Connect with us

HEADLINE

Ini Kekayaan 3 Calon Wali Kota Banjarbaru, Harta Iskandar Paling Tajir Capai Puluhan Miliar!

Diterbitkan

pada

Dari tiga pasangan calon wali kota Banjarbaru, Gusti Iskandar tercatat sebagai kandidat yang paling kaya dengan total kekayaan mencapai Rp40 miliar Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Masa kampanye para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru telah dimulai. Upaya memikat hati para pemilih itu akan berlangsung selama 71 hari lamanya, terhitung sejak 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Kini ketiga paslon yang telah ditetapkan oleh KPU Banjarbaru, yakni duet Gusti Iskandar Sukma Alamsyah-AR Iwansyah, duet Aditya Mufti Ariffin-Wartono, dan duet Haji Martinus-Darmawan Jaya Setiawan, telah siap beradu strategi dan siasat demi mengokohkan lumbung suara pendukung mereka.

Namun sebelum itu, Kanalkalimantan.com akan memaparkan ‘isi kantong’ ketiga paslon berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diterima oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Dari data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, calon Wali Kota Banjarbaru yang paling tajir adalah Gusti Iskandar dengan kekayaan mencapai Rp 40 miliar atau lebih rincinya Rp 40.066.560.000. Dilansir dari situs LHKPN, diketahui bahwa Iskandar telah melaporkan jumlah harta kekayaanya pada 5 September 2020.



Infografis: Kanalkalimantan/Yuda

 

Harta yang dilaporkan dibagi menjadi beberapa kategori, yakni harta tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, dan utang.

Dalam kategori harta tanah dan bangunan, Anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2002-2004 dan 2009-2014 itu memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Barito Kuala, Sleman, hingga Jakarta. Total keseluruhannya bernilai Rp 34,4 miliar.

Untuk kategori alat tranpsortasi dan mesin, pria kelahiran 27 Januari 1959 itu memiliki tiga unit mobil, dengan nilai Rp 1,9 miliar. Lalu, di kategori harta bergerak kainnya berjumlah Rp 645 juta.

Kategori surat berharga senilai Rp 900 juta dan kategori kas dan setara kas menyentuh Rp 2,7 miliar.

Kendati demikian, Iskandar tercatat memiliki utang sebesar Rp 600 juta, yang mengakibatkan jumlah harta kekayaannya harus dikurangi dengan utang tersebut. Sehingga ril total kekayaan Iskandar ialah sekitar Rp 40 miliar atau lebih rincinya Rp 40.066.560.000.

Di posisi dua, ditempati Aditya Mufti Ariffin. Ia tercatat telah melaporkan harta kekayaannya pada 19 Agustus 2020. Pria berusia 36 tahun itu memiliki sebanyak 17 lahan tanah yang tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Barito Kuala. Ia juga memiliki 5 lahan tanah yang telah berisi bangunan, 4 diantaranya berada di Jakarta Selatan.

Nilai keseluruhan tanah dan bangunan ini menyentuh Rp 17,1 miliar.

Ketua DPW PPP Kalsel ini memiliki 4 unit mobil, di antaranya Fortuner dan Avanza. Ia membeli seluruh kendaraan itu dalam jangka waktu 2013-2016, dengan nilai Rp 1,1 miliar.

Harta bergerak lainnya milik mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut ditaksir sekitar Rp 1 miliar dan surat berharga senilai Rp 28 juta. Kas dan setara kas milik Aditya mencapai Rp 2,2 miliar.

Diketahui bahwa Aditya memiliki utang sebesar Rp 4,8 miliar. Setelah melalui pengurangan dengan jumlah utang tersebut, tercatat bahwa total harta kekayaan Aditya sebesar Rp 18,7 miliar atau rincinya Rp 18.776.240.166.

Dan di urutan buncit, ditempati Haji Martinus diketahui memiliki 3 lahan tanah yang terpusat di Kabupaten Banjar. Ia juga memiliki 2 tanah berisi bangunan. Nilai seluruh tanah dan bangunan miliknya senilai Rp 1,9 miliar.

Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarbaru periode 2015-2016 dan juga mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kasel itu memiliki 2 mobil, yang nilainya ditaksir menyentuh angka Rp 225 juta.

Tak hanya itu saja, Haji Martinus diketahui memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 53,5 juta dan di kategori kas dan setara kas sebesar Rp 41,8 juta. Ia juga mencatatkan diri sebagai calon kepala daerah yang tak memiliki utang.

Nilai harta kekayaan Haji Martinus seluruhnya mencapai Rp 2,3 miliar. Ia melaporkan seluruh harta kekayaannya tersebut pada 4 September 2020.

LHPKN bukanlah instrumen untuk melihat kebersihan ketiga paslon di Pilkada Banjarbaru. Melainkan hanya sebatas tolak ukur ketaatan hukum para paslon dalam menjalankan prosedur.

Kini, publik kota Banjarbaru telah siap dihadapkan pada euforia pesta demokrasi selama beberapa bulan ke depan. Keputusan untuk memilih siapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota menentukan nasib kota berjuluk Idaman selama 4 tahun ke depan. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Libur Panjang, Bandara Syamsudin Noor Layani 17.714 Penumpang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

lonjakan penumpang terjadi di Bandara Syamsudin Noor selama libur panjang Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Trafik jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor mengalami kenaikan selama masa libur panjang Maulid Nabi.

Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Aditya Putra, mengungkapkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang itu mulai terlihat sejak 27 Oktober 2020.

“Kalau dibandingkan dengan hari biasa, ada terjadi kenaikan trafik jumlah penumpang selama libur panjang sekitar 10 persen sampai 15 persen,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Adapun selama masa libur panjang dari 27 – 30 Oktober, bandara berjuluk Jewel Of Borneo tersebut telah melayani sebanyak 17.174 penumpang. Jika dikalkulasikan dalam rata-rata satu harinya, maka setidaknya ada 4.000 – 5.000 penumpang yang dilayani di Bandara Syamsudin Noor perhari.



 

Jumlah tersebut tentu meningkat, yang mana pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, normalnya Bandara Syamsudin Noor hanya melayani sekitar 2.000 – 3.000 penumpang saja.

Adit -akrab disapa, menerangkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 28 Oktober. Hal itu juga bersamaan dengan meningkatnya pergerakan pesawat yang mendarat dan lepas landas dari bandara.

“Trafik tertinggi terjadi pada tanggal 28 Oktober. Kami mencatat jumlahnya saat itu mencapai 5.364 penumpang. Sementara, untuk pergerakan pesawat ada sebanyak 85 pesawat,” paparnya.

Berdasar data trafik tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, tak menyurutkan masyarakat memanfaatkan waktu libur panjang untuk berlibur ke luar daerah.

Hal itu turut dibenarkan Adit yang menyebutkan bahwa penerbangan yang terbanyak dari Bandara Syamsudin Noor ialah menuju Ibukota dan daerah-daerah di pulau Jawa.

“Rute yang paling banyak diterbangi Jakarta dan Surabaya,” lugasnya.

Sepanjang Oktober 2020, Bandara Internasion Syamsudin Noor hanya beroperasional dari pukul 07.30-18.00 Wita. Hal itu sebagai upaya dalam menyingkapi situasi pandemi. Kendati demikian, untuk layanan pemeriksaan berkas, check in, dan lain sebagainya sudah bisa sejak pukul 06.00 Wita. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Periksa Saksi Secara Maraton, Bawaslu Kalsel Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Paslon Sahbirin-Muhidin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu Kalsel memanggik pihak terkait menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada, paslon Denny-Difri Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan memanggil kuasa hukum pasangan calon Gubernur H2D, sebagai pelapor dalam tindak pelanggaraan dalam Pilkada 2020 Selasa (31/10/2020).

Klarifikasi tersebut adalah lanjutan laporan resmi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur tahun 2020 dari Tim Hukum pasangan calon (paslon) Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan terlapor yaitu Calon Gubernur Gubernur Sahbirin, Rabu (28/10/2020) lalu.

Kepada awak media, pelapor atas nama Jurkani menyampaikan ada sejumlah pertanyaan dari Bawaslu Kalsel dalam rangka melengkapi keterangan klarifikasi menganai laporannya. Ia mengaku dalam klarifikasi tersebut ada 14 pertanyaan disampaikan Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie.

Di antarannya terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan Gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.



Dari pelanggaran tersebut sanksinya adalah diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5)“ jelasnya. Menyingung program kewenangan yang menguntungkan pasangan calon, dalam salah satu laporannya, Jurkani mempermasalahkan program pembagian kuota internet kepada pelajar SMA/SMK di Kalsel.

Dalam kegiatan tersebut,  pemerintah provinsi melapis dengan memberikan nama “Kalimantan Bergerak” yang identik tahgline kampanye paslon 01, Sahbirin Noor. Padahal itu sudah ada anggaran dari pemerintah pusat, akan tetapi kata Jurkani, dijadikan nama dari pelaksanaan “Kalimantan Bergerak”

Dalam berkas bukti yang ia sampaikan dapatkan dari unduhan Sosial Media , dimana pemberitaan dalam kegiatan Kalimantan Bergerak yang dijadikan bukti dalam laporannya tersebut.

Informasi yang dihimpun, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Iwan Setiawan, membenarkan bahwa bawaslu sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi terkait program “Kalimantan Bergerak.”

Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Bappeda dan juga sejumlah wartawan yang meliput kegiatan. Hingga diturunkan berita ini Bawaslu Kasel masih melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi terkait. (kanalkalimantan.com/putra)

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->