Connect with us

HEADLINE

“Kami Dibohongi Negara”, Buruh di Banjarmasin Ancam Demo Kembali

Diterbitkan

pada

Demonstrasi buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2020). Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalimantan Selatan menyampaikan tuntutan terkait UU Cipta Kerja, Kamis (22/10/2020) siang.

Melalui pegeras suara yang dibawa kaum pekerja tersebut, koordinator aksi Sumarlan menyampaikan poin-poin penting terkait pandangan mereka terhadap Undang-Undang yang mereka anggap tidak pro rakyat tersebut.

“Kami merasa dibohongi oleh negara dengan adanya Undang-Undang ini, jadi kami minta kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel untuk memfasilitasi kami agar bisa menyampaikan kegelisahan para kaum buruh di Kalsel kepada DPR RI,” kata Sumarlan.

Oleh karena itu, ia meminta agar DPRD Kalsel bisa menghadirkan perwakilan DPR RI ke Kalsel untuk berdiskusi dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. “Kami minta DPRD Kalsel memfasilitasi, minimal 30 orang perwakilan dari kaum buruh untuk mendiskusikan hal ini dengan DPR RI,” ujarnya.



Selain itu, ia menegaskan bahwa selama ini pihaknya selaku masyarakat dituding menyebarkan hoaks terkait penghapusan pesangon. Ia menyebut, pemerintah mengklaim kaum buruh menyuarakan hoaks tentang penghapusan pesangun.

“Padahal kami tidak pernah mengatakan itu. Kami tahu pesangon masih ada tapi jumlahnya yang dikurangi,” imbuhnya. Jika tak diindahkan, ia menambahkan, kaum buruh di Kalimantan Selatan akan kembali menggelar demonstrasi dengan massa yang lebih banyak lagi.

“Jika tidak dihiraukan, tanggal 4 November kami akan turun ke jalan lagi,” pungkasnya. Seperti diketahui, perwakilan buruh menyampaikan 5 poin tuntutan mereka. Berikut isi tuntutan para buruh:

1. Menolak sekeras kerasnya UU Omnibus Law Cipta Kerja uang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

2. Meminta Presiden RI untuk membatallan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu dan atau mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.

3. Meminta DPRD Provinsi Kalsel untuk mendampingi aliansi buruh menyerahkan secara langsung kepada DPR RI kajian dan atau sandingan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan

4. Tolak upah murah dan minta kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021 minimal 8 persen.

5. Meminta DPR RI, DPRD Provinsi serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tetap fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, bukan malah menciptakan undang-undang yang merampas hak buruh. (kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Komisi III Sorot Nasib 7.220 ‘Pengungsi Luar’ di Banjarbaru, BPBD: Stok Pangan Tinggal Hitungan Hari!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rapat membahas kondisi banjir di Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ribuan korban banjir asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut masih bertahan di Kota Banjarbaru. Bersamaan dengan itu, minimnya bantuan pemerintah dan stok pangan yang mulai menipis mendapat sorotan anggota dewan.

Hal tersebut mengemuka pada pembahasan rapat Komisi III DPRD Banjarbaru, Selasa (26/1/2021). Rapat turut mengundang stake holder terkait penanganan banjir, yakni BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala BPBD Banjarbaru Zaini Syahranie melaporkan, setidaknya ada 7.220 warga luar daerah saat ini masih menetap di Banjarbaru. Jumlah ini katanya telah sedikit berkurang jika dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. “Awalnya ada 8.918 pengungsi. Tapi karena kondisi cuaca yang semakin bagus dan banjir berangsur-angsur surut, beberapa dari mereka dipulangkan dengan rasa kemanusiaan,” katanya.

Terkait hal tersebut, Banjarbaru dihadapkan pada situasi baru. Stok kebutuhan makanan yang kian menipis dirasa tak akan mampu memenuhi kebutuhan ribuan pengungsi untuk ke depannya.



Hal tersebut diakui Zaini, yang memprediksi kebutuhan stok pangan hanya mampu bertahan beberapa hari saja. Ditambah lagi, pihaknya juga sampai masih dituntut memenuhi kebutuhan warga Banjarbaru yang juga terdampak banjir.

“Warga kita juga masih membutuhkan bantuan. Jumlahnya ada sekitar 1.000 jiwa, mencangkup Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Utara. Nah kalau hanya kita yang memenuhi kebutuhan pengungsi non-Banjarbaru, jujur saja mungkin hanya bisa bertahan satu pekan lagi,” akunya.

Tanggung jawab besar yang dipangku Pemko Banjarbaru ini, turut mengundang perhatian oleh pihak legislatif. Dalam hal ini Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, meminta pemerintah daerah dari para pengungsi non-Banjarbaru ini bisa turut terlibat dalam menyuplai bantuan.

“Pemko harus mengurus nasib 7.220 pengungsi tetangga. Ini adalah tugas sosial yang luar biasa, tapi harus disadari bahwa anggaran kita juga terbatas. Untuk itu kami, DPRD Banjarbaru dan SKPD meminta kepada pemerintah daerah asal pengungsi untuk turut serta berpartisipasi dalam menyuplai logistik. Mengingat bantuan yang disalurkan selama ini belum signifikan,” bebernya.

“Selama ini stok bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah dari asal pengungsi sangat terbatas. Hanya mampu bertahan beberapa hari saja,” tambah Nurkholis Anshari, salah satu anggota DPRD Banjarbaru.

Menurut Baskoro, upaya Pemko Banjarbaru melalui BPBD dan Dinsos sudah maksimal ihwal penanganan bencana banjir. Terutama pendistribusian logistik terhadap warga terdampak maupun para pengungsi non-Banjarbaru.

Namun di tengah kondisi pemulihan pasca banjir, terangnya juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap warganya. “Sekali lagi saya meminta pemerintah daerah (Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, red) untuk melihat kondisi warganya yang sedang mengungsi di Banjarbaru. Bantu kebutuhan apapun yang diperlukan saat ini,” sebut politikus Partai Nasdem itu.

Di sisi lain, anggota DPRD Banjarbaru lainnya, Emi Lasari, menegaskan bahwa selain kebutuhan pokok, pemerintah daerah juga seyogyanya memikirkan suplai air bersih. Termasuk juga akses jalan apabila ada warga yang memutuskan untuk kembali mengungsi ke Banjarbaru.

“Air bersih ini menjadi momok permasalahan di tengah situasi banjir. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas warganya. Semua ini tidak hanya bisa diserahkan ke Pemko Banjarbaru saja. Sudah 15 hari bantuan yang dikirimkan ke Banjarbaru tidak signifikan. Akhirnya kami juga membantu dengan keterbatasan,” tandas Emi. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

UPDATE Banjir Kalsel, 67.348 Orang Masih Bertahan di Lokasi Pengungsian!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Saat ini masih puluhan ribu orang mengungsi akibat banjir kalsel Foto: andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Hampir dua pekan musibah banjir Kalsel, sejumlah penanganan darurat masih harus terus dilakukan. Data yang disampaikan Pemprov Kalsel terkait penanganan bencana banjir, per Selasa (26/1/2021), menyebutkan bahwa saat ini masih ada 67.348 pengungsi di kabupaten/kota terdampak banjir yang belum bisa pulang ke rumah.

Data yang dirilis hingga pukul 18.00 Wita menyebutkan, musibah banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu memaksa 125.656 orang harus mengungsi dari rumahnya. Dari jumlah tersebut, pengungsi yang kembali. 58.308 dan masih bertahan di lokasi pengungsian 67.348 orang.

Sementara, total korban terdampak tercatat 171.036 KK atau 584.817 jiwa.
Pj Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar dalam keterangannya mengatakan, banjir yang merupakan terbesar dalam kurun 50 tahun terakhir ini juga menyebabkan 795 sekolah terendam, 671 tempat ibadah, 87.806 rumah, 102 jembatan rusak, 956.954 jalan raya.

“Serta 24 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang,” katanya.
Sisi lain yang terdampak pada banjir tersebut yakni sektor peternakan. Di mana pada data yang disampaikan, disebutkan banjir berdampak pada sektor peternakan. Di antaranya berdampak pada Itik Petelur 103, Itik Siap Telur 300, Itik muda 1.700, Itik 13.319, Kambing 249, Sapi 1.657, Kerbau 15, Ayam Buras 85, dan Ayam 16.353.



“Sedangkan lahan sawah terendam di 10 Kabupaten/kota: 46. 235 ha, dan kerugian di sektor perikanan mencapai Rp 93.680.535.600,” terangnya.

Sebelumnya, nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun,” kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum, Senin (25/1/2021).

Dilansir Antara, rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp 30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp 27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp 424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp 46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp 604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp 216,266 miliar.

“Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian,” kata Nugraheni.
Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->