Kalsel Dapat Kucuran Dana Desa Rp 1,4 Triliun untuk Tahun 2019

BANJARBARU, Janji pemerintah pusat menaikkan anggaran dana desa untuk tahun 2019 ditepati. Namun kenyataannya kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dana yang diterima pada tahun sebelumnya. Jatah dana desa yang diperoleh Kalsel pada tahun 2019 nanti sebesar Rp 1,4 triliun. Pada tahun 2018, anggaran yang diperoleh Kalsel sebesar Rp 1,327 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel (Kanwil DJPb Kalsel), Usdek Rahyono membenarkan perihal peroehan dana desa tersebut. ” Tahun 2019 sudah diputuskan untuk Kalsel, dana desa sebesar Rp 1,4 triliun,” katanya.

Untuk penyalurannya, dana desa akan disalurkan pemerintah melalui Kanwil DJPb Kalsel. Ini tak berbeda seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya, dari Kanwil DJPb Kalsel, dana desa akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik masing-masing pemkab/pemko. Selanjutnya akan diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk diserap guna peruntukan berbagai pembangunan di masing-masing desa.

Sedangkan terkait dana kelurahan yang rencananya akan disalurkan mulai Tahun 2019, Usdek mengaku belum mendapat kepastian dana tersebut disalurkan melalui jalur apa. “Untuk Dana Kelurahan belum diputuskan disalurkan melalui kami juga atau bagaimana, nanti menunggu keputusan Menteri Keuangan,” kata Usdek.

Namun ia menegaskan alokasi Dana Kelurahan yang akan disalurkan tidak akan mengurangi alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan. Karena Dana Kelurahan bukan berasal dalam nilai alokasi Dana Desa.

Sebelumnya, Kabupaten Banjar merupakan kabupaten yang terbesar dalam menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Dana Alokasi Transfer Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018. Nilai yang diterima mencapai Rp 1,3 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, jatah untuk dana desa untuk Banjar juga terbesar dibandingkan daerah lain yakni mencapau Rp 188,566 miliar.

Penyerahan anggaran tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada Bupati Banjar H Khalilurrahman di Gedung Ideham Khalid, Banjarbaru, Rabu (13/12/2017) lalu. Terkait peneriman anggaran tersebut, Bupati Khalilurrahman memberikan respon positif dengan adanya kebijakan tersebut, ia juga menginginkan segenap perangkat kerja di Kabupaten Banjar dapat dengan serius menjalankan amanat Presiden Joko Widodo.

“Agar dapat sesegera mungkin memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat tercipta masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin Sejahtera dan Barokah,” ujar Khalilurrahman.

Di bawah Kabupaten Banjar, daerah lain yang mendapat anggaran dana desa cukup besar adalah Hulu Sungai Utara mencapai  Rp 150,287 miliar, disusul Kotabaru sebanyak Rp 143,959 miliar, dan Barito Kuala sebesar Rp 132,904 miliar.

Pemanfaatan Dana Desa (DD) Kalsel  dari catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) saat ini masih berfokus pada proyek infrastruktur fisik. Mulai pembangunan jembatan, jalan, pos kamling, dan lain lain. Dimana alokasinya mencapai 90 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPMPD Kalsel Gusti Syahrar. Dia berharap, masuknya dana desa juga diharapkan membuka lapangan kerja dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi, pengelolaan DD harus swakelola.

“Di Kalsel, penggunaan DD untuk program kegiatan infrastruktur tingkat desa hampir 90 persen. Jangan sampai orang desa mencari kerja ke kota. Swakelola harus lebih baik daripada dikerjakan pihak ketiga,” katanya.

Gusti Syahyar mengingatkan kepala desa mesti memanfaatkan DD untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa. Sebab, kata dia, penggunaan DD mesti mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut dia, kepala desa harus merancang kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih tepat sasaran sesuai aturan.

Selain itu, Syahyar meminta pola pembangunan desa pararel dengan progam pembangunan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. “Ada penggunaan Dana Desa yang bermasalah. DD jadi perhatian bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa. Harus ada pertanggungjawaban jawaban yang jelas dan sederhana, cukup dua lembar saja,” katanya.

Ia menambahkan, desa se-Kalsel menerima alokasi DD sebanyak Rp 1,3 triliun pada 2018. Dari angka itu, 20 persen sudah disalurkan ke rekening pemerintah desa. Adapun sisanya ditransfer bertahap sesuai progres penggunaan Dana Desa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menambah anggaran untuk program Dana Desa. Diperkirakan anggaran Dana Desa tahun 2019 akan mencapai angka Rp 73 triliun. Jokowi mengatakan, dalam 4 tahun terakhir, anggaran untuk infrastruktur sangat besar. Untuk 2018 saja, infrastruktur sudah memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

“Dalam 4 tahun ini anggaran infrastruktur sangat besar sekali. Tahun ini kurang-lebih Rp 400 triliun. Sebelumnya, 4 tahun lalu kira-kira Rp 150 triliun,” kata Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Kuta Selatan, Bali, Jumat (19/10) lalu.

Jokowi mengatakan lompatan anggaran tersebut sangat besar. Untuk itu, anggaran besar tersebut harus tepat sasaran dan terkoneksi dengan Dana Desa. “Lompatan ini sangat besar tapi harus tepat sasaran, bermanfaat. Ini harus terkoneksikan dengan Dana Desa supaya yang besar, sedang, dan kecil bisa sambung semuanya. Percuma jalan tol rampung tapi jalan desanya tidak bisa dilewati,” katanya.

Dia juga mengatakan anggaran Dana Desa setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun depan, Jokowi menganggarkan Dana Desa sekitar 73 triliun. “Dana Desa kalau kita lihat Rp 20 triliun di tahun pertama, tahun 2016 Rp 47 triliun. Di tahun 2017 Rp 60 triliun. Tahun ini Rp 60 triliun. Tahun depan kurang-lebih Rp 73 triliun. Semakin besar dananya tapi penggunaannya harus tepat sasaran. Ini bukan masalah menghabiskan uang. Tapi tepat sasaran dan tepat guna dan bermanfaat,” jelasnya.(rico)