Connect with us

Politik

Ini Janji Wakil Rakyat Kalsel Terkait Penolakan UU Ciptaker

Diterbitkan

pada

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.OM, BANJARMASIN – Wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalsel berjanji penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tuntutan pendemo mahasiswa gabungan akan disampaikan ke Jakarta.

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, setelah bertemu dengan para pengunjuk rasa di depan gedung DPRD mengaku akan bertolak segera ke Jakarta menyampaikan langsung aspirasi para pengunjuk rasa kepada Sekretariat Kepresidenan. DPRD Kalsel sangat mendukung aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

“Bulan Januari kemarin sudah kami sampaikan. Fungsi kami kan terbatas, ini kan ranahnya DPR RI dan Presiden. Tapi karena kami adalah wakil rakyat Kalimantan Selatan, maka kami menjembatani. Sudah 6 kali pertemuan bersama BEM kami laksanakan membahas penolakan ini,” kata kader Partai Golkar ini kepada awak media, Kamis (8/10/2020) siang.

Supian HK menambahkan, DPRD Kalsel telah menyerahkan nota penolakan kepada Fraksi PKS yang juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini.  Ditambahkannya, hari ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalsel akan ke Jakarta untuk kembali menyampaikan nota penolakan UU Omnibus Law tersebut.



Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Lutfi Saifuddin. Foto: fikri

“Hari ini juga perwakilan kami akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan nota penolakan ini kepada Sekretariat Presiden. Karena ini ranahnya bukan lagi DPR RI, tapi sudah ke ranah Presiden,” tambah Supian.

Masih menurut pria asli Danau Panggang, Hulu Sungai Utara ini, pihaknya akan memfasilitasi 3 orang perwakilan mahasiswa untuk ikut berangkat ke Jakarta. “Jadi nanti disampaikan saja item-item mana yang dianggap merugikan para pekerja, dibawa saja nanti ke judicial review di Mahkamah Konstitusi,” lugas Supian

Senada dengan Supian HK, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel H Lutfi Saifuddin juga mengatakan, pihaknya akan bertolak langsung ke Jakarta untuk menyampaikan nota penolakan UU Cipta Kerja ini kepada Sekretariat Kepresidenan.

Pada intinya, pihaknya menegaskan bahwa kami di DPRD Provinsi Kalsel, menolak dengan tegas Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat khususnya kaum pekerja.  “Dan kami siap memfasilitasi tuntutan dari adik-adik mahasiswa,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Senada dengan Supian HK, Lutfi juga menambahkan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta sekitar jam 15.00 Wita dan akan meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Omnibus Law.

“Sore ini jam 15:00 Wita rencananya kami akan berangkat ke Jakarta, sesuai dengan tuntutan mereka kan hari ini. Tadi kami menawarkan agar perwakilan mahasiswa sebanyak 3 orang untuk ikut kami, tapi terserah mereka saja mau ikut atau tidak. Yang jelas nanti kami akan sampaikan bukti-bukti bahwa kami telah memenuhi tuntutan mereka,” pungkas Lutfi. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Mau Dihidupkan Lagi Kapolri Terpilih, PAM Swakarsa Bikin Rakyat Trauma

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rencana Listyo Sigit hidupkan lagi PAM Swakarsa dikritik banyak pihak FOTO: ANTARA /Pool/Galih Pradipta
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Wacana calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) kembali mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak.

Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dari penyebutan nama Pam Swakarsa saja sudah membuat masyarakat trauma akan masa lampau.

Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat bersenjata tajam buatan TNI. Mereka menjadi pasukan yang membantu TNI untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.

Menurut Ujang, sebaiknya Listyo tidak perlu menggunakan nama Pam Swakarsa lagi pada masa kini.
“Mungkin bagusnya bukan Pam Swakarsa. Tapi masyarakat dilibatkan untuk membantu pihak kepolisian. Kalau Pam Swakarsa publik akan trauma,” kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/1/2021).



Ujang juga menuturkan kalau Pam Swakarsa itu sudah berkonotasi negatif sejak masyarakat melihat tugasnya pada 1998 silam. Dengan demikian menurutnya, Listyo harus mencari konsep dan nama baru apabila memang hendak menggandeng masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

“Namun mesti cari istilah baru dan konsepnya harus beda dengan Pam Swakarsa.”
Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo berencana menghidupkan Pam Swakarsa setelah menjadi kapolri. Dalih Listyo membentuk lagi Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara.

“Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali,” kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).

Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian.

Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis, tetapi diprotes.

Anggota Komisi III Arteria Dahlan salah satu yang memprotes, dia mengatakan, “Diksi Pam Swakarsa ini bagi kita-kita pak mengikuti dan mengalami peristiwa 98 pak, ini memang agak sensitif pak. Karena Pam Swakarsa zaman dahulu dipakai untuk menggebuk pak, aksi-aksi dan kegiatan demokrasi. Kalau dihadirkan kembali mungkin juga harus dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi.”

Dalam rapat dengan kapolri, Rabu (30/9/2020), anggota Komisi III Habiburokhman mengingatkan agar jangan sampai peraturan kapolri terkait Pam Swakarsa malah mengulang peristiwa 1998.

“Soal konsep tentu kita menentang kalau Pam Swakarsa ini seperti ’98 itu untuk melawan kelompok reformasi, sebagian bersenjata jelas ya. Kami juga waktu itu ada di lapangan, diblok Pamswakarsa terjadi bentrokan dan lain-lain sebagainya, itu konsep,” kata dia.

“Soal nama saya pikir alangkah banyak nama lain, kenapa harus pakai Pam Swakarsa? Bisa pakai nama lain yang tidak menimbulkan trauma bagi kita.” (suara)

Editor: cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Terpilih Secara Aklamasi, Ansharuddin Kembali Pimpin Golkar Balangan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel, H Supian HK menyerahkan bendera partai kepada Ketua DPD Golkar Balangan terpilih, H Ansharuddin di lantai 4 Gedung DPD Golkar Kalsel di Banjarmasin. Foto: pr
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – H Ansharuddin kembali terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Balangan untuk periode 2021-2025 pada Musda X DPD Partai Golkar Balangan yang berlangsung di gedung DPD Golkar Kalsel, Senin (11/1/2021).

Sekretaris DPD Golkar Kalsel, H Supian HK mengatakan, sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Musda di 5 kabupaten kota sudah harus diselenggarakan sebelum bulan Januari 2021 berakhir.

“Kita sudah melaksanakan Musda di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan. Sedangkan 3 kabupaten kota sisanya akan menyusul,” ujar Supian HK saat diwawancarai sejumlah awak media usai Musda X Balangan.

Dikatakan H Supian HK,  pada Musda X ini, Ansharuddin secara aklamasi terpilih kembali untuk menempati jabatan sebagai ketua untuk lima tahun kedepan. Terpilihnya Ansharuddin karena selama menjadi ketua pada periode 2015-2020 ia memiliki prestasi untuk Partai Golkar Kalsel.



 

“Golkar Balangan yang sebelumnya hanya dapat 5 kursi di masa kepemimpinannya menjadi 6 kursi di DPRD Balangan. Sedangkan pada Pilkada Kalsel, walau tipis tetapi Golkar Balangan menang,” kata Supian HK.

Oleh karena itu, tambah Supian HK, prestasi yang sudah diperoleh sebelumnya itu harus terus dipertahankan, makanya Ansharuddin masih mampu dan layak untuk memimpin DPD Golkar Kabupaten Balangan.

“Saya berharap hubungan yang baik ini harus selalu terjalin dengan baik. Namun, perlu juga dievaluasi untuk kedepannya agar menjadi lebih baik dalam menghadapi suksesi Pilkada, Pileg, dan Pilpres di masa mendatang,” pinta Supian HK.

Ketua DPD Partai Golkar Balangan terpilih, H Ansharuddin menjelaskan, mengapa Musda X Golkar Balangan digelar di Banjarmasin tidak di Paringin. Alasannya adalah karena hendak mengajak kader dan pengurus refreshing jalan-jalan dan menginap di hotel di Kota Banjarmasin.

Namun, lanjut Ansharuddin, setelah Musda ini, dirinya dalam tempo tuju hari akan melakukan pembenahan terhadap struktur organisasi Partai Golkar Balangan. Ia juga akan mengajak kaum milenial masuk dalam kepengurusan dan organisasi sayap agar partai ini menjadi lebih maju dan berkembang karena banyaknya kader orang-orang yang masih energik tersebut. (kanalkalimantan.com/pr)

Reporter : pr
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->