Connect with us

Pariwisata

Jokowi Cabut Larangan Rapat di Hotel dari Mendagri

Diterbitkan

pada

Presiden Jokowi mencabut larangan pejabat rapat di hotel Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Presiden Jokowi resmi mencabut larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai rapat di hotel. Pencabutan larangan tersebut diumumkannya kala menghadiri acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

Pencabutan larangan itu merupakan respons Jokowi atas keluhan dari PHRI yang menganggap larangan tersebut bisa memberi tekanan bagi pertumbuhan sektor perhotelan da restoran di Tanah Air. Meski begitu, kepala negara mengaku baru mengetahui larangan tersebut.

“Soal statement Mendagri, tadi baru saja saya diberitahu. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja tadi saya dikasih tahu, coba langsung ke Mendagri dan katanya tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pernyataan dari Jokowi itu sontak langsung disambut oleh para pengusaha hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut. “Hore…” teriak para pengusaha kompak.

Lebih lanjut, Jokowi seperti dilansir cnnindonesia.com, mengatakan ia akan terus berupaya menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu membangun sektor kepariwisataan, termasuk industri hotel dan restoran. Begitu pula dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan melalui masing-masing kementerian.  “Walau ada menteri yang sampaikan masalah rapat di hotel, tapi yang jelas itu bukan presidennya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani sempat mengungkapkan beberapa curahan hati (curhat) dari para pengusaha sektor hotel dan restoran kepada kepala negara. Salah satunya mengenai larangan rapat di hotel dari Mendagri.

“Itu akan memukul pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Kalau alasannya efisiensi, maka seharusnya ada pengelolaan anggaran yang lebih baik di masing-masing kementerian, bukan larang rapat di hotel,” katanya pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, para pengusaha wajar khawatir dengan larangan ini karena kebijakan serupa pernah diterapkan pula oleh Yuddy Chrisnandi yang pernah menjabat sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada awal pembentukan Kabinet Kerja.

Kala itu, Yuddy menilai rapat di hotel hanya membuat penggunaan anggaran tidak efisien. Namun belakangan, larangan itu dicabut karena didesak oleh industri.  “Tapi kalau diingat, kebijakan KemenPAN-RB dulu itu diikuti kementerian lain dan BUMN, itu sempat membuat keuntungan industri ini turun sekitar 20 persen dan pemulihan dari kebijakan itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun,” jelasnya.

Tak ingin hal itu kembali terulang, maka Hariyadi meminta Jokowi agar segera mencabut larangan dari Mendagri. Sementara Mendagri Tjahjo mengeluarkan larangan tersebut usai terjadi insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

“Saya sudah minta kepada Pak Sekjen Kemdagri untuk membuat aturan setiap pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok,” kata Tjahjo pekan lalu.

Selain karena insiden tersebut, Tjahjo mengaku larangan rapat di hotel berdampak positif pada penghematan anggaran kementerian. Pada 2015 misalnya, kementerian berhasil menghemat anggaran sekitar Rp 600 miliar karena minim mengadakan rapat di hotel. (uli/eks/cnni)

Reporter:uli/eks/cnni
Editor:Cell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Pariwisata

Warga Tiwingan Tanyakan Status Objek Wisata Pulau Bekantan di Riam Kanan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pulau Bekantan di waduk Riam Kanan, sebuah destinasi anyar berupa hutan konservasi yang dibangun Dishut Kalsel. Foto : ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Rusdiansyah bersama 30 warga desa Tiwingan, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar mendatangi DPRD Kalsel meminta solusi kepada Dinas Kehutanan Kalsel terkait penanganan Pulau Bekantan yang akan dijadikan objek wisata.

Kepala Desa Tiwingan ini meminta agar program pemerintah dapat memberikan solusi atas beberapa tanaman masyarakat yang masuk dalam kawasan pariwisata.

“Intinya kami ke sini meminta tali asih untuk tanaman yang ada di wilayah itu, karena akan dijadikan objek wisata oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel,” ungkap Kades Rusdiansyah bersama warganya.

Dijelaskan Kades Tiwingan, tanaman warga yang ada di wilayah tersebut seperti pohon karet, pohon durian, dan masih banyak pohon buah lainnya, sudah puluhan tahun dimiliki oleh masyarakat Tiwingan Lama dan Tiwingan Baru.

Bahkan beberapa masyarakat ada yang bertahan hidup dari hasil tanaman tersebut. Wilayah yang akan dijadikan objek wisata tersebut akan dijadikan sebagai wadah penangkaran hewan endemik Kalimantan yaitu Bekantan.

Rusdi mengatakan, masyarakat sempat dijanjikan oleh oknum bahwa mereka akan diajak kerja sama oleh Dishut Kalsel dan mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang telah dibabat. Di wilayah tersebut nantinya akan dibuat menjadi seperti wadah persitirahatan.

Meski baru mendapat arahan secara lisan, Rusdi sebenarnya berharap agar pihaknya bisa rembuk dan mendapat kesepakatan dengan para warga desa terlebih dahulu. Apalagi mengingat adanya tanaman warga di kawasan tersebut dan disamping itu pihaknya sangat ingin agar sumber daya warga sekitar dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata tersebut. “Objek wisata sudah dibuka, meski belum ada penarikan retribusi,” terangnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo

Sebelum diberi nama Pulau Bekantan oleh Dishut Kalsel, pulau dengan lahan 40 hektare itu bernama Gunung Sapi dan tidak ada tanaman apa-apa selain semak belukar di wilayah tersebut. Sampai akhirnya warga sekitar mulai bercocok tanam di wilayah tersebut dan meraup untung dari hasil yang ditanam.

Sehingga jika objek wisata kelak semakin ramai, Rusdi takut para warga sekitar tidak bisa lagi mengambil hasil tanaman-tanaman di wilayah tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan, dampak dari pembangunan objek wisata ini selain wilayah tanaman warga masuk dalam kawasan wisata sehingga masyarakat akan kesulitan dalam bercocok tanam, ada juga yang berdampak pada penebangan tanaman. Namun di lain hal, ia juga menemukan sedikit kejanggalan dalam proses pembuatan objek wisata ini.

“Memang banyak sekali kejanggalan. Itu katanya hutan konservasi. Saya katakan ada keanehan karena di situ ada dua pemerintahan desa yang diakui oleh pemerintah (Tiwingan Lama dan Tiwingan Baru), sehingga rancu sekali. Ini yang nanti akan kita diskusikan dengan dinas terkait untuk mencari solusinya,” ungkap Imam.

Sebab, jika wilayah itu berada di hutan konservasi, statusnya tidak seperti di hutan lindung di mana boleh menanam, tapi tidak boleh ditebang. Sedangkan untuk hutan konservasi, tidak boleh ada apa-apa di kawasan tersebut, termasuk destinasi wisata.

Imam sendiri berharap agar nanti dapat ditemukan solusi seperti halnya hutan Mangunan di Yogyakarta. Hutan tersebut berhasil dikelola masyarakat dan pemda hanya menerima 25 persen dari hasil pengelolaan sedangkan 75 persen untuk masyarakat.

“Cuma karena posisi hutan konservasi ini masalahnya. Kalau hutan produksi atau hutan lindung masih bisa kita otak-atik. Sebenarnya kita sebut konservasi pun masih sedikit membingungkan, karena di sana dua pemeintahan desa,” pungkasnya.

Pantja Satata, Kabid Perlindungan Konservasi SDA Dishut Kalsel.
Foto : mario

Ditemui usai melakukan pertemuan dengan para anggota dewan, Pantja Satata, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel mengatakan, memang ada dua buah pohon karet yang ditebang dan pihaknya sudah mengganti rugi secara pribadi. Satu pohon karet tersebut dihargai 500 ribu rupiah. Selain itu pihak masyarakat di kawasan tersebut juga sudah mereka libatkan dalam pengelolaan.

Pantja menjelaskan bahwa hutan konservasi, boleh dijadikan kawasan wisata dan tidak apa-apa masuk dalam kawasan desa, selama tidak merusak lingkungan. Contoh hutan konservasi yang menjadi kawasan objek wisata adalah Tahura Sultan Adam Mandiangin. (mario)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pariwisata

Mataya Flashmob Jogja Undang Perhatian Pengunjung Patung Bekantan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tarian Flashmob Beksan Wanara atau Tari Kethekan (Tari Kera) di kawasan Malioboro unjuk tampil di kawasan Patung Bekantan Banjarmasin. Foto : Mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Setelah sempat viral di media sosial dengan menampilkan Tarian Flashmob Beksan Wanara atau Tari Kethekan (Tari Kera) di kawasan Malioboro, kali ini mereka tampil di dua tempat wisata Kota Banjarmasin, yakni di kawasan Patung Bekantan dan Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin.

Berbeda dengan tari tradisional yang menggunakan busana adat, tarian flashmob ini justru dibawakan dengan menggunakan pakaian kasual. Salah satu penari yang sempat menarik perhatian pengunjung adalah Mohan Kalandara alias Momo yang masih berusia 12 tahun dan merupakan penari termuda yang ikut menarikan flashmob tersebut.

Penampilan Mataya (penari) Flashmob Jogja itu pun disambut dengan tepuk tangan pengunjung pusat wisata kota Banjarmasin tersebut. Ditambah dengan kehadiran Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan beserta istri, Siti Wasilah semakin menambah riuh suasana.

Tari yang ditampilkan di dua tempat wisata di kota Banjarmasin itu, salah satunya sama seperti yang mereka bawakan di Malioboro yaitu Tari Kethekan yang merupakan Tari Klasik Kraton Yogyakarta dan satu tari tradisional yang berasal dari kota Banjarmasin.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina berharap pertukaran budaya dengan tampilnya para penari flashmob di kota Banjarmasin ini bisa lebih menguatkan persatuan Indonesia. “Mudah-mudahan pertukaran budaya ini bisa saling menguatkan Indonesia dan pada saatnya nanti juga mungkin kota Banjarmasin akan mempromosikan ini di Yogyakarta. Kemudian interaksi budaya ini saya kira penting untuk menghibur warga kota Banjarmasin dan juga pengunjung di Siring Menara Pandang Pasar Terapung,” harapnya, Minggu (25/8).

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada para penari dari Jogja yang sudah mempersembahkan flashmob di Siring Menara Pandang pusat kawasan wisata sungai yang ada di kota Banjarmasin. (mario)

Reporter : mario
Editor : bie

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pariwisata

Festival Pasar Terapung 2019 Digelar, Potensi Gaet Wisatawan ke Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Balogo salah satu permainan tradisional Kalsel yang hadiri di Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2019. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2019. Kegiatan tahunan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor di siring Tugu 0 Kilometer, Banjarmasin, Jum’at (23/8) sore.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor berharap, festival ini akan memperkaya kebudayaan nusantara, karena budaya pasar terapung adalah warisan  budaya masyarakat banjar sejak dulu.

Pria yang akrab disapa Paman Birin ini menyebut selain mengenalkan budaya sungai, tetapi juga mengajak wisatawan menikmati permainan tradisional, wisata kuliner.

Disinggung soal masuknya festival ini dalam 100 event wisata nasional tahun 2019, menurut Paman Birin, hal itu sejalan dengan program tahun kunjungan wisata Kalsel tahun 2020.

“Ya ini pemanasan lah, jadi kita minta panitia dalam hal ini dinas pariwisata lebih dahsyat lagi dalam pelaksanaannya. Tujuannya tentu tidak lain agar mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan, yang tidak langsung juga akan menumbuhkan perekonomian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Dahnial Kifli mengatakan, melalui event ini pihaknya berharap akan lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Kalsel tahun ini. Sesuai target, Kalsel berharap kedatangan sekitar 1 juta wisatawan lokal.

“Kalau dikira-kira sampai ribuan lah kita targetkan turis lokal datang ke festival ini. Apalagi ini acara di akhir pekan, dan juga berbarengan dengan jadwal rutin Pasar Terapung di siring seberang,” bebernya.

“Tentunya akan semakin banyak saja wisatawan yang datang. Baik untuk menikmati keunikan Pasar Terapung, dan juga kuliner khas yang ada di Kampung Banjar,” jelasnya.

Bahkan tahun ini, Festival Wisata Budaya Pasar Terapung juga kedatangan tamu dari DKI Jakarta, yang juga akan mengisi acara budaya di festival ini.

Festival akan diisi antara lain lomba Acil Jukung Pasar Terapung, lomba balap jukung, lomba foto, Kampung Banjar dan berbagai kuliner nusantara. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->