Connect with us

NASIONAL

Jokowi: Pembukaan Kembali Bisnis, Tempat Ibadah, dan Sekolah Harus Lewati Tahapan Ketat

Diterbitkan

pada

Presiden Jokowi saat meninjau kesiapan "Kenormalan Baru" di Masjid Istiqlal, Jakarta, 2 JUni 2020. Foto: Twitter/@Kemensetneg RI
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTAPresiden Joko Widodo mengakui, pemerintah masih belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat,” ujarnya saat meninjau Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (2/6).

Mantan Walikota Solo ini juga meminta protokol kesehatan yang ketat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan kehidupan normal baru atau “new normal” bisa segera diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

Saat meninjau Masjid Istiqlal, Jokowi mengatakan bahwa proses renovasinya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan rampung awal Juli nanti. Diakuinya proses renovasi cukup terhambat akibat adanya wabah Covid-19 ini.

Meski demikian, ia mengatakan masih belum mengetahui kapan Masjid Istiqlal ini akan kembali dibuka untuk publik. Keputusan ini, kata Jokowi berada di tangan Imam Besar Masjid Istiqlal.

“Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof Nasaruddin Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal,” jelasnya.

Ia menginstruksikan kepada Prof Nasarudin untuk senantiasa mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menyambut kehidupan normal baru nanti, agar masyarakat bisa beribadah di Masjid ini namun tetap aman dari virus Corona.

Pemerintah Tegaskan Tidak Terapkan Herd Immunity

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan herd immunity (kekebalan kelompok) untuk menyelesaikan wabah virus corona. “Indonesia ini kelompok besar, 270 juta orang. Selain itu, dibagi-bagi dalam pulau, provinsi yang terpisah laut. Jadi kalau kita bicara herd immunity kapan terjadinya?”,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto: Twitter/@BNPB_Indonesia

Lebih jauh ia menjelaskan herd immunity hanya bisa terjadi dalam kelompok yang cukup sering berinteraksi. Bahkan menurutnya, herd immunity tidak akan terjadi di Indonesia maupun di dunia.

Ia kembali mengingatkan bahwa sejatinya wabah virus corona ini hanya dapat ditekan dengan pola hidup yang sehat dan bersih, tetap menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, dan tidak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut.

“Preventif yang sebenarnya ada di diri kita masing-masing adalah mencegah saja kita untuk dapat berinteraksi dengan virus itu secara langsung. Maka dengan cara melakukan, protokol kesehatan yang sudah sering diulang-ulang, kan semua sudah sadar itu,” jelasnya.

Imunisasi Tidak Boleh Dihentikan Pada Anak, Walaupun Ada Pandemi

Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto mengatakan bahwa layanan imunisasi bagi anak-anak di berbagai fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas tidak boleh berhenti, meskipun ada wabah Covid-19.. “Kita tidak boleh hentikan sama sekali imunisasi, karena hakikatnya adalah hak asasi anak-anak kita untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka harus sehat,” ujar Yuri.

Menurutnya, imunisasi bisa dilakukan dengan cara berbeda.

“Tentunya kita tak bisa imunisasi dengan pola lama. Seperti ke posyandu datang bersama, berkerumun, mendengarkan penyuluhan, menimbang bayi dan seterusnya. Harus ada mekanisme yang diubah. Inilah yang dibutuhkan inovasi dari segala pihak (oleh) kader kesehatan, petugas puskesmas, orang tua balita,” paparnya.

Pada Selasa (2/6) Yuri kembali melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 27.549, setelah ada penambahan 609 kasus baru.

Adapun lima provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak masih diduduki oleh DKI Jakarta sebanyak 7.541, disusul dengan Jawa Timur (5.135), Jawa Barat (2.314), Jawa Tengah (1.342), dan Sulawesi Selatan (1.630).

Selain itu, juga tercatat ada 298 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 7.935. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 22 orang meninggal dunia Selasa sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.663.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 48.023 dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 13.213. (gi/ab)

 

Reporter : Ghita
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Amerika Tunda Pengiriman Ventilator ke Indonesia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sebuah ventilator tampak di dekat tempat perawatan bagi pasien Covid-19. Foto: ilustrasi/Reuters via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pembicaraan telpon dengan Presiden Indonesia Joko Widodo 25 April lalu mengatakan meningkatkan kerjasama pengadaan alat kesehatan, termasuk ventilator, yang sangat diperlukan untuk merawat pasien virus corona.

Tak lama setelah pembicaraan ini pada 4 Mei USAID telah mengontak Indonesia untuk meminta spesifikasi ventilator yang diperlukan. Indonesia pada 5 Mei langsung menjawab surat itu dan memperkirakan bantuan akan datang pada awal Juli, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam beberapa konferensi pers dengan media asing.

“KBRI di DC telah menindaklanjuti hal ini dengan Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional tentang hal ini. Pengiriman ventilator yang berjumlah 100 unit dijadwalkan akan tiba pada awal Juli. Kemlu Indonesia akan terus bekerjasama dengan pemerintah Amerika, khususnya USAID di Jakarta, untuk memonitor pengiriman ventilator ini.”

Menlu RI Retno Marsudi (foto courtesy: Kemlu RI)

Namun Direktur Amerika di Kemlu RI, Zelda Wulan Kartika, hari Rabu (1/7) menyatakan pihak Amerika telah mengundurkan jadwal pengiriman bantuan ventilator tersebut. Ia tidak dapat memastikan kapan bantuan akan datang, termasuk alasan di balik pengunduran pengiriman bantuan ventilator itu.

UNDP Kirim 500.000 Masker Medis

Meskipun demikian bantuan alat kesehatan lain, seperti masker medis, telah tiba. United Nations Development Program (UNDP) pekan lalu telah mengirimkan 500 ribu masker medis sebagai bagian dari program di bawah koordinasi UNDP untuk menanggulangi pandemi virus corona.

Bantuan masker medis bernilai 2,4 miliar rupiah ini telah tiba pada 30 Mei lalu. Kemlu RI bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan mendistribusikan pasokan masker medis itu pada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Para tenaga medis mengenakan masker pelindung berdoa untuk para pasien virus corona (Covid-19) di Jakarta, 14 Mei 2020. Foto ilustrasi: Reuters via VOA

UNDP, dalam pernyataan persnya, menyatakan telah bekerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Kantor Urusan Imigrasi Internasional IOM untuk juga mengirim gelombang pertama paket bantuan ventilator ke Indonesia. Tetapi belum ada kepastian tanggal pengiriman bantuan tersebut.

AS Anggarkan 11 Juta Dolar Untuk Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis (2/7) mengatakan siap mengalokasikan bantuan internasional bernilai 12,5 miliar dolar untuk membantu negara-negara sahabat mengatasi perebakan virus corona. Dari jumlah itu, 200 juta dolar dialokasikan untuk pembuatan dan distribusi ventilator.

Khusus untuk Indonesia, pemerintah Amerika berencana memberikan bantuan bernilai 11 juta dolar, termasuk sembilan juta dolar untuk mempersiapkan sistem laboratorium, mengaktifkan pelacakan dan pemantauan berbasis kasus, dan mendukung pakar-pakar teknis merespon perebakan virus mematikan ini.

Bantuan itu juga mencakup hampir 1,5 juta dolar bantuan kemanusiaan untuk pengungsi, kelompok migran yang rentan dan komunitas yang membantu mereka. Dalam 20 tahun terakhir ini pemerintah Amerika telah menginvestasikan lebih dari lima miliar dolar bantuan bagi Indonesia, termasuk lebih dari satu miliar dolar untuk bidang kesehatan. (fw/em)

Reporter : Fathiyah
Editor : VOA/Eva


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Bercanda Tak Beretika Soal Janda, Menteri Desa Dikecam Keras

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah perempuan menggunakan masker wajah antre membeli sembako murah di Banda Aceh, 14 Mei 2020. Foto: AFP via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sebanyak 27 persen dari total penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, atau 2.025.672 orang, adalah perempuan kepala keluarga.

Informasi penting yang menunjukkan bertambahnya jumlah perempuan yang jatuh miskin karena perebakan virus corona di Indonesia ini disampaikan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam rapat gabungan di Komisi VIII DPR, terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan pada Rabu (1/7/2020).

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam rapat gabungan dengan DPR hari Rabu (1/7) tentang verifikasi dan validasi kemiskinan, yang disiarkan langsung oleh televisi dan medsos. (Foto: screenshot)

Alih-alih menjelaskan tentang feminisasi kemiskinan itu, Abdul Halim justru menambahkan kalimat “ini janda tua Pak…”. Ucapan itu langsung disambut gelak tawa sebagian yang hadir dalam rapat itu.

“Harus saya pertegas, ini janda tua,” ujar Abdul Halim mengulang lagi pernyataannya.

Nani Zulminarni/Ketua PEKKA (Foto: Courtesy)

Ketua Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Nani Zulminarni menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan dinilainya melecehkan sekelompok masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi hak-haknya.​

Tidak hanya itu, Nani menilai pernyataan Abdul Halim tidak beretika dan didasarkan pada pola pikir misoginis.

“Ia (Menteri Desa Abdul Halim.red) jelas menstigmatisasi janda sebagai objek seksual semata sehingga merasa perlu menekankan kepada para anggota DPR bahwa yang menerima BLT Dana Desa ini janda tua. Bukan yang muda dan lekat dengan stigma sebagai objek seksual,” ujar Nani ketika diwawancarai VOA, Rabu (1/7/2020) malam.

Ditambahkannya, “Ia (Abdul Halim.red) tidak menganalisa sumber kemiskinan yang makin menjerat perempuan dan mengusulkan solusinya. Ia tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan ‘perempuan kepala keluarga.’ Atau perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami.”

“Mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami,” papar Nani

Hal senada disampaikan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI Mike Verawati Tangka yang mengatakan pihaknya sudah banyak mengumpulkan pernyataan-pernyataan para pejabat publik yang misoginis. Di antaranya adalah pernyataan anggota DPRD Jember, Bupati Lumajang, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga yang terbaru Menteri Desa kemarin.

Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI. (Foto: Courtesy)

“Menurut KPI ini cerminan bahwa pejabat-pejabat kita belum memiliki perspektif yang mendukung kesetaraan perempuan. Ini misoginis. Mungkin mereka menganggap itu semua guyonan, tapi ini sangat seksis dan misoginis, seperti tidak punya kontrol dan etika,” ujarnya.

Tak Berperspektif Gender

Masih lekat dalam ingatan ketika KPI menyampaikan pernyataan sikap terhadap anggota DPRD Kabupaten Jember David Handoko Seto.

Dalam rapat paripurna DPRD pada 9 Juni, David mengatakan “pejabat-pejabat perempuan yang tidak bisa memberikan statement di kantor rakyat, mulai besok pakai cuwek [cobek.red] dan wajan [penggorengan.red] saja dan masak di dapur!”

Selain KPI, sejumlah aktivis perempuan di Jember telah ikut mengkritisi pernyataan kontraproduktif itu.

Beberapa minggu sebelum itu muncul pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang dalam halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) pada 26 Mei menganalogikan virus corona sebagai istri, “yang tidak bisa ditaklukkan.”

Seorang perempuan pemulung di pinggiran jalan di Jakarta, 29 Mei 2020. (Foto: AFP)

Ada juga pernyataan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam “Tadarus Anggaran: Praktik Pengawalan Pelaksanaan BLT Dana Besa” pada 9 Mei. Dalam acara itu Thoriqul mengatakan bantuan diberikan kepada janda, “tapi bukan janda muda.. karena jika janda muda dicarikan suami saja.”

“Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan minimnya etika politik dan sangat buruknya pola pikir sebagian pejabat negara kita, yang seharusnya tidak lagi berperilaku tidak bermoral seperti ini,” tegas Mike Vera Tangka. Ditambahkannya, meskipun kelihatannya kecil, sudah saatnya publik menyampaikan sikap terhadap pernyataan dan sikap seperti ini.

UUD 1945 Jamin Kesetaraan Gender

Anggota Ombudsman RI, Dr. Ninik Rahayu, sebelumnya menyatakan bahwa sebaiknya pejabat publik menyebar empati kepada masyarakat, apalagi ketika bicara di ruang publik.

Dr. Ninik Rahayu, anggota Ombudsman Indonesia. (Foto: Courtesy)

Pejabat publik, kata Ninik, seharusnya mematuhi UUD 1945 yang menjamin kedudukan dan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Juga janji untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan sebagaimana yang ada dalam konvensi tahun 1984. Atau malah jangan-jangan belum pernah baca?” tanya Ninik.

Lebih jauh Ninik mengatakan sudah saatnya “dalam proses rekrutmen pejabat publik mendatang, perlu dilakukan pemeriksaan ketat soal pemahaman mereka terhadap perempuan.”

Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan akan mendorong perhatian lebih serius pada pejabat-pejabat publik yang tidak berperspektif gender, tidak saja lewat pernyataan terbuka, tetapi juga menulis surat kepada menteri dan tokoh perempuan agar ikut menyoroti hal itu. Selain tentunya memperkuat pendidikan berperspektif gender dari sejak dini. (em/ft)

 

Reporter : Eva
Editor : VOA

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Harga Obat Covid-19 Remdesivir Akhirnya Rilis, Harganya Rp 33,5 Juta!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Remdesivir, obat buatan Gilead Sciences Inc yang digunakan untuk mengobati pasien virus corona COVID-19. Foto: suara/afp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Perusahaan farmasi Gilead Sciences mengumumkan harga resmi obat Covid-19 bernama Remdisivir. Menyadur CNN pada Rabu (1/7/2020) anti-virus tersebut dipasarkan dengan harga USD 2.340 atau setara Rp 33,5 juta.

Harga ini berlaku untuk Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Untuk pasien asuransi swasta, obat yang bisa mempersingkat masa pemulihan pasian Covid-19 ini dijual dengan harga USD 3.120 atau Rp 44,7 juta.

Harga yang dibayarkan pasien untuk obat ini bisa berbeda-beda tergantung dari tanggungan asuransi, pendapatan dan faktor lainnya. “Kami berada di wilayah yang belum dipetakan dengan menetapkan harga obat baru, obat baru, dalam pandemi,” kata kepala eksekutif Gilead, Dan O’Day.

Perilisan harga obat Covid-19 disambut dengan jeritan karena dianggap terlalu tinggi dan belum tentu ampuh menyembuhkan pasien Covid-19. Dr. Steven Nissen dari Cleveland Clinic mengatakan obat ini terlalu mahal dan belum terbukti mengurangi angka kematian.

Ia lebih setuju jika obat ini diditribusikan secara cuma-cuma, karena pengembangan obat ini menggunakan pajak rakyat. “Ini dikembangkan menggunakan dana pembayar pajak yang signifikan.”

“Remdesivir harus berada dalam domain publik karena obat tersebut menerima setidaknya USD 70 juta (Rp 1 triliun) dalam pendanaan publik untuk pengembangannya,” katanya.

Remdesivir sebelumnya dikembangkan untuk mengatasi infeksi virus Ebola dan virus Marburg yang secara struktural mirip dengan virus Covid-19. Pada pasien Ebola, obat ini tidak memberikan dampak buruk.

Obat ini diberikan melalui suntikan dan termasuk obat keras yang bekerja dengan cara mengganggu proses penggandaan (replikasi) inti virus.(suara)

 

Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->