Jokowi: Pembukaan Kembali Bisnis, Tempat Ibadah, dan Sekolah Harus Lewati Tahapan Ketat

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA –  Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah masih belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat,” ujarnya saat meninjau Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (2/6).

Presiden Tinjau Kesiapan Kenormalan Baru di Masjid Istiqlalhttps://t.co/yWhyB7NGGT pic.twitter.com/K3Q7JrDz77

— Sekretariat Negara (@KemensetnegRI) June 2, 2020

Mantan Walikota Solo ini juga meminta protokol kesehatan yang ketat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan kehidupan normal baru atau “new normal” bisa segera diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

Saat meninjau Masjid Istiqlal, Jokowi mengatakan bahwa proses renovasinya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan rampung awal Juli nanti. Diakuinya proses renovasi cukup terhambat akibat adanya wabah Covid-19 ini.

Meski demikian, ia mengatakan masih belum mengetahui kapan Masjid Istiqlal ini akan kembali dibuka untuk publik. Keputusan ini, kata Jokowi berada di tangan Imam Besar Masjid Istiqlal.

Saya datang ke Masjid Istiqlal yang sedang direnovasi, pagi ini, meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di rumah ibadah.

Kepada pengelola masjid, saya minta untuk menyiapkan dari sekarang protokol kesehatan para jemaah, untuk kenyamanan dan keselamatan bersama. pic.twitter.com/mrRJLJMouI

— Joko Widodo (@jokowi) June 2, 2020

“Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof Nasaruddin Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal,” jelasnya.

Ia menginstruksikan kepada Prof Nasarudin untuk senantiasa mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menyambut kehidupan normal baru nanti, agar masyarakat bisa beribadah di Masjid ini namun tetap aman dari virus Corona.

Pemerintah Tegaskan Tidak Terapkan Herd Immunity

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan herd immunity (kekebalan kelompok) untuk menyelesaikan wabah virus corona. “Indonesia ini kelompok besar, 270 juta orang. Selain itu, dibagi-bagi dalam pulau, provinsi yang terpisah laut. Jadi kalau kita bicara herd immunity kapan terjadinya?”,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto: Twitter/@BNPB_Indonesia

Lebih jauh ia menjelaskan herd immunity hanya bisa terjadi dalam kelompok yang cukup sering berinteraksi. Bahkan menurutnya, herd immunity tidak akan terjadi di Indonesia maupun di dunia.

Ia kembali mengingatkan bahwa sejatinya wabah virus corona ini hanya dapat ditekan dengan pola hidup yang sehat dan bersih, tetap menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, dan tidak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut.

“Preventif yang sebenarnya ada di diri kita masing-masing adalah mencegah saja kita untuk dapat berinteraksi dengan virus itu secara langsung. Maka dengan cara melakukan, protokol kesehatan yang sudah sering diulang-ulang, kan semua sudah sadar itu,” jelasnya.

Imunisasi Tidak Boleh Dihentikan Pada Anak, Walaupun Ada Pandemi

Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto mengatakan bahwa layanan imunisasi bagi anak-anak di berbagai fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas tidak boleh berhenti, meskipun ada wabah Covid-19.. “Kita tidak boleh hentikan sama sekali imunisasi, karena hakikatnya adalah hak asasi anak-anak kita untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka harus sehat,” ujar Yuri.

Menurutnya, imunisasi bisa dilakukan dengan cara berbeda.

“Tentunya kita tak bisa imunisasi dengan pola lama. Seperti ke posyandu datang bersama, berkerumun, mendengarkan penyuluhan, menimbang bayi dan seterusnya. Harus ada mekanisme yang diubah. Inilah yang dibutuhkan inovasi dari segala pihak (oleh) kader kesehatan, petugas puskesmas, orang tua balita,” paparnya.