Connect with us

NASIONAL

Ini Kata Sukanto Tanoto Soal Konsesi Lahan di Ibukota Baru

Diterbitkan

pada

Sukanto Tanoto penguasa lahan ibukota baru di Kaltim Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Konglomerat Sukanto Tanoto mengakui memegang konsesi lahan berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur. Diketahui, kawasan baru ibu kota terdapat di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan oleh Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Menurutnya, lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru berada di area PT ITCI Hutabi Manunggal (IHM). “Lahan itu merupakan mitra pemasok strategis dengan kontribusi signifikan bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP),” ujar Agung melalui surat elektronik, Rabu (18/9) kepada cnnindonesia.com.

Dia mengatakan bahwa perusahaan tentu mendukung rencana pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Meski demikian, rencana ini membuat perusahaan harus mengembalikan konsesi lahan dan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan ke depan. “Tentu saja rencana pemerintah ini akan berpengaruh bagi kegiatan operasional, namun, kami percaya pemerintah akan memberikan pertimbangan dan solusi dalam hal ini,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro turut mengakui bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur merupakan lahan konsesi berstatus HTI milik Sukanto Tanoto.

Sukanto Tanoto memegang lahan tersebut melalui PT ITCI. Sukanto sendiri merupakan taipan Indonesia yang memiliki usaha di industri manufaktur di bawah bendera Royal Golden Eagle International (RGEI). “Itu konsesi, bukan kepemilikan, HTI oleh PT ITCI milik Tanoto,” ungkap Bambang kepada CNNIndonesia.com.

Kendati Tanoto memegang konsesi lahan, namun mantan menteri keuangan Kabinet Kerja itu memastikan bahwa pemerintah bisa kapan saja mengambil kepemilikan lahan tersebut. Sebab, lahan itu sejatinya milik negara.

Hanya saja, pemerintah memberikan konsesi lahan dengan status HTI kepada pihak-pihak tertentu, termasuk pengusaha seperti Sukanto Tanoto. Namun, ketika lahan tersebut dibutuhkan, maka pemerintah bisa mengambilalih penggunaan lahan dari Sukanto Tanoto.(uli/asa)

Reporter : uli/asa
Editor : Cnni

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Pemprov Jabar ‘Irit Bicara’ Soal Klaster Secapa AD

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Puluhan siswa menonton bersama Pidato Presiden Joko Widodo saat Hari Lahir Pancasila 1 Juni. (Sumber: Secapa AD).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANDUNG – Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, Pemda Jabar menyerahkan penanggulangan COVID-19 di Secapa kepada TNI. “Penanganan itu ditangani langsung oleh TNI AD, termasuk pelacakan dan tindak lanjutnya juga, sebagaimana kemarin disampaikan oleh bapak gubernur. Kita masih konfirmasi terus mengenai hal ini,” dalam konferensi pers, Kamis (9/7) sore.

Per Jumat 10 Juli pukul 4.00 WIB, Jabar mencatat 4.843 kasus COVID-19 terkonfirmasi. Sementara kasus positif aktif mencapai 2.846, naik lebih dari 50% dari hari sebelumnya yang sebanyak 1,836. Namun demikian, belum jelas manakah yang berasal dari Secapa AD.

Melihat situasi tersebut, Daud meminta masyarakat lebih waspada dan disiplin. “Melihat tren terakhir ini, kami berharap masyarakat bisa lebih waspada, bisa lebih menjaga diri, dengan tetap melakukan protokol kesehatan,” imbaunya.

Komplek Secapa TNI di Hegarmanah Kota Bandung itu kini telah disemprot cairan disinfektan. Penyemprotan dilakukan antara lain di jalan-jalan, gedung olahraga, barak-barak, serta komplek perumahan Ganesha dan Ahmad Yani. Komplek itu juga telah dikarantina.

Petugas menyemprotkan disinfektan di komplek Secapa TNI AD, Bandung, Rabu (8/7). (Sumber: Secapa AD)

Dalam situs-nya, Secapa AD nampak menggelar acara yang membentuk kerumunan orang baru-baru ini. Sejumlah foto memperlihatkan bahwa puluhan orang duduk di aula mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam acara Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Meski mereka mengenakan masker dan duduk berjarak, mengumpulkan puluhan orang dalam ruangan tertutup tetap memiliki potensi penularan.

Pemprov Akan Periksa Lembaga Pendidikan Lain

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani mengatakan, Pemprov akan menelusuri institusi pendidikan militer lainnya yang ada di Jabar. Hal ini berdasarkan perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil. “Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan atau massive test kepada hampir 20-an lagi sekolah pendidikan kemiliteran yang ada di Jabar,” tegasnya dalam kesempatan berbeda, Rabu (8/7).

Berli mengatakan Pemprov akan mengidentifikasi institusi mana saja yang perlu dilakukan pengecekan. “Untuk selanjutnya akan dikunjungi petugas kesehatan, baik dari gugus tugas provinsi, gugus tugas kabupaten/kota setempat, bahkan dari Puskesmas,” tambahnya.

Pihaknya, tambah Berli, tengah berusaha memenuhi standar pengetesan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 10.000-15.000 tes Polymerase Chain Reaction (PCR) per satu minggu.

Asrama Dinilai Rentan

Penularan di Secapa AD, Kota bandung, ini bukanlah kasus pertama dalam institusi pendidikan kenegaraan. Pada April lalu, terungkap 8 orang kasus positif dari Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol) di Sukabumi. Lembaga yang memiliki 1.500-an siswa ini, sebelumnya menggelar tes cepat dan menemukan 310 siswa reaktif.

Puluhan siswa menonton bersama Pidato Presiden Joko Widodo saat Hari Lahir Pancasila 1 Juni. (Sumber: Secapa AD)

Asrama dalam institusi pendidikan dinilai sebagai tempat dengan resiko tinggi penularan COVID-19. Hal ini mengingat penghuni asrama biasanya tidur dalam barak-barak dan banyak area yang digunakan bersama.

Pusat Pengendalian Penyakit (Center for Disease Control/CDC) Amerika Serikat, misalnya, secara tegas merekomendasikan penutupan aula makan (dining hall) atau pujasera di asrama pendidikan. CDC juga mendorong penyediaan nasi kotak (grab-and-go) supaya bisa dimakan di tempat masing-masing.

Jabar Tetap Akan Buka Pesantren

Meski menemukan klaster baru di lingkungan pendidikan, Jabar akan tetap membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka di SMA, SMP, dan pesantren. Pembukaan ini berlaku bagi satu-satunya daerah di Jabar yang sudah masuk kategori hijau, Sukabumi.

Para siswa Muslim membaca al-Quran dengan memakai masker dan menjaga jarak aman di Pesantren Daarul Qur’an Al Kautsar, Bogor, Jawa Barat (foto: dok).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, secara terpisah meninjau persiapan KBM di SMAN 4 dan Pondok Pesantren (ponpes) Assobariyyah Kota Sukabumi, Rabu (8/7).

Kunjungan itu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yakni jaga jarak, pakai masker, pelindung wajah, dan tempat cuci tangan.

Daud mengatakan, Pemprov Jabar berusaha mencegah supaya sekolah dan pesantren yang dibuka itu tidak menjadi kluster atau sarana penularan COVID-19. “Jaminan apa dengan dibukanya pesantren supaya tidak menjadi sarana penularan COVID? Saya kira kita semua berusaha,” ujarnya. (rt/em)

Reporter : Rio
Editor : Eva/VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Pemerintah Luncurkan Rapid Test Produksi Dalam Negeri, Dibuat Hanya 2 Bulan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menko PMK Muhadjir Effendy menunjukkan Rapid Test buatan dalam negeri. Foto: Suara.com/Ria Rizki
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan rapid test Covid-19 kit buatan dalam negeri. Produk yang dinamai RI-Gha Covid-19 itu disebut diproduksi hanya dalam waktu dua bulan.

Peluncuran alat tes Covid-19 tersebut digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Kamis (9/7/2020).

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pembuatan rapid test dalam negeri merupakan inisiatif dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional (Kemenristek/BRIN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) karena melihat kebutuhan lapangan akan ketersediaan rapid test yang mendesak.

“Saya menyambut baik inisiatif dari pak Menristek yang telah dengan sangat agresif dan penuh antusias untuk merespon kebutuhan lapangan yang sangat mendesak dengan skala yang sangat besar,” kata Muhadjir di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2020).

Sementara itu, Menristek Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, rapid test tersebut diproduksi hanya dalam waktu dua bulan. RI-Gha Covid-19 itu diklaim bisa cepat mendeteksi karena hasilnya muncul dalam waktu 15 menit.

 

Produk rapid test tersebut juga sudah melalui uji validasi skala lab dengan hasil nilai sensitifitas untuk IGM-nya 96,8 persen dan IGG-nya 74 persen melalui pengujian pada 40 serum pasien yang positif dari Balitbangkes. “Artinya yang dilakukan dengan artificial,” ujarnya.

Bambang menuturkan rapid test RI-Gha Covid-19 sudah digunakan dalam jumlah ribuan di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya. Uji lapangan juga sempat dilakukan untuk 6.000 kit di beberapa puskesmas, salah satunya di Kabupaten Sleman.(suara)

 

Reporter : Suara
Editor : Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

WN Perancis Cabuli 305 Anak di Hotel, Seluruh Korban Direkam Diam-diam

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual (child sex groomer) terhadap 305 anak di bawah umur yang dilakukan seorang warga negara Perancis bernama Francois Abello Camille alias FAC (65). Foto: Suara.com/M. Yasir
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual (child sex groomer) terhadap 305 anak di bawah umur yang dilakukan seorang warga negara Perancis bernama Francois Abello Camille alias FAC (65).

Aksi bejad tersebut dilakukan FAC di sejumlah hotel yang berada di Jakarta Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan kasus tersebut berhasil terungkap berdasar laporan dari masyarakat mengenai informasi adanya seorang WNA yang kerap melakukan aksi cabul bermodus menawarkan pemotretan kepada anak-anak di Hotel Prinsen Park, Mangga Besar, Jakarta Barat. Berdasar laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan dan menangkap basah FAC tengah berada di dalam kamar hotel bersama dua anak perempuan di bawah umur dengan kondisi telanjang.

“Pada kamar tersebut penyidik mendapatkan WNA dalam kondisi setengah telanjang bersama dua anak telanjang dan setengah telanjang,” kata Nana saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

 

Nana mengemukakan, berdasar hasil penyelidikan diketahui bahwa tersangka FAC diduga telah mencabuli anak di bawah umur sebanyak 305 orang. Hal itu diketahui berdasar rekaman video aksi cabul FAC terhadap sejumlah korbannya yang tersimpan di laptop miliknya.

“Ini berdasarkan data video yang ada di laptop dalam bentuk film. Jadi seluruh data (korban) yang ada, pelaku videokan. Ada (kamera) video yang tersembunyi dikamar ketika (pelaku) melakukan actionnya,” ungkap Nana.

Saat melakukan penangkapan, Nana merincikan pihaknya turut menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang disita diantaranya; 21 kostum yang dipakai korban untuk pemotretan dan pembuatan video cabul, enam kamera, satu laptop, enam memory card, 20 kondom, dan dua alat bantu seks atau vibrator.

Atas perbuatannya, tersangka FAC dijerat dengan pasal berlapis. Beberapa pasal yang diperkenankan kepada FAC, yakni Pasal 81 Jo 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Kemudian, Pasal 81 ayat (5) Jo 76D UU RI No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan dapat dikenai tindakan kebiri kimia.

Selanjutnya, Pasal 82 Jo 76E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 Miliar. (suara)

 

Reporter : Suara
Editor : Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->