Connect with us

PILKADA BANJAR

Jelang Pilkada Serentak 2020, KPU Banjar Gelar Simulasi Pemungutan Suara

Diterbitkan

pada

pelaksanaan simulasi pemungutan suara yang digelar KPU Banjar Foto: wahyu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang bertempat di Gedung Serbaguna Desa Indrasari Martapura, Sabtu (21/11/2020).

Dalam gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini diikuti sebanyak 100 orang dengan tetap melakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, serta menjaga jarak duduk.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, hari ini merupakan acara bagian yang sangat penting dari persiapan menghadapi pilkada 2020.



Ia juga menjelaskan, yang mana dengan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS. ini diharapkan setiap penyelenggara di semua tingkatan baik KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS memiliki gambaran bagaimana pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember nanti.

“Dengan adanya simulasi ini bisa melakukan evaluasi pencermatan apa yang menjadi kendala-kendala teknis yang mungkin saja kita hadapi pada hari H”, harapnya.

Selain itu, pada simulasi ini TPS juga dilengkapi dengan dua kotak suara dan empat bilik pencoblosan serta TPS Khusus.

Adanya TPS Khusus ini disediakan bagi pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37°C, dengan tujuan agar tidak berinteraksi pada saat pilkada berlangsung.

Pada kesempatan ini simulasi juga digelar bersamaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru dengan dihadiri Pjs Walikota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu, KPU Banjarbaru, KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar dan Perwakilan Forkompimda Banjar. (Kanalkalimantan.com/wahyu)

 

 

Reporter : Wahyu
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

PILKADA BANJAR

Tolak Money Politics! Bawaslu Banjar: Pemberi Penerima Sama-sama Kena Sanksi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamjidillah. foto : putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Money politics menjadi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020 mendapat perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajeri Tamjidillah menyebut, salah satu kerawanan yang paling tinggi dibsetiap pemilihan kepala daerah adalah money politics.

Indikasi praktek tidak sedap ini, berpotensi terjadi terlebih ditm tengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap karut marutnya perekonomian masyarakat.

“Oknum tertentu akan memanfaatkan situasi yang ada untuk bermain uang bagi kepentingan politik praktis,” katanya, Selasa (2/12/2020).



Fajeri Tamjidillah mewanti-wanti masyarakat di Kabupaten Banjar untuk tidak bermain-main dengan politik uang.

“Mereka diharapakan berani menolak apabila ada oknum yang membagi-bagi uang agar mendukung salah satu pasangan calon,” tuturnya.

Pilkada 2020 mengacu pada Undang-Undang 10/2016, spesifiknya pada pasal 187 huruf a ayat 1 dan 2, pemberi maupun penerima politik uang akan sama-sama mendapatkan sanksi, berupa pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Selain itu juga pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

“Undang-Undang tersebut menyebut secara spesifik pada unsur setiap orang. Di sisi lain juga tidak ada ketentuan nominal,” katanya.

Sehingga, berapapun uang yang dibagikan, pemberi dan penerima dipastikan akan dikenai sanksi.

“Secara hukum kena pidana, selanjutnya
sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang maka paslon bisa didiskualifikasi,” ancamnya.

Diakuinya memang, jumlah personel pengawas cukup terbatas dalam pengawasan tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta TPS.

Pihaknya gencar melakukan pencegahan berbasis sosialisasi para stakeholder seperti kepala lingkungan, tim sukses dan tim kampanye dalam menjelaskan bahaya money politics.

Salah satunya dengan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Proventif Terhadap Money Politics” di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (1/12/2020).

Ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam pengawasan Pilkada 2020 mendatang, karena peran masyarakat dalam money politic dan pengawasan lainnya sangat penting

“Masyarakat inilah yang menjadi tameng dan terdepan berani menolak praktik politik uang dan juga pengawasan partisipatif dari masyarakat sangatlah penting,” ingatnya.

Hairul Falah, Divisi Pengawasan Bawaslu Banjar menyampaikan walaupun tidak adanya kampung anti politik uang, kampung pengawasan akan tetapi masyarakat diharapkan bisa mengawasi berbagai pelanggaran pemilu.

“Berani untuk melaporkan pelanggaran yang didapat, walaupun pelaku, pemberi dan penerima money politics tak bisa dimusnahkan tapi kita minimalisir” jelasnya.

Hairul Falah juga menekankan, agar para wajib pilih tidak memilih pemimpin berdasarkan pemberian uang maupun lainnya.

“Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi maka masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemimpin yang amanah dan berintegritas akan tercipta jika para wajib pilih menentukan pilihan dengan rasional,” tutupnya.
(kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

PILKADA BANJAR

Jelang Pilkada 2020, Warga Lapas Karang Intan Rekam E-KTP

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Napi LP Karang Intan melakukan perekaman e-ktp untuk Pilkada 2020 foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar melakukan perekaman data kependudukan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Kabupaten Banjar, Selasa (1/12/2020).

Sebanyak 34 orang warga binaan yang berasal dari Kabupaten Banjar, ikuti kegiatan tersebut. Mereka antri sejak pagi untuk menunggu giliran perekaman data, yang dilakukan di mobil layanan Disdukcapil Banjar.

Kepala Sub Seksi Registrasi, Matran mewakili Kepala Lapas Karang Intan, Sugito menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud Lapas Karang Intan memfasilitasi perekaman data kependudukan warga binaan guna penyaluran hak pilih pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember nanti.

“Kegiatan ini untuk merekam data kependudukan warga binaan, yang berasal dari Kabupaten Banjar, sebanyak 34 orang. Juga merupakan wujud Kita memfasilitasi warga binaan untuk menyampaikan hak pilih nya Desember mendatang,” ujarnya.



 

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Banjar, Pusaro Riyanto dalam keterangganya mengatakan bahwa kegiatan ini kerjasama KPU dengan Disdukcapil Banjar sebelum pelaksanaan Pilkada 2020, perekaman data bagi warga binaan yang ada di beberapa Lapas yang ada di Kabupaten Banjar.

“KPU bekerjasama dengan Disdukcapil Banjar untuk kegiatan ini, pelaksanaan perekaman data kependudukan nya dilakukan oleh Capil, data tersebut nantinya untuk pemenuhan hak pilih warga binaan, khusus nya warga Banjar yang ada di Lapas Karang Intan,” ujar Pusaro.

Salah seorang warga binaan asal Martapura yang mengikuti perekaman, Fahri yang telah menjalani pembinaan selama 4 tahun di Lapas Karang Intan mengatakan, selama ini tidak mempunyai fisik e-KTP, sejak dirinya ditangkap atas kasus yang sedang dijalani, sehingga antusias mengikuti perekaman.

“Saat ini belum mempunyai KTP, dulu punya, cuman sejak ditangkap, sudah tidak ada KTP nya. Hari ini perekaman data, dan akan mendapatkan e-KTP baru, cukup senang,” tutupnya.

Pantauan kanalkalimantan.com kegiatan perekaman data bagi warga binaan ini berlangsung dengan lancar, tidak ada kendala berarti hingga selesai tepat waktu. Pada kegiatan tersebut, turut dihadiri perwakilan dari KPU, Bawaslu dan Kepolisian Sektor Karang Intan.

Kegiatan KPU Banjar bersama Disdukcapil Kab. Banjar juga akan melakukan perekaman data kependudukan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) LP Perempuan kelas IIA Martapura dan LP Anak Klas II A Martapura yang nantinya data tersebut untuk pemenuhan hak pilih warga binaan pada Pilkada 2020. (Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->