Connect with us

Pilgub Kalsel

JANGAN LEWATKAN! Debat Pamungkas Haji Denny VS Sahbirin, Kupas Isu ‘Panas’ tentang SDA, Infrastruktur, dan Kesehatan

Diterbitkan

pada

Debat pamungkas antar paslon gubernur Kalsel Sahbirin VS Haji Denny digelar Sabtu (28/11/2020). Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Debat terakhir pasangan calon gubernur Kalsel antara Sahbirin Noor- Muhidin VS Denny Indrayana-Difriadi akan digelar KPU Kalsel pada Sabtu (28/11/2020) malam. Acara ini akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalsel pukul 20.00 Wita hingga 22.00 Wita.

Debat pamungkas ini dipastikan akan menjadi tontonan menarik, karena membahas topik panas terkait isu Sumber daya alam (SDA), insfrastrur, dan kesehatan. Sebagaimana diketahui, tiga masalah ini menjadi sorotan terkait kelangsungan pembangunan fisik dan manusia di Banua.

Isu SDA jadi perhatian publik, terkait berbagai masalah terutama eksploitasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan tak menghadirkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Bahkan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) sempat menyebut Kalsel menempati peringkat terburuk dalam korupsi SDA.



 

Demikian juga infrastruktur, menjadi sorotan karena masih banyaknya daerah yang belum terhubung akses jalan, rusaknya jalan, dan jembatan yang jadi akses ekonomi. Demikian pula fasilitas gedung sekolah, puskesmas, dan lainnya. Di bidang layanan kesehatan, masih menjadi persoalan sensitif karena banyak warga tak tersentuh layanan optimal.

Terkait hal ini, Haji Denny– panggilan Denny Indrayana, meletakkan tiga persoalan ini sebagai isu sentral dalam visi misinya. Sebagaimana sempat disinggung Wamenkum HAM era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat debat pertama, kesalahan dalam tata kelola kekayaan sumber daya alam jadi sebab tak hadirnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Ada dua hal yang hilang dari kepemimpinan di Kalsel, yakni rasa keadilan dan amanah. Ini yang menjadi sebab lahirnya kebijakan kolutif dalam aspek sumber daya alam yang menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.

Terkait pengelolaan SDA, mantan staf khusus Presiden Bidang Pemberantasan Mafia Hukum dan HAM ini, bertekad mempercepat terbitnya Peraturan Daerah RT RW Provinsi Kalsel yang direvisi, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Selain itu, cagub nomor urut 2 ini juga berkomitmen nyata merealisasikan program perlindungan dan penyelamatan Kawasan Pegunungan Meratus melalui “Save Meratus”, termasuk mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalsel termasuk dengan menerbitkan peraturan daerah provinsi.

Di bidang infrastruktur, Haji Denny memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga
pembangunan yang memperhatikan budaya dan kelestarian lingkungan. Termasuk membantu perbaikan rumah-rumah tidak layak huni, dan membangun rumah murah bagi masyarakat ekonomi lemah, dan menambah dan memperbaiki jalan provinsi, termasuk yang menuju kawasan hulu sungai.

‘Tak kalah penting juga membangun jalan tol di wilayah-wilayah yang
memerlukan, termasuk menuju Ibukota Negara, serta meningkatkan akses jalan di wilayah-wilayah padat
penduduk,” terangnya.

Haji Denny juga akan membangun dan merevitalisasi infrastruktur
pertanian termasuk bendungan dan irigasi, serta Membangun dan memperbaiki jembatan pada seluruh jalan provinsi.

Sementara di bidang kesehatan, Haji Denny berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran kesehatan untuk menjamin pelayanan. “Kami akan
memastikan terlaksananya program kesehatan untuk lansia dan anak berkebutuhan khusus dan menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan mengurangi anak stunting. Juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan provinsi,” tegasnya.(Kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

Sidang MK Gugatan Pilgub Kalsel Digelar 26 Januari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

MK akan menggelar sidang gugatan Pilgub Kalsel pada 26 Januari mendatang Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan jadwal sidang gugatan sengketa Pilkada 2020. Terdapat 132 gugatan Pilkada yang telah diregistrasi dan masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Salah satunya, gugatan Pilgub Kalsel yang akan mulai digelar pada 26 Januari nanti.

Dikutip dari laman MK, pada 26 Januari terdapat 35 gugatan Pilkada yang akan dibacakan mulai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel), Pilgub Sumatera Barat, hingga Pilwalkot Surabaya.

Sementara pada 27 Januari, terdapat 35 gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa Pilwalkot Medan hingga Pilgub Kalimantan Tengah. Adapun sidang pendahuluan hari ketiga atau 28 Januari terdapat 34 gugatan yang akan dibacakan. Mulai dari Pilwalkot Palu hingga Pilbup Lampung Selatan.

Sidang pendahuluan yang terakhir digelar pada 29 Januari dengan 28 gugatan yang akan dibacakan. Gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa hasil Pilwalkot Tangsel hingga Pilbup Mamuju.



Setelah gugatan dibacakan, sidang berlanjut ke pemeriksaan persidangan. Adapun putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.

Sebelumnya, langkah paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Sikapi Penolakan Gugatan Bawaslu RI, Denny Indrayana: Perjuangan Masih Panjang!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Denny Indrayana merespons keputusan Bawaslu RI Foto: dok
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bawaslu RI kembali menolak laporan penyalahgunaan wewenang incumbent di Pilgub Kalsel yang disampaikan paslon nomor urut 2, Denny Indrayana.

Menyikapi putusan Bawaslu yang menolak laporan terkait tandon air Covid-19 yang dimanfaatkan sebagai bahan kampanye, Denny menulis sebuah puisi berjudul: Alhamdulillah, Perjuangan Masih Panjang.

Dalam puisi yang disampaikan ke sejumlah media tersebut, paslon yang hanya terselisih sekitar 8.000-an suara pada Pilgub 9 Desember 2020 lalu mengatakan, menghadapi berbagai kecurangan tersebut akan tetap berjuang.

“Kami tak akan menghilang, kami akan terus berjuang,” katanya sebagaimana ditulis dalam puisinya tersebut.
Simak puisi berjudul :



 

Alhamdulillah, Perjuangan Masih Panjang

Alhamdulillah, perjuangan masih panjang
Penyalahgunaan dana bansos COVID menjadi beras bergambar kampanye
Dinyatakan bukan curang, walau bukti tak berbilang.

Ketua KPK, Ketua MPR, Mendagri semua telah melarang
Jangan jadikan bansos COVID untuk kampanye, ucapnya berang!
Ketua Bawaslu berteriak, “ada tiga modusnya” katanya lantang
Ada foto, Ada nama, Ada materi kampanye, yang dipajang
Ketiganya nyata ada terang-benderang.
Ada apa dengan keadilan, dimana ia menghilang?

Alhamdulillah, perjuangan masih panjang
Dana Covid dijadikan spanduk membentang
Tandon air COVID tidak lepas dari kampanye yang nyata telanjang
Semuanya dengan nama, foto, dan “Bergerak” yang terpampang
Seakan menantang: Kamilah sang pemenang!
Hukum tak akan bisa menentang
Keadilan hilang karena: UwANG?

Tapi, yakinlah dia tak akan pernah tenang!
Kami tak akan menghilang
Kami akan terus berjuang

Karena kecurangan tidak boleh menjadi pemenang
karena kecurangan hanya layak menjadi pecundang

Gugatan akan terus datang
MK akan tetap jadi puncak juang
Alhamdulillah, perjuangan masih panjang!

Jakarta, 8 Januari 2021
Haji Denny

Sebagaimana diketahui, dugaan kasus tersebut disampaikan melalui surat nomor 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/1/2021. Dimana hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Denny Indrayana. Tapi karena Bawaslu RI melihat tidak adanya bukti kuat, laporan pun tak ditindaklanjuti.

“Terlapor tidak terbukti melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Sebelumnya Sentra Gakkumdu Pusat yang terdiri dari Bawaslu RI, Mabes Polri, dan Kejagung, melakukan pemeriksaan kedua kalinya atas incumbent H Sahbirin Noor di kantor Bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata, Banjarmasin, pada Rabu (6/1/2021) pukul 14.30 Wita. Pemeriksaan atas Sahbirin dilaksanakan secara online oleh tim Gakkumdu Pusat.

Selama sekitar 1,5 jam, paslon nomor 1 tersebut menjawab sejumlah pertanyaan dari Sentra Gakkmudu.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilisator atau penyedia lokasi terkait undangan klarifikasi yang disampaikan tim Bawaslu RI. “Obyek klarifikasi kami tidak tahu pasti. Tapi dalam undangan terkait adanya dugaan laporan penyalahgunaan wewenang terkait tandon air program Covid-19,” katanya.

Sebelumnya Denny Indrayana elah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel pada Senin (28/12/2020) di MK. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 1, Rifqinizami Karsayudha mengatakan bersyukur atas hasil laporan Bawaslu. “Pada akhirnya kebenaran hukum ditentukan oleh alat bukti dan argumentasi hukum,” katanya.(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->