Connect with us

NASIONAL

Intonasi Tinggi dan Gestur Angkat Kedua Tangan Jokowi saat Ancam Reshuffle

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kekecewaan Jokowi tersebut didasarkan atas penilaian mengenai kinerja sejumlah pembantunya yang dianggap biasa-biasa saja.

Padahal, kata Jokowi, pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian. Bahkan, dalam pidatonya di hadapan anggota kabinet, Jokowi mengancam merombak kabinet atau reshuffle.

Jokowi saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara tanggal 18 Juni 2020. Foto: Sekretariat Presiden

Jokowi meminta kepada jajaran menteri agar bisa mengambil langkah ekstra dalam membantu rakyat Indonesia. Ia mengaku siap mempertaruhkan reputasi politik demi rakyat. “Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta perppu lagi, saya buatkan perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup,” kata Jokowi.

Pidato itu diucapkan Jokowi saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara tanggal 18 Juni 2020. Namun, Sekretariat Presiden baru mengunggah video pidato Jokowi pada kanal YouTube mereka hari Minggu (28/6/2020).

“Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru menganggu,” sambung Jokowi.

Intonasi bicara Jokowi bahkan meninggi saat memberikan arahan yang berujung kepada ancamannya untuk melakukan reshuffle. Pada ujung pernyataannya, Jokowi bahkan sempat memberikan gestur mengangkat kedua tangan.

Ia berujar akan melakukan langkah apa saja mulai dari keputusan politik hingga langkah kebijakan di pemerintahan. “Langkah apa pun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara.

Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,” ujar Jokowi.(suara)

 

Reporter : Suara
Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Bercanda Tak Beretika Soal Janda, Menteri Desa Dikecam Keras

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah perempuan menggunakan masker wajah antre membeli sembako murah di Banda Aceh, 14 Mei 2020. Foto: AFP via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sebanyak 27 persen dari total penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, atau 2.025.672 orang, adalah perempuan kepala keluarga.

Informasi penting yang menunjukkan bertambahnya jumlah perempuan yang jatuh miskin karena perebakan virus corona di Indonesia ini disampaikan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam rapat gabungan di Komisi VIII DPR, terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan pada Rabu (1/7/2020).

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam rapat gabungan dengan DPR hari Rabu (1/7) tentang verifikasi dan validasi kemiskinan, yang disiarkan langsung oleh televisi dan medsos. (Foto: screenshot)

Alih-alih menjelaskan tentang feminisasi kemiskinan itu, Abdul Halim justru menambahkan kalimat “ini janda tua Pak…”. Ucapan itu langsung disambut gelak tawa sebagian yang hadir dalam rapat itu.

“Harus saya pertegas, ini janda tua,” ujar Abdul Halim mengulang lagi pernyataannya.

Nani Zulminarni/Ketua PEKKA (Foto: Courtesy)

Ketua Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Nani Zulminarni menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan dinilainya melecehkan sekelompok masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi hak-haknya.​

Tidak hanya itu, Nani menilai pernyataan Abdul Halim tidak beretika dan didasarkan pada pola pikir misoginis.

“Ia (Menteri Desa Abdul Halim.red) jelas menstigmatisasi janda sebagai objek seksual semata sehingga merasa perlu menekankan kepada para anggota DPR bahwa yang menerima BLT Dana Desa ini janda tua. Bukan yang muda dan lekat dengan stigma sebagai objek seksual,” ujar Nani ketika diwawancarai VOA, Rabu (1/7/2020) malam.

Ditambahkannya, “Ia (Abdul Halim.red) tidak menganalisa sumber kemiskinan yang makin menjerat perempuan dan mengusulkan solusinya. Ia tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan ‘perempuan kepala keluarga.’ Atau perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami.”

“Mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami,” papar Nani

Hal senada disampaikan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI Mike Verawati Tangka yang mengatakan pihaknya sudah banyak mengumpulkan pernyataan-pernyataan para pejabat publik yang misoginis. Di antaranya adalah pernyataan anggota DPRD Jember, Bupati Lumajang, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga yang terbaru Menteri Desa kemarin.

Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI. (Foto: Courtesy)

“Menurut KPI ini cerminan bahwa pejabat-pejabat kita belum memiliki perspektif yang mendukung kesetaraan perempuan. Ini misoginis. Mungkin mereka menganggap itu semua guyonan, tapi ini sangat seksis dan misoginis, seperti tidak punya kontrol dan etika,” ujarnya.

Tak Berperspektif Gender

Masih lekat dalam ingatan ketika KPI menyampaikan pernyataan sikap terhadap anggota DPRD Kabupaten Jember David Handoko Seto.

Dalam rapat paripurna DPRD pada 9 Juni, David mengatakan “pejabat-pejabat perempuan yang tidak bisa memberikan statement di kantor rakyat, mulai besok pakai cuwek [cobek.red] dan wajan [penggorengan.red] saja dan masak di dapur!”

Selain KPI, sejumlah aktivis perempuan di Jember telah ikut mengkritisi pernyataan kontraproduktif itu.

Beberapa minggu sebelum itu muncul pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang dalam halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) pada 26 Mei menganalogikan virus corona sebagai istri, “yang tidak bisa ditaklukkan.”

Seorang perempuan pemulung di pinggiran jalan di Jakarta, 29 Mei 2020. (Foto: AFP)

Ada juga pernyataan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam “Tadarus Anggaran: Praktik Pengawalan Pelaksanaan BLT Dana Besa” pada 9 Mei. Dalam acara itu Thoriqul mengatakan bantuan diberikan kepada janda, “tapi bukan janda muda.. karena jika janda muda dicarikan suami saja.”

“Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan minimnya etika politik dan sangat buruknya pola pikir sebagian pejabat negara kita, yang seharusnya tidak lagi berperilaku tidak bermoral seperti ini,” tegas Mike Vera Tangka. Ditambahkannya, meskipun kelihatannya kecil, sudah saatnya publik menyampaikan sikap terhadap pernyataan dan sikap seperti ini.

UUD 1945 Jamin Kesetaraan Gender

Anggota Ombudsman RI, Dr. Ninik Rahayu, sebelumnya menyatakan bahwa sebaiknya pejabat publik menyebar empati kepada masyarakat, apalagi ketika bicara di ruang publik.

Dr. Ninik Rahayu, anggota Ombudsman Indonesia. (Foto: Courtesy)

Pejabat publik, kata Ninik, seharusnya mematuhi UUD 1945 yang menjamin kedudukan dan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Juga janji untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan sebagaimana yang ada dalam konvensi tahun 1984. Atau malah jangan-jangan belum pernah baca?” tanya Ninik.

Lebih jauh Ninik mengatakan sudah saatnya “dalam proses rekrutmen pejabat publik mendatang, perlu dilakukan pemeriksaan ketat soal pemahaman mereka terhadap perempuan.”

Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan akan mendorong perhatian lebih serius pada pejabat-pejabat publik yang tidak berperspektif gender, tidak saja lewat pernyataan terbuka, tetapi juga menulis surat kepada menteri dan tokoh perempuan agar ikut menyoroti hal itu. Selain tentunya memperkuat pendidikan berperspektif gender dari sejak dini. (em/ft)

 

Reporter : Eva
Editor : VOA

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Harga Obat Covid-19 Remdesivir Akhirnya Rilis, Harganya Rp 33,5 Juta!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Remdesivir, obat buatan Gilead Sciences Inc yang digunakan untuk mengobati pasien virus corona COVID-19. Foto: suara/afp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Perusahaan farmasi Gilead Sciences mengumumkan harga resmi obat Covid-19 bernama Remdisivir. Menyadur CNN pada Rabu (1/7/2020) anti-virus tersebut dipasarkan dengan harga USD 2.340 atau setara Rp 33,5 juta.

Harga ini berlaku untuk Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Untuk pasien asuransi swasta, obat yang bisa mempersingkat masa pemulihan pasian Covid-19 ini dijual dengan harga USD 3.120 atau Rp 44,7 juta.

Harga yang dibayarkan pasien untuk obat ini bisa berbeda-beda tergantung dari tanggungan asuransi, pendapatan dan faktor lainnya. “Kami berada di wilayah yang belum dipetakan dengan menetapkan harga obat baru, obat baru, dalam pandemi,” kata kepala eksekutif Gilead, Dan O’Day.

Perilisan harga obat Covid-19 disambut dengan jeritan karena dianggap terlalu tinggi dan belum tentu ampuh menyembuhkan pasien Covid-19. Dr. Steven Nissen dari Cleveland Clinic mengatakan obat ini terlalu mahal dan belum terbukti mengurangi angka kematian.

Ia lebih setuju jika obat ini diditribusikan secara cuma-cuma, karena pengembangan obat ini menggunakan pajak rakyat. “Ini dikembangkan menggunakan dana pembayar pajak yang signifikan.”

“Remdesivir harus berada dalam domain publik karena obat tersebut menerima setidaknya USD 70 juta (Rp 1 triliun) dalam pendanaan publik untuk pengembangannya,” katanya.

Remdesivir sebelumnya dikembangkan untuk mengatasi infeksi virus Ebola dan virus Marburg yang secara struktural mirip dengan virus Covid-19. Pada pasien Ebola, obat ini tidak memberikan dampak buruk.

Obat ini diberikan melalui suntikan dan termasuk obat keras yang bekerja dengan cara mengganggu proses penggandaan (replikasi) inti virus.(suara)

 

Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Penumpang Pesawat Satu Kali Tes Corona, Ombudsman RI: Pemerintah Harus Transparan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Foto: Antara/Laily Rahmawaty
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI (ORI) Alvin Lie mempertanyakan soal rapid test yang mesti dilakukan masyarakat apabila hendak melakukan perjalanan udara. Sebab, rapid test yang seharusnya dilakukan dua kali, mayoritas hanya dilakukan satu kali.

Alvin mengungkapkan persyaratan rapid test dan swab test yang harus dilakukan penumpang kereta api atau maskapai penerbangan. Untuk kereta api, ia menyebut biaya rapid test bagi calon penumpang seringkali lebih mahal dari ongkos perjalanannya.

Kemudian, Alvin juga mempertanyakan keharusan penumpang melakukan rapid test sebelum melakukan perjalanan. Sebab, rapid test itu harus dilakukan dua kali untuk mengetahui apakah ada yang tertular atau tidak.

Sedangkan pada praktiknya, rapid test hanya dilakukan satu kali. “Seharusnya rapid test dilakukan dua kali, sekarang rapid test satu kali, formalitas untuk bisa bepergian, ini yang menjadi pertanyaan,” kata Alvin dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung melakui akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (1/7/2020).

Selain itu, Alvin juga menyinggung soal biaya rapid test khusus untuk perjalanan udara. Biaya rapid test sangat beragam mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu, bahkan ada yang maskapai penerbangan yang menawarkan rapid test dengan cuma-cuma alias gratis.

Karena itu Alvin meminta pemerintah untuk bisa lebih transparan terkait modal rapid test. Pasalnya, ia mengkhawatirkan kalau rapid test itu malah menjadi komoditas dan menunculkan persaingan dagang.

Adapun standar biaya rapid test itu sendiri bisa berasal dari harga bea cukai karena alat rapid test bersifat impor.

“Pemerintah harus transparan kepada publik. Berapa harganya dan siapa importirnya ternyata importirnya beberapa saja, sehingga mereka mampu mempengaruhi pasar tidak sehat,” pungkasnya.(suara)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->