Connect with us

Hukum

Ini Sejarah 9 Desember Diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia

Diterbitkan

pada

Hari Anti Korupsi Sedunia juga diperingati di Indonesia Foto: net/ilustrasi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia berawal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyetujui untuk melaksanakan sebuah Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) di Meksiko. Konvensi ini dimaksudkan untuk memerangi tindak korupsi yang dinilai sudah merajalela dimana-mana.

Dilansir dari laman PBB, setiap tahun 1 triliun dolar dibayarkan dalam bentuk suap, sementara sekitar 2,6 triliun dolar dicuri setiap tahun melalui korupsi. Jumlah itu setara dengan lebih dari 5 persen dari Produk Doestik Bruto (PDB) global.

Di negara-negara berkembang, menurut Program Pembangunan PBB, dana yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan resmi. Korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat. Oleh karena itu perlu ada dorongan yang kuat untuk memberangusnya. “Pada Hari Internasional ini, saya mendesak orang di mana saja untuk terus bekerja dan mencari solusi inovatif untuk memenangkan perang melawan korupsi,” ujar António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional ini PBB mengenalkan tema “Bersatu Melawan Korupsi” yang berlaku setiap tahun. PBB juga menekankan bahwa tidak cukup hanya mengetahui tentang korupsi tetapi kita perlu mengambil tindakan, meminta pertanggungjawaban pemimpin dan menjadi pemimpin yang lebih baik.

Mereka mengajak serta pemuda dalam kampanye ini, yaitu dengan: – Menggunakan logo Anti-Korupsi pada publikasi dan acara, – Mengirim pesan atau update status dengan hastag #UnitedAgainstCorruption, # IACD2019, #YouthForJustice.

Di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian Hari Anti-korupsi (Hakordia) ini dari 6 Desember kemarin. Puncak kampanye anti-korupsi ini akan diadakan pada 9 Desember di Gedung Merah Putih KPK. Berbagai kegiatan mulai dari Festival musik, festival film ACCFEST (Anti-Corruption Film Festival), dan rangkaian diskusi mewarnai peringatan Hakordia tahun ini. Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan yang terbuka untuk umum. Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 ini KPK mengangkat tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”.

Hari ini, 9 Desember 2019, sebagai puncak peringatan KPK akan mengadakan kegiatan berupa merefleksi JAGA. JAGA adalah platform pencegahan korupsi milik KPK yang kian berkembang, yang selalu mengajak serta para stakeholders sebagai bentuk tindak lanjut kolaborasi bersama dalam melawan korupsi. Hari ini juga KPK akan mengadakan Festival Digital Media Pemerintah dan Lelang Ekseskusi Barang Rampasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan lelang barang rampasan melalui internet atau dikenal dengan open bidding. Lelang ini dilaksanakan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Peserta dapat mendaftarkan diri lewat situs https://www.lelang.go.id/. Serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi ini akan berlangsung hingga 13 Desember 2019. (net/cel)

Reporter : Net/cel
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Hukum

Sidang Kasus Pecabulan Anak, Eks Ketua KPU Banjarmasin Tolak Kesaksian Korban

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

JPU Banjarbaru meghadirkan sejumlah bukti dalam sidang pencabulan di PN Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Eks Ketua KPU Banjarmasin, Gusti Makmur, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sidang pada Senin (13/7/2020) siang ini mengagendakan pembuktian dari Jaksa Penutut Umum (JPU).

JPU memaparkan berbagai temuan alat bukti kepada majelis hakim. Termasuk juga menghadirkan saksi, yang mana dalam hal ini ialah korban dan ibu korban.

Dari pantauan Kanalkalimantan.com, sidang yang digelar tertutup ini tidak menghadirkan terdakwa, lantaran protap persidangan di tengah situasi pandemi Covid-19. Gusti Makmur mengikuti jalannya sidang melalui video call dari Lapas Banjarbaru, tempat dimana ia saat ini ditahan.

Kendati demikian, dua kuasa hukum Gusti Makmur tetap dihadirkan di ruang sidang. Samsul Bahri, salah satu kuasa hukum terdakwa, mengakui selama berjalannya sidang, kliennya -terdakwa Gusti Makmur- menyanggah berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para saksi. “Apa yang menjadi kesaksian dari korban dan orang tua korban, disanggah oleh klien kami,” akunya.

 

Rencananya, pihak kuasa hukum Gusti Makmur juga akan turut menghadirkan sejumlah saksi yang akan meringankan. Hanya saja, mereka tak ingin membeberkan siapa dan berapa jumlah saksi yang nantinya akan dibawa.

“Jumlah saksi yang meringankan tidak bisa saya sebutkan saat ini. Kami masih melakukan pertimbangkan, karena pembuktian dari JPU masih akan berlanjut pada agenda sidang pekan depan,” tutur Samsul.

Di sisi lain, JPU Kejari Banjarbaru, Budi Muklis, menilai sanggahan yang dilakukan Gusti Makmur adalah hal yang biasa. Ia sendiri meyakni bahwa dua saksi yang dihadirkan pihaknya pada hari ini memiliki kualitas untuk membuktikan mantan ketua KPU Banjarmasin tersebut telah melakukan aksi pencabulan.

“Memang dari awal terdakwa menolak pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi kita. Tapi, ada beberapa juga yang diakui terdakwa. Ini hal yang biasa. Dua saksi yang kita hadirkan hari ini berkualitas dan saya yakin majelis hakim mempunyai penilaian tersendiri. Jangan dilihat dari banyaknya saksi, tapi lihat kualitasnya,” lugas Budi.

Tak hanya kedua saksi tersebut, Budi juga mengklaim berbagai alat bukti petunjuk yang dipaparkan dalam sidang kali ini dinilai cukup kuat untuk membuktikan terdakwa bersalah. Seperti halnya, surat ajakan damai yang ditulis Gusti Makmur terhadap korban.

“Kita menampilkan isi oborolan di WhatsApp terdakwa dan korban. Lalu, ada juga surat berisi ajakan damai yang dikirim terdakwa kepada korban. Kami yakin, sudah cukup alat bukti,” pungkasnya.

Dua saksi yang dihadirkan pihak oleh JPU, turut mendapat pengawalan dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wajar saja, sebab saksi yang juga adalah korban dalam kasus ini masih tergolong anak di bawah umur.

Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan, masih dengan agenda yang sama. Rencananya, pihak JPU akan kembali menghadirkan sejumlah saksi.

Sebelumya, JPU melayangkan dakwaan terhadap mantan Ketua KPU Banjarmasin tersebut dengan pasal 82 UU Perlindung Anak, atas dugaan tindak asusila terhadap anak. Ancamannya minimal 6 tahun penjara.

Seperti yang sudah diberitakan, Polres Banjarbaru resmi menahan mantan Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur atas tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, pada Januari 2020. Penahanan yang bersangkutan menyusul pemeriksaan terhadap 7 orang saksi termasuk tersangka.

Kapolres Banjarbaru, AKBP Doni Hadi Santoso, menceritakan awal terjadinya aksi pencabulan yang dilakukan Gusti Makmur yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPU Banjarmasin. Terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, saat korbannya sedang membersihkan toilet. Korban merupakan anak magang di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru.

“Korban dan GM -Gusti Makmur- bertemu di toilet dan terjadilah aksi pencabulan itu. Tersangka mengiming-imingi korban akan dibelikan pakaian sambil melakukan aksi pencabulan itu. Setelah aksi ini, kondisi korban trauma. Untuk itu, kita melakukan trauma healing kepada korban,”terang Kapolres. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Profil Maria Pauline Lumowa, Buron Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maria Pauline Lumowa, buron kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun tiba di Indonesia. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Nama Maria Pauline Lumowa menjadi perbincangan publik. Lantas siapa Maria Pauline Lumowa? Berikut profil dan rekam jejak Maria Pauline Lumowa!

Kamis, (9/7/2020), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly membawa Maria Pauline Lumowa buron pembobol dana BNI Rp 1,7 T yang diekstradisi dari Serbia ke Indonesia.

Bersama delegasi Indonesia, Yasonna tak hanya mengekstradisi Maria Pauline Lumowa, namun juga melakukan kerjasama bilateral di berbagai sektor, terutama hukum dan hak asasi manusia di Serbia.

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa di Serbia sempat mendapat gangguan dan juga upaya hukum dari Maria sendiri untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi.

 

Keberhasilan ekstradisi ini tidak lepas dari hubungan baik antara Serbia dan Indonesia juga asas resiprositas (timbal balik). Apresiasi juga diberikan kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, M Chandra W Yudha.

Indonesia sebelumnya sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Baca juga: Cerita 17 Tahun Perburuan Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun Maria Pauline

Siapa Maria Pauline Lumowa? Berikut profil Maria Pauline Lumowa

Disadur dari Hops.id  -jaringan Suara.com, Maria Pauline merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 itu ditetapkan menjadi tersangka oleh tim khusus Mabes Polri sejak Oktober 2003.

Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa, Buron Pembobol Dana BNI

  1. PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu mendapat pinjaman dari Bank BNI senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro (Rp 1,7 Triliun) pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.
  2. Aksi PT Gramarindo Group diduga dapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.
  3. Juni 2003, pihak BNI yang curiga mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.
  4. Dugaan L/C fiktif ini dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003.
  5. Maria diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.
  6. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda pada 2010 dan 2014.
  7. Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.
  8. Pemerintah Kerajaan Belanda menolak pengajuan ekstradisi dan memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.
  9. NCB Interpol Serbia menerbitkan red notice Interpol pada 22 Desember 2003.
  10. Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,” kata Yasonna. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Seorang Dokter di Banjarbaru Dilaporkan Istri ke Polisi, Diduga Lakukan Tindak Kekerasan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi tindak kekerasan terhadap perempuan. foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seorang dokter berstatus Apratur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap istri sendiri. Tak terima atas perlakuan sang suami tersebut, perempuan yang diketahui berusia 35 tahun tersebut melapor ke pihak kepolisian.

Informasi yang berhasil dihimpun, dokter tersebut berdinas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru berinisial AH. Bahkan, kabarnya video penganiayaan yang dilakukan dokter tersebut sempat beredar luas di sosial media Facebook.

Kepada Kanalkalimantan.com, Kasatreskrim Polres Banjarbaru AKP Aryansyah membenarkan, adanya kasus dugaan tindak kekerasan yang telah dilaporkan ke Polres Banjarbaru dan tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Benar, tiga hari yang lalu kita sudah menerima laporannya. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan,” kata AKP Aryansyah, Kamis (9/7/2020) siang.

 

Belum diketahui bagaimana awal mula terjadinya tindak penganiayan di dalam rumah tangga tersebut. Namun, sang istri mengaku ke petugas kepolisian mendapati luka lebam di sekujur tubuhnya atas aksi tak patut yang dilakukan suaminya sendiri.

Selang pelaporan kasus ini ke pihak kepolisian, pasangan suami istri tersebut dikabarkan telah menempuh jalan damai. Namun, kabar ini nyatanya dibantah Kassubag Humas Polres Banjarbaru, Iptu Tajudin Noor.

“Laporannya masih ada dan belum dicabut oleh pelapor  (istri). Jadi kasus ini tetap berjalan dan rencananya, beberapa hari ke depan, kami akan memanggil telapor  (dokter),” bantahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) TU RSD Idaman Banjarbaru Muhammad Firmansyah, mengaku telah mengetahui kejadian ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dengan kasus rumah tangga yang menjerat salah satu dokter di rumah sakit milik Pemko Banjarbaru itu. “Kita serahkan semuanya ke pihak kepolisian,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->