Connect with us

HEADLINE

Debat Pamungkas Berlangsung Panas, Sahbirin-Muhidin VS Haji Denny-Difri Saling ‘Adu’ Data!

Diterbitkan

pada

Cagub Denny Indrayana saat debat versus Sahbirin di putaran akhir kampanye Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, debat pamungkas paslon Gubernur Kalsel menampilkan Sahbirin Noor-Muhidin VS Denny Indrayana-Difriadi berlangsung panas. Debat yang berlangsung Sabtu (28/11/2020) di TVRI Kalsel tersebut diwarnai adu data kedua pasangan. Bahkan, Muhidin pun sempat terpancing karena merasa pasangannya terus dipojokkan!

Muhidin mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah dinilai selalu salah oleh Haji Denny—panggilan Denny Indrayana. Ia pun mempertanyakan data yang dipakai pakar Hukum Tata Negara tersebut. “Kenapa kami selalu disalahkan. Debat harusnya dimanfaatkan untuk adu visi dan misi. Bukan saling memojokkan. KPU menampilkan kita untuk menyampaikan visi misi guna menarik simpati masyrakat. Masyarakat bisa menilai, jangan sampai Paman Birin selalu dianggap salah,” katanya.

Sejumlah titik serang disampaikan Haji Denny, terkait klaim keberhasilan pemerintah di sektor pertanian. Dimana awalnya, Sahbirin mengatakan sektor pertanian Kalsel telah tumbuh cukup signifikan.

“Kita tahu hari ini pertanian kita sudah menghasilkan 2 juta ton padi gabah, pada tahun 2020. Padahal, kebutuhan kita cuma 400 ribu ton. Jadi saat ini Kalsel surplus, 1,6 juta ton. Ini sangat luar biasa, bisa suplai beras ke provinsi lain,” katanya.



Tapi data yang disampaikan Haji Denny dari BPS menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir produksi padi kita justru trun 2,5 kali lipat. Pada tahun 2016 prosuksi padi 2,3 ton, sedangkan pada 2020 menjadi 991.723 ton.

Begitu juga dengan anggaran perikanan kelautan, Kalsel menurut data BPS turun 28 persen. Dari Rp 18,8 miliar tahun 2016, menjai Rp 3,4 miliar di tahun 2020.

Hal ini menurut Haji Denny, menjadi pertanyaan besar terkait keberpihakan incumbent terhadap sektor pertanian, perikanan, dibandingkan urusan tambang.

Mantan penasihat hukum Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 ini mengatakan, pemerintah mestinya lebih memberi perhatian di sektor non tambang.

Perbedaan lain terkait pernyataan Sahbirin yang mengatakan, bahwa prosentase antara tambang dan nontambang– khususnya sektor pertanian, kini sudah hampir berimbang. Dimana perbedaannya hanya terpaut tipis. Yakni sekitar 16 persen.

“Terjadinya peningkatan signifikan. Kita juga ada program SERASI, untuk penyelamatan rawa. Datang ke desa-desa, para petani luar biasa, pertanian kita berhasil,” tegasnya.

Tapi sekali lagi, Haji Denny menegaskan data BPS menujukkan lahan sawah Kalsel mengalami penurunan. Ia mengatakan, jika ada surplus pertanian, mungkin yang digunakan oleh incumbent adalah data pada tahun 2015.

“Kebijakan embung desa, data BPS Kalsel ada di peringkat 21 dari 31 provinsi. Data ini menunjukkan pemerintah provinsi, apa salah fokus? Jangan hanya cenderung ke urusan tambang, tapi kekayaan dan potensi lain pun perlu dikembangkan,” katanya.

Soal energi, Haji Denny mengatakan bahkan kebijakan Sahbirin sangat terlambat. Ia mengisahkan waktu bertugas di Satgas Mafia hukum, dan Kemenkum HAM, dua kali jadi narasumber di ULM dan dua kali juga terjadi listrik mati.

“Pak Sahbirin tadi bicara tenaga surya kan. Pertanyaannya sudah hampir 5 tahun, kok masih kaya calon gitu, ini petahana. Dalam 5 tahun apa yang direncanakan,” katanya.

Ia mengatakan, Kalsel mempunyai potensi sumber daya alam terbarukan yang ramah lingkungan, seperti listrik tenaga air dan angin. “Minta maaf Pak Sahbirin, tentu itu menunjukkan ada keterlambatan dalam energi terbarukan di Kalsel,” tanya Denny.

Menanggapi hal tersebut, Sahbirin juga sempat terpancing emosi. Ia bahkan mengatakan, Haji Denny tidak mendengar paparannya dengan jelas. Bahwa dia bukan hanya merencanakan, tapi akan melanjutkan.

Sahbirin mengatakan, energi terbarukan yang telah dilakukan tersebut diantaranya bio solar dari kelapa sawit, pembangkit listrik tenaga angin 70 Megawatt dalam proses pembangunan di Tanah Laut. “Jadi, apakah telinga Anda mendengarnya salah? Kita tadi mengatakan bukan baru akan membangun persoalan tenaga terbarukan seperti yang Anda sebutkan. Yang jelas energi terbarukan, pembangkit tenaga air PLTA di bendungan Tapin, Bendungan Kusan di Tanah Bumbu, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kina, Bendungan Jaro, dan Bendungan Pancur Hanang, banyak sekali. Jadi bukan bicara akan, kecuali Anda baru akan,” timpalnya.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Jembatan Bailey Kamis Rampung, Martapura-Hulu Sungai Bisa Terhubung

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pekerja terus merangkai jembatan bailey di perbatasan Kecamatan Mataraman-Astambul, Kabupaten Banjar. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Jalan nasional terputus di jembatan Sungai Salim, Desa Banua Hanyar-Bawahan Pasar, jalan A Yani Km 55,500, perbatasan Kecamatan Astambul-Mataraman, Kabupaten Banjar, mulai dibangun jembatan bailey.

Pemerintah menargetkan pemasangan jembatan bailey paling lama pada Kamis (21/1/2021) lusa, bisa rampung. Perbaikan jembatan ini untuk mendukung pemulihan konektivitas di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Konstruksi jembatan Bailey telah dikirim untuk memulihkan jalan nasional lintas Kalsel-Kalteng-Kaltim yang terputus tergerus banjir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan jembatan ini sesuai instruksi presiden Jokowi dalam pemulihan konektivitas jalan nasional lintas Kalsel-Kalteng-Kaltim.



 

 

 

Pemasangan jembatan bailey untuk menggantikan jembatan Sungai Salim saat ini sudah dalam tahap dirangkai dan dipasang sejak Senin (18/1/2021) sore.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Banjar AKP Faizal Rahman mengatakan, untuk akses jalan Banjarmasin menuju Hulu Sungai masih belum bisa dilewati.

“Bagi masyarakat yang berpergian, menuju Hulu Sungai, lebih baik urungkan diri dulu, sampai benar-benar jembatan bailey sudah aman dilewati,” ucap Kasat Lantas kepada Kanalkalimantan.com, Selasa (19/1/2021) siang.

Dia mengimbau, kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, patuhi arah petugas di lapangan, kalau pun diakan buka tutup arus, sabar lah untuk mengantre, menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

“Dari hasil kordinasi pihak lantas bersama pihak petugas pekerja jembatan, diperkiraan jembatan rampung sekitar hari Rabu atau hari Kamis,” tutupnya. (kanalkalimantan.com/wahyu)

Reporter: Wahyu
Editor: Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menag: Belum Ada Kepastian Soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Para jemaah haji menjaga jarak aman saat beribadah di dalam Masjid Namira di Arafat, di tengah pandemi Covid-19, di Makkah, Arab Saudi, 30 Juli 2020. (Foto: Saudi Press Agency via Reuters)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Pemerintah belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi perihal pelaksanaan haji tahun 2021 ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/1), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Dia menekankan keputusan mengenai pelaksanaan rukun Islam kelima itu menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

Yaqut menambahkan Kementerian Agama sudah menempuh sejumlah upaya untuk mencari informasi tentang kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi pada Senin pekan lalu (11/1) di kantor Kementerian Agama di Jakarta.



 

Umat ​​Muslim, menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram sambil menjaga jarak sosial yang aman, setelah otoritas Saudi meringankan restriksi untuk pencegahan Covid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, 1 November 2020. (Kantor Pers Saudi / Handout via REUTERS)

Yaqut juga telah menyurati Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Tahir al-Bantani. Selain itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah bertemu dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi pada Desember 2020.

“Sampai saat ini, kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih fokus pada penanganan Covid-19 di dalam negeri mereka serta pemantauan penanganan Covid-19 pada negara-negara pengirim jamaah haji,” kata Yaqut.

Seorang jemaah haji asal Indonesia di Masjid Namira di Arafat, Makkah, Arab Saudi, Jumat, 9 Agustus 2019. (Foto: Amr Nabil/AP)

Meski begitu, Yaqut menegaskan Kementerian Agama akan terus melakukan upaya terbaik terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kementerian Agama memiliki tiga opsi, yakni kuota penuh, kuota terbatas, dan seperti tahun lalu tidak memberangkatkan jamaah haji.

Yaqut menjelaskan pemerintah tetap berpegang pada opsi pertama dalam persiapan pengiriman jamaah haji tahun ini. Dia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga peelaksanaan haji 2021 dapat berjalan normal seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi Covid-19.

Kalau segalanya berjalan normal, Yaqut memperkirakan pemberangkatan pertama kloter pertama jamaah haji mulai 15 Juni 2021. Sehingga waktu tersisa untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji tinggal 15 bulan saja.

Berdasarkan informasi masuk ke Kementerian Agama, jumlah jamaah umrah berangkat ke Arab Saudi hingga 11 januari 2021 sebanyak 1.090 yang diberangkatkan oleh 112 biro perjalanan. Mereka diberangkatkan dengan empat maskapai, yakni Saudia Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citylink melalui dua bandar udara, yaitu Soekarno Hatta di Tangerang dan Juanda di Surabaya.

Jemaah Stres

Menanggapi persoalan ibadah haji, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Diah Pitaloka mengungkapkan pihaknya menerima laporan banyak calon jamaah yang stres karena tahun lalu tidak dapat berangkat untuk beribadah haji.

Para jemaah haji di sekitar Kabah saat pelaksanaan puncak ibadah Haji, Jumat, di Makkah, Jumat, 31 Juli 2020. (Foto: AFP)

Seharusnya ketika gagal berangkat, ujar Diah, harus ada konsultasi atau komunikasi, serta pendekatan psikologis terhadap jamaah yang batal menunaikan ibadah haji.

“Di Jawa Barat, banyak sekali yang stres karena nunggunya kan lebih dari sepuluh tahun. Mereka bisa menerima alasan, tapi secara psikologis untuk mereka tetap berat,” ujar Diah.

Asli Chaidir dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini disuntik vaksin Covid-19.

Restoran Indonesia “Wong Solo” di kota Jeddah, Arab Saudi, mencoba bertahan di masa pandemi, di tengah ketiadaan jemaah umrah dan haji (foto: courtesy).

“Mungkin bisa saja kita merencanakan yang mau berangkat haji ini kita pikirkan bagaimana mereka sudah bisa terealisasi vaksin. Kalau nanti Insyaallah dapat berangkat mereka sudah tidak ada masalah lagi tentang vaksin tersebut dan juga ada gunanya untuk memutus mata rantai Covid-19,” tutur Chaidir.

Karena pandemi Covid-19, Saudi memutuskan ibadah haji tahun lalu cuma bagi penduduk negara Kabah itu (warga Saudi dan ekspatriat). Jumlah mereka pun dibatasi maksimal seribu orang dengan penerapan protokol Covid-19 sangat ketat, termasuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.

Haji tahun lalu hanya diperuntukkan bagi penduduk Arab Saudi yang berumur 18-59 tahun dan memiliki bukti hasil tes menunjukkan tidak terinfeksi virus Covid-19. (voaindonesia)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->