Connect with us

HEADLINE

Ini Prediksi 45 Nama Caleg Pemilik Kursi DPRD Banjar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi wakil rakyat. Foto : beritagar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Selama empat hari, Minggu (5/5) hingga Rabu (8/5/2019) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.

Pleno membahas dan menetapkan perolehan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden, DPRD RI, DPRD Provinsi, DPD, hingga DPRD Kabupaten tahun 2019  di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar.

Usai pleno data-data terkait prediksi para Calon Legilastid (Caleg) yang bakal menduduki kursi DPRD Banjar tersebar. Meski baru sekadar prediksi karena belum disahkan KPU tapi nama-nama 45 wakil rakyat tersebut bisa dipastikan akan melenggang ke DPRD Banjar.

Sesuai dengan data dan perhitungan manual yang dilakukan Kanalkalimantan, ada 45 nama Caleg dari lima Daerah Pemilihan (Dapil) yang diperkirakan lolos ke gedung DPRD Banjar dan menjadai anggota DPRD periode 2019-2024.

Para Caleg itu kemungkinan besar lolos setelah penghitungan perolehan suara dan dibagikan dalam sistem pembagian kursi setiap Dapil.

Partai yang keluar sebagai pemenang Pemilu di Kabupaten Banjar diperdiksi akan diduduki Gerindra dengan 8 kursi. Disusul oleh Golkar yang masih sama 8 kursi, numun hanya kalah jumlah perolehan suara dengan selisih 458 suara dari Gerindra.

Sementara dari PPP dan PKB masing-masing meraih 5 kursi, sedangkan Nasdem memperoleh 7 kursi. Kemudian Demokrat 4 kursi dan PKB sama-sama meraih 3 kursi, selanjutnya PAN 3 kursi, PDIP dan PKS dapat 2 kursi masing-masing. Sisanya 1 kursi untuk Hanura.

Terkait nama-nama Caleg yang diperkirakan mengisi kursi DPRD Banjar, Ketua KPU Banjar Muhaimin mengaku hingga kini pihaknya belum menetapkan hasil apapun terkait hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) kecuali perolehan suara partai dan Caleg yang disahkan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Banjar.

Berikut Prediksi 45 Nama Caleg yang Lolos ke DPRD Kabupaten Banjar :

Dapil 1
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Muhammad Marbawi 1.267
Gerindra H. Muhammad Iqbal 2.475
Gerindra Irwan Bora 3.753
Golkar Rahmad Saleh 1.687
Nasdem Akhmad Rizanie Anshari 2.062
PAN Hasan Hamdan 1.323
PKB Pribadi Heru Jaya 1.815
PKS Ahdiat Nurhan 636
PPP Akhmad Zacky Hafize 3.045
Dapil 2
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Rusmini 3.625
Gerindra Muhammad Rofiqi 4.583
Gerindra Syahrifah Sakinah 1.782
Golkar Gt. Abdurrachman (Antung Aman) 3.006
Nasdem Muhammad Solikin 1.823
PAN Soraya 2.536
PDIP Diah Mihatri Bidaniar 2.095
PKB Hermani 2.034
PPP Mulkan 1.780
Dapil 3
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Ismail Hasan 1.722
Gerindra Helda Rina 3.311
Golkar Abdul Razak 3.486
Hanura Herlina Anggriani 2.152
Nasdem Abdussaman 1.938
PAN M. Yunani 2.688
PKB Wahyudin 2.690
PPP Siti Zulaikha 2.533
Dapil 4
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Demokrat Saidan Pahmi 2.446
Gerindra Ruslan 4.014
Gerindra Mumammad Syahrin 2.103
Golkar Ratu Juriah 2.185
Golkar Rusdiana 3.281
Nasdem Mardani 2.093
PDIP Yunitaningsih 3.273
PKB M. Zaini 2.102
PKS Hamdan 689
PP Fitriyah 2.113
Dapil 5
Partai Nama Caleg Suara Caleg
Gerindra Syarkawi 2.062
Golkar Agus Maulana 5.991
Golkar Mukarrammah 2.784
Golkar Kamaruzzaman 2.642
Nasdem Derwana Fermei Golles 5.918
Nasdem Lauhul Mahfudz 3.747
Nasdem Ahmad Sarwani 3.423
PKB Ratna Hartati 1.995
PPP Muhammad Zaini 1.994

“Sementara untuk penetapan perolehan kursi dan Calon terpilih itu nanti pasca putusan Mahkamah Konstitusi, adapun jadwalnya setelah ini hingga 22 Mei rekapitulasi hingga final, 23 sampai 15 juli penyelesaian sengketa hasil, Juli-September 2019 peresmian keanggotaan, Agustus-Oktober 2019 paling lambat pengucapan sumpah/janji DPRD Banjar,” ujarnya.

Meskipun begitu berdasarkan data DB1 yang diterima dan dikalkulasi Kanalkalimantan secara manual sebagai hasil pleno, perolehan suara dan kepastian lolos para caleg yang tertera bisa diprediksi.

Menariknya, pelaksanaan Pemilu 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague untuk menghitung suara.

Metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli oleh DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu, yakni UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lantas, bagaimana cara menghitung suara dengan teknik ini?

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1.

Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya. (rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Tunjuk Prabowo di Proyek Food Estate Kalteng, ‘Sampul Baru’ Ketahanan Pangan di Era Jokowi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jokowi saat berbincang bersama Menhan Probowo di lokasi food estate di Kapuas Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/ laily rachev
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector pembangunan food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), seluas 178 ribu hektare. Namun, proyek tersebut diragukan keberhasilannya oleh sejumlah pihak karena sebelumnya sempat gagal dicanangkan di era Soeharto. Mampukah Jokowi membuktikan?

Proyek food estate yang mengambil sejumlah lokasi di berbagai provinsi ini, termasuk di Kalteng, sempat mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Hal ini karena sebagai leading sectornya adalah Kemenhan, bukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Menjawab hal tersebut, Jokowi menjelaskan alasan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Salah satu alasan, proyek tersebut adalah peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang memprediksi bakal ada krisis pangan dunia.

“Sudah disampaikan Food Estate itu berangkat dari peringatan FAO akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin (13/7).

(Baca: Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi)

Ia mengatakan, bidang pertahanan tak hanya mengurusi alutsista melainkan juga ketahanan di bidang pangan. Hal itu juga telah disampaikan oleh Prabowo lengkap dengan besaran anggaran untuk membangun Food Estate di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng. “Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya alutsista tapi juga ketahanan di bidang pangan,” tegasnya.

Dengan keterlibatan Prabowo, Jokowi meyakini persoalan pangan di Indonesia akan lebih mudah diatasi. “Jadi Pak Menhan menjadi leading sector karena memang kita ingin membangun cadangan strategis pangan, sehingga kalau nanti kekurangan beras ya tanam padi. Kurang jagung ya tanam jagung, bisa di situ,” jelasnya.

Meski dikelola Kemenhan, Jokowi menuturkan menteri pertanian tetap akan ikut membantu. “Tetap mentan kan juga back di situ. Nanti urusan pertanian yang lain (misalnya) pangan ya tetap mentan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Jokowi juga menekankan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Food Estate bukan lahan gambut melainkan jenis tanah aluvial yang berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

“Itu bukan gambut lho ya. Kemarin kan agak ramai masalah itu. Nggak, itu semua sudah kita cek, aluvial semua. Itu di luar gambut dan saya kira nggak akan mengganggu lingkungan yang ada,” ucap Jokowi.

Jokowi menyatakan lumbung padi yang akan dibangun pada tahap awal seluas 30 ribu Ha. Lalu, dalam waktu satu setengah tahun atau maksimal dua tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148 ribu Ha.

Ia berharap cadangan strategis pangan ini bisa dikelola dengan baik. Dengan demikian, jika masyarakat kekurangan bahan pangan, maka bisa disediakan dari Kalimantan Tengah. “Semuanya akan dikelola dengan manajemen yang ada dan kalau sisa itulah yang akan diekspor ke negara lain,” jelas Jokowi.

Pernah Gagal di Era Soeharto

Namun demikian, Masyarakat Sipil, yang merupakan koalisi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menilai dalih pemenuhan pangan lewat program food estate di Kalimantan Tengah hanya ‘janji kosong’ yang berpotensi besar merusak lahan gambut dan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah kemudian menggunakan isu krisis pangan sebagai satu alasan untuk mempercepat proyek pencetakan sawah di Kalimantan Tengah,” ujar koalisi dalam siaran pers yang dikutip dari situs ELSAM, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.

Menurut mereka, proyek food estate yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bakal digelar di lahan bekas Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare era Orde Baru. Program ini, katanya, minim transparansi dan partisipasi masyarakat. “Kami meminta pemerintah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu dan kembali membangun malapetaka yang baru. Pemerintah harus berhenti menggunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi gambut,” kata Masyarakat Sipil.

Diketahui, Presiden kedua RI Soeharto meluncurkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuannya, menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektare lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.

Namun, Proyek itu gagal total. Transmigran di kawasan gambut tersebut meninggalkan lokasi. Sementara, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam akibat proyek tersebut.

Di era Soeharto, ketahanan pangan hanya dilihat dari kemampuan swasembada beras saja. Ketahanan pangan kala itu diartikan secara sempit. Padahal ketahanan pangan merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara. Tujuan ketahanan pangan itu sendiri adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang tak hanya mencukupi (availability), terjangkau (affordability) tetapi juga aman dan bergizi (safety).

Jika mengacu pada data global food security index (GFSCI), ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 62. Indonesia masih kalah dengan Singapura yang berada di peringkat 1, Malaysia di peringkat 28, Thailand di peringkat 52 dan Vietnam di peringkat 54.

Skor total ketahanan pangan Tanah Air berada di angka 62,6. Jika dilihat dari aspek keterjangkauan Indonesia mendapatkan skor 70,2. Indonesia masih lemah dalam hal akses pembiayaan untuk petani yang berada di bawah rata-rata indeks global tahun lalu.

Jika dilihat dari aspek ketersediaan, skor Indonesia berada di angka 61,3. Aspek seperti infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi di Indonesia masih dinilai lemah sehingga sering terjadi masalah ketersediaan dan harga pangan. (Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Tak Tercantum Duet Haris Makkie-H Yuni di Rekomendasi DPP Golkar, Supian HK: Lihat Saja Nanti!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pasangan Haris Makkie- H Yuni belum terima rekomendasi DPP Golkar. Foto: kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ada kejutan dari acara ‘Penyerahan Surat Keputusan Pasangan Calon Partai Golkar di Pilkada Serentak 2020’ di DPP Partai Golkar, Minggu (12/7/2020) kemarin. Pasalnya, nama pasangan calon kandidat di Pilkada Banjarmasin Haris Makkie- H Yuni Abdi Nur Sulaiman tidak masuk dalam daftar yang hadir menerima SK rekomendasi tersebut. Ada apa?

Nama-nama kandidat yang sebelumnya diusulkan oleh DPD Golkar Kalsel melalui pengajuan rekomendasi No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020, terlihat datang ke acara tersebut untuk menerima ‘mandat’ pencalonan. Sebut saja pasangan H Rusli-Guru Fadlan di Pilkada Banjar, Darmawan Jaya (yang mewakili duet Nadjmi-Jaya) di Pilkada Banjarbaru, Ansharuddin- M Noor Iswan di Pilkada Balangan, Saban Effendi- Habib Abdillah di HST, dan Syafruddin H Maming- Andi Rudi Latif di Tanbu.

Lantas, bagaimana dengan nama Abdul Haris Makkie – H. Yuni Abdi Nur Sulaiman yang digadang-gadang akan diusung Golkar di Pilwali Banjarmasin?

Dikonfirmasi terkait tak munculnya nama Haris Makkie-H Yuni, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H. Supian HK sempat celetuk bahwa nama-nama tersebut sudah beredar di media massa. Ia  mengatakan dalam waktu dekat surat rekomendasi untuk pasangan Haris-Yuni akan keluar. “Mungkin, Insyaallah dalam minggu ini sudah keluar,” kata Supian usai rapat paripurna DPRD Kalsel, kepada Kanalkalimantan.com pada Senin (13/7/2020) pagi.

 

Supian menyebutkan masih ada dua pasang bakal calon kepala daerah yang belum mendapatkan surat rekomendasi DPP Partai Golkar. Yaitu untuk Pilwali Banjarmasin dan Pilbup Kotabaru. “Tinggal dua lagi. (Yaitu) Kotabaru dan Haris Makkie (di Banjarmasin). Itu hanya soal teknis saja,” lugas Supian.

Ditanya soal peluang kader Golkar lainnya yaitu Hj. Ananda yang juga digadang-gadang akan ikut bertarung di Pilwali Banjarmasin, Supian menanggapinya dengan santai. “Lihat sajalah nanti. Karena yang diusulkan bukan bu Nanda (sapaan Hj. Ananda),” tegas Supian.

Supian pun menegaskan bahwa nama-nama yang sudah tercantum di surat rekomendasi DPP Partai Golkar sudah final. “Nama Paman Birin sudah final. Hanya dua saja yang belum,” tutur Supian. Ia sendiri memastikan, surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di Pilwali Banjarmasin dan Pilbup Kotabaru akan keluar dalam waktu tiga hingga empat hari ke depan.

Lalu, mengapa nama bakal calon kepala daerah ini belum juga ditetapkan? “Tanyakan pada rumput yang bergoyang,” pungkas Supian sambil celetuk.

Terpisah, ketika ditanya soal namanya yang tidak muncul di surat rekomendasi DPP Partai Golkar, Abdul Haris Makkie memilih untuk irit bicara. “Itu urusan partai, bukan urusan saya,” singkat Haris yang juga Sekdaprov Kalsel ini.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Kanalkalimantan.com terkait belum keluarnya SK untk Banjarmasin karena belum kelarnya hasil survai di ibukota provinsi tersebut. DPP terkesan berhati-hati menelurkan kandidat karena medan pertarungan di Banjarmasin diprediksi akan cukup sengit dan memiliki nilai strategis.

Sebelumnya disebutkan, apalagi, Banjarmasin sebagai ibukota provinsi memiliki nilai startegis. Selain kantong massa lantaran banyaknya jumlah pemilih, Banjarmasin menjadi simbol pemerintahan Kalsel yang harus bisa digandeng oleh Gubernur nantinya.

Dari data pemilu sebelumnya yang dihimpun Kanalkalimantan.com, Banjarmasin memiliki jumlah pemilih terbesar sebanyak 423.392 orang. Disusul kemudian Kabupaten Banjar sebanyak 401. 445 pemilih, Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebanyak 230.136 pemilih, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 220.789 pemilih dan Kabupaten Kotabaru sebanyak 216.845 pemilih.

Lalu Barito Kuala sebanyak 217.969 pemilih, Banjarbaru sebanyak 144.275 pemilih, Tapin sebanyak 131.510 pemilih, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 166.196 pemilih, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 184.435 pemilih, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 160.318 pemilih. Kemudian Kabupaten Tabalong sebanyak 167.897 pemilih dan Kabupaten Balangan sebanyak 89.144 pemilih.

Melihat data tersebut, memenangkan Banjarmasin menjadi salah satu kunci kemenangan untuk Pilgub Kalsel.

Disamping itu, ada juga pertimbangan untuk menilai posisi wakil dari Haris Makkie. Apakah memasang Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda yang sebelumnya aktif melakukan sosialisasi pencalonannya sebagai ‘orang nomor 2’ atau tetap mempertahankan posisi H Yuni yang juga kader Golkar, sebagai wakil dari Haris Makkie.

Walau sebelumnya Supian HK mengatakan, alasan memilih H Yuni sebagai pendamping Haris Makkie lantaran yang bersangkutan mampu menghubungkan dengan sejumlah partai untuk diajak koalisi di Pilkada Banjarmasin.

Dalam surat pengajuan rekomendasi DPD I Golkar Kalsel ke DPP Golkar, No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020, yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2020 lalu, disebutkan sejumlah parpol yang diajak. Termasuk PAN Banjarmasin yang memberikan 9 kursinya secara gratis! Selain itu, ada pula PDIP dengan 5 kursi, Nasdem 1 kursi.

Sebelumnya, disebutkan bahwa PKS ikut mendukung. Tapi hal tersebut diklarifikasi oleh Ketua DPD PKS Banjarmasin Hendra kepada Kanalkalimantan.com, mengatakan masih merupakan klaim sepihak.

Ia mengatakan, partainya belum menyampaikan dukungan apapun terkait bakal pasangan calon di Pilkada Banjarmasin. “Jadi surat yang beredar itu masih merupakan klaim sepihak dari Partai Golkar. Karena kami sesuai mekanisme masih menunggu keputusan DPP PKS,” katanya.

Hendara mengatakan, peluang petahana Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, untuk kembali diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin 2020, cukup besar. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Omnibus Law, Konsolidasi Oligarki yang ‘Mengancam’ Lingkungan dan Pekerja!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dewan Kalsel Klaim Sudah Lakukan Penolakan


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Demo mahasiswa di DPRD kalsel menolak Omnibus law, Senin (13/7/2020) Foto: Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sempat tegang lantaran permintaan mahasiswa yang menamakan Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan untuk bertemu dewan tak segera dipenuhi, akhirnya Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK akhirnya menemui pendemo.

Pantauan di lokasi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel pada Senin (13/7/2020) siang, Supian tampak duduk  bersama ratusan mahasiswa yang menuntut pencabutan RUU Omnibus Law.

Selain mengapresiasi aspirasi mahasiswa, Supian mengklaim pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kalsel telah terbang ke Jakarta dan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh mahasiswa. Seperti ke Sekretariat Presiden, kementerian terkait termasuk DPR RI Komisi IX.

“Sikap kami jelas menolak, kami tetap mengontrol sampai mana pembahasan omnibus law. (Kami tegaskan) menolak,” tegas Supian di hadapan ratusan mahasiswa.

 

Kendati tuntutan pencabutan RUU Omnibus Law sudah disampaikan, Supian pun memberikan tawaran. Jika mahasiswa memiliki tuntutan tambahan. “Kami sudah menolak terus apalagi yang harus dilakukan? RUU Omnibus Law belum disahkan di pusat,” tambah Supian.

Sementara itu, Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifudin juga sependapat dengan Supian. Menurut Lutfi, RUU Omnibus Law akan merugikan pekerja, karena diantaranya penggajian jaminan sosial para pekerja dihilangkan. “Ini merugikan Kalsel, karena kita merupakan dua terbesar produksi batu bara secara nasional,” kata Lutfi.

Dia khawatir, dengan disahkannya RUU Omnibus Law, pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel akan hilang lebih dari separuh. Lutfi sendiri kembali menegaskan penolakan RUU Omnibus Law. “Jami semua yang ada di Rumah Banjar akan menolak apapun yang terjadi. Terutama yang merugikan rakyat dan keseluruhan,” pungkas Lutfi.

Di sela-sela dengar pendapat, mahasiswa tampak memberikan pembersih telinga berukuran besar kepada Supian. Mahasiswa mengklaim, pemberian pembersih telinga itu merupakan wujud agar wakil rakyat mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

Penolakan atas RUU Omnibus Law tak hanya di Kalsel. Tapi di berbagai tempat, penolakan serupa juga dilakukan mahasiswa dan aktivis. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan, Omnibus Law adalah pemikiran yang keliru. Kata Arif, seharusnya pembentukan aturan menyertakan semua pemangku kepentingan, termasuk rakyat. Salah satunya adalah masyarakat yang nantinya akan terdampak. Namun, menurut Arif, sejauh ini orang-orang yang terlibat hanya orang-orang tertentu sehingga ke depan akan cenderung terjadi pendekatan yang destruktif.

“Omnibus Law adalah konsolidasi oligarki politik dan cara terakhir negara menyelamatkan elit politik oligark. Tak ada satu pun pasal atau kata ’perempuan’ dalam draf RUU yang dibuat. Padahal kabar terakhir RUU itu sudah masuk prolegnas,” katanya.

Selein itu, dampak lingkungan dari Omnibus Law ini telah dipetakan juga oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Koordinator JATAM, Merah Johansyah, menilai bahwa Omnibus Law akan menimbulkan daya rusak yang tinggi terhadap aspek pertambangan dan lingkungan hidup di Indonesia. “Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan, dan akan membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia, karena akan adanya bencana lingkungan hidup di Indonesia,” kata Merah.

“Padahal BNPB pernah menyebut ada sekitar enam juta warga mengungsi massal akibat kerusakan dan bencana lingkungan,” lanjutnya.

Merah mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan bahwa akan ada tiga UU yang akan terintegrasi atau diselaraskan dengan RUU Omnibus Law, yaitu UU 4/2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Kata dia, Omnibus Law akan banyak melakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal terhadap tiga UU itu. “Contoh, yang awalnya ‘izin usaha pertambangan’ akan diubah menjadi ‘perizinan berusaha pertambangan’,” katanya.

Tak hanya itu, Omnibus Law akan berusaha menghapus tahapan-tahapan produksi ketika korporasi ingin melakukan pertambangan. “Awalnya kan ada eksplorasi, terus produksi, dan seterusnya. Nah, tahapan itu akan dihapus. Pemodal akan untung karena langsung dapat izin jadi satu,” katanya.

Peran Polisi

Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

Misalnya Pasal 82 RUU Cilaka mengubah Pasal 15 UU Kepolisian. Dalam pasal itu, Polri diperkenankan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

“Ibu dan bapak ini catatan penting mengenai beberapa hal. Pertama adalah definisi penyakit masyarakat, aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, dan pemeriksaan khusus,” kata Ninik dalam diskusi daring pada Ahad (12/7/2020).

Menurut Ninik, penjelasan definisi tersebut sebelumnya sudah ada dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah pengelandangan, pengemisan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktik lintah darah, dan pungutan liar.

Menurut Ninik, perlu adanya standar dalam definisi agar kemudian tidak bersifat subyektif dan berpotensi tidak adil ketika ada warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. “Jangan sampai ada diskriminasi karena perbedaan gender, ras, agama, dan lainnya,” ucap Komisioner Ombusman ini. (Kanalkalimantan.com/fikri/berbagai sumber)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->