Connect with us

HEADLINE

Jalan Panjang Pandemi Covid-19, Kapankah Berakhir?

Diterbitkan

pada

Selalu gunakan masker di tengah pandemi. Foto: andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pada akhir Januari 2020, dilaporkan terdapat hampir 10.000 kasus virus corona dan lebih dari 200 orang meninggal dunia. Tidak ada satu pun dari kasus-kasus itu yang berada di luar China.

Sejak saat itu, dunia, juga hidup kita, telah banyak berubah. Jadi, bagaimana kabar umat manusia dalam pertarungan sengit melawan virus corona? Kasus baru virus corona (Covid-19) di Indonesia kembali meningkat di atas 4.000 orang dalam sehari, di tengah kekhawatiran fasilitas medis yang terbatas.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat 4.002 pasien baru pada Selasa (29/9/2020). Hasil positif tersebut ditemukan dari 37.158 spesimen yang selesai diperiksa pada kemarin dan sehari sebelumnya.

Pada hari yang sama terdapat 3.567 pasien sembuh sehingga secara akumulasi menjadi 210.437 orang. Sementara itu, kasus kematian bertambah 128 orang sehingga totalnya menjadi 10.601 orang.



Hingga hari ini pandemi Covid-19 telah menginfeksi 497 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Pemerintah juga masih memantau 132.496 orang yang berstatus suspek Covid-19.

Menanti Vaksin dan Akhir Pandemi

Dikutip dari laman resmi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan soal fakta pahit dari perlombaan penemuan vaksin Covid-19. Tak ada jaminan vaksin yang dikembangkan akan berhasil dan hidup kembali normal seperti dulu.

“Kami tidak memiliki jaminan bahwa setiap vaksin yang dikembangkan sekarang akan berhasil,” kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Kamis (24/9/2020). Namun Tedros Adhanom menambahkan semakin banyak kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan dan diuji semakin besar peluang penemuan vaksin yang aman dan manjur.

Berdasarkan data WHO ada 200 kandidat vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Sebagian sudah memasuki uji klinis yang disuntikkan ke manusia, dan segelintir yang memasuki uji tahap akhir.

“Jalan tercepat untuk mengakhiri pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi global adalah memastikan beberapa orang divaksinasi di semua negara, tidak semua orang di beberapa negara,” kata Kepala WHO itu.

Vaksin Buatan Indonesia

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengungkapkan sejumlah update terkini perihal vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Retno dalam keterangan pers selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (28/9/2020).

“Sebagaimana disinggung sepintas, intinya kami ingin menambahkan beberapa hal, yaitu proses persiapan pemberian vaksin yang tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati,” kata Retno Marsudi.

Terkait uji klinis fase III vaksin Sinovac, Retno mengaku baru melakukan rapat dengan Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, yaitu Prof Kusnadi Rusmil.

“Kami memperoleh informasi bahwa laporan yang diterima sampai saat ini uji klinis berjalan dengan lancar dan tidak memperoleh efek yang berat. Jadi intinya dapat berjalan dengan lancar dan sejauh ini hasilnya baik,” kata Retno.

Sementara itu dikutip dari laporan VOA Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan perencanaan vaksinasi Covid-19 yang detail dalam kurun waktu dua minggu saja. Menurutnya, dibutuhkan rencana yang matang untuk mempermudah program vaksinasi.

“Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Tiga Skenario Dunia Bebas dari Pandemi Corona, Paling Lambat 2023

Dikutip dari laman Mckinsey, sebuah perusahaan konsultan manajemen multinasional. McKinsey membuat tiga skenario dalam menentukan kapan pandemi Covid-19 berakhir di Amerika. Berakhirnya pandemi akan tergantung dari keandalan vaksin dan dampaknya terhadap pembentukan kekebalan di masyarakat atau herd immunity. Berakhirnya pandemi akan tergantung dari keandalan vaksin dan dampaknya terhadap pembentukan kekebalan di masyarakat atau herd immunity.

Skenario pertama, bila vaksin mulai disitribusikan pada kuartal pertama 2021 dan vaksin ini terbukti ampuh dan aman menangkal virus. Selain itu proses distribusi dan administrasi vaksin pun berjalan dengan cepat. Dengan perkiraan itu, maka pada kuartal kedua 2021 mulai terbentuk herd immunity dan kasus corona menjadi melandai dan terus mendekati angka nol pada 2023.

Skenario kedua, bila vaksin yang didistribusikan pada awal 2021 mengalami masalah distribusi dan adopsi yang lambat. Dengan asusmsi penyebaran vaksin membutuhkan waktu enam bulan, akhir epidemiologis dari pandemi mulai kuartal keempat 2021.

Skenario terburuk, jika efektivitas vaksin yang rendah atau mengalami masalah kemanjuran dan keamanan serta kekebalan alami yang terbentuk hanya dalam durasi yang singkat. Maka, herd immunity kemungkinan akan terbentuk setelah 2022 dan Amerika Serikat masih akan terus memerangi corona pada 2023.

Infografis: kanalkalimantan/andy

Melihat data analisa dan prediksi Mckinsey tersebut sungguh ini adalah sebuah jalan panjang menuju akhir pandemi covid-19. Sebuah catatan dari redaksi kanalkalimantan.com, “siapa pun kita, entah terjangkit virus covid-19 ataupun tidak kita adalah korban. Pada nanti saat semua ini berakhir kita adalah penyintas yang telah mampu bertahan dan keluar dari satu badai besar dalam hidup manusia. (kanalkalimantan.com/andy)

 

Reporter: Andy
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

Walhi Kalsel: Penetapan Tersangka Mahasiswa oleh Polda Kalsel Indikasi Pembungkaman Demokrasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo mengecam penetapan tersangka aktivis oleh Polda Kalsel saat penolakan UU Omnibus Law. Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Langkah Polda Kalsel menetapkan sejumlah aktivis mahasiswa sebagai tersangka saat demo penolakan UU Omnibus Law, mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Dua aktivis mahasiswa Kalsel, yakni koordinator BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah dan rekannya Renaldi, ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (27/10/2020) lalu.

Bahkan Kisworo sendiri, juga ikut dipanggil Polda Kalsel dalam kapasitas sebagai saksi dalam aksi penolakan Omnibus Law, bersama Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fauzi MP, dan Wakil Rektor UIN Antasari Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, Dr Nida Mufidah.

Rencananya, Cak Kis -panggilan akrab Kisworo- dipanggil sebagai saksi pada Senin (2/11/2020) mendatang.



“Artinya apakah ada indikasi pembungkaman terhadap demokrasi di negara, apalagi aksi di Kalimantan Selatan bisa dicontoh tidak melakukan aksi anarkis,” tegasnya.

Cak Kis mengecam langkah polisi yang menetapkan tersangka dua aktivis mahasiswa Kalsel. “Saya dengan tegas atas nama Walhi Kalsel mengecam atas keputusan aparat, apalagi aksi yang di Kalsel selalu damai dan tidak anarkis,” tegasnya.

Ia mengatakan, Walhi Kalsel akan bersama seluruh elemen dan mahasiwa menolak UU Cipta Kerja yang juga berdampak pada lingkungan secara nyata. Pasal-pasal kontroversial bermunculan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup.

Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan.

Infografis: kanalkalimantan/andy

UU Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihkan kepada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun.

Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU Ciptaker itu. Upaya hukum akan organisasinya tempuh, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup, menurut dia, harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi, ternyata tak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. “Jadi, enggak nyambung apa yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

‘Kode Hitam’ Perlawanan BEM Kalsel Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa Kalsel kembali demo tolak Omnibus Law di Banjarmasin. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa kembali menunaikan janji turun ke jalan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berbeda dari aksi sebelumnya, mereka menggunakan kode baju hitam sebagai wujud penolakan atas UU yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Mereka menanggalkan untuk sementara jas almamater warna-warni sebagai identitas mahasiswa civitas akademika. Gelombang IV aksi ini dilakukan bertepatan pada peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Nasrul, salah satu peserta aksi mengatakan, alasan BEM Kalsel menggelar aksi dengan memakai seragam berbaju hitam tanpa memakai jas almamater adalah bertujuan kebersamaan.

“Akan tetapi aksi memakai seragam hitam melepas “almamater” ini tetap mengatasnamakan sebagai mahasiswa” ujarnya.



 

Mahasiswa menyampaikan penolakan Omnibus Law melalui orasi dengan mimbar bebas.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahdiat Zairullah dan Ahmad Renaldi tetap turun aksi.

Ahmad Renaldi dalam orasinya menyampaikan biarpun dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka akan tetap turun akasi dalam penolakan UU Cipta Kerja.

“Walaupun diri saya bersama Ahdiat sudah tetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 218 KUHP, akan tetap turun aksi menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, ” tegasnya.

Di sisi lain, Ahdiat Zairullah menyampaikan orasi kekecawan yang disampaikan lewat janji Sumpah Pemuda.

Ia juga akan tetap menyuarakan kembali penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan menuntut Presiden RI agar segera menerbitkan Perpu pencabutan Omnibus Law.

Aksi mahasiswa juga diwarnai berbagai spanduk perjuangan. Dimulai di depan Hotel A Banjarmasin simpang empat KFC jalan Lambung Mangkurat. Pada pukul 18.00 WITA, aksi mahasiswa sudah membubarkan diri dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta.
(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->