Connect with us

Teknologi

Imbauan Kominfo, Jangan Posting Kartu Keluarga di Medsos

Diterbitkan

pada

Ilustrasi sidik jari. Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Selain itu mereka juga sudah mengirim sejumlah tenaga kerja ke Eropa untuk mempelajari sistem data protection officer (DPO).

“Ada 32 regulasi terkait perlindungan data pribadi. Itu tercecer dan saling tumpang tindih. Masyarakat jadi bingung. Ada regulasi di kesehatan, di regulasi komunikasi juga ada. Yang tercecer ini kita ingin satukan. Jadi sangat butuh sosialisasi. Masyarakat belum paham,” kata dia di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019, seperti diwartakan viva.co.id.

Cara pertama untuk menyatukan peraturan yang ada adalah dengan melakukan diskusi untuk mengedukasi masyarakat serta literasi terkait akan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, untuk instansi dan perusahaan, akan terdapat data protection authority (DPA).



Akan tetapi pembentukan DPA masih dalam tahap rancangan, apakah akan berbentuk komisi yang ditetapkan DPR atau pemerintah. “Masih harus dipelajari lebih dalam. Selain edukasi dari sisi masyarakat, kami berharap pelaku usaha lebih aware jika ada regulasi baru,” jelasnya.

Semuel juga menyayangkan karena kerap menemukan banyak yang posting Kartu Keluarga di media sosial, “Itu tidak usah dilakukan. Itu adalah data sensitif yang bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengaku tidak ada masalah dari sisi pengusaha, namun masalah utama justru ada di masyarakat.

Menurutnya masyarakat menjadi helpless dan tidak aware saat menghadapi sebuah pilihan. “Mereka punya potensi disalahgunakan tapi mereka tidak punya pilihan karena mereka mau menggunakan teknologi itu,” paparnya. Meutya memberi contoh ketika ingin menggunakan aplikasi.

Ia mengatakan pastinya pengguan akan diminta untuk setuju saat aplikasi ingin mengakses data pengguna. “Kalau tidak setuju, ya, aplikasi enggak bisa digunakan,” jelas Meutya. (vvn)

Reporter :Vvn
Editor :KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Teknologi

Pemerintah AS Desak Pemblokiran TikTok Berlaku 12 November

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi aplikasi TikTok. Foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump bersikeras perlunya melarang TikTok karena masalah keamanan nasional, dalam pengajuan pengadilan baru menjelang rencana untuk membuat aplikasi video tidak tersedia pada 12 November.

Pengajuan tersebut dilakukan saat pengadilan mempertimbangkan legalitas tawaran pemerintah untuk membuat aplikasi milik China tidak tersedia di Amerika Serikat, di mana ia memiliki 100 juta pengguna.

“Presiden tidak boleh dicegah untuk mengatur ancaman keamanan nasional hanya karena musuh asing menyelubungi aktivitasnya di dalam perusahaan media,” kata pengajuan tersebut pada Jumat (24/10/2020), di pengadilan federal di Washington, dilansir laman The Verge, Senin (26/10/2020).

Pemerintahan Trump berusaha membujuk hakim dalam kasus tersebut untuk mengizinkannya bergerak maju, dengan pembatasan pada aplikasi berbagi video, yang diklaimnya memiliki hubungan dengan pemerintah China melalui perusahaan induknya ByteDance.



Pada September lalu, perintah sementara mencegah pemerintah menghapus TikTok dari platform pengunduhan aplikasi seluler.

Perintah administrasi Trump itu berusaha melarang unduhan baru aplikasi, tetapi masih mengizinkan penggunaan TikTok hingga 12 November, ketika semua penggunaan akan diblokir.

Hakim pada saat itu menolak permintaan TikTok untuk menangguhkan larangan 12 November, tetapi pengadilan belum mempertimbangkan manfaat dari argumen hukum tentang apakah platform sosial harus tetap tersedia untuk orang Amerika.

TikTok telah berulang kali membela diri terhadap tuduhan transfer data ke pemerintah China. Perusahaan mengatakan, servernya tempat informasi pengguna disimpan berada di Amerika Serikat dan Singapura.

Perusahaan juga mengatakan, larangan itu tidak perlu karena negosiasi sedang berlangsung untuk merestrukturisasi kepemilikan TikTok dalam mengatasi masalah keamanan nasional yang diangkat oleh pemerintah. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Teknologi

3 Cara Cegah Peretasan WhatsApp

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi WhatsApp. Foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – WhatsApp memberikan tiga tips atau kiat untuk mengamankan akun pengguna dengan lebih baik, dan mencegah orang lain menggunakan nomor telepon pengguna di masa mendatang.

Jika pelaku kejahatan berhasil meretas akun WhatsApp pengguna, hal itu sangat berbahaya karena mengandung banyak data. Akun WhatsApp pengguna pun dapat disalahgunakan untuk mengambil keuntungan.

Dilansir dari laman resmi WhatsApp, Senin (12/10/2020), ikuti tiga tips keamanan WhatsApp ini untuk mencegah peretasan:

1. Aktifkan verifikasi dua langkah untuk meningkatkan keamanan akun
Verifikasi dua langkah adalah fitur opsional yang menambahkan lebih banyak lapisan keamanan ke akun WhatsApp.



Jika mengaktifkan verifikasi dua langkah, setiap upaya untuk memverifikasi nomor telepon pengguna di WhatsApp, harus disertai dengan PIN enam digit yang dibuat menggunakan fitur ini.

2. Jangan bagikan kode verifikasi
Jangan pernah sekalipun membagikan enam digit kode verifikasi SMS WhatsApp dengan orang lain, meskipun orang tersebut adalah seseorang yang sangat dikenal atau organisasi yang sangat dipercaya. WhatsApp tidak meminta pengguna untuk membagikan kode verifikasi.

3. Setel kunci PIN untuk lebih mengamankan akun
PIN akan dibuat ketika pengguna mengaktifkan verifikasi dua langkah.
Untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah, buka WhatsApp > Settings > Account > Two-step verification > Enable.
Saat mengaktifkan fitur ini, pengguna juga dapat memasukkan alamat email. Alamat email ini akan memungkinkan WhatsApp mengirimi tautan melalui email, untuk menonaktifkan verifikasi dua langkah jika pengguna lupa PIN enam digit dan juga untuk membantu melindungi akun.

WhatsApp tidak memverifikasi alamat email ini untuk mengonfirmasi keakuratannya, sehingga sangat disarankan untuk memberikan alamat email yang akurat agar pengguna tidak terkunci dari akun sendiri jika lupa PIN.

Jika pengguna menerima email untuk menonaktifkan verifikasi dua langkah padahal tidak memintanya, jangan klik tautan yang dikirimkan. Orang lain mungkin mencoba memverifikasi nomor telepon Anda di WhatsApp. (suara.com)

Reporter : Suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->