Connect with us

HEADLINE

Ini Peta Kekuatan Kandidat di Pilgub Kalsel, Jelang ‘Head to Head’ Sahbirin-Muhidin VS Denny-Difri

Diterbitkan

pada

Dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilgub Kalsel 2020 Foto: ilustrasi Yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pilgub Kalsel memasuki babak baru seiring mulai mengerucutnya dua pasangan bakal calon yang akan berlaga, yakni incumbent Sahbirin Noor-Muhidin, melawan penantang Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Dua pasangan ini dipastikan melenggang ke pertarungan politik akbar tahta Kalsel 1, dengan mengantongi tiket rekomendasi parpol yang telah memenuhi ambang batas persyaratan yang ditetapkan KPU Kalsel.

Pasangan incumbent Sahbirin-Muhidin, yang sebelumnya menggebrak dengan dukungan rekomendasi Partai Golkar dan PAN. Gabungan dua parpol ini total memiliki 18 kursi parlemen yang berasal dari Golkar 12 kursi dan PAN 6 kursi.

Dengan total perolehan suara yang dikumpulkan dua parpol tersebut saat pemilu 2019 sebanyak 516.087 suara.



Sedangkan kubu penantang Denny-Difri, Senin (3/8/2020), memastikan langkah di Pilgub setelah mendapat rekomendasi resmi dari Gerindra dan Demokrat.

Gabungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Saat ini, memang baru empat partai tersebut yang menyatakan sikap dukungan terhadap kandidat. Yakni Golkar-PAN yang mendukung incumbent Sahbirin-Muhidin, dan Gerindra-Demokrat yang mendukung Denny-Difri.

Selebihnya, masih banyak partai ‘gemuk’ pemilik kursi di DPRD Kalsel yang belum menentukan sikap politiknya di Pilgub Kalsel. Hal ini karena masih menunggu arahan dan rekomendasi DPP masing-masing.

Misalnya saja PDIP. Parpol dengan perolehan 8 kursi di dewan ini belum menentukan sikap. Kegagalan kadernya menjadi pasangan incumbent, diperkirakan menjadi salah satu alotnya sikap banteng. Meskipun sebelumnya pihak inncumbent sebelumnya mengklaim, PDIP ada dalam barisan penyokongnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan petinggi Golkar Kalsel Supian HK, beberapa waktu sebelumnya saat merilis surat No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020 yang disetor ke DPP Golkar untuk dimintakan rekomendasi pusat.

Infografis : kanalkalimantan/yuda

Dimana koalisi parti pengusung Sahbirin-Muhidin di Pilgub Kalsel, disebutkan beranggotakan Partai Golkar, PDIP, PAN, PKS, dan Nasdem, dengan total kekuatan 35 kursi penyokong. Tapi klaim dalam surat usulan rekomendasi partai Golkar tersebut nampaknya masih belum sepenuhnya diamini oleh PDIP.

Sebab, pasca putusan tersebut Rosehan NB, elite PDIP yang sebelumnya dijagokan berduet dengan Sahbirin, getol melakukan sejumlah safari politik.

Bahkan dalam wawancara dengan Kanalkalimantan.com, anggota DPRD Kalsel tersebut mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal mengusung poros ketiga Pilgub.

Hal ini melalui sejumlah pertemuan politik yang sebelumnya diupload di akun pribadinya, dengan Ketua PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin, Ketua Gerindra H Abidin, hingga Denny Indrayana.

“Kini yang menjadi tantangan adalah bagaimana ke depannya PDIP itu bisa berkoalisi dengan partai lain. Karena baru 8 kursi yang kita punya,” kata Rosehan.

Rosehan mengakui, pada Pilgub nantinya, partainya akan memprioritaskan kader sendiri untuk maju meramaikan kontestasi politik. Karena memang, secara nasional PDIP merupakan partai pemenang dan di Kalsel sendiri merupakan runner up atau pemenang kedua. “Jadi, sangat naif jika PDIP cuma menjadi penonton,” tegas Rosehan.

Walau akhirnya, tandukan liar Rosehan dijinakkan oleh Sekretaris DPD PDIP Kalsel M. Syaripuddin yang mengatakan sebagai langkah individual saja. “Kalau toh memang Pak Rosehan ada hiruk pikuk di media sosial, saya rasa pak Rosehan sendiri yang melakukan,” kata Syaripuddin.

Tak dipungkiri, PDIP memang saat ini masih memegang kunci strategis. Partai ini, bermodal 8 kursi yang dimiliki bisa merangkul partai lain seperti PPP yang memiliki 3 kursi dan PKB yang mengantongi 5 kursi. Mengingat, saat ini arah dukungan dua parpol tersebut masih belum mengerucut.

Berbeda dengan PKS dan Nasdem, yang dianggap memiliki dorongan angin lebih kencang untuk bergabung dengan kubu incumbent.

Lalu bagaimana dengan peluang penantang Denny-Difri. Kepada Kanalkalimantan.com, Denny menegaskan tidak berhenti pada dukungan dua parpol yang saat ini diraih. “Tentunya kita terus aktif melakukan pendekatan untuk memperbesar koalisi di Pilgub nanti,” katanya.

Data yang diolah Kanalkalimantan.com dari hasil pemilu 2019 lalu, saat ini masih ada sebanyak 993.490 suara milik Parpol yang belum menentukan sikap resmi. Partai-partai ini adalah PDIP sebanyak 334.396 suara, PKS 203.223 suara, PKB 182.458 suara, PPP 157.246 suara, Nasdem 99.837 suara, dan Hanura 16.328 suara. (Selengkapnya lihat data grafis, Red).

Walau harus diakui, parpol bukan satu-satunya gambaran dan tolak ukur utama kemenangan. Banyak faktor lain, seperti ketokohan, visi misi kandidat, dan lainnya akan menjadi penentu suara bagi kandidat yang bertarung.

Dari sisi ketokohan, duet Sahbirin-Muhidin ini menarik sebab sebelumnya, kedua pasangan ini merupakan mantan rival pada Pemilihan Gubernur tahun 2015 silam. Pada tarung ketika itu, keduanya memang memiliki kekuatan yang nyaris seimbang.

Dari tiga pasangan yang berlaga ketika itu, Sahbirin yang berduet dengan Rudy Resnawan unggul sebanyak 731.643 (41,07%). Diikuti Muhidin yang berpasangan dengan Gusti Farid Hasan Aman yang meraup 719.938 suara (40,41%). Sementara Zairullah Azhar yang berpasangan dengan M Syafi’i meraih 330.070 (18,53%) suara.

Salah satu lumbung suara bagi Muhidin saat itu adalah kota Banjarmasin. Di kota berjuluk seribu sungai ini, Muhidin yang maju melalui kursi independen, unggul 77.820 suara dari Sahbirin. Ketika Sahbirin hanya mendapatkan 73.143 suara, sedangkan Muhidin meraih 150.963 suara.

Di sisi lain, Denny mengakui, incumbent Sahbirin Noor dan H Muhidin merupakan sosok populer di Kalsel. Keduanya merupakan tokoh politik (Sahbirin merupakan Ketua DPD I Golkar Kalsel, dan Muhidin Ketua DPW PAN Kalsel) dan dikenal publik.

Namun demikian, terlepas dari popularitas figur yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Kalsel memiliki pemimpin yang mampu membawa masyarakatnya lebih sejahtera, maju, agamis, serta memiliki daya saing di tengah berbagai tantangan yang kompleks.

“Pada taraf inilah kami siap bertarung untuk saling beradu gagasan untuk Kalimantan Selatan ke depan. Sehingga Pilgub Kalsel menjadi Pilkada di Indonesia yang sukses, bersih, jujur, dan bebas dari politik uang,” tegasnya.(Kanalkalimantan.com/cel)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Ini Kekayaan 3 Calon Wali Kota Banjarbaru, Harta Iskandar Paling Tajir Capai Puluhan Miliar!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dari tiga pasangan calon wali kota Banjarbaru, Gusti Iskandar tercatat sebagai kandidat yang paling kaya dengan total kekayaan mencapai Rp40 miliar Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Masa kampanye para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru telah dimulai. Upaya memikat hati para pemilih itu akan berlangsung selama 71 hari lamanya, terhitung sejak 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Kini ketiga paslon yang telah ditetapkan oleh KPU Banjarbaru, yakni duet Gusti Iskandar Sukma Alamsyah – AR Iwansyah, duet Aditya Mufti Ariffin – Wartono, dan duet Haji Martinus – Darmawan Jaya Setiawan, telah siap beradu strategi dan siasat demi mengokohkan lumbung suara pendukung mereka.

Namun sebelum itu, Kanalkalimantan akan memaparkan ‘isi kantong’ ketiga paslon berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diterima oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Dari data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, calon Wali Kota Banjarbaru yang paling tajir adalah Gusti Iskandar dengan kekayaan mencapai Rp 40 miliar atau lebih rincinya Rp 40.066.560.000. Dilhansir dari situs LHKPN, diketahui bahwa Iskandar telah melaporkan jumlah harta kekayaanya pada 5 September 2020.



Harta yang dilaporkan dibagi menjadi beberapa kategori, yakni Harta Tanah Dan Bangunan, Alat Tranpsortasi Dan Mesin, Harta Begerak Lainnya, Surat Berharga, Kas Dan Setara Kas, dan Hutang.

Dalam kategori Harta Tanah dan Bangunan, Anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2002-2004 dan 2009-2014 itu memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Barito Kuala, Sleman, hingga Jakarta. Total keseluruhannya bernilai Rp 34,4 Miliar.

Untuk kategori Alat Tranpsortasi Dan Mesin, pria kelahiran 27 Januari 1959 itu memiliki tiga unit mobil, dengan nilai Rp 1,9 miliar. Lalu, di kategori Harta Begerak Lainnya berjumlah Rp 645 juta.

Kategori Surat Berhaga senilai Rp 900 juta dan kategori Kas Dan Setara Kas menyentuh Rp 2,7 miliar.

Kendati demikian, Iskandar tercatat memiliki hutang sebesar Rp 600 juta, yang mengakibatkan jumlah harta kekayaannya harus dikurangi dengan utang tersebut. Sehingga ril total kekayaan Iskandar ialah sekitar Rp 40 miliar atau lebih rincinya Rp 40.066.560.000.

Di posisi dua, ditempati Aditya Mufti Ariffin. Ia tercatat telah melaporkan harta kekayaannya pada 19 Agustus 2020. Pria berusia 36 tahun itu memiliki sebanyak 17 lahan tanah yang tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Barito Kuala. Ia juga memiliki 5 lahan tanah yang telah berisi bangunan, 4 diantaranya berada di Jakarta Selatan.

Nilai keseluruhan tanah dan bangunan ini menyentuh Rp 17,1 miliar.

Ketua DPW PPP Kalsel ini memiliki 4 unit mobil, di antaranya Fortuner dan Avanza. Ia membeli seluruh kendaraan itu dalam jangka waktu 2013 – 2016, dengan nilai Rp 1,1 miliar.

Harta Begerak Lainnya milik mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut ditafsir sekitar Rp 1 miliar dan surat berharga senilai Rp 28 juta. Kas dan Setara Kas milik Aditya mencapai Rp 2,2 miliar.

Diketahui bahwa Aditya memiliki utang sebesar Rp 4,8 miliar. Setelah melalui pengurangan dengan jumlah utang tersebut, tercatat bahwa total harta kekayaan Aditya sebesar Rp 18,7 miliar atau rincinya Rp 18.776.240.166.

Dan diurutan buncit, ditempati Haji Martinus diketahui memiliki 3 lahan tanah yang terpusat di Kabupaten Banjar. Ia juga memiliki 2 tanah berisi bangunan. Nilai seluruh tanah dan bangunan miliknya senilai Rp 1,9 miliar.

Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarbaru periode 2015-2016 dan juga mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kasel itu memiliki 2 mobil, yang nilainya ditafsir menyentuh angka Rp 225 juta.

Tak hanya itu saja, Haji Martinus diketahui memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 53,5 juta dan di kategori Kas Dan Setara Kas sebesar Rp 41,8 juta. Ia juga mencatatkan diri sebagai calon kepala daerah yang tak memiliki utang.

Nilai harta kekayaan Haji Martinus seluruhnya mencapai Rp 2,3 miliar. Ia melaporkan seluruh harta kekayaannya tersebut pada 4 September 2020.

LHPKN bukanlah instrumen untuk melihat kebersihan ketiga paslon di Pilkada Banjarbaru. Melainkan hanya sebatas tolak ukur ketaatan hukum para paslon dalam menjalankan prosedur.

Kini, publik kota Banjarbaru telah siap dihadapkan pada euforia pesta demokrasi selama beberapa bulan ke depan. Keputusan untuk memilih siapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota menentukan nasib kota berjuluk Idaman selama 4 tahun ke depan. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

RESMI. Pjs Bupati Kotabaru-Pjs Wali Kota Banjarbaru Dilantik, Pimpin Wilayah 71 Hari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

M Syarifuddin, Pjs Bupati Kotabaru yang dilantik, Sabtu (26/9/2020). Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dua penjabat sementara (Pjs) Bupati Kotabaru dan Wali Kota Banjarbaru secara resmi dilantik oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Kalsel Rudy Resnawan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (26/9/2020) siang.

Pelantikan hanya diikuti M Syarifuddin sebagai Pjs Bupati Kotabaru -sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel- yang berhadir langsung. Sementara, Bernhard E Rondonuwu dilantik menjadi Pjs Wali Kota Banjarbaru mengikuti secara virtual dari Jakarta.

“Sebagai Pjs Wali Kota Banjarbaru dan Bupati Kotabaru, saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga saudara mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudy Resnawan.

Dirinya mengingatkan kepada Pjs Bupati Kotabaru dan Pjs Wali Kota Banjarbaru tetap mengemban tugas sebaik-baiknya selama mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, sejak 26 September hingga 5 Desember (71 hari) atau sekitar 12 pekan.



Dua penjabat sementara (Pjs) Bupati Kotabaru dan Wali Kota Banjarbaru secara resmi dilantik Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, Sabtu (26/9/2020). foto: fikri

Diantaranya, Rudy Resnawan mengingatkan para Pjs untuk tetap menjaga netralitas PNS dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama Pilkada berlangsung di dua daerah itu.

“Laksanakan tugas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD. Disamping itu, juga memelihara ketentraman dan ketertiban karena kondisi inilah memberikan kepastian pelaksanaan pilkada. Terakhir juga pastikan netralitas PNS tetap terjaga, jangan sampai dinodai dengan pelanggaran,” tegas Plt Gubernur Kalsel yang juga baru sehari menjabat. (kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->