Connect with us

Politik

KAMMI Tuntut KPU Kalsel Segera Realisasi Santunan KPPS yang Meninggal

Diterbitkan

pada

Mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI mendatangi kantor KPU Kalsel Foto: Mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Puluhan pemuda yang tergabung di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Senin (25/5) sore. Kedatangan mereka menuntut KPU untuk memberikan santunan pada anggota KPPS yang meninggal dunia. Termasuk juga agar melakukan pembenahan pemilu secepatnya sesaat setelah pemerintahan baru hasil pemilu 2019.

Dalam orasinya di halaman kantor KPU Kalse, KAMMI mengatakan pemilu serentak yang digelar tahun ini membuat jam kerja sangat panjang. Sebab para petugas harus menghitung ratusan hingga ribuan lima jenis surat suara . Sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya petugas yang meninggal karena kelelahan.

Hal ini jelas sebuah kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari sistem yang mereka buat. Sehingga dalam hal ini, KPU harus melakukan evaluasi secara menyeluruh meliputi regulasi, perencanaan, organisasi, rekrutmen, pelatihan, hingga dukungan, dan fasilitas untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat menjalankan tugas.

Membenahi sistem pemilu ini memang perlu dilakukan secepatnya dan menurut pihaknya harus dibenahi pada awal tahun 2020. Sehingga 2021 sudah lahir aturan-aturan baru yang lebih baik agar juga nantinya tidak muncul kasus yang serupa pada pemilu 2024 kelak.

Selain meminta agar dana bagi para KPPS yang menjadi korban cepat dicairkan, mahasiswa juga memasang bendera kuning di pagar KPU Kalsel sebagai tanda belasungkawa. Lalu dilanjutkan dengan melakukan doa bersama bagi yang meninggal.

Muhammad Alfinsyah, Ketua Umum KAMMI berharap agar permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut dan sesegera mungkin diselesaikan. “Karena kita tahu yang serentak lima ini saja sudah banyak bermasalah, belum lagi nanti di 2024 ada pilkada dan segala macam. Ini berapa banyak jumlah korban lagi yang harus timbul,” ungkapnya.

Aksi ini disambut baik oleh Ketua KPU Kalsel, Sarmuji. Ia sendiri mengaku merasa sangat bahagia karena bahwasanya banyak komponen masyarakat yang ikut berbelasungkawa dan terus mengawal serta mengingatkan keberlangsungan proses pemilu yang berlangsung.

Sarmuji juga mengatakan akan melakukan evaluasi tentang pemilu dan juga dia berharap agar pemilu serentak seperti ini tidak dilakukan lagi. “Saya mengharapkan agar serentak itu antara eksekutif dan legislatif dibagi dua. Kita ke depan tentu harus ada perbaikan dari sistem yang ada sekarang ini,” jelasnya.

Sistem yang ada saat ini ia akui memang merepotkan para petugas dan harus ada kesederhanaan dalam penyelenggaran pemilu di masa yang akan datang.

Sementara tuntutan yang dilayangkan KAMMI sudah dipersiapkan oleh KPU berupa santunan yang akan diberikan kepada keluarga ataupun ahli waris korban yang meninggal dunia. Di Kalsel sendiri tercatat ada 21 korban yang meninggal. Sebelumnya, Kementerian Keuangan tela menyetujui usulan KPU terkait santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dan sakit.

Bagi petugas KPPS yang meninggal akan menerima santunan sebesar Rp 36 juta. Untuk petugas yang cacat permanen mendapat santunan sebesar Rp 30 juta, luka berat sebesar Rp 16,5 juta, dan luka sedang sebesar Rp 8,25 juta.(mario)

Reporter: Mario
Editor: Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Soeharto saat panen padi bersama Ibu Tien Foto: soeharto.co
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALMANTAN.COM, BANJARBARU – Sawah menjadi ladang menuai citra politik bagi para penguasa. Maka tak heran, dari zaman Soekarno hingga Jokowi, kebijakan sektor pertanian menjadi semacam ‘pesan’ yang wajib tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelbagai kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi, misalnya, kerap mendatangi para petani yang tengah menggarap sawah. Selama kepemimpinannya pula, sejumlah kebijakan tentang ketahanan pangan sempat mengalami perdebatan.

Sebelumnya, melanjutkan proyek presiden sebelumnya dengan membuka ribuan hektare sawah di Papua yang secara kultural tidak dekat dengan budaya sawah. Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 menamakan program tersebut MIRE (Merauke Integrated Rice Estate). Lalu pada 2008 namanya berubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Mula-mula proyek tersebut menargetkan 2,5 juta hektare lahan, tapi Jokowi mengubahnya menjadi 1,2 juta hektare lahan. Dan kenyataannya terus berkurang.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini kerap berhadapan dengan sejumlah masalah. Di antaranya lahan yang dibuka berkaitan dengan tanah adat yang sakral dan tempat-tempat untuk tanaman sagu, bahan makanan pokok warga setempat.
Kebijakan lain yang mengundang sorotan masyarakat adalah dikerahkannya tentara untuk membantu petani menggarap sawah. Pengerahan sejumlah Babinsa (Bintara Pembina Desa) dimaksudkan untuk mendukung tercapainya apa yang disebut “target swasembada pangan tahun 2017”, yang dicanangkan Jokowi sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Pelibatan tentara itu dituangkan dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah pihak mengkritisi kerjasama tersebut. Mereka mempertanyakan dasar hukum kerja sama yang tidak jelas. Poin mereka adalah bahwa pelibatan TNI selain perang harus berdasarkan keputusan politik negara.

“Karena sebenarnya tugas pokok secara hukum pelibatan bantuan pangan itu adalah bagian dari operasi selain perang, yang hanya bisa dilakukan jika ada instruksi dari presiden. Persoalannya, tidak ada keputusan presiden,” kara direktur Imparsial Al Araf sebagaimanya dikutip dari Tirto.id.

Dan saat ini, proyek food estate yang sedang dicanangkan dengan menunjuk Kemenhan sebagai leading sector juga menuai sejumlah protes yang sama.

Tak hanya Jokowi, pada satu dekade kepemimpinan SBY, selain kebijakan membuka 2,5 hektare sawah di Papua, pemerintah pun menuai malu karena kasus padi Super Toy HL2 (Heru Lelono 2). Harapan manis dan puja-puji yang membubung atas Super Toy HL2, seketika mati. Petani di Kecamatan Grabag yang menanam padi Super Toy menggelar aksi protes. Mereka merasa dibohongi karena ternyata padi tersebut kopong.

Rakyat meradang, pemerintah cuci tangan. Andi Mallarangeng, yang saat itu juru bicara presiden, mengelak jika pemerintah terlibat dalam kegagalan tersebut. Begitu juga Heru Lelono, ia menyebut SBY tidak membiayai dan tidak punya saham dalam perusahaan yang mengembangkan padi Super Toy HL 2.

Sementara di era Orde Baru, Soeharto, yang kerap muncul di televisi saat menghadiri panen lengkap dengan caping dan seikat padi, terobsesi dengan program swasembada pangan. Pada 1984, target itu tercapai. Namun, ketahanan pangan tersebut begitu rapuh dan akhirnya tak bertahan lama. Enam tahun kemudian, Indonesia kembali mengimpor beras.

Setelah itu, krisis ekonomi mulai mengintai kawasan Asia. Imbas dari krisis ekonomi tersebut menjalar kepada persoalan politik. Dan puncaknya, Soeharto dilengserkan pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Kisah sawah dengan presiden republik pertama Soekarno juga tak kalah menarik. Seperti dituturkan Cindy Adams dalam ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2007),’ dalam perjalanan ke Bandung Sukarno melihat seorang petani tengah mencangkul sawah miliknya sendiri. Ia mendekatinya, lalu terjadi tanya jawab.

Isi percakapannya adalah sawah tersebut milik Marhaen (sebutan untuk para petani), juga alat-alat produksi seperti cangkul dan sekop. Namun, semua kepemilikan itu tak membuat hasil produksinya (beras) mampu mencukupi kehidupan sehari-hari.

“Para petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, di mana pada awalnya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama, dan seterusnya sampai ke anak-cucunya selama berabad-abad. Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban dari imperialisme perdagangan Belanda, karena nenek moyangnya telah dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha yang kecil sekadar bisa memperpanjang hidupnya. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen,” ucap Sukarno.(Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Kecewa, Mahasiswa Tak Lagi Percaya Legislator Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan saat demo ke DPRD Kalsel menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020). foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan menyeruduk gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020).

Usai menyuarakan aspirasi, salah satu juru bicara dari mahasiswa, Iqbal Hambali mengungkapkan, ratusan mahasiswa kecewa lantaran hampir gagal bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang tengah memimpin rapat badan anggaran. Padahal, mereka meminta komitmen dari wakil rakyat Kalsel untuk bersikap menentang RUU Omnibus Law.

“Sempat kecewa, mula-mula diberitahukan oleh salah satu anggota DPRD Kalsel bahwa Ketua ada, namun memimpin rapat. Terus dari Ketua Komisi IV datang lagi dan menyatakan bahwa Ketua DPRD tidak ada,” kata Iqbal.

“Ternyata, setelah ditekan (Ketua DPRD Kalsel) ada di tempat. Ini menguatkan kami bahwa kami hampir tidak memiliki kepercayaan dengan anggota DPRD Kalsel,” imbuh Iqbal.

 

Karena sudah berkali-kali menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law, Iqbal menyebutkan bahwa mereka ingin mendapatkan fasilitas dalam penyaluran tuntutannya. Yaitu berupa diskusi virtual yang dijanjikan oleh DPRD Kalsel akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Nanti ada diskusi virtual dengan DPD RI, DPR RI dan Gubernur Kalsel,” kata Iqbal.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, ia tidak menampik akan menggelar aksi dengan jumlah yang besar. “Kami akan turun kembali di tanggal 16 Juli,” tegas Iqbal.

Mahasiswa yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan saat demo ke DPRD Kalsel menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020). foto: fikri

Ditambahkan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, diskusi virtual nantinya juga diikuti oleh 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Terutama kaitannya dengan daerah yang memiliki pertambangan dan sikap-sikapnya.

“Tapi kita harus memahami, di kabupaten dan kota serta provinsi tidak ada kewenangan (soal RUU Omnibus Law). Tapi itu kewenangan pusat, pengawasan tetap di kita,” kata Supian.

Ditanya sikap mahasiswa yang hanya ingin bertemu dengan dirinya dan bukan anggota dewan lain, Supian menyebutkan karena surat yang diserahkan ke Pemerintah Pusat ditandatangani olehnya. Kendati secara tersurat maupun tersirat sudah ada di dalam surat yang berisi tuntutan penolakan RUU Omnibus Law itu.

“Awalnya surat sudah ada, dari jawaban tadi. Wajar, karena bidangnya Komisi IV pasti Ketua Komisi IV (Lutfi Saifudin). Tapi kalau beliau minta, kita siap,” pungkas Supian. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Tommy Soeharto Geruduk Munaslub Partai Berkarya yang Dituding Ilegal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tommy Soeharto membubarkan Munaslub Partai Berkarya di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto membubarkan paksa Musyawarah Luar Biasa di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Munaslub tersebut dituding ilegal karena hanya mewakili segelintir orang.

Detik-detik Tommy menggeruduk Munaslub ilegal yang digelar oleh sejumlah kader Partai Berkarya mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B itu diunggah oleh akun YouTube Macan Idealis milik Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy.

Dalam video tersebut tampak Tommy Soeharto didampingi oleh Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader mendatangi lokasi digelarnya Munaslub. Mereka langsung membubarkan paksa Munaslub tersebut.

“Ada pihak yang ingin memecah belah Partai Berkarya dengan menyelenggarakan Munaslub ilegal,” demikian tulisan dalam video seperti dikutip Suara.com mitra media Kanalkalimantan.com, Sabtu (11/7/2020).

 

Di lokasi acara Munaslub, Tommy meminta agar para kader yang akan menggelar Munaslub harus keluar dari hotel itu hari ini juga. Seruan Tommy tersebut disambut meriah oleh para kader gerbong Tommy yang ikut menggeruduk. “Masih ada peserta (Munaslub) yang ada di hotel ini. Hari ini mereka harus keluar dari hotel ini,” seru Tommy.

Meski demikian, Tommy mengajak kadernya untuk tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif dan tidak anarkis. Hal itu perlu dilakukan demi menjaga nama baik partainya. Dalam potongan video terpisah, tampak rombongan kader di bawah komando Tommy Soeharto masuk ke dalam gedung acara. Mereka langsung mencopot paksa banner Munaslub yang dipasang diacara tersebut.

Priyo Budi Santoso secara terpisah menegaskan, para kader Partai Berkarya yang mengatasnamakan sebagai Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya.

“Mereka yangmenamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan bukan hanya sebagai pengurus tapi juga keanggotaan Partai Berkarya,” ungkap Priyo.(suara)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->