta terhambatnya distribusi produk, namun hal itu tidak serta merta membuat para pengrajin berhenti sama sekali.

Karena segala permasalahan tersebutlah Dekranasda HSU semakin berupaya kembali untuk meningkatkan kembali produksi kerajinan, antaralain melalui pelatihan digital marketing kepada pelaku IKM. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemasaran produk di antaranya dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Di era saat ini pemasaran produksi kerajinan meningkat  20%, Alhamdulilah kenaikan sudah terlihat signifikan untuk pemasaran produksi dan pemasaran produk kerajinan,” kata Ketua Dekranasda HSU.

Lebih jauh, Anisa menghimbau kepada masyarakat HSU untuk bersama-sama menggunakan produk buatan kabupaten HSU sembari berharap agar produk kerajinan asal HSU dapat kembali normal dipasarkan seperti biasanya baik di dalam negeri maupun keluar negeri. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->