Connect with us

Kota Banjarbaru

Kalsel Masuk Nominasi Penghargaan Nirwasita Tantra 2019

Diterbitkan

pada

Kalsel masuk nominasi penghargaan Tantra 2019 Foto : ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Penilaian Nirwasita Tantra Tahun 2019 memasuki tahap akhir. Penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti dari tanggal 12- 13 Agustus 2019.

Tahap ini diikuti oleh peserta yang berasal dari enam provinsi, enam kota dan beberapa kabupaten. Setiap nominator mempresentasikan program-program untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas lingkungan yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Pada penilaian tahap akhir ini, sebanyak 6 provinsi yang akan bersaing diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

Nirwasita Tantra adalah penghargaan pemerintah untuk kepala daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Sebagai salah satu nominator, Gubernur Kalsel didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup memaparkan pengelolaan lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan kepada para panelis. Sahbirin Noor mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalimantan Selatan melakukan sejumlah inovasi program dengan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta, masyarakat, relawan, dan komunitas.

Gerakan Revolusi Hijau, menjadi salah satu program unggulan yang digulirkan Pemprov Kalsel. Program tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir, dan sukses memberikan dampak besar bagi perbaikan kualitas lingkungan di Kalsel. Terbukti, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Kalsel naik dari naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Program ini diusung pemerintah provinsi dalam upaya gerakan menanam menaman dan menanam untuk anak cucu kita, seluruh unsur lapisan masyarakat kita upayakan untuk gemar menanam, dan gerakan tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Perda Provinsi Kalsel No.7 tahun 2018,” ujar Sahbirin Noor.

Terkait berbagai inovasi yang dilakukan oleh para kepala daerah, KLHK akan memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada mereka yang berhasil melakukan pengelolaan administrasi dan kepemimpinan lingkungan terbaik.

Kepala daerah penerima penghargaan Nirwasita Tantra harus mencerminkan adanya leadership yang kuat dalam menjaga lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dari ajang penghargaan Nirwasita Tantra ini akan muncul inovasi dan terobosan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dengan mengedepankan sinergitas antar stakeholder.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Kota Banjarbaru

Disiapkan Rp 10 Miliar, Program Padat Karya Stimulus Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Banjarbaru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Proyek padat karya stimulus ekonomi disiapkan untuk 20 kelurahan di kota Banjarbaru. Foto: dok kanalkalimantan/rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Stimulus di bidang ekonomi guna menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat kota Banjarbaru yang terdampak pandemi Covid-19 segera terealisasi.

Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, payung hukum untuk melaksanakan program ini telah terbentuk melalui draft Peraturan Wali Kota (Perwali).

Salah satu stimulus ekonomi yamg direncanakan ialah mempekerjakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru bertugas menyediakan berbagai paket proyek, tersebar di 20 kelurahan.

Kepala Dinas PUPR Banjarbaru Ir Jaya Kresna membenarkan bahwa payung hukum tersebut telah terbentuk. Hanya saja, belum bisa dilaksanakan, lantaran pihaknya saat ini masih membentuk draft Perwali untuk teknis pelaksanaan.

“Semua sudah kita diskusikan dan sedang kita susun. Jika draft Perwali tentang teknis pelaksanaan program padat karya ini sudah terbentuk, tinggal action saja,” akunya, Jumat (10/7/2020) siang.

Pelaksanaan program padat karya tersebut, kata Jaya, akan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Adapun teknisnya, Dinas PUPR menyiapkan berbagai paket pengerjaan dan akan ditawarkan kepada LPM, sebagai mitra pemerintah di tiap kelurahan.

Dikatakan Jaya, terbaru ini pihak-pihak LPM telah menyetujui seluruh paket pengerjaan yang diusulkan. Untuk proses selanjutnya, maka pihak LPM diharuskan mengajukan proposal ke Pemerintah Kota (Pemko) agar anggaran bisa dicairkan.

“Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari LPM. Walaupun bertahap, seluruh serapan anggaran harus dicairkan di tahun ini juga agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga : Berdayakan Warga Terdampak Covid-19, PUPR Banjarbaru Siapkan Lebih 20 Proyek Padat Karya!

Paket-paket pengerjaan yang diusulkan melalui program padat karya ini secara umum bersifat pemeliharaan saja, yang artinya bisa dikerjakan oleh tenaga manusia. Terdiri dari dari masing-masing bidang Dinas PUPR, seperti halnya pembangunan jalan, membersikan sampah atau gulma di sepanjang jembatan, hingga drainase lingkungan.

“Total anggaran seluruh paket pengerjaan yang kita usulkan ini mencapai kurang lebih Rp 10 miliar. Sebenarnya, anggaran stimulasi ekonomi di Dinas PUPR tersedia Rp 20 miliar. Tapi, setelah kita sesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan paket pengerjaan kita, rupanya menyusut menjadi Rp 10 milar,” pungkas Jaya.

Perlu diketahiui, anggaran stimulus ekonomi di Dinas PUPR tersebut disalurkan melalui anggaran penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru bersumber dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp 167 miliar. Sebagaimana peruntukannya, anggaran penanganan Covid-19, terbagi untuk tiga bidang. Pembagiannya meliputi 45 persen untuk bidang kesehatan, 30 persen untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan 25 persen untuk stimulus ekonomi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Tempat Hiburan di Banjarbaru Kembali Dibuka, Pengelola Wajib Batasi Pengunjung

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemko Banjarbaru telah mengambil kebijakan mengizinkan tempat Usaha Jasa Pariwisata (UJP) termasuk tempat hiburan kembali beroperasi. Foto: Polres Banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru telah mengambil kebijakan untuk mengizinkan tempat Usaha Jasa Pariwisata (UJP) termasuk tempat hiburan, untuk kembali beroperasi. Hal ini sebagaimana, surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Banjarbaru, pada 1 Juli lalu.

Meskipun telah diizinkan beroperasi, tempat hiburan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, baik tempat cuci tangan, psyical distancing, serta pengunjung diwajibkan menggunakan masker. Terkhusus, pihak pengelola tempat hiburan juga diharuskan membatasi jumlah pengunjung.

“Phyicial distancing harus diterapkan, dengan jarak kursi minimal satu meter. Tempatnya juga wajib disterilkan secara berkala,” kata Kabid Pariwisata Disporabudpar Banjarbaru, Diah, Senin (6/7/2020) siang.

Ihwal pembatasan jumlah pengunjung, Disporabudpar menetapkan ketentuan sebagaimana Keputusan Kemenkes pada 19 Juni lalu. Yakni, jumlah pengunjung di tempat hiburan bersifat indoor hanya diperbolehkan 35% dari kapasitas normal. Sementara, khusus di tempat hiburan bersifat outdoor,  jumlah pengunjungan diperbolehkan yakni 50% dari kapasitas normal.

Jika ada pihak pengelola tempat hiburan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, kata Diah, maka akan ada sanksi tegas yang menanti. Namun, untuk sementara ini pihaknya terlebih dulu akan melakukan sosialisasi dan pengawasan.

Pemko Banjarbaru telah mengambil kebijakan mengizinkan tempat Usaha Jasa Pariwisata (UJP) termasuk tempat hiburan kembali beroperasi. Foto: Polres Banjarbaru

“Kita bersama tim Gugus akan gencar melakukan sosialisi dulu, jadi untuk saat ini mungkin teguran dulu. Tapi, jika kedepannya masih ngeyel, maka kita tidak segan memberikan sanksi dan yang paling berat adalah pencabutan izin operasional,” pungkasnya

Sebagaimana diketahui, merebaknya pandemi Covid-19, pada Maret lalu, berimbas pada penutupan seluruh tempat wisata maupun hiburan di Kota Banjarbaru. Walhasil, dampak selanjutnya dari penutupan tersebut ialah menurunnya pendapatan pajak kota Banjarbaru.

Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru mencatat penuruan drastis di sektor pajak tempat hiburan. “Kalau data pada akhir Mei tadi, setoran pajak hotel yang kita terima turun sampai 97%, hiburan 98%, resto 75%, dan reklame 70%,” kata Rustan Effendi, Kepala BP2RD Kota Banjarbaru. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : chell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Aktivitas Penambang Ilegal Sebabkan Sungai Keruh, Dishut Kalsel Usir Para Pelaku

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dishut Kalsel mengamakan sejumlah orang tang melakukan aktivitas penambangan liar di kawasan Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Foto: dishut
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel kembali melakukan giat pengamanan atas adanya aktivitas penambangan liar di kawasan Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Temuan aktivitas penambangan liar ini merupakan laporan dari masyarakat sekitar dan ditindaklanjuti oleh Kadishut Prov Kalsel Hanif Faisol Nurofiq. Giat pengamanan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang PKSDAE Pantja Satata didampingi Kepala Seksi Pengamanan Haris, beserta tim Polhut dan TKPH.

Dari hasil giat pengamanan, ditemukan para penambang ilegal yang tengah beraktivitas di dua titik lokasi sepanjang sungai di kawasan Kiram. Yakni, di Sungai Tapus dan Sungai Matang Kanas.  “Kita mendapati para penambang ilegal, dengan jumlah di Sungai Tapus sebanyak 13 orang dan di Sungai Matang Kanas sebanyak 15 orang. Kita juga menemukan mesin penambang yang digunakan mereka,” kata Kepala Seksi Pengamanan, Haris, Senin (6/7/2020) siang.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, para penambang merupakan warga Cempaka, Kota Banjarbaru dan Banyu Irang, Kabupaten Tanah Laut. Mereka berdalih melakukan aktivitas penambangan lantaran tak memiliki perkejaan.

Dampak aktivitas penambangan ilegal ini, kata Haris, mengakibatkan aliran air sungai di sepanjang kawasan Kiram menjadi keruh. Termasuk juga banyak pepohonan yang menjadi korban asal tebang.

Atas masifnya kerusakan lingkungan, petugas Dishut Prov Kalsel melakukan tindakan tegas yakni dengan menghentikan aktivitas penambangan ilegal tersebut. Hanya saja, dalam hal ini para penambang tidak diamankan.

“Di dua lokasi itu adalah kawasan APL -areal bukan kawasan hutan-. Bukan ranah Polhut, tapi lebih kepada pihak Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup. Kita hanya meminta mereka untuk angkat kaki dan menghentikan aktivitas penambangan,” pungkas Haris.

Kini, disekitar area penambangan tersebut telah terpasang garis police line. Sejumlah tenda yang sebelumbya terpasang juga telah dibongkar dengan inisiatif sendiri oleh para penambang. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->