Connect with us

Kota Banjarbaru

Kapolres Jadi Model di Banjarbaru Fashion Week 2017

Diterbitkan

pada

DI ATAS CATWALK, Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya Bersama sang istri saat tampil di Banjarbaru Fashion Week 2017. Foto : bie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya bersama isteri, Nyi Amelia Kelana Jaya menjadi pusat perhatian dalam Banjarbaru Fashion Week 2017, di Taman Van Der Pijl Banjarbaru.

Meski seorang pejabat Kepolisian, namun penampilan pasangan ini bak peragawan dan peragawati professional yang kenyang berjalan di catwalk. Aksi keduanya benar-benar memukau ratusan penonton yang hadir dalam acara ini.

Tampil menawan dan anggun, pasangan suami isteri ini mengenakan koleksi pribadi jenis  sasirangan khas Banjar. AKBP Kelana Jaya dan Amelia Kelana Jaya benar-benar tampil sempurna. Ia tampil layaknya model yang sudah berpengalaman puluhan tahun, meski terlihat rona wajah sedikit agak malu, namun tetap bisa menjaga gaya dan tampilan hingga akhir penampilan.

Ketika penghormatan layaknya seorang prajurit dilontarkan oleh orang nomor satu di Polres Banjarbaru ini ke penonton, riuh tepuk tangan pun langsung mewarnai arena event Banjarbaru Fashion Week 2017.

Tidak hanya Kapolres Banjarbaru yang tampil dalam event ini, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani pun ikut ambil bagian. Menampilkan kain sasirangan asli produksi pengrajin asal Kota Banjarbaru yakni bordir sasirangan khusus didesain oleh perancang busana asal Kota Banjarbaru, ia juga sukses melakukan tugasnya menjadi seorang model sesaat ini.

Tak mau kalah, Ketua DPRD Banjarbaru H AR Iwansyah ikut tampil cukup sempurna, meski terlihat agak sedikit kikuk berjalan di catwalk yang mengelillingi tower PDAM.

Tidak hanya itu, Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan, Sekdakot Banjarbaru, H Said Abdullah dan Kepala PDAM Intan Banjar H Syaiful Anwar dan sejumlah pejabat lainnya juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

“Launcing Tower Sasirangan yang dikemas dengan Banjarbaru Fashion Week ini bagian dari memeriahkan event di Banjarbaru,” ujar Nadjmi Adhani.

Ia berharap, dengan banyaknya kegiatan yang ada di kota ini, maka bisa menarik minat wisatawan yang berkunjung, sehingga Banjarbaru tetap menjadi favorit warga untuk bersantai.

“Kita akan terus memperindah pojok-pojok di Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (usuf)

Foto : bie

Foto : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Kota Banjarbaru

DPRD Soroti Sanksi Kepada Masyarakat Berkumpul Maksimal 5 Orang di Tempat Umum

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah petugas sedang lakukan pemeriksaan terkait kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Foto: Foto: Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM BANJARBARU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020 ihwal pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 mendapat banyak sorotan.

Anggota DPRD Banjarbaru atau yang kerap disebut sebagai wakil rakyat pun angkat suara terhadap kebijakan itu. Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, mengungkapkan ada beberapa poin di Perwali yang dinilainya cukup memberatkan. Salah satunya, bagaimana kriteria pelanggaran masyarakat yang berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

“Ini maksudnya seperti apa. Apakah berkumpul itu semua disamakan. Harus dipertegas klasifikasinya, jangan dipukul rata semuanya,” ucap dia.

Fadli -sapaan akrabnya, mengakui turut mendukung upaya tegas pendisiplinan oleh Pemko Banjarbaru demi menekan angka kasus penyebaran, namun ia mendorong agar kebijakan yang diambil tersebut tidak menyulitkan kondisi masyarakat.

 

“Kalau saya yang terpenting bagaimana kondisi masyarakatnya. Artinya memang pasti ada pro dan kontra, jadi perlu dipertimbangkan dengan matang,” ujar dia.

Jika ada yang keberatan tentang aturan ini, kata Fadli, DPRD Banjarbaru menyatakan siap untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Termasuk, apabila memang ada dorongan untuk dilakukan revisi atas poin-poin di Perwali tersebut.

“Kami siap jika memang ada protes dari masyarakat. Kami tergantung respons masyarakat. Kalau masyarakat menerima ya tentu kami juga akan mendukungnya,” ungkap dia.

Senada dengan Fadliansyah, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan baik satu orang atau lebih memang bagian dari upaya untuk mendisiplinkan warga dalam kondisi covid-19.

“Menurut saya, pembatasan berkumpul ini harus dikaji ulang. Kenapa, karena kondisi kita ini lebih lenggang. Aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan seperti biasa,” tutur dia.

Menurut politisi PAN tersebut, tidak ada masalah untuk berkumpul selama masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan. Persolannya, dalam Perwali yang diterbitkan pada 9 Juli kemarin itu, ada larangan lima orang berkumpul di tempat umum.

“Ini perlu dipertegas, tempat atau usaha yang bagaimana dengan aturan ini. Apalagi Mall sudah buka. Perlu pemahaman dan penegasan pembatasan yang dimaksud terkait fasilitas umum. Maknanya akan sangat luas dan menimbulkan definis yang berbeda-beda bagi masyarakat kita,” tambah dia.

Terbitnya Perwali Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, memang begitu menghebohkan masyarakat. Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh menggunakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

Dalam Perwali tersebut, memang ada 4 sanksi yang disiapkan, diantaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya saja, untuk 2 sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakan dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

Meski begitu, Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, mengaku pihaknya masih harus mengkaji lebih dalam bagaimana kriteria pelanggaran untuk memberikan sanksi sosial dan denda kepada masyarakat yang melanggar.

“Pada Senin nanti, kita hanya akan memberikan sanksi ringan saja. Untuk pemberian sanksi sosial atau denda, masih akan kita kaji dulu, seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti. Tentu sanksi berat ini diberikan kepada masyarakat yang ngeyel dan melakukan pelanggaran berulang-ulang,” lanjutnya.

Rencananya, Kamis (16/7/2020) mendatang, Pemko Banjarbaru bersama Bidang Hukum, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Banjarbaru, akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas teknis pelaksanaan penegakan sanksi maupun bagaimana mekanisme pemberian denda.

“Ya, mekanisme pelaksanaan ini harus benar-benar kita kaji. Contohnya, masyarakat yang dikenakan sanksi itu harus membayar denda saat itu juga atau diberikan tenggak waktu. Lalu, bagimana kriteria pelanggaran untuk menetapkan bahwa itu denda Rp 100 ribu atau Rp 250 ribu. Tentu masih banyak yang harus kita kaji, tapi intinya kita siap,” pungkas Marhain. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Soal Sanksi dan Denda di Banjarbaru, Kasatpol PP: Kami Sosialisasikan Dulu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Aktivitas Satpol PP di Lapangan Murdjani, Kota Banjarbaru. Foto: Satpol PP Banjarbaru untuk kanalkalimantan.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, begitu menghebohkan masyarakat.

Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh mengenakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Perwali tersebut, memang ada empat sanksi yang disiapkan, di antaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya, untuk dua sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakat dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

 

Penegakan sanksi ini dikomandoi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarbaru dibantu oleh pihak kepolisian. Nantinya, petugas akan melakukan patroli dengan menyisir ke berbagai tempat atau fasilitas umum, baik itu pagi, siang, maupun malam.

Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, saat ditemui Selasa (14/7/2020) sore, menyatakan siap menegakkan Perwali tentang pemberian sanksi tersebut. Namun, untuk beberapa waktu kedepan, pihaknya terlebih dulu akan bersosialisasi kepada masyarakat.

“Mulai Rabu besok kami akan sosialiasi kepada seluruh masyarakat terkait aturan ini. Sanksi ini mulai diberlakukan mulai pekan depan, tepatnya Senin tanggal 19 Juli 2020,” ujarnya.

Baca juga : Nekat Tak Pakai Masker dan Kumpul-kumpul Kena Denda Rp 250 Ribu

Kendati demikian, Marhain mengungkapkan bahwa pada awal pemberlakuan, sanksi yang diberikan masih sebatas teguran ataupun pembinaan fisik seperti push up. Sebab, pihaknya masih harus mengaji lebih dalam bagaimana kriteria pelanggaran untuk memberikan sanksi sosial dan denda kepada masyarakat yang melanggar.

“Pada Senin nanti, kita hanya akan memberikan sanksi ringan. Untuk pemberian sanksi sosial atau denda, masih akan kita kaji dulu, seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti. Tentu sanksi berat ini diberikan kepada masyarakat yang ngeyel dan melakukan pelanggaran berulang-ulang,” lanjutnya.

Rencananya, Kamis (16/7/2020), Pemko Banjarbaru bersama Bidang Hukum, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Banjarbaru, akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas teknis pelaksanaan penegakan sanksi maupun bagaimana mekanisme pemberian denda.

Infografis: Kanalkalimantan/yuda

“Ya, mekanisme pelaksanaan ini harus benar-benar kita kaji. Contohnya, masyarakat yang dikenakan sanksi itu harus membayar denda saat itu juga atau diberikan tenggak waktu. Lalu, bagimana kriteria pelanggaran untuk menetapkan bahwa itu denda Rp 100 ribu atau Rp 250 ribu. Tentu masih banyak yang harus kita kaji, tapi intinya kita siap,” pungkas Marhain.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, mengatakan ada berbagai pertimbangan yang membuat pihaknya menerbitkan aturan ini. Salah satu faktor utama, ialah makin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru, sehingga perlu adanya sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Kebijakan yang kita ambil ini juga berdasarkan surat edaran Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non alam Covid-19. Berdasar pertimbangan tersebut maka kami menetapkan Perwali tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Nadjmi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Panen Raya di Tengah Pandemi, Mimpi Banjarbaru sebagai Sentral Distrbusi Melon di Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Nadjmi melakukan panen raya melon di Banjarbaru Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru masih bisa menggelar panen raya di tengah pandemi Covid-19. Seperti halnya pada Senin (13/7/2020) siang, ratusan lebih buah melon dipanen, di kawasan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan panen raya melon tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Ririen Kartika Rini Nadjmi Adhani beserta Wakil Ketua I TP PKK Kota Banjarbaru Eny Apriyati Darmawan Jaya Setiawan. Nampak hadir pula Kepala Dinas DKP3, Siti Hamdah, beserta Camat dan Lurah Cempaka beserta seluruh kelompok tani Cempaka.

Menurut salah satu petani yang tergabung dalam kelompok tani Cempaka, Slamet, budidaya melon berkualitas merupakan salah satu solusi untuk meraih penghasilan di tengah pandemi. Terlebih lagi, panen raya ini menjadi bukti dari pihaknya bahwa kualitas buah melon di wilayah Banjarbaru tak kalah bersaing dengan kualitas di luar pulau Kalimantan.

“Dengan bimbingan dan dukungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru inilah membuat petani yang ada di khususnya kecamatan Cempaka mampu menghasilkan kualitas melon yang sangat baik. Bahkan melon yang kami hasilkan ini sudah didistribusikan ke Kabupaten Kota se-Kalimantan. Melon yang kami panen ini jenis melon madu,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, mengaku bangga dengan menyaksikannya hasil panen raya melon yang luar biasa hari ini. Khususnya, untuk kelompok tani yang bekerjasama dengan Dinas DKP3 Kota Banjarbaru.

“Kita membuktikan bahwa Melon yang hasilkan tidak kalah bagus dari segi kualitas ukurannya dan jumlah produksinya. Ini adalah hasil dari kerja keras kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru yang harus diberikan dukungan dan harus dikembangkan lagi,” tegasnya.

Wali Kota juga berharap nantinya kelompok tani di Banjarbaru dapat menjadi percontohan bagi kelompok tani yang di daerah-daerah lain. Terlebih lagi, mimpi untuk membuat Kota Banjarbaru dikenal dengan identik buah melon juga bisa saja terwujud.

“Kita tidak perlu lagi mendatangkan melon dari luar dan kitalah Banjarbaru menjadi sentral melon Kalimantan Selatan. Kita bisa melayani Banjarmasin, Banjar dan daerah tetangga lainnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa buktikan,” harap Nadjmk.

Selain di kawasan kantor Sekda Prov Kalsel, Pemko Banjarbaru rencananya juga telah menyiapkan lahan di 2 lokasi untuk bertani buah melon. Salah satunya di Kelurahan Sungai Ulin, yang hari ini juga di panen. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->