Kalsel Target Pemulihan DAS Barito Seluas 8.300 Hektare

BANJARBARU, Hilirisasi pembangunan dan pergerakan masyarakat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan lingkungan. Berdasar rilis Kementerian LHK, saat ini 515 ribu hektare lahan di Kalsel dalam kondisi sangat kritis. Tahun ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Balai Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Hutan Lindung Barito, menargetkan pemulihan DAS 8.300 hektare.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Hanif Faisol Nurofiq disela lokakarya Pemulihan DAS Berbasis Bisnis, Selasa (2/7) di Banjarmasin. Prioritas pertama dalam Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk-RHL) DAS tahun 2014, menunjukan bahwa sasaran kegiatan RHL pada DAS Barito adalah seluas +741.519 Ha.

“Namun pada tahun 2019 ini Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito (BPDASHL Barito) mengalokasikan pemulihan DAS seluas 8.300 Ha sebagai bagian dari target nasional. Hal itu, akan dilaksanakan pada 5 KPH di Kalimantan Selatan,” kata Hanif.

Menurutnya, rehabilitasi DAS mesti berbasis bisnis komoditas kehutanan di sektor hulu lewat aksi rehabilitas hutan dan lahan pemulihan DAS. Untuk medukung hal tersebutm pihaknya terus mendorong Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada kelompok tani hutan. Sarana dan prasarana yang diberikan antara lain alat pengupas kopi kering/basah, hingga alat pengolah tusuk sate/gigi.

Hanif juga mengusung hutan area yang bakal merumuskan kerangka yang dibangun sebagai bisnis plan di tahun 2019/2020 sesuai APBN. Menurut dia, multibisnis saat ini harus jelas. “Maka rekomendasi lokakarya ini tidak hanya selesai di sini. Namun perlu ada output,” tegasnya.

Hanif melanjutkan, bahwa pemerintah segera mewujudkan revolusi hijau secara komprehensif, bilamana satuannya bibit yang awalnya hanya Rp 2.000 ribu rupiah, maka basis bisnisnya harus ditingkatkan sesuai kualitas.

Pihaknya pun sudah menertibkan 900 izin perusahan yang merusak lingkungan “Sudah saya potong semua izin itu. Namun perlu upaya yang tidak mudah, melalui tahapan dan proses,” tegasnya.

Maka ia mengimbau semua elemen ikut merestorasi kerusakan hutan dan DAS, mulai hulu sampai hilir. Jika diambil kisaran dalam hutan ada 300 Ha dan luar hutan ada 200 Ha, indikatif lahan ada di Tahura sebesar 40 ribu Ha. Apakah mampu mencapai 90 ribu Ha perhari?

“Tentu mampu, walau kita kalah saing dengan lahan Jawa. Insfratruktur yang memadai, dan namun Kalsel sudah mampu melangkah ke angka tersebut. Seluruh badan mempertanyakan kami, itu riil. Datanya kami ada,” ujarnya.

Smentara itu Dirjen PDASHL KLHK Hudoyo mengatakan, DAS itu kawasan hutan lindung yang ada di kawasan budidaya. Maka, jenis tanaman yang menghasilkan tumbuhan atau buah-buahan akan mudah dimanfaakan. Dia juga menginginkan ekspose di daerah, “LHK masa gak diupdate lahan kritisnya, dan juga fokus kita pada evaluasi terus-menerus,” katanya.

Di sisi lain Ketua Umum AKPINDO Bambang Soepijanto menambahkan, mutu sungai harus dijaga agar rehabilitas DAS berbasis bisnis optimal digarap. Pihaknya mendorong KPH dan kelompok tani hutan serius mengoptimalkan potensi DAS sesuai rencana tata ruangnya.

Menurut dia, Pemprov Kalsel mesti memberi insentif atau disinsentif terhadap pemanfaatan DAS berbasis bisnis. “Baik kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan permukiman. Produksi kayu bulat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu lapis saja masih terdapat kekurangan pasokan yang sangat besar, dan biasanya dipenuhi oleh Kalimantan Tengah,” kata dia.

Sekdaprov Abdul Haris Makkie saat membuka Lokakarya berharap seluruh program penanganan lahan kritis, bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran. “Salah satu program Gubernur Kalsel, juga telah mendapatkan apresiasi cukup luas dari berbagai kalangan adalah program Revolusi Hijau, dan program pemulihan lahan kritis DAS Barito tersebut, salah satu implementasi program Revolusi Hijau,” katanya.

Lokakarya itu di antaranya diikuti Asosiasi Pengusaha Kehutanan Indonesia (APKINDO), para pakar bisnis, akademisi, pelaku bisnis kemiri, jengkol dan kopi, serta jajaran Dinas Kehutanan 13 kabupaten/kota serta provinsi.(rico)