Connect with us

Kota Banjarbaru

Kadung Pasang Reklame Pilkada Tanpa Pajak, Ini Kata Para Calon

Diterbitkan

pada

Reklame sosialisasi para calon kepada daerah yang bertebaran di kota Banjarbaru. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Belum adanya pungutan pajak reklame (spanduk) calon peserta Pilkada 2020 yang bertengger di wilayah kota Banjarbaru telah mendapatkan sorotan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

BP2RD Banjarbaru telah melayangkan empat surat resmi yang memuat perihal pemberitahuan pajak reklame kepada para calon peserta Pilkada baik itu peserta di level Pilgub maupin Pilwali.

Keempat calon peserta Pilkada 2020 ini, tiga diantaranya level Pilwali Banjarbaru yakni Aditya Mufti Arifin, Sofwat Hadi dan Nadjmi Adhani. Sedangkan, satu suratnya lagi kepada Denny Indrayana kandidat bakal calon gubernur. Mereka telah memasang reklame di beberapa ruas jalan di kota Banjarbaru sebagai ajang perkenalan dan promosi kepada masyarakat.

Terkait surat pungutan pajak reklame tersebut, beberapa calon peserta Pilkada rupanya masih belum mengetahui dengan jelas surat pemberitahuan tersebut.

Salah satunya, Aditya Mufti Arifin yang mengaku masih belum menerima secara langsung surat pungutan pajak reklame terebut. Dirinya, mengatakan secepatnya akan mempelajari persoalan pungutan pajak reklame pencalonannya.

“Saya belum tau pasti bagaimana isinya, jadi saya akan pelajari dulu. Soalnya, saya pikir pemasangan reklame pencalonan diri tidak dikenakan pungutan pajak,” kata Aditya yang berpasangan dengan AR Iwansyah.

Sementara itu, dari incumbent Nadjmi Adhani melalui pasangannya Darmawan Jaya Setiawan telah mengetahui wacana pungutan pajak reklame ini. Namun, dirinya juga belum menerima surat pemberitahuan tersebut.

“Ya, kalau informasi pungutan pajak ini memang sudah saya dengar dari Kepala BP2RD Banjarbaru. Tapi untuk suratnya saya pribadi belum melihat. Nanti saya akan periksa di tim (incumbent) kami,” akunya.

Jaya menegaskan dengan adanya pungutan pajak ini, pasangan incumbent tetap mentaati aturan yang berlaku. Apalagi, bagi dirinya yang akan mencalon untuk kedua kalinya, aturan ini memang telah lama diterapkan.

“Pasti kita ikuti, karena tahun pertama saya mencalon sebagai Wakil Walikota Banjarbaru memang seperti ini juga,” tegasnya.

Baca Juga : Reklame Pilkada Marak, BP2RD Banjarbaru Kirim Surat Pajak ke Kandidat

Dari hasil pantauan Kanalkalimantan.com, maraknya pemasangan reklame dapat terlihat di sepanjang jalan A Yani –salah satu jalan utama di kota Banjarbaru-. Selain itu, di sejumlah ruas jalan lainnya juga dapat ditemukan, meskipun tidak sebanyak di ruas utama A Yani.

Meski demikian, rupanya sampai saat ini pemasangan reklame para calon peserta Pilkada tersebut belumlah berbayar pajak. Padahal statusnya saat ini ialah perseorangan.

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lalu Perda Kota Banjarbaru No 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame.

Perlu diketahui, para peserta calon pilkada 2020 akan dibebaskan dari pungutan pajak jika pencalonannya telah resmi ditetapkan KPU. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Kota Banjarbaru

DPRD Soroti Sanksi Kepada Masyarakat Berkumpul Maksimal 5 Orang di Tempat Umum

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah petugas sedang lakukan pemeriksaan terkait kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Foto: Foto: Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM BANJARBARU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020 ihwal pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 mendapat banyak sorotan.

Anggota DPRD Banjarbaru atau yang kerap disebut sebagai wakil rakyat pun angkat suara terhadap kebijakan itu. Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, mengungkapkan ada beberapa poin di Perwali yang dinilainya cukup memberatkan. Salah satunya, bagaimana kriteria pelanggaran masyarakat yang berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

“Ini maksudnya seperti apa. Apakah berkumpul itu semua disamakan. Harus dipertegas klasifikasinya, jangan dipukul rata semuanya,” ucap dia.

Fadli -sapaan akrabnya, mengakui turut mendukung upaya tegas pendisiplinan oleh Pemko Banjarbaru demi menekan angka kasus penyebaran, namun ia mendorong agar kebijakan yang diambil tersebut tidak menyulitkan kondisi masyarakat.

 

“Kalau saya yang terpenting bagaimana kondisi masyarakatnya. Artinya memang pasti ada pro dan kontra, jadi perlu dipertimbangkan dengan matang,” ujar dia.

Jika ada yang keberatan tentang aturan ini, kata Fadli, DPRD Banjarbaru menyatakan siap untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Termasuk, apabila memang ada dorongan untuk dilakukan revisi atas poin-poin di Perwali tersebut.

“Kami siap jika memang ada protes dari masyarakat. Kami tergantung respons masyarakat. Kalau masyarakat menerima ya tentu kami juga akan mendukungnya,” ungkap dia.

Senada dengan Fadliansyah, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan baik satu orang atau lebih memang bagian dari upaya untuk mendisiplinkan warga dalam kondisi covid-19.

“Menurut saya, pembatasan berkumpul ini harus dikaji ulang. Kenapa, karena kondisi kita ini lebih lenggang. Aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan seperti biasa,” tutur dia.

Menurut politisi PAN tersebut, tidak ada masalah untuk berkumpul selama masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan. Persolannya, dalam Perwali yang diterbitkan pada 9 Juli kemarin itu, ada larangan lima orang berkumpul di tempat umum.

“Ini perlu dipertegas, tempat atau usaha yang bagaimana dengan aturan ini. Apalagi Mall sudah buka. Perlu pemahaman dan penegasan pembatasan yang dimaksud terkait fasilitas umum. Maknanya akan sangat luas dan menimbulkan definis yang berbeda-beda bagi masyarakat kita,” tambah dia.

Terbitnya Perwali Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, memang begitu menghebohkan masyarakat. Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh menggunakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

Dalam Perwali tersebut, memang ada 4 sanksi yang disiapkan, diantaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya saja, untuk 2 sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakan dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

Meski begitu, Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, mengaku pihaknya masih harus mengkaji lebih dalam bagaimana kriteria pelanggaran untuk memberikan sanksi sosial dan denda kepada masyarakat yang melanggar.

“Pada Senin nanti, kita hanya akan memberikan sanksi ringan saja. Untuk pemberian sanksi sosial atau denda, masih akan kita kaji dulu, seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti. Tentu sanksi berat ini diberikan kepada masyarakat yang ngeyel dan melakukan pelanggaran berulang-ulang,” lanjutnya.

Rencananya, Kamis (16/7/2020) mendatang, Pemko Banjarbaru bersama Bidang Hukum, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Banjarbaru, akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas teknis pelaksanaan penegakan sanksi maupun bagaimana mekanisme pemberian denda.

“Ya, mekanisme pelaksanaan ini harus benar-benar kita kaji. Contohnya, masyarakat yang dikenakan sanksi itu harus membayar denda saat itu juga atau diberikan tenggak waktu. Lalu, bagimana kriteria pelanggaran untuk menetapkan bahwa itu denda Rp 100 ribu atau Rp 250 ribu. Tentu masih banyak yang harus kita kaji, tapi intinya kita siap,” pungkas Marhain. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Soal Sanksi dan Denda di Banjarbaru, Kasatpol PP: Kami Sosialisasikan Dulu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Aktivitas Satpol PP di Lapangan Murdjani, Kota Banjarbaru. Foto: Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, begitu menghebohkan masyarakat.

Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh mengenakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Perwali tersebut, memang ada empat sanksi yang disiapkan, di antaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya, untuk dua sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakat dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

 

Penegakan sanksi ini dikomandoi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarbaru dibantu oleh pihak kepolisian. Nantinya, petugas akan melakukan patroli dengan menyisir ke berbagai tempat atau fasilitas umum, baik itu pagi, siang, maupun malam.

Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, saat ditemui Selasa (14/7/2020) sore, menyatakan siap menegakkan Perwali tentang pemberian sanksi tersebut. Namun, untuk beberapa waktu kedepan, pihaknya terlebih dulu akan bersosialisasi kepada masyarakat.

“Mulai Rabu besok kami akan sosialiasi kepada seluruh masyarakat terkait aturan ini. Sanksi ini mulai diberlakukan mulai pekan depan, tepatnya Senin tanggal 19 Juli 2020,” ujarnya.

Baca juga : Nekat Tak Pakai Masker dan Kumpul-kumpul Kena Denda Rp 250 Ribu

Kendati demikian, Marhain mengungkapkan bahwa pada awal pemberlakuan, sanksi yang diberikan masih sebatas teguran ataupun pembinaan fisik seperti push up. Sebab, pihaknya masih harus mengaji lebih dalam bagaimana kriteria pelanggaran untuk memberikan sanksi sosial dan denda kepada masyarakat yang melanggar.

“Pada Senin nanti, kita hanya akan memberikan sanksi ringan. Untuk pemberian sanksi sosial atau denda, masih akan kita kaji dulu, seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti. Tentu sanksi berat ini diberikan kepada masyarakat yang ngeyel dan melakukan pelanggaran berulang-ulang,” lanjutnya.

Rencananya, Kamis (16/7/2020), Pemko Banjarbaru bersama Bidang Hukum, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Banjarbaru, akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas teknis pelaksanaan penegakan sanksi maupun bagaimana mekanisme pemberian denda.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

“Ya, mekanisme pelaksanaan ini harus benar-benar kita kaji. Contohnya, masyarakat yang dikenakan sanksi itu harus membayar denda saat itu juga atau diberikan tenggak waktu. Lalu, bagimana kriteria pelanggaran untuk menetapkan bahwa itu denda Rp 100 ribu atau Rp 250 ribu. Tentu masih banyak yang harus kita kaji, tapi intinya kita siap,” pungkas Marhain.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, mengatakan ada berbagai pertimbangan yang membuat pihaknya menerbitkan aturan ini. Salah satu faktor utama, ialah makin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru, sehingga perlu adanya sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Kebijakan yang kita ambil ini juga berdasarkan surat edaran Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non alam Covid-19. Berdasar pertimbangan tersebut maka kami menetapkan Perwali tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Nadjmi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Panen Raya di Tengah Pandemi, Mimpi Banjarbaru sebagai Sentral Distrbusi Melon di Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Nadjmi melakukan panen raya melon di Banjarbaru Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru masih bisa menggelar panen raya di tengah pandemi Covid-19. Seperti halnya pada Senin (13/7/2020) siang, ratusan lebih buah melon dipanen, di kawasan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan panen raya melon tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Ririen Kartika Rini Nadjmi Adhani beserta Wakil Ketua I TP PKK Kota Banjarbaru Eny Apriyati Darmawan Jaya Setiawan. Nampak hadir pula Kepala Dinas DKP3, Siti Hamdah, beserta Camat dan Lurah Cempaka beserta seluruh kelompok tani Cempaka.

Menurut salah satu petani yang tergabung dalam kelompok tani Cempaka, Slamet, budidaya melon berkualitas merupakan salah satu solusi untuk meraih penghasilan di tengah pandemi. Terlebih lagi, panen raya ini menjadi bukti dari pihaknya bahwa kualitas buah melon di wilayah Banjarbaru tak kalah bersaing dengan kualitas di luar pulau Kalimantan.

“Dengan bimbingan dan dukungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru inilah membuat petani yang ada di khususnya kecamatan Cempaka mampu menghasilkan kualitas melon yang sangat baik. Bahkan melon yang kami hasilkan ini sudah didistribusikan ke Kabupaten Kota se-Kalimantan. Melon yang kami panen ini jenis melon madu,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, mengaku bangga dengan menyaksikannya hasil panen raya melon yang luar biasa hari ini. Khususnya, untuk kelompok tani yang bekerjasama dengan Dinas DKP3 Kota Banjarbaru.

“Kita membuktikan bahwa Melon yang hasilkan tidak kalah bagus dari segi kualitas ukurannya dan jumlah produksinya. Ini adalah hasil dari kerja keras kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru yang harus diberikan dukungan dan harus dikembangkan lagi,” tegasnya.

Wali Kota juga berharap nantinya kelompok tani di Banjarbaru dapat menjadi percontohan bagi kelompok tani yang di daerah-daerah lain. Terlebih lagi, mimpi untuk membuat Kota Banjarbaru dikenal dengan identik buah melon juga bisa saja terwujud.

“Kita tidak perlu lagi mendatangkan melon dari luar dan kitalah Banjarbaru menjadi sentral melon Kalimantan Selatan. Kita bisa melayani Banjarmasin, Banjar dan daerah tetangga lainnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa buktikan,” harap Nadjmk.

Selain di kawasan kantor Sekda Prov Kalsel, Pemko Banjarbaru rencananya juga telah menyiapkan lahan di 2 lokasi untuk bertani buah melon. Salah satunya di Kelurahan Sungai Ulin, yang hari ini juga di panen. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->