Hindari Penyalahgunaan Saat Pemilu 2019, Ribuan e-KTP Rusak Dibakar!

BANJARBARU, Berbagai potensi pelanggaran terhadap Pemilu 2019 diantisipasi. Salah satunya keberadaan e-KTP rusak atau pun invalid yang dikhawatirkan bisa dipergunakan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk membengkakkan suara pemilih. Terkait hal ini, ribuan e-KTP rusak atau invalid ini telah dimusnahkan sesuai instruksi Mendagri beberapa waktu lalu.

Di Banjarbaru, sebanyak 1.300 e-KTP rusak dan invalid dikumpulkan di halaman belakang kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru, Jl Jenderal Sudirman, Loktabat Utara, Senin (17/12). Setelah apel pagi, disaksikan Sekdako Banjarbaru Said Abdullah, ribuan e-KTP tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

“E-KTP yang dimusnahkan ini adalah e-KTP yang tidak valid, rusak, salah pengetikan dan lainnya sehingga dibakar sesuai dengan instruksi Kemendagri. Di Banjarbaru instruksi itu bisa cepat mulai dilaksanakan. Tujuan dibakar untuk hindari isu bahwa e-KTP digunakan kepentingan lain-lain,” kata Said Abdullah.

Sementara, Kadis Dukcapil Kota Banjarbaru Hj Sri Fatma Karmailita mengatakan sebanyak 1300 e-KTP itu rentang waktu dari 2011 hingga 2018. “Ini awal dan akan bertahap terus dimusnahkan dengan cara dibakar tiap hari e-KTP yang rusak itu. Memang sekarang langsung dibakar, ini tahap pertama dulu 1300 e-KTP, terus-terusan sisanya nanti dibakar sehingga tidak ada lagi tersisa,” ungkapnya.

Tak hanya di Banjarbaru, di Kabupaten Tanah Laut (Tala) juga dilakukan hal yang sama. Sebanyak 20 ribu lebih e-KTP dimusnahkan di halaman Kantor Bupati Tanahlaut, Jalan A Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanahlaut, Norhayati mengatakan pemusnahan menindaklanjuti surat edaran Mendagri. Menurut Norhayati, jumlah KTP elektronik yang invalid se Kabupaten Tanahlaut, sekitar 20.310 keping.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018. Tjahjo menyampaikan sejak 13 Desember 2018 telah menginstruksikan seluruh jajarannya, hingga tingkat kota dan kabupaten, untuk membakar semua e-KTP rusak dan tidak sah hingga satu minggu ke depan. “Yang di gudang pusat maupun di gudang daerah dibakar semua. Setiap hari, kalau masih ada satu e-KTP yang tidak berlaku, harus segera dimusnahkan,” kata Tjahjo, Minggu (16/12).

Menurut Tjahjo, penertiban e-KTP ini sebenarnya sudah diperketat sejak Juli 2018. “Enam bulan lalu, kami instruksikan e-KTP yang kedaluwarsa dan ‘invalid’ atau salah ketik apapun harus segera dipotong. Tapi dalam perkembangannya belum semua daerah memotong,” ungkap dia.

Kelalaian tersebut, kata dia, kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berlaku curang. “Itu oknum yang sengaja tidak bertanggungjawab. ‘Gak’ mungkin tercecer sendiri, pasti ada aktivitas dari oknum yang sengaja,” ungkap dia.

Dengan terus berulangnya kasus penyebaran e-KTP secara ilegal, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, yakni memusnahkan seluruh e-KTP dengan cara dibakar. “Dengan dibakarnya semua ini, kalau masih ada e-KTP tercecer akan kami usut, dan ada sanksi pidananya,” kata Tjahjo.

Ia menambahkan pihaknya juga bakal langsung memberikan sanksi jika kelak ada pegawai Kementerian Dalam Negeri yang terbukti terlibat dalam perbuatan curang itu.

Terkait pembakaran e-KTP rusak dan invalid, Tjahjo mengaku akan mengawasi jajarannya dengan seksama agar instruksinya dilaksanakan secara bertanggung jawab. “Kalau mau menyidak di 514 kota dan kabupaten kan cukup berat. Jadi kami akan minta sampel tiap-tiap provinsi, kami telepon seluruh gudang e-KTP di seluruh indonesia secara acak untuk memastikan,” tutur dia.

“Walaupun e-KTP itu tidak berlaku lagi, tidak mengganggu sistem, tapi kan itu bisa menimbulkan polemik dan opini. Apalagi di tahun politik, bayangkan ini tanggung jawab kita bersama,” tambah Tjahjo. (rico)