Connect with us

Kota Banjarbaru

Kabut Asap Masih Selimuti Bandara Syamsudin Noor, 7 Penerbangan Kembali Tertunda

Diterbitkan

pada

Kabut asap yang kembali selimuti bandara syamsudin noor Foto : rendy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Meski sebagian wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (22/9) kemarin sempat diguyur hujan, namun kabut asap masih menyelimuti kawasan di Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru pada Senin (23/9) pagi.

Berdasarkan pantauan Kanalkalimantan.com di lapangan, kabut asap yang menyelimuti bandara terjadi pada pukul 07.00 – 08.00 Wita. Akibatnya, 7 jadwal keberangkatan penerbangan kembali mengalami penundaan.

Menurut Kabut Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Sadruddin, berdasarkan informasi dari tim satgas udara adapun penundaan keberangkatan pesawat dari Banjarmasin ke beberapa daerah di Indonesia memang terjadi hingga pukul 08.00 Wita. Beruntung kabut asap menghilang seiring dengan timbulnya sinar matahari di pagi hari.

“Dipereduksi pekatnya asap yang terjadi pada hari ini di kawasan Bandara Syamsudin Noor karena karhutla di tempat kita masih banyak terjadi pada minggu itu, selain di Kota Banjarbaru, karhutla besar juga terjadi di Kabupaten Banjar, hingga Batola,” katanya.

Sementara itu diketahui adapun 7 penerbangan yang mengalami penundaan tersebut diantaranya Lion Air tujuan Banjarmasin-Jakarta, Banjrmasin-Surabaya, Banjarmasin-Jogjakarta, hingga Banjarmasin-Batulicin.

Ditambahkan Sadruddin, hingga sekarang adapun luasan Karhutla di Kalsel hingga minggu (22/8) sudah mencapai luas 4.596,02 hektare. Dengan jumlah kejadian sebanyak 1.538 kali kejadian. (Rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Kota Banjarbaru

Perwali Banjarbaru tentang Protokol Kesehatan Masih Tuai Kontra

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Satpol PP Lakukan Sosialisasi, Pekan Depan Efektif Diberlakukan


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Satpol PP lakukan sosialisai peraturan di Lapangan Murdjani, Kota Banjarbaru Foto : Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pro dan kontra terhadap terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 tahun 2020, yang terbit pada 9 Juli lalu, terus bermunculan. Pasalnya pada perwali itu diatur tentang masyarakat yang melanggar bisa saja dikenakan sanksi sosial atau denda mencapai Rp 250 ribu.

Seperti halnya yang diutarakan Rama (24), warga Kecamatan Banjarbaru Utara, yang tengah berkumpul bersama teman-temannya, di kawasan Minggu Raya.

“Kalau saya tidak setuju, mas. Ini saya kumpul dengan dua teman saya. Tapi karena ini tempat umum, jadi banyak juga yang bersantai di sini. Jadinya, di satu meja ini kelihatan banyak kan? lebih dari lima orang. Nah, Apa kami salah? Kami makai masker kok. Bawa handsanitizer juga. Masa dikenakan denda,” katanya kepada kanalkalimantan.com.

Begitu pula dirasakan oleh salah satu pedagang di Pasar Banjarbaru, Arif (31), yang mengaku bahwa sanksi denda sangat memberatkan bagi dia yang tergolong ekonomi menengah ke bawah.

 

“Penghasilan sehari-hari saya tidak seberapa. Ini kalau saya kena denda, bingung mau bayarnya gimana. Saya juga tidak punya stok masker, mas,” keluh dia.
Ancaman sanksi bagi masyarakat di Kota Banjarbaru yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan Covid-19, mulai disosialisasikan.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 tahun 2020, yang terbit pada 9 Juli lalu, masyarakat yang melanggar bisa saja dikenakan sanksi sosial atau denda mencapai Rp 250 ribu.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarbaru yang ditunjuk sebagai penegak aturan tersebut, kini gencar melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat. Seperti halnya, yang dilakukan di Lapangan Murjani, kawasan pusat berkumpulnya masyarakat Banjarbaru.

Baca juga : Hana Hanifah Siap Jika Dipanggil Polisi Lagi

Dalam hal ini, sosialisasi tentang ancaman sanski pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 disampaikan kepada para pedagang kaki lima -PKL- maupun masyarakat yang tengah beraktivitas di kawasan Lapangan Murjani.

“Kami menyosialisasikan tentang surat edaran Perwali tentang pengenanaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Sosialisasi ini akan terus kami lakukan hingga beberapa hari ke depan. Karena Senin mendatang, aturan ini mulai diberlakukan,” kata Kasatpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, Rabu (15/7/2020).

Sesuai dengan pasal yang tertera dalam Perwali tersebut, sanksi dikenakan atas dua pelanggaran prokol kesehatan Covid-19. Yakni, masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat umum, dan kelompoklompok masyarakat yang berkumpul melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang saat berada di tempat umum.

Tidak tanggung-tanggung, bagi masyarakat yang melakukan salah satu dari kedua pelanggaran tersebut terancam dikenakan sanksi sosial dan denda.

Untuk sanksi sosial, pelanggar akan disuruh membersikan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi. Sedangkan, untuk sanksi terberat, pelanggar terancam harus membayar denda administratif berkisar dari Rp 100 ribu – Rp 250 ribu.

Baca juga: 5 Foto Seksi Hana Hanifah Dipenuhi Komentar Nyinyir Netizen

Memang diakui Kasatpol PP Banjarbaru, saat diberlakukannya Perwali ini pada pekan depan, pihaknya tak akan langsung menerapkan sanksi sosial maupun denda kepada masyarakat yang melanggar. Pasalnya, dirinya menilai ada variabel atau kriteria tertentu untuk memberikan dua sanksi tersebut kepada para pelanggar.

“Pasti ada kriteria khusus untuk memberikan sanksi sosial dan denda administratif ini. Mungkin saja kedua sanksi ini diberikan kepada masyarakat atau kelompok yang selalu melanggar aturan berulang-ulang atau sebut saja mereka yang ngeyel. Tapi ini hanya penilaian saya, sebab untuk teknis pelaksanaannya akan dikaji lebih dalam pada Kamis besok dengan mengundang aparat penegak hukum,” lanjut Marhain.

Baca juga: Diskotik Tak Boleh Buka Pub dan Karaoke Yes, Ini Penjelasan Kadisbudpar Banjarmasin

Sebelumnya, anggota DPRD Banjarbaru atau yang kerap disebut sebagai wakil rakyat pun angkat suara terhadap kebijakan ini. Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, mengungkapkan ada beberapa poin di Perwali yang dinilainya cukup memberatkan. Salah satunya, bagaimana kriteria pelanggaran masyarakat yang berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

“Ini maksudnya seperti apa. Apakah berkumpul itu semua disamakan. Harus dipertegas klasifikasinya, jangan dipukul rata semuanya,” ucap dia. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Dhani



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

DPRD Soroti Sanksi Kepada Masyarakat Berkumpul Maksimal 5 Orang di Tempat Umum

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah petugas sedang lakukan pemeriksaan terkait kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Foto: Foto: Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM BANJARBARU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020 ihwal pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 mendapat banyak sorotan.

Anggota DPRD Banjarbaru atau yang kerap disebut sebagai wakil rakyat pun angkat suara terhadap kebijakan itu. Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, mengungkapkan ada beberapa poin di Perwali yang dinilainya cukup memberatkan. Salah satunya, bagaimana kriteria pelanggaran masyarakat yang berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

“Ini maksudnya seperti apa. Apakah berkumpul itu semua disamakan. Harus dipertegas klasifikasinya, jangan dipukul rata semuanya,” ucap dia.

Fadli -sapaan akrabnya, mengakui turut mendukung upaya tegas pendisiplinan oleh Pemko Banjarbaru demi menekan angka kasus penyebaran, namun ia mendorong agar kebijakan yang diambil tersebut tidak menyulitkan kondisi masyarakat.

 

“Kalau saya yang terpenting bagaimana kondisi masyarakatnya. Artinya memang pasti ada pro dan kontra, jadi perlu dipertimbangkan dengan matang,” ujar dia.

Jika ada yang keberatan tentang aturan ini, kata Fadli, DPRD Banjarbaru menyatakan siap untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Termasuk, apabila memang ada dorongan untuk dilakukan revisi atas poin-poin di Perwali tersebut.

“Kami siap jika memang ada protes dari masyarakat. Kami tergantung respons masyarakat. Kalau masyarakat menerima ya tentu kami juga akan mendukungnya,” ungkap dia.

Senada dengan Fadliansyah, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan baik satu orang atau lebih memang bagian dari upaya untuk mendisiplinkan warga dalam kondisi covid-19.

“Menurut saya, pembatasan berkumpul ini harus dikaji ulang. Kenapa, karena kondisi kita ini lebih lenggang. Aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan seperti biasa,” tutur dia.

Menurut politisi PAN tersebut, tidak ada masalah untuk berkumpul selama masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan. Persolannya, dalam Perwali yang diterbitkan pada 9 Juli kemarin itu, ada larangan lima orang berkumpul di tempat umum.

“Ini perlu dipertegas, tempat atau usaha yang bagaimana dengan aturan ini. Apalagi Mall sudah buka. Perlu pemahaman dan penegasan pembatasan yang dimaksud terkait fasilitas umum. Maknanya akan sangat luas dan menimbulkan definis yang berbeda-beda bagi masyarakat kita,” tambah dia.

Terbitnya Perwali Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, memang begitu menghebohkan masyarakat. Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh menggunakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

Dalam Perwali tersebut, memang ada 4 sanksi yang disiapkan, diantaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya saja, untuk 2 sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakan dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

Meski begitu, Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, mengaku pihaknya masih harus mengkaji lebih dalam bagaimana kriteria pelanggaran untuk memberikan sanksi sosial dan denda kepada masyarakat yang melanggar.

“Pada Senin nanti, kita hanya akan memberikan sanksi ringan saja. Untuk pemberian sanksi sosial atau denda, masih akan kita kaji dulu, seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti. Tentu sanksi berat ini diberikan kepada masyarakat yang ngeyel dan melakukan pelanggaran berulang-ulang,” lanjutnya.

Rencananya, Kamis (16/7/2020) mendatang, Pemko Banjarbaru bersama Bidang Hukum, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Banjarbaru, akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas teknis pelaksanaan penegakan sanksi maupun bagaimana mekanisme pemberian denda.

“Ya, mekanisme pelaksanaan ini harus benar-benar kita kaji. Contohnya, masyarakat yang dikenakan sanksi itu harus membayar denda saat itu juga atau diberikan tenggak waktu. Lalu, bagimana kriteria pelanggaran untuk menetapkan bahwa itu denda Rp 100 ribu atau Rp 250 ribu. Tentu masih banyak yang harus kita kaji, tapi intinya kita siap,” pungkas Marhain. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Soal Sanksi dan Denda di Banjarbaru, Kasatpol PP: Kami Sosialisasikan Dulu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Aktivitas Satpol PP di Lapangan Murdjani, Kota Banjarbaru. Foto: Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, begitu menghebohkan masyarakat.

Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh mengenakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Perwali tersebut, memang ada empat sanksi yang disiapkan, di antaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya, untuk dua sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakat dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

 

Penegakan sanksi ini dikomandoi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarbaru dibantu oleh pihak kepolisian. Nantinya, petugas akan melakukan patroli dengan menyisir ke berbagai tempat atau fasilitas umum, baik itu pagi, siang, maupun malam.

Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, saat ditemui Selasa (14/7/2020) sore, menyatakan siap menegakkan Perwali tentang pemberian sanksi tersebut. Namun, untuk beberapa waktu kedepan, pihaknya terlebih dulu akan bersosialisasi kepada masyarakat.

“Mulai Rabu besok kami akan sosialiasi kepada seluruh masyarakat terkait aturan ini. Sanksi ini mulai diberlakukan mulai pekan depan, tepatnya Senin tanggal 19 Juli 2020,” ujarnya.

Baca juga : Nekat Tak Pakai Masker dan Kumpul-kumpul Kena Denda Rp 250 Ribu

Kendati demikian, Marhain mengungkapkan bahwa pada awal pemberlakuan, sanksi yang diberikan masih sebatas teguran ataupun pembinaan fisik seperti push up. Sebab, pihaknya masih harus mengaji lebih dalam bagaimana kriteria pelanggaran untuk memberikan sanksi sosial dan denda kepada masyarakat yang melanggar.

“Pada Senin nanti, kita hanya akan memberikan sanksi ringan. Untuk pemberian sanksi sosial atau denda, masih akan kita kaji dulu, seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti. Tentu sanksi berat ini diberikan kepada masyarakat yang ngeyel dan melakukan pelanggaran berulang-ulang,” lanjutnya.

Rencananya, Kamis (16/7/2020), Pemko Banjarbaru bersama Bidang Hukum, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Banjarbaru, akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas teknis pelaksanaan penegakan sanksi maupun bagaimana mekanisme pemberian denda.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

“Ya, mekanisme pelaksanaan ini harus benar-benar kita kaji. Contohnya, masyarakat yang dikenakan sanksi itu harus membayar denda saat itu juga atau diberikan tenggak waktu. Lalu, bagimana kriteria pelanggaran untuk menetapkan bahwa itu denda Rp 100 ribu atau Rp 250 ribu. Tentu masih banyak yang harus kita kaji, tapi intinya kita siap,” pungkas Marhain.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, mengatakan ada berbagai pertimbangan yang membuat pihaknya menerbitkan aturan ini. Salah satu faktor utama, ialah makin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru, sehingga perlu adanya sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Kebijakan yang kita ambil ini juga berdasarkan surat edaran Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non alam Covid-19. Berdasar pertimbangan tersebut maka kami menetapkan Perwali tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Nadjmi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->