Connect with us

Hukum

Kasus Karhutla, Polisi Limpahkan Berkas ke Kejari HSU

Diterbitkan

pada

Tersangka pelaku Karhutla dilimpahkan ke Kejari HSU Foto : ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

AMUNTAI, Penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan terus dilaksanakan. Seperti yang dilakukan Polres Hulu Sungai Utara (HSU) yang telah menyerahkan berkas perkara satu orang tersangka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada Kejaksaan Negeri HSU.

Kapolres HSU AKBP Ahmad Arif Sopiyan melalui Kasat Reskrim Iptu Kamarudin, pada Rabu (16/10) mengatakan, Unit Tipidter Satreskrim Polres HSU telah mengirimkan berkas dan barang bukti tersangka kepada Kejaksaan Negeri HSU.

Perkara Karhutla yang dilimpahkan ke Kejaksaan atas nama SU alias HT (64) warga Desa Kandang Halang No 130 RT 03 Kecamatan Amuntai Tengah. “Tersangka SU alias HT (64) sengaja membakar lahan menggunakan korek api kayu, Senin 16 September 2019 pukul 16.30 wita di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU. Ini jelas melanggar Pasal 187 ayat 1 KUHP dengam ancaman maksimal 15 tahun penjara, dan atau Pasal 108 jo 69 ayat 1 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun,” jelas Iptu Kamaruddin.

Iptu Kamaruddin menuturkan, kasus ini berawal saat Tim Satgas Karhutla HSU melaksanakan Patroli di wilayah rawan kebakaran lahan di Desa Pasar Senin dan melihat pelaku sedang membersihkan lahan miliknya dan sekitarnya dengan cara membakar.

Saat ditanyakan oleh Tim Satgas, pelaku mengakui bahwa lahan tersebut ia bersihkan dengan cara dibakar untuk ditanami. Kemudian tim mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti identitas pelaku dan korek api kayu. Diperkirakan, luas lahan yang terbakar kurang lebih 2.400 meter persegi, yang kemudian kejadian ini dilaporkan ke Polres HSU untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Kabupaten HSU termasuk salah satu daerah yang terpapar kabut asap akibat Karhutla.

Sebelumnya operasi karhutla kurang lebih berjalan mengungkap hingga lebih 200 kejadian dan penetapan 20 tersangka, Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel AKBP M Rifai dari laporan yang masuk ke Polda Kalsel berasal dari jajaran satgas karhutla.

“Termasuk data terakhir dari Polres HSS yang tertangkap tangan, kemudian Polres Balangan, kemudian Polres Tala, dan terakhir tadi malam Polres HST. Ini sudah kita amankan tersangkanya,” terang Rifai di ruang press conference Polda Kalsel, Selasa (23/9) lalu.

Diterangkan lebih lanjut oleh Rifai, para tersangka yang ada ini akan ditindaklanjuti. Apakah para tersangka ini termasuk yang melakukan secara perorangan atau terkait korporasi. Sejauh ini, berdasarkan laporan dari Krimsus Polda Kalsel sudah menemukan dua tersangka dari korporasi.

Ketika ditanya berada dimana dua tersangka korporasi tersebut dan terdiri atas korporasi apa saja, Polda Kalsel masih belum memberi keterangan lebih lanjut. “Nanti kita sampaikan, itu sudah menjadi atensi pimpinan. Kalau sudah, nanti kita share lagi,” terang Rifai.

Untuk tersangka dari korporasi ditangani oleh Polda Kalsel. Sementara tersangka lainnya berada di wilayah polres masing-masing. Terdata ada 13 polres, sedangkan untuk hukuman, bervariasi. Untuk kasus tersangka yang tertangkap tangan dan membawa alat, melanggar pasal 188 dan mendapat hukuman sekitar 10 tahun lebih.(fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Hukum

Tiga Hakim Perempuan Memutus Presiden Melanggar Hukum Dalam Pemblokiran Internet di Papua

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Majelis hakim PTUN Jakarta yang memimpin sidang putusan gugatan internet Papua. Foto: Courtesy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin dengan dua anggotanya Baiq Yuliani dan Yeni Yeaniwilda.

Hakim Ketua Nelvy Christin juga menghukum presiden dan menteri kominfo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.457 ribu secara bersama atau tanggung renteng.

“Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ucap Nelvy Christin saat membacakan putusan secara online pada Rabu (3/6).

Putusan majelis hakim ini sesuai dengan permohononan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan yakni menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi atau bantahan dari Kementerian Kominfo dan Presiden RI mulai dari tenggang waktu, mekanisme gugatan hingga kejelasan gugatan.

 

Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang dijadikan dasar pemerintah dalam memutus internet tidak tepat. Sebab, pembatasan internet, menurut pasal tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Majelis hakim juga menyatakan pembatasan HAM hanya dibolehkan jika sesuai undang-undang. Karena itu, pemerintah semestinya menggunakan UU tentang keadaan bahaya jika hendak melakukan pembatasan hak. Namun pada praktiknya, pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Keadaan Bahaya tersebut.

Tanggapan Penggugat dan Tergugat

Tim Pembela Kebebasan Pers ini terdiri dari AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR. Gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta pada 21 September 2019 setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan TIM Pembela Kebebasan Pers.

Adapun tindakan pemblokiran yang dipersoalkan adalah pelambatan akses internet (bandwidth throttling) di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedua, pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Papua Barat, pada 21 Agustus-4 September 2019.

Dan terakhir, perpanjangan pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet di empat kabupaten/kota Papua dan dua kabupaten/kota di Papua Barat pada 4 September hingga 9 September 2019.

Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyatakan tindakan pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia berharap putusan ini dapat membawa iklim yang baik bagi kebebasan internet di Indonesia.

“Gugatan ini sangat baik dan akan menjadi preseden yang bagus juga untuk kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berinternet di Indonesia. Kita dengar dalam pertimbangan hakim, pertimbangan HAM sangat mendominasi,” jelas Ade kepada VOA pada Rabu (3/6).

Ade menjelaskan gugatan dialamatkan ke presiden karena dianggap melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar hukum di Papua dan Papua Barat. VOA sudah berusaha meminta tanggapan kementerian komunikasi dan informatika, serta juru bicara presiden terkait putusan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah. (sm/ab)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->