Connect with us

NASIONAL

Idul Fitri 1441 H, Ini Keprihatinan dan Imbauan Pangeran Khairul Saleh

Diterbitkan

pada

Pangeran Khairul Saleh. Foto: dok. Pribadi

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Umat muslim di penjuru dunia, Minggu (24/05/2020) merayakan ldulfitri 1441 Hijriah.

Perayaan kemenangan umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh kali ini berbeda pada biasanya karena di tengah pandemi Covid-19.

Mantan bupati Banjar, Pangeran H Khairul Saleh yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua (Waket) Komisi Ill DPR-Rl, meminta semua pihak tetap bersikap arif dan mawas diri.

“Patuhi anjuran pemerintah untuk bisa menahan diri. Lakukan social distancing dan physical distancing, jaga jarak, sering cuci tangan, tinggal di rumah saja, bila keluar harus pakai masker, serta menjaga kebugaran tubuh dengan makanan bergizi,” imbau dia.

Berkait silaturrahmi saat lebaran, dia mengimbau, sebaiknya dapat di|akukan dengan memanfaatkan teknologi. Seperti melalui pesan atau video call dari handphone.

Pemerintah, sambung dia, harus arif memandang realitas pandemi Covid-19 ini.
Pemerintah harus Iebih tegas kepada pengunjung pasar dan mall. Sedangkan untuk masjid serta Salat Id yang dilakukan dengan jaga jarak dan protokol kesehatan ketat serta berada di zona hijau bisa diperkenankan dengan disertai pemantauan intens petugas kesehatan.

“Jika ada warga yang melaksanakan salat led berjamaah, pemerintah hendaknya tidak dengan cara-cara represif membubarkannya,” katanya. (kanalkalimantan.com/dhani)

 

Reporter : Dhani
Editor : KK

 

Advertisement
Komentar

NASIONAL

SADIS. Usai Gorok Ibunya saat Idul Fitri, Abdul Muis Pasang Muka Tak Bersalah

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Seorang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya/ilustrasi Foto: manaberita.com

KANALKALIMANTAN.COM, LAMPUNG – Abdul Muis (28) keluar rumah dengan wajah tak bersalah setelah sembelih leger ibunya sendiri hingga tewas mengenaskan. Uni Kholsum (58) tewas dengan luka parah di lehernya.

Kepala Dusun 3 Desa Teluk Dalem, Munir menjelaskan bahwa kejadiannya sekitar 09.00 WIB. Korban meninggal dunia saat hendak dilarikan ke rumah sakit. “Korban meninggal karena luka di bagian leher yang sangat parah,” jelas Munir.

Puluhan warga mengejar pelaku usai menggorok ibunya. Massa menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri di perladangan desa.

Ibu disembelih anak pakai golok saat nonton TV di ruang tamu. Anaknya sakit jiwa. Kejadian itu di rumah Uni di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Senin (25/5/2020).

Habis sembeli ibu sendiri, Abdul dengan santai pergi keluar luar rumah. Tapi dia ditangkap warga. Pelaku kini ditahan Mapolsek Mataram Baru, Polres Lampung Timur. Anggota Polsek Mataram Baru Bripka Witoyo, yang ada di lokasi mengatakan, warga dibantu polisi berhasil menangkap pelaku. Polisi mengamankan pelaku ke polsek setempat untuk menghindari amukan massa yang marah.

“Warga sangat emosi dengan pelaku yang tega membunuh ibu kandung sendiri saat suasana Idul Fitri begini,” kata Bripka Witoyo.(suara)

 

Reporter : Suara
Editor : Cell

 

Lanjutkan membaca

NASIONAL

Komisioner Komnas HAM: Kebijakan Pemerintah Soal Corona Diskriminatif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Para pengunjung memadati pasar tradisional di tengah wabah virus corona (Covid-19) di Pontianak, Kalimantan Barat, 22 Mei 2020. Foto: Antara via Reuters via VOA

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA -Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyesalkan tren positif penanganan pemerintah terhadap virus corona yang mulai menurun. Hal itu terlihat dari mobilitas warga yang menurun pada April 2020 karena penerapan PSBB di sejumlah daerah, tetapi naik kembali pada awal Mei 2020.

Salah satu contohnya yaitu penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2020.

Anam juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam penanganan corona. Semisal dari semula melarang mudik dan melarang segala bentuk alat transportasi, kemudian dilonggarkan untuk beberapa jenis transportasi. Anam menilai kebijakan ini diskriminatif karena hanya mengakomodir kelompok sosial tertentu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Foto: Courtesy

“Yang awalnya ketat soal transportasi misalnya. Banyak orang harus naik truk dan kontrainer yang itu tidak manusiawi. Di sisi lain orang diperbolehkan naik pesawat. Itu diskriminatif orang karena status sosialnya. Dan itu memprihatinkan,” jelas Choirul Anam dalam konferensi pers online, Jumat (23/5/2020).

Anam menambahkan kebijakan yang tidak konsisten ini juga berakibat pada kritik sebagian besar masyarakat melalui #IndonesiaTerserah. Menurutnya, ini juga menjadi kontraproduktif terhadap gerakan masyarakat dalam menghadapi corona.

Tidak hanya itu, Anam juga mempertanyakan wacana pelonggaran PSBB yang dilontarkan sejumlah pejabat negara. Antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan kajian awal dari Kemenko Perekonomian yang berisi pelonggaran PSBB.

Komnas juga mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang mewacanakan untuk berdamai dengan Covid-19. Padahal, jumlah kasus dan korban meninggal karena semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Para calon penumpang antre untuk pemeriksaan dokumen sebelum menaiki pesawat di Bandara Soekarno-Hatta di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta, 21 Mei 2020. Foto: Reuters via VOA

Karena itu, kata Anam, lembaganya sedang mempelajari apakah kebijakan pemerintah sedang mengarah kepada pembiaran atau kekebalan kelompok (herd immunity) yang rentan menimbulkan korban dalam jumlah lebih besar.

“Komnas HAM memperingatkan saja, bahwa pelanggaran HAM itu terjadi tidak hanya aktif melakukan pelanggaran. Tapi juga karena pasif melakukan pembiaran sehingga pelanggaran itu terjadi,” tambah Anam.

Keadaan Darurat Bencana Nasional Masih Berlaku

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan status keadaan darurat masih berlaku hingga 29 Mei 2020. Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga belum mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang dibuat pada 13 April lalu.

Infografis Komnas HAM

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo melalui pesan digital pada pada Jumat (22/5).

Doni menambahkan status keadaan darurat bergantung pada sejumlah indikator. Antara lain penyebaran corona, korban jiwa, dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah, serta implikasi pada aspek sosial-ekonomi. Semua indikator tersebut masih terus meningkat setiap harinya.

“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk Covid-19,” tambah Doni.

Ia mengatakan masih berlakunya status bencana nasional ini membuktikan negara masih melindungi warga dari bahaya penularan virus Covid-19. (sm/ft)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA

Lanjutkan membaca

NASIONAL

Panduan Kerja New Normal, Perusahaan Diminta Tak Terapkan Lembur

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi konsep new normal. Foto: Shutterstock

KANALKALIMANTAN.COM – Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan panduan bagi masyarakat yang bekerja di masa new normal.

Panduan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Para dunia usaha harus mengikuti panduan tersebut dalam menjalankan usaha di tengah masa Pandemi. Panduan ini diciptakan agar para karyawan tetap produktif dan terhindar dari penyebaran Covid-19.

Adapun jika perusahaan yang tetap menjalankan usaha di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus melakukan ketentuan berikut.

Pertama, perusahaan wajib melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.

Kedua, perusahaan diharapkan tak menerapkan lembur kerja kepada para karyawan. Hal ini, agar para karyawan mempunyai waktu yang cukup untuk beristirahat, sehingga bisa menjaga sistem imunitas tubuh.

Sementara ketiga, perusahaan juga diminta agar tak menerapkan kerja shift 3 di mana waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari.

Jika terpaksa menerapkan shift 3, maka penerapan sistem kerja itu berlaku pada karyawan kurang dari 50 tahun.

Terakhir keempat, tak lupa perusahaan juga harus mewajibkan para karyawan selalu menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah, dan selama di tempat kerja. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->
Share via
Copy link
Powered by Social Snap