Connect with us

Hukum

Ini Perjalanan Kasus Suap PDAM Bandarmasih yang Melibatkan Muslih

Diterbitkan

pada

Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa Muslih selama 1 tahun 5 bulan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, apabila tidak membayar denda. Sedangkan, kepada Trensis dijatuhi hukuman lebih ringan, hanya 1 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Masa hukuman kedua terdakwa yang berubah statusnya menjadi terpidana ini, dipotong masa tahanan selama 4 bulan lebih.

Majelis hakim juga memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti sebesar Rp 100 juta sebagai barang bukti disita untuk negara.

Begini perjalanan dua terpidana tersebut semenjak ditangkap oleh KPK pada operasi tangkap tangan terkait Raperda penyertaan modal bagi PDAM Bandarmasih tersebut :

14 September 2017 Tim KPK menangkap Muslih bersama dengan mantan bendaharanya Trensis di Kantor PDAM Bandarmasih pukul 18.50 Wita dalam operasi tangkap tangan (OTT). Tim juga berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 30,8 Juta di dalam sebuah brankas.
15 September 2017 KPK membawa Muslih bersama tiga orang lain ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga orang yang ikut dibawa serta adalah mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, mantan Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal, Andi Effendi, dan manager keuangan PDAM Bandarmasih Trensis. Pada saat itu juga, mereka ditetapkan sebagai tersangka.
24 Oktober 2017 KPK memanggil sejumlah saksi anggota DPRD dan pejabat Pemko untuk melengkapi berkas perkara dugaan suap dalam pemulusan peraturan daerah (perda) penyertaan modal PDAM Bandarmasih. Pemanggilan sejumlah saksi dalam kuran waktu tersebut guna melengkapi berkas kasus suap yang melibatkan Muslih.
9 November 2017 Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, berkas penyidikan kedua tersangka (Muslih dan Trensis) telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas, barang bukti dan kedua tersangka ke tahap penuntutan atau tahap 2 dengan dilakukan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka. Muslih dan Trensis dititipkan ke Lapas Kelas 3 Banjarbaru sembari menunggu sidang digelar.

Foto : net

23 November 2017

 

Sidang Perdana pidana tindak korupsi terdakwa mantan Direktur PDAM Bandarmasih, Muslih dan Mantan Bendahara PDAM Bandarmasih Trensis. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin ini dipimpin hakim ketua Sihar Hamonangan Purba.
28 Desember 2017 Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ferdian Adi dan rekan akhirnya menuntut Direktur PDAM Bandarmasih Muslih 2 tahun penjara denda 50 juta subsidier 2 bulan kurungan. Sedangkan Mananger Keuangan PDAM Bandarmasin Trensis dituntut jaksa 1 tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidier 2 bulan kurungan.
16 Januari 2018 Sidang lanjutan kasus suap penyertaan modal PDAM Bandarmasih dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari tim kuasa hukum terdakwa Muslih dan Trensis. Dalam pembacaan pledoi tersebut, Muslih mengaku penyerahan uang yang berjumlah Rp 150 juta yang diserahkan kepada Mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Ketau Pansus Andi Effendi itu benar dilakukan tapi dalam keadaan didesak mereka berdua.

“Maka dari itu, untuk kepada Ketua Majelis Hakim yang saya hormati beserta JPU agarnya dengan besar hati dapat meringankan hukuman saya,” kata Muslih.

Pada kesempatan tersebut Muslih juga mangatakan akan menyumbangkan uang kepada PDAM dan fakir miskin sebesar kurang lebih Rp 1 miliar dari uang pesangon ataupun gajinya.

30 Januari 2018 Ketua majelis hakim Sihar Hamonangan Purba didampingi dua hakim anggota, Afandi Widarijanto dan Dana Hanura menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa Muslih selama 1 tahun 5 bulan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, apabila tidak membayar denda. Sedangkan, kepada Trensis dijatuhi hukuman lebih ringan, hanya 1 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Masa hukuman kedua terdakwa yang berubah statusnya menjadi terpidana ini, dipotong masa tahanan selama 4 bulan lebih. Majelis hakim juga memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti sebesar Rp 100 juta sebagai barang bukti disita untuk negara. (cel)

Foto : net


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Sidang Kasus Pecabulan Anak, Eks Ketua KPU Banjarmasin Tolak Kesaksian Korban

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

JPU Banjarbaru meghadirkan sejumlah bukti dalam sidang pencabulan di PN Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Eks Ketua KPU Banjarmasin, Gusti Makmur, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sidang pada Senin (13/7/2020) siang ini mengagendakan pembuktian dari Jaksa Penutut Umum (JPU).

JPU memaparkan berbagai temuan alat bukti kepada majelis hakim. Termasuk juga menghadirkan saksi, yang mana dalam hal ini ialah korban dan ibu korban.

Dari pantauan Kanalkalimantan.com, sidang yang digelar tertutup ini tidak menghadirkan terdakwa, lantaran protap persidangan di tengah situasi pandemi Covid-19. Gusti Makmur mengikuti jalannya sidang melalui video call dari Lapas Banjarbaru, tempat dimana ia saat ini ditahan.

Kendati demikian, dua kuasa hukum Gusti Makmur tetap dihadirkan di ruang sidang. Samsul Bahri, salah satu kuasa hukum terdakwa, mengakui selama berjalannya sidang, kliennya -terdakwa Gusti Makmur- menyanggah berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para saksi. “Apa yang menjadi kesaksian dari korban dan orang tua korban, disanggah oleh klien kami,” akunya.

 

Rencananya, pihak kuasa hukum Gusti Makmur juga akan turut menghadirkan sejumlah saksi yang akan meringankan. Hanya saja, mereka tak ingin membeberkan siapa dan berapa jumlah saksi yang nantinya akan dibawa.

“Jumlah saksi yang meringankan tidak bisa saya sebutkan saat ini. Kami masih melakukan pertimbangkan, karena pembuktian dari JPU masih akan berlanjut pada agenda sidang pekan depan,” tutur Samsul.

Di sisi lain, JPU Kejari Banjarbaru, Budi Muklis, menilai sanggahan yang dilakukan Gusti Makmur adalah hal yang biasa. Ia sendiri meyakni bahwa dua saksi yang dihadirkan pihaknya pada hari ini memiliki kualitas untuk membuktikan mantan ketua KPU Banjarmasin tersebut telah melakukan aksi pencabulan.

“Memang dari awal terdakwa menolak pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi kita. Tapi, ada beberapa juga yang diakui terdakwa. Ini hal yang biasa. Dua saksi yang kita hadirkan hari ini berkualitas dan saya yakin majelis hakim mempunyai penilaian tersendiri. Jangan dilihat dari banyaknya saksi, tapi lihat kualitasnya,” lugas Budi.

Tak hanya kedua saksi tersebut, Budi juga mengklaim berbagai alat bukti petunjuk yang dipaparkan dalam sidang kali ini dinilai cukup kuat untuk membuktikan terdakwa bersalah. Seperti halnya, surat ajakan damai yang ditulis Gusti Makmur terhadap korban.

“Kita menampilkan isi oborolan di WhatsApp terdakwa dan korban. Lalu, ada juga surat berisi ajakan damai yang dikirim terdakwa kepada korban. Kami yakin, sudah cukup alat bukti,” pungkasnya.

Dua saksi yang dihadirkan pihak oleh JPU, turut mendapat pengawalan dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wajar saja, sebab saksi yang juga adalah korban dalam kasus ini masih tergolong anak di bawah umur.

Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan, masih dengan agenda yang sama. Rencananya, pihak JPU akan kembali menghadirkan sejumlah saksi.

Sebelumya, JPU melayangkan dakwaan terhadap mantan Ketua KPU Banjarmasin tersebut dengan pasal 82 UU Perlindung Anak, atas dugaan tindak asusila terhadap anak. Ancamannya minimal 6 tahun penjara.

Seperti yang sudah diberitakan, Polres Banjarbaru resmi menahan mantan Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur atas tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, pada Januari 2020. Penahanan yang bersangkutan menyusul pemeriksaan terhadap 7 orang saksi termasuk tersangka.

Kapolres Banjarbaru, AKBP Doni Hadi Santoso, menceritakan awal terjadinya aksi pencabulan yang dilakukan Gusti Makmur yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPU Banjarmasin. Terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, saat korbannya sedang membersihkan toilet. Korban merupakan anak magang di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru.

“Korban dan GM -Gusti Makmur- bertemu di toilet dan terjadilah aksi pencabulan itu. Tersangka mengiming-imingi korban akan dibelikan pakaian sambil melakukan aksi pencabulan itu. Setelah aksi ini, kondisi korban trauma. Untuk itu, kita melakukan trauma healing kepada korban,”terang Kapolres. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Profil Maria Pauline Lumowa, Buron Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maria Pauline Lumowa, buron kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun tiba di Indonesia. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Nama Maria Pauline Lumowa menjadi perbincangan publik. Lantas siapa Maria Pauline Lumowa? Berikut profil dan rekam jejak Maria Pauline Lumowa!

Kamis, (9/7/2020), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly membawa Maria Pauline Lumowa buron pembobol dana BNI Rp 1,7 T yang diekstradisi dari Serbia ke Indonesia.

Bersama delegasi Indonesia, Yasonna tak hanya mengekstradisi Maria Pauline Lumowa, namun juga melakukan kerjasama bilateral di berbagai sektor, terutama hukum dan hak asasi manusia di Serbia.

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa di Serbia sempat mendapat gangguan dan juga upaya hukum dari Maria sendiri untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi.

 

Keberhasilan ekstradisi ini tidak lepas dari hubungan baik antara Serbia dan Indonesia juga asas resiprositas (timbal balik). Apresiasi juga diberikan kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, M Chandra W Yudha.

Indonesia sebelumnya sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Baca juga: Cerita 17 Tahun Perburuan Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun Maria Pauline

Siapa Maria Pauline Lumowa? Berikut profil Maria Pauline Lumowa

Disadur dari Hops.id  -jaringan Suara.com, Maria Pauline merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 itu ditetapkan menjadi tersangka oleh tim khusus Mabes Polri sejak Oktober 2003.

Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa, Buron Pembobol Dana BNI

  1. PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu mendapat pinjaman dari Bank BNI senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro (Rp 1,7 Triliun) pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.
  2. Aksi PT Gramarindo Group diduga dapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.
  3. Juni 2003, pihak BNI yang curiga mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.
  4. Dugaan L/C fiktif ini dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003.
  5. Maria diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.
  6. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda pada 2010 dan 2014.
  7. Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.
  8. Pemerintah Kerajaan Belanda menolak pengajuan ekstradisi dan memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.
  9. NCB Interpol Serbia menerbitkan red notice Interpol pada 22 Desember 2003.
  10. Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,” kata Yasonna. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Seorang Dokter di Banjarbaru Dilaporkan Istri ke Polisi, Diduga Lakukan Tindak Kekerasan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi tindak kekerasan terhadap perempuan. foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seorang dokter berstatus Apratur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap istri sendiri. Tak terima atas perlakuan sang suami tersebut, perempuan yang diketahui berusia 35 tahun tersebut melapor ke pihak kepolisian.

Informasi yang berhasil dihimpun, dokter tersebut berdinas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru berinisial AH. Bahkan, kabarnya video penganiayaan yang dilakukan dokter tersebut sempat beredar luas di sosial media Facebook.

Kepada Kanalkalimantan.com, Kasatreskrim Polres Banjarbaru AKP Aryansyah membenarkan, adanya kasus dugaan tindak kekerasan yang telah dilaporkan ke Polres Banjarbaru dan tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Benar, tiga hari yang lalu kita sudah menerima laporannya. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan,” kata AKP Aryansyah, Kamis (9/7/2020) siang.

 

Belum diketahui bagaimana awal mula terjadinya tindak penganiayan di dalam rumah tangga tersebut. Namun, sang istri mengaku ke petugas kepolisian mendapati luka lebam di sekujur tubuhnya atas aksi tak patut yang dilakukan suaminya sendiri.

Selang pelaporan kasus ini ke pihak kepolisian, pasangan suami istri tersebut dikabarkan telah menempuh jalan damai. Namun, kabar ini nyatanya dibantah Kassubag Humas Polres Banjarbaru, Iptu Tajudin Noor.

“Laporannya masih ada dan belum dicabut oleh pelapor  (istri). Jadi kasus ini tetap berjalan dan rencananya, beberapa hari ke depan, kami akan memanggil telapor  (dokter),” bantahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) TU RSD Idaman Banjarbaru Muhammad Firmansyah, mengaku telah mengetahui kejadian ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dengan kasus rumah tangga yang menjerat salah satu dokter di rumah sakit milik Pemko Banjarbaru itu. “Kita serahkan semuanya ke pihak kepolisian,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->