Connect with us

PILKADA BANJARMASIN

Jangkau Penertiban APK di Lokasi Sulit, Pemko Banjarmasin Fasilitasi Mobil Crane

Diterbitkan

pada

Penertiban atribut kampanye akan dilakukan saat masa tenang. Foto: dok
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Petugas gabungan yang pada Kelompok Kerja (Pokja) dijadwalkan pada

5 Desember 2020 dan masa tenang tanggal 6-7 Desember 2020 akan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih melanggar.

Terkait kendala yang akan dihadapi petugas gabungan Pokja dalam penertiban APK, Pemko Banjarmasin akan memfasilitasi sarana penunjang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banjarmasin, Kasman. Ia mengatakan pihaknya secara prinsip siap memfasilitasi apapun yang diperlukan oleh Bawaslu untuk menertibkan APK sebelum memasuki masa tenang.



 

“Kapanpun Bawaslu mau turun lagi untuk menertibkan APK siap kita fasilitasi dan memback-upnya semampunya,” ucapnya.

Termasuk jika Bawaslu memerlukan alat berupa mobil craine untuk membersihkan APK yang letaknya sangat sulit dijangkau petugas, seperti di atas pohon, tiang listrik ataupun tiang telepon.

“Kalau hal seperti itu ada pada saat penertiban pertama dan sulit untuk dibersihkan jika memakai tenaga manusia dan harus memerlukan alat bantu seperti crane, maka kami siap. Tapi kami terlebih dahulu menunggu laporan dari Bawaslu dimana saja lokasi APK yang sulit dibersihkan itu,” paparnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar saat masa kampanye sudah berakhir, Kota Banjarmasin bisa bersih dari APK yang bertebaran di pelosok-pelosok kota.

“Terakhir tanggal 5 Desember, maksimal pukul 24.00 WITA seluruh APK harus dibersihkan semuanya. Tidak boleh ada lagi. Mau tidak mau seluruh petugas akan kita kerahkan untuk menertibkan APK,” ungkapnya.

Sebelumnya, terkait dengan penertiban kedua ini Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yassar mengatakan salah satu kendala dalam menertibkan APK ialah APK yang dipasang di tempat yang tinggi dan sulit untuk dijangkau.

“Salah satu kendala yang akan dihadapi dalam melakukan penertiban APK, tentunya menjangkau APK yang dipasang di tempat yang tinggi, Misalnya yang di atas pohon, kemudian sisa di baliho yang tinggi-tinggi,” tuturnya.

Yasar juga menambahkan sebelum melakukan penertiban berikutnya
pihaknya menghimbau paslon dan timnya untuk menurunkan sendiri.
Petugas yang diterjunkan dalam giat pertama 27 November 2020 sebanyak 180 petugas Tim Pokja yang di dalamnya tergabung unsur Bawaslu Banjarmasin, TNI, Polri, Satpol PP hingga Dishub Banjarmasin.

Penertiban APK akan dilakukan hingga pelosok-pelosok yang ada di kota Banjarmasin dan sasaran penertiban APK ini berupa spanduk dan baliho yang melanggar aturan yang dipasang pada fasilitas umum seperti pohon, tiang listrik, tiang telepon, drainase, fasilitas pendidikan, keagamaan.

APK yang dipasang di lokasi yang tidak berizin yang merupakan milik masing-masing pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020 serta paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PILKADA BANJARMASIN

Ibnu Sina Beri Klarifikasi ke Bawaslu terkait Laporan AnandaMU

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhani menyampaikan telah meminta klarifikasi dari Ibnu Sina. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Laporan tim hukum AnandaMu ke Bawaslu Kalsel terkait adanya dugaan pelanggaran serius paslon incumbent Ibnu Sina di Pikada Banjarmasin 2020 lalu, memasuki babak baru.

Usai memastikan syarat formil dan materil atas laporan terpenuhi, Bawaslu Kalsel dan Banjarmasin memanggil Ibnu Sina untuk dimintai klarifikasi, Minggu (17/1/2020). ” Hari ini klarifikasi beliau (Ibnu Sina). Ada beberapa saksi yang juga dimintai klarifikasi,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhani.

Azhar Ridhani menambahkan, setelah melakukan panggilan, Bawaslu kota selanjutnya akan melakukan kajian dengan menghimpun fakta, keterangan, dan dokumen lainnya untuk disesuaikan dengan pasal yang disangkakan.

“Outputnya, berdasarkan hasil kajian apakah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal yang disangkakan, melalui mekanisme pleno komisioner Bawaslu,” tambah pria yang akrab disapa Aldo tersebut.



Di sisi lain, Bawaslu Banjarmasin sendiri harus menyimpulkan laporan dari pihak pelapor. Yakni pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 4, Ananda-Mushaffa Zakir paling lambat Senin (18/1/2021) mendatang.

Menurut Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani, pihaknya memanggil sembilan saksi dimintai keterangan secara bergantian. Lima orang dari saksi pelapor, serta empat orang dari pihak terkait.

“Kami belum bisa memutuskan laporan dugaan kecurangan ini. Masih ada pihak lain yang belum kami klarifikasi,” ujar Subhan.
Pekan lalu, Tim hukum AnandaMu membawa 56 alat bukti ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dengan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Ibnu-Arifin di Pilkada Banjarmasin. Selasa (12/1/2020) sore.

Menurut tim hukum AnandaMu, pelanggaran tersebut dilakukan pada dua tahap yang sangat krusial, dan dianggap memberikan dampak signifikan pada Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020 lalu.

Salah satu tim hukum Ananda-Mushaffa, Sulaiman Sembiring meyakini Bawaslu Banjarmasin akan membaca bukti-bukti dengan cermat, lengkap dan komprehensif serta mendengar keterangan saksi-saksi dan akan melihat kaitannya antara satu sama lain. “Kami berharap pemeriksaan berjalan obyektif dan profesional,” tukasnya.

Menurutnya, momentum seperti ini akan sangat penting. Pasalnya, Bawaslu Banjarmasin memiliki peran signifikan untuk mencatatkan dalam sejarah, karena mampu menunjukkan institusinya dapat berdiri kukuh sebagai penjaga demokrasi dan pemilihan yang jujur dan adil.

“Kami percayakan sepenuhnya kepada para Komisioner Bawaslu Banjarmasin,” tandasnya.
Terkait dipanggilnya Ibnu Sina dan beberapa saksi oleh Bawaslu, yang bersangkutan hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi. (Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

PILKADA BANJARMASIN

Sengketa Pilkada, Tim Hukum Ibnu-Arifin Siapkan Bukti dan Sanggahan di MK!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tim hukum Ibnu-Arifin siap hadapi gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Tim hukum Ibnu-Arifin menggelar jumpa pers di Best Western Hotel Banjarmasin, Kamis (14/1/2021) sore. Jumpa pers ini berkaitan dengan laporan yang dilayangkan tim hukum AnandaMu, terkait adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Ibnu-Arifin pada Pilkada kota Banjarmasin tahun 2020 lalu.

“Pihak kami siap mematuhi proses hukum yang ada di Bawaslu. Kami akan kooperatif, dan kami menunggu undangan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum AnandaMu,” kata ketua tim hukum Ibnu-Arifin, Imam Satria Jati.

Dalam kesempatan tersebut, Imam juga mengungkapkan keberatannya atas pernyataan salah satu tim hukum AnandaMu, Bambang Widjojanto, yang menyebut Ibnu Sina melakukan pelanggaran serius. Pernyataan Bambang Widjojanto tersebut, menurut Imam, berpotensi mengancam kondusifitas suasana politik di kota Banjarmasin.

“Kami rasa ini tidak perlu diucapkan. Ini tidak etis dan tidak elok karena kebenaran belum terungkap. Saya mengimbau dan menyarankan bapak Bambang Widjojanto untuk tidak berkata seperti itu demi menjaga kondusifitas suasana politik di kota Banjarmasin. Kita ikuti proses hukum sesuai koridornya. Jangan sampai ada opini-opini publik yang kemudian beredar dan kita tidak tahu kebenarannya,” jelas Imam.



“Kita semua menghormati proses hukum karena kita disini negara hukum. Silahkan melapor ke Bawaslu, tapi jangan membuat opini publik yang kita sendiri belum tahu kebenarannya,” tambahnya.

Terkait pernyataan Bawaslu Kalsel yang menyatakan laporan AnandaMu memenuhi syarat formil dan materiil, Imam menyebut itu hanya kajian awal. Menurutnya proses yang dilalui masih panjang bagi Bawaslu untuk memutuskan.

“Ada waktu sekitar 5 hari bagi Bawaslu untuk meminta klarifikasi, baik pihak terlapor atau saksi-saksi lainnya. Baru nanti diputuskan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Terkait dugaan pidana pemilu, laporan itu akan masuk sentra Gakkumdu. Kalau pelanggaran administrasi, akan diperiksa kembali oleh Bawaslu,” tandasnya.

Terakhir, Imam menyebut pihaknya masih belum menerima draft laporan yang dilayangkan tim hukum AnandaMu. Meski, dirinya mengaku siap memberikan jawaban saat dimintai keterangan oleh Bawaslu nantinya.

“Sejauh ini kami belum mendapat draft laporannya, jadi kami belum bisa menjawab. Kami tidak tahu apa yang dilaporkan. Tapi kami siap hadir dan menjawab apapun pertanyaan dari pihak Bawaslu,” pungkasnya.

Terkait laporan AnandaMu yang masih terus diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), Imam menyebut pihaknya juga telah menyiapkan alat bukti dan sanggahan.

“Kami sudah siapkan semua jawaban yang dituduhkan pada kami, terkait gugatan di mahkamah konstitusi (MK). Bahkan segala alat bukti dan sanggahan sudah kami siapkan,” beber Imam.

Sementara itu, ketua tim pemenangan Ibnu-Arifin, Bambang Yanto Pernomo mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berita dan isu-isu yang beredar.

“Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Banjarmasin jangan termakan isu-isu hoax yang kebenarannya masih belum terbukti. Ini hanya tahap awal, prosesnya masih panjang. Harapan kami masyarakat arif dan bijaksana dalam hal menyikapi berita-berita yang beredar,” kata Bambang.

Sebelumnya, Tim Hukum AnandaMu Dr Bambang Widjojanto (BW) melaporkan pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor ke Bawaslu Kalsel karena adanya dugaan pelanggaran serius dalam pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Selasa (12/1/2020) lalu.

Tim hukum AnandaMu membawa 56 alat bukti terkait dengan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Ibnu-Arifin di Pilwali Banjarmasin. Menurut tim hukum AnandaMu, pelanggaran tersebut dilakukan pada dua tahap yang sangat krusial, dan dianggap memberikan dampak signifikan pada Pilkada Kota Banjarmasin 9 Desember 2020 lalu.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->