Connect with us

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Libur Panjang, Bandara Syamsudin Noor Layani 17.714 Penumpang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

lonjakan penumpang terjadi di Bandara Syamsudin Noor selama libur panjang Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Trafik jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor mengalami kenaikan selama masa libur panjang Maulid Nabi.

Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Aditya Putra, mengungkapkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang itu mulai terlihat sejak 27 Oktober 2020.

“Kalau dibandingkan dengan hari biasa, ada terjadi kenaikan trafik jumlah penumpang selama libur panjang sekitar 10 persen sampai 15 persen,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Adapun selama masa libur panjang dari 27 – 30 Oktober, bandara berjuluk Jewel Of Borneo tersebut telah melayani sebanyak 17.174 penumpang. Jika dikalkulasikan dalam rata-rata satu harinya, maka setidaknya ada 4.000 – 5.000 penumpang yang dilayani di Bandara Syamsudin Noor perhari.



 

Jumlah tersebut tentu meningkat, yang mana pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, normalnya Bandara Syamsudin Noor hanya melayani sekitar 2.000 – 3.000 penumpang saja.

Adit -akrab disapa, menerangkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 28 Oktober. Hal itu juga bersamaan dengan meningkatnya pergerakan pesawat yang mendarat dan lepas landas dari bandara.

“Trafik tertinggi terjadi pada tanggal 28 Oktober. Kami mencatat jumlahnya saat itu mencapai 5.364 penumpang. Sementara, untuk pergerakan pesawat ada sebanyak 85 pesawat,” paparnya.

Berdasar data trafik tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, tak menyurutkan masyarakat memanfaatkan waktu libur panjang untuk berlibur ke luar daerah.

Hal itu turut dibenarkan Adit yang menyebutkan bahwa penerbangan yang terbanyak dari Bandara Syamsudin Noor ialah menuju Ibukota dan daerah-daerah di pulau Jawa.

“Rute yang paling banyak diterbangi Jakarta dan Surabaya,” lugasnya.

Sepanjang Oktober 2020, Bandara Internasion Syamsudin Noor hanya beroperasional dari pukul 07.30-18.00 Wita. Hal itu sebagai upaya dalam menyingkapi situasi pandemi. Kendati demikian, untuk layanan pemeriksaan berkas, check in, dan lain sebagainya sudah bisa sejak pukul 06.00 Wita. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Periksa Saksi Secara Maraton, Bawaslu Kalsel Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Paslon Sahbirin-Muhidin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu Kalsel memanggik pihak terkait menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada, paslon Denny-Difri Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan memanggil kuasa hukum pasangan calon Gubernur H2D, sebagai pelapor dalam tindak pelanggaraan dalam Pilkada 2020 Selasa (31/10/2020).

Klarifikasi tersebut adalah lanjutan laporan resmi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur tahun 2020 dari Tim Hukum pasangan calon (paslon) Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan terlapor yaitu Calon Gubernur Gubernur Sahbirin, Rabu (28/10/2020) lalu.

Kepada awak media, pelapor atas nama Jurkani menyampaikan ada sejumlah pertanyaan dari Bawaslu Kalsel dalam rangka melengkapi keterangan klarifikasi menganai laporannya. Ia mengaku dalam klarifikasi tersebut ada 14 pertanyaan disampaikan Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie.

Di antarannya terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan Gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.



Dari pelanggaran tersebut sanksinya adalah diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5)“ jelasnya. Menyingung program kewenangan yang menguntungkan pasangan calon, dalam salah satu laporannya, Jurkani mempermasalahkan program pembagian kuota internet kepada pelajar SMA/SMK di Kalsel.

Dalam kegiatan tersebut,  pemerintah provinsi melapis dengan memberikan nama “Kalimantan Bergerak” yang identik tahgline kampanye paslon 01, Sahbirin Noor. Padahal itu sudah ada anggaran dari pemerintah pusat, akan tetapi kata Jurkani, dijadikan nama dari pelaksanaan “Kalimantan Bergerak”

Dalam berkas bukti yang ia sampaikan dapatkan dari unduhan Sosial Media , dimana pemberitaan dalam kegiatan Kalimantan Bergerak yang dijadikan bukti dalam laporannya tersebut.

Informasi yang dihimpun, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Iwan Setiawan, membenarkan bahwa bawaslu sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi terkait program “Kalimantan Bergerak.”

Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Bappeda dan juga sejumlah wartawan yang meliput kegiatan. Hingga diturunkan berita ini Bawaslu Kasel masih melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi terkait. (kanalkalimantan.com/putra)

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->