Connect with us

Hukum

Kasus Pencabulan Masuk Tahap I, Pengajuan Tahanan Kota Gusti Makmur Ditolak

Diterbitkan

pada

Kasi Pidum Kejari Banjarbaru Budi Muklish. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Polres Banjarbaru telah menetapkan mantan Ketua KPU Banjarbarmasin Gusti Makmur sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap remaja pria di bawah umur. Usai penetapan tersangka, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru telah menerima pelimpahan tahap I kasus pencabulan yang menghebohkan masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, Polres Banjarbaru meminta perkembangan hasil penyelidikan (P17) kepada pihak kejaksaan.

Kasi Pidum Kejari Banjarbaru Budi Muklish mengatakan, dalam tahap I ini pihaknya memiliki tempo waktu untuk mempelajari berkas perkara, apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil.

“Tentu kita akan menunjuk para jaksa senior yang profesional dan beberapa kali menangani kasus seperti ini dan 100 persen terbukti. Kalau dilihat dari berkas perkara, pada umumnya lengkap saja syarat formil dan materilnya. Tapi, tetap saja ada  beberapa yang dilengkapi untung mengoptimalkan barang bukti,” katanya, Selasa (4/1/2020) siang.



Setelah mempelajari kasus ini, Kejari Banjarbaru akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polres Banjarbaru, ihwal apa-apa saja yang bisa dioptimalkan untuk melengkapi berkas perkara.

Mengingat kasus ini adalah pekara penting, kata Budi, pihaknya juga akan melakukan ekspose gelar perkara seluruh jaksa, guna memastikan dan mempertimbangkan apa saja yang bisa dioptimalkan. Tidak hanya itu, Kejari Banjarbaru juga akan melaporkan tindak lanjut kasus ini kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati).

“Kita juga akan terus koordinasi dengan penyidik Polres Banjarbaru dan Insya Allah dalam waktu dekat bisa dilanjutkan ke proses persidangan,” terang Kasi Pidum.

Lantas, bagaimana dengan permintaan kuasa hukum, yang meminta Gusti Makmur dijadikan sebagai tahanan kota? Dalam hal ini, Budi menjawab bahwa kuasa hukum boleh saja  mengajukan hal tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dalam pengajuan sebagai tahanan kota harus ada alasan kuat.

“Harus ada alasan kuat untuk mengalihkan kliennya dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Kalau kami selama ini dari sekitar 22 kasus pencabulan anak yang kita tangani, seluruh tersangkanya kita tahan di Rutan,” tegas Budi.

Seperti yang tekah diberitakan sebelumnya, Polres Banjarbaru resmi menahan mantan Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur atas tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, sejak Kamis (30/1/2020) lalu. Penahanan Gusti Makmur, setelah pihak kepolisian memeriksa 7 orang saksi termasik Gusti Makmur sendiri sebagai tersangka.

Dalam pers rilis yang digelar di Mapolres Banjarbaru, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso mengatakan, korban atas tindak asusila yang dilakukan eks Ketua KPU Banjarmasin ialah anak lelaki yang masih berumur 16 tahun.

“Kita lakukan penahan terhadap tersangka GM karena suddah statusnya tersangka dan demi lancarnya proses penyidikan. Kita menahan GM, karena kita telah mendapat keterangan dari salah seorang saksi ahli, yang membuat tim penyidik yakin dan menguatkan untuk melakukan penahanan,” katanya kepada awak media.

Kapolres menceritakan awal terjadinya aksi pencabulan yang dilakukan Gusti Makmur pada tanggal 25 Desember 2019, saat korban membersihan toilet. Korban merupakan anak magang di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru.

“Korban dan GM bertemu di toilet dan terjadilah aksi pencabulan itu. Tersangka mengiming-imingi korban akan dibelikan pakaian sambil melakukan aksi pencabulan itu. Setelah aksi ini, kondisi korban trauma. Untuk itu, kita melakukan trauma healing kepada korban,” terang Kapolres.

Atas perbuatannya, Gusti Makmur disangkakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, Gusti Makmur akan menjalani penahanan selama 20 hari kedepan, terhitung dari Kamis tanggal 30 Januari 2019. (kanalkalimantan.com/rico)

 

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

722 Napi Lapas Banjarbaru Terima Remisi Kemerdekaan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Banjarbaru Aditya Budiman. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 722 narapidana (napi) penghuni Lapas Kelas IIB Banjarbaru menerima remisi kemerdekaan HUT RI ke-75 pada 17 Agustus mendatang.

Dari jumlah itu, sebanyak 720 napi menerima pengurangan masa hukuman dan 2 napi lainnya akan langsung bebas.

Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Banjarbaru Aditya Budiman mengatakan, jumlah napi yang akan menerima remisi ini telah diusulkan dan hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham RI.

“Jumlah napi yang menerima remisi ini sifatnya sudah final, tidak mungkin berkurang. Bahkan, kemungkinan malah akan bertambah. Saat ini kita tinggal menunggu SK dari Kemenkumham RI saja,” katanya, Rabu (12/8/2020) siang.



Dijelaskan Adit, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para napi yang akan menerima remisi sejak Juli lalu. Dalam hal ini, napi yang diusulkan menerima remisi tentunya telah memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu yang utama yakni napi telah menjalani masa tahanan selama 6 bulan.

“Itu memang jadi syarat utama untuk menerima remisi. Nah, syarat lainnya yakni napi yang berkelakuan baik selama berada di Lapas,” lanjutnya.

Dari 722 napi yang akan menerima remisi saat momentum hari kemerdakaan nanti 70 persen adalah warga binaan yang tersandung kasus narkotika. Lalu, disusul para napi yang terjerat kasus tindak pidana umum.

“Kalau napi perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) tidak ada yang menerima remisi karena tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan remisi dilakukan dengan penyelenggaraan upacara dan seremonial, maka berbeda dengan tahun ini.  Mengingat situasi pandemi Covid-19, besar kemungkinan penyerahan remisi akan dilakukan melalui virtual, tanpa mengumpulkan orang banyak. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Gilang Sang Predator Seks Fetish Kain Jarik Ditangkap!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gilang, predator seks fetish kain jarik ditangkap. (dok polisi)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Gilang, predator seks fetish kain jarik ditangkap. Gilang ditangkap polisi di kampung halamannya Kapuas, Kalimantan Tengah pada Kamis (6/8/2020) malam.

Kabar tertangkapnya mantan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut dibenarkan oleh Kanit Resmob Polrestabes Surabaya, Iptu Arief Ryzki saat dihubungi SuaraJatim.id, Jumat (7/8/2020).

“Benar penangkapan dilalukan tadi malam. Penangkapan dilakukan atas korodinasi antara Polda Jatim, Polrestabes Surabaya dan Polda Kalteng Polres Kapuas,” ujar Arief. Setelah ditangkap, Gilang di bawa menuju RSUD Kapuas untuk melakukan rapid tes dan hasilnya non reaktif.

Rencananya Gilang akan dibawa menuju Surabaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti diketahui, Gilang diburu oleh kepolisian lantaran adanya kejadian viral di media sosial soal aksi fetish yang dilakukannya berkedok tugas penelitian.



Namun dalam pelaksanaannya, riset tersebut hanyalah berkedok riset yang ternyata digunakan Gilang untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya melihat korban dibungkus dengan kain jarik.

Pelecehan seksual tersebut dilakukan secara virtual. Korban diminta untuk memfoto kegiatan tersebut dan membuat video saat melakukan aksi membungkus. Kini Gilang sudah resmi diberhentikan menjadi Mahasiwa Unair.

Keputusan pemberhentian atau Drop Out (DO) itu langsung diumumkan oleh Rektor Unair Mohammad Nasih melalui Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair, Suko Widodo pada Rabu (5/8/2020) kemarin.

3 korban sudah buka suara

Kepolisian Surabaya periksa 8 saksi dalam kasus predator seks fetish kain jarik yang melibatkan eks mahasiswa UNAIR, Gilang. Kabid Humas Polsa Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan Polrestabes Surabaya juga periksa 3 korban.

Polisi juga melacak dan mendatangi tempat kos milik terlapor Gilang. Sesampainya di lokasi, kata dia, polisi langsung menggeledah kamar milik terduga pelaku, namun ia belum merinci hasil penggeledahan karena masih proses penyelidikan.

“Berdasarkan laporan yang sudah ada Polrestabes Surabaya telah memeriksa delapan saksi. Sebelumnya tiga orang korban telah dimintai keterangan. Semua identitas korban dan saksi dirahasiakan oleh polisi,” ujarnya di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (6/8/2020).

“Kami melakukan penggeledahan tempat kos terlapor G di Surabaya. Hasilnya masih belum bisa dirinci,” lanjut dia. Truno mengatakan, polisi menjerat terlapor dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 29 juncto Pasal 45B UI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 335 KUHP. “Jadi ada mentransmisikan, kemudian mengancam atau menakut-nakuti melalui elektronik dan perbuatan tidak menyenangkan,” tuturnya.

Sebelumnya di media sosial dari pemilik akun Twitter mufis @m_fikris, mengaku menjadi korban pelecehan yang seksual yang dilakukan pria bernama Gilang4

“Jadi ada mentransmisikan, kemudian mengancam atau menakut-nakuti melalui elektronik dan perbuatan tidak menyenangkan,” tuturnya.

Sebelumnya di media sosial dari pemilik akun Twitter mufis @m_fikris, mengaku menjadi korban pelecehan yang seksual yang dilakukan pria bernama Gilang. Akun Twitter tersebut membagikan cerita tersebut karena tidak ingin ada korban lain.

Dikeluarkan Unair

Jajaran pimpinan Universitas Airlangga Surabaya mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan atau melakukan drop out atau DO Gilang.

Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Suko Widodo di Surabaya, Rabu (6/7), mengatakan keputusan mengeluarkan mahasiswa tersebut dilakukan setelah Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menghubungi pihak keluarga yang bersangkutan di Kalimantan melalui fasilitas daring.

“Merujuk pada azas komisi etik, keputusan baru bisa diambil saat bisa mendengar pengakuan dari yang bersangkutan dan atau wali. Karena orang tua sudah bisa dihubungi, maka pak rektor memutuskan yang bersangkutan di-DO atau dikeluarkan,” ujarnya.

Suko Widodo mengungkapkan pihak keluarga mahasiswa pelaku fetish telah mengakui perbuatan anaknya dan menyesalinya.

Pihak keluarga, kata dia, juga menerima keputusan yang diambil pimpinan Unair kepada anaknya.

“Kasus ini kami nilai sudah sangat merugikan nama baik dan citra Unair sebagai perguruan tinggi negeri yang mengusung nilai inti Excellence with Morality,” ucapnya.

Selain itu, putusan tersebut diambil setelah pihak Unair memperhatikan pengaduan korban yang mengaku dan merasa dilecehkan dan direndahkan martabat kemanusiaannya oleh mahasiswa Gilang.

“Kami juga mempertimbangkan putusan setelah mendengarkan klarifikasi dari keluarga G,” katanya. Meski demikian, kasus dugaan pelecehan seksual fetish kain ini masih akan terus diproses oleh pihak kepolisian. Sedangkan, pihak kampus masih menyediakan layanan konsultasi bagi para korban di Help Center Unair. (Suara/Arry)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->