Connect with us

HEADLINE

Kasus Dugaan Korupsi Kepala Desa Lok Buntar Dilimpahkan ke Kejaksaan Banjar

Diterbitkan

pada

Kasus korupsi Kades Lok Buntar dilimpahkan ke Kejaksaan Banjar Foto : rendy
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Unit Tipikor Polres Banjar melimpahkan berkas perkara dan dan tersangka dugaan kasus korupsi dana Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tanuki, Kabupaten Banjar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar. Tersangka terancam undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus dugaan penyalah gunakan anggaran dana desa yang melibatkan Kusairi Kepala Desa Lok Buntar ini, dalam berkas yang diterima oleh jaksa penuntut umum yakni hasil audit BPKP tentang adanya kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih.

Plt Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Andi Akbar Subari mengatakan, setelah melakukan penelitian dan barang bukti Kasus tersebut, selanjutnya akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan untuk di sidangkan.

“Kami sudah menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Kabupaten Banjar, selaku pembakal  atau kepala Desa Lok Buntar, selanjutnya kita lakukan penelitian dulu baru akan kita limpahkan ke Pangadilan untuk dipersidangan pada pekan depan,” katanya, Selasa (13/8).

Sementara itu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa ini, memberikan kepercayaan kepada kuasa hukumnya Suriansyah Darham, untuk mencarikan saksi ahli guna meringankan tuntutan pada persidangan yang kemungkinan akan digelar pada pekan depan.

“Untuk meringankan kami akan mencari saksi yang meringankan, tidak lupa pastinya kami akan menghadirkan ahli juga, dimana nanti kerugian negara nya, katanya.

Sebelumnya setelah dua bulan melakukan penyidikan dan penyelidikan, Tipikor Polres Banjar menetapkan Kepala Desa Lokbuntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana desa pada proyek pembangunan jalan tahun yang bersumber dana dari APBN tahun 2016 hingga 2018. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka diduga melakukan mark up harga material dan merubah anggaran belanja yang disesuaikan dengan keinginannya, sehingga merugikan negara mencapai Rp 1,8 miliar.

“Berdasarkan penyidikan hingga audit BPKP kita temukan beberapa alat bukti yang ada, sehingga merugikan negara, totalnya ada Rp 1,8 miliar,” kata Kanit Tipikor Polres Banjar Ipda Syahrizal.

Lebih jauh dijelaskan Syahrizal, pada 2016 sampai dengan Juli 2018 di desa Lokbuntar Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah dilaksanakan pembangunan jalan paving blok. Modusnya dengan cara mark up dan membuat SPJ disesuaikan dengan RAB dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2016-2018, dengan total anggaran Rp 1.849.520.995.

Berdasarkan hasil audit BPKP, kemudian ditemukanlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.058.006.657. Semua pengelolaan keuangan diatur oleh Kepala Desa dan sekaligus memegang keuangan. “Mark up material dan menyesuaikan isi RAB dan SPJ, kerugian negara Rp 1 miliar lebih,” imbuh Syahrizal.(rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Chell


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Genggam Surat Tugas Demokrat, Haji Denny Langsung ‘Tancap Gas’ Politik

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Haji Denny resmi mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat Foto: kanal/ istimewa
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jelang pertarungan Pilgub yang tinggal beberapa bulan lagi, Denny Indrayana mendapatkan kekuatan baru dengan sokongan Partai Demokrat. Meski sebelumnya sudah diprediksi akan dukungan politik ini, namun kini kekuatan parpol pengusung sudah benar digenggaman!

DPP Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas kepada bakal calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana pada Jumat (29/5/2020). Dalam surat tersebut, Denny diminta segera mencari dukungan di Pilkada 2020.

Dalam salinan surat tugas yang diterima dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief. Ada 6 poin arahan Demokrat kepada Denny Indrayana selaku bakal cagub Kalsel. Salah satunya Denny diminta mencari dukungan dari partai politik lain. Demikian dilansir dari detik.com.

“Melaksanakan komunikasi politik kepada partai-partai politik sahabat agar segera terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20% partai-partai politik menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020,” tulisnya.

“Mencari dan menetapkan calon wakil gubernur untuk menjadi pasangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020,” sebut Demokrat.

Denny Indrayana juga diminta melaporkan hasil survei terkini dan koalisi partai politik yang sudah diperoleh ke Demokrat sesuai waktu yang ditentukan. Demokrat bakal melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil survei di Kalimantan Selatan jika memang diperlukan.

Denny Indrayana diminta melaksanakan arahan dari Demokrat ini dengan penuh tanggung jawab. Ada batas waktu bagi Denny untuk menjalankannya. “Surat tugas ini berlaku selama 15 hari sejak diterbitkan,” sebut Demokrat.

Menyikapai dukungan Demokrat ini, Haji Denny yang dihubungi Kanalkalimantan.com menyampaikan rasa syukur atas komitmen dari partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. “Tentunya saya berucap alhamdulillah atas dukungan ini. Dan akan secepatnya menindaklanjuti instruksi untuk mencari partai koalisi lainnya sebagai syarat untuk maju di Pilgub Kalsel 2020,” katanya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat mendatangi sejumlah parpol. Termasuk Partai Gerindra yang sebelumnya juga memberikan sinyal kuat untuk mendukung mantan Wamenkum dan HAM ini.(Kanalkalimantan.com/detik/cel)

 

Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Belum Tunjukkan Penurunan Kasus Covid-19, Batola Resmi Tetapkan PSBB Jilid II

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Batola Noormiliyani bersama jajarannya umumkan Batolaresmi perpanjangan PSBB Foto: rdy
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Menyusul berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap I, Jumat (29/05), Pemkab Barito Kuala (Batola) resmi memperpanjang penerapan PSBB ke Tahap II. Pengumuman perpanjangan PSBB ini disampaikan Bupati Hj Noormiliyani AS dalam Press Rilis kepada wartawan di Aula Selidah, Jumat (29/5/2020) siang.

Penerapan PSBB Tahap II yang dilaksanakan Pemkab Batola ini menyikapi perkembangan kasus Covid-19 yang belum juga menunjukan penurunan. Malah cenderung terjadi peningkatan tajam.

“Di kesempatan yang baik ini serta bertempatan pada hari penuh berkah ini kami memutuskan memperpanjang pemberlakuan PSBB,” papar Noormiliyani dalam Press Rilis yang dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Dandim 1005 Marabahan Letkol Kav Sugianto SE, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno SIK MH, Sekda H Abdul Manaf dan Tim Gugus Tugas.

Dengan adanya pengumuman ini, maka secara resmi Pemkab Batola menerapkan PSBB Tahap II sejak 30 Mei 2020 pukul 00.01 wita. Serta berakhir 12 Juni 2020. “Sesuai aturan-aturan yang ada PSBB dapat diperpanjang seandainya masih terdapat penyebaran Covid-19,” kata Noormiliyani.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menjelaskan, seiring pelaksanaan PSBB Tahap II pihaknya juga melaksanakan sosialisasi New Normal. Terutama terkait berbagai aktivitas kegiatan. Baik di sektor usaha, perekonomian, sosial, pendidikan, budaya, keagamaan maupun lainnya.

“PSBB Tahap II ini berbeda dengan Tahap I yang lebih banyak menekankan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Untuk itu Noormiliyani berharap kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan bisa lebih disiplin. Mengingat keberhasilan dari penerapan sangat ditentukan dari kesadaran masyarakat sendiri. Di kesempatan jumpa pers ini, bupati perempuan pertama di Kalsel itu juga menyinggung tentang perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Batola.

Meski saat ini menempati peringkat keempat terbanyak se-Kalsel, namun Batola tidak menganggap gagal mengendalikan penyebaran. Sebaliknya menurut Noormiliyani, banyaknya kasus terjadi justru menjadi keberhasilan pencegahan. Mengingat hampir sebagian besar pasien terungkap berasal dari hasil tracking yang ditindaklanjuti pelaksanaan rapid test massal maupun perorangan.

“Kami telah melakukan rapid test kepada 900 orang dengan hasil 112 reaktif dan 788 non reaktif dan 156 di antaranya juga telah menjalani swab test,” ungkap Noormiliyani sembari menambahkan pihaknya mulai 3-13 Juni 2020 akan melaksanakan rapid tes massal.(kanalkalimantan.com/rdy)

 

Reporter : Rendy
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Terapi Plasma Konvalesen Sebuah Alternatif Penyembuhan Covid-19 ataukah Hanya Coba-coba?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Seorang pasien Covid-19 yang pulih menyumbangkan plasma darah untuk penelitian antibodi Covid-19. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketiadaan vaksin Covid-19 hingga kini membuat beberapa ahli medis mulai mempertimbangkan alternatif lain guna menyembuhkan pasien dan mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

Salah satu opsi yang coba diambil adalah dengan menerapkan terapi konvalesen terhadap pasien positif Covid-19. Dilansir dari Media Indonesia opsi ini sudah mulai diinisiasi sejak medio April 2020 lalu.

Adalah Theresia Monica Rahardjo ahli genetika dan biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha bersama tim yang telah mengusulkan opsi ini kepada pemerintah. Pada 18 Maret 2020, ia mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut saya mengajukan usul atau saran agar pemerintah melaksanakan Terapi Plasma Konvalesen (TPK) dalam rangka menolong rakyat sembuh dari covid-19.

Melansir The Verge, terapi plasma darah konvalesen yang sudah dipakai oleh dunia medis selama seabad itu dilakukan dengan cara menyedot darah dari pasien yang sembuh Covid-19 dan memasukkannya kembali ke orang sakit.

Apa yang Dimaksud dengan Terapi Plasma Konvalesen

Terapi plasma konvalesen (kon-vuh-LES-unt PLAZ-muh) adalah pengobatan eksperimental yang digunakan beberapa dokter untuk orang dengan penyakit coronavirus 2019 (Covid-19).

Tidak ada obat yang terbukti aman dan efektif untuk mengobati Covid-19. Administrasi Makanan dan Obat-obatan A.S. Amerika Serikat (FDA) belum menyetujui obat apa pun khusus untuk mengobati orang dengan Covid-19.

Tetapi, orang yang telah pulih dari Covid-19 memiliki antibodi – protein yang digunakan tubuh untuk melawan infeksi – terhadap penyakit dalam darah mereka. Darah dari orang yang sudah pulih disebut plasma pemulihan. Plasma adalah bagian cair dari darah.

Para peneliti berharap bahwa plasma penyembuhan dapat diberikan kepada orang-orang dengan Covid-19 parah untuk meningkatkan kemampuan mereka melawan virus.

Mengapa ini dilakukan?

Dikutip dari sebuah laman jurnal medis mayoclinic.org, terapi plasma konvalesen mungkin bermanfaat bagi orang dengan Covid-19 yang tidak dibantu oleh perawatan lain. Beberapa orang dengan Covid-19 menjadi sangat sakit dan tidak mampu merespon perawatan atau obat lain. Orang-orang ini sering mengalami sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) – kondisi paru-paru yang parah. Mereka sering membutuhkan bantuan mekanik, seperti ventilator, untuk bernafas. Orang-orang ini juga berisiko mengalami kegagalan organ.

Ini juga dapat membantu orang lain yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit serius, seperti orang dengan kondisi medis kronis, misalnya, penyakit jantung atau diabetes, atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Plasma konvensional dapat membantu orang-orang ini agar tidak sakit jika mereka terpapar Covid-19.

Plasma konvalesen juga dapat dipertimbangkan untuk anggota keluarga atau petugas kesehatan yang telah terpapar dari seseorang dengan Covid-19.

Risiko

Darah dan plasma telah digunakan untuk mengobati banyak kondisi lain, dan biasanya sangat aman. Risiko tertular infeksi Covid-19 dari menerima terapi plasma konvalesen belum diuji. Tetapi para peneliti percaya bahwa risikonya sangat rendah karena donor plasma telah sepenuhnya pulih dari infeksi.

Terapi plasma konvalesen membawa risiko:

Reaksi alergi

Kerusakan paru-paru dan kesulitan bernapas

Penularan infeksi, termasuk HIV dan hepatitis B dan C

Risiko infeksi ini sangat rendah, karena darah yang disumbangkan harus memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan oleh FDA. Sebelum darah yang disumbangkan dapat digunakan, harus diuji keamanannya. Kemudian melewati proses untuk memisahkan sel-sel darah sehingga yang tersisa hanyalah plasma dengan antibodi.

Meskipun banyak orang tidak mengalami gejala, yang lain memiliki komplikasi medis ringan hingga parah yang menyebabkan kematian pada beberapa orang.

WHO Imbau untuk Terapkan Prosedur Tinggi Saat Lakukan Terapi Plasma Konvalesen

WHO menyampaikan penggunaan klinis plasma darah atau serum konvalesen harus dianggap sebagai pemeriksaan penunjang. Karena keamanan dan kemanjuran plasma darah atau serum konvalesen tidak terbukti dalam pengaturan epidemi baru.

WHO mengimbau standar untuk pembuatan produk plasma harus memaksimalkan keselamatan donor dan penerima.

WHO meminta pengumpulan dan persiapan harus dilakukan oleh staf terlatih yang beroperasi di bawah prosedur operasi standar di fasilitas yang punya regulasi ketat dan bersertifikat, serta secara rutin terlibat dalam pengumpulan darah dan plasma dan persiapan sesuai dengan pedoman internasional.

Pedoman pemberian dosis, kata WHO, harus disediakan dan pertimbangan harus diberikan untuk penggunaan unit dari setidaknya dua donor yang berbeda dalam pengakuan variasi biologis dalam respon imun.

Terapi kekebalan pasif umumnya lebih efektif bila diberikan lebih awal dalam perjalanan penyakit dan dapat diberikan dengan dosis lebih rendah. Namun, WHO menegaskan tidak mengetahui apakah pengobatan dini atau lambat pada pasien akan sama efektifnya.

Seperti terapi plasma darah lainnya, WHO berkata perhatian harus diberikan untuk inkompatibilitas ABO . Inkompatibilitas ABO tidak akan menjadi perhatian utama untuk produk imunoglobulin murni yang dibuat dari kolam plasma besar.

Inkompatibilitas ABO sendiri adalah kondisi yang muncul karena pasien menerima darah yang berbeda dengan golongan darahnya. Hal itu memicu reaksi sistem kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan beragam gejala, di antaranya adalah ikterus (penyakit kuning), pusing, dan sesak napas.

Antibodi terhadap antigen leukosit, seperti yang sering dikembangkan oleh wanita selama kehamilan dapat menimbulkan penyakit paru-paru parah yang disebut Transfusion Related Acute Cedera Paru (TRALI). Penyakit itu merupakan sindrom langka yang terjadi dalam waktu 6 jam setelah transfusi plasma darah.

Lebih dari itu, WHO menyampaikan studi ilmiah tentang kelayakan dan efektivitas medis untuk pengumpulan dan penggunaan plasma darah atau serum yang sembuh harus dieksplorasi melalui uji klinis yang dapat dilakukan bersamaan dengan penggunaan empiris mereka. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->