Connect with us

Politik

Kawal Tahapan Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia Hadir di Kalsel

Diterbitkan

pada

Deklarasi Jaringan Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalsel. Foto : Mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) gelar dialog publik “Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu 2019” di Hotel Nasa Banjarmasin, Selasa (20/11). JaDI menghimpun alumni penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Deklarasi diikuti oleh beberapa alumni KPU Kalsel, Bawaslu, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Deklarasi menindaklanjuti presidium nasional, dalam JaDI juga berkumpul Hadar Gumay dan Juri Ardianto yang menjabat sebagai komisioner pejabat KPU RI.

Di temui di sela-sela kegiatan, Samahuddin Muharram, mantan Ketua KPU Kalsel mengatakan, tujuan JaDI tentunya adalah dalam rangka membangun dan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Sehingga bisa memberi kontribusi pemikiran terhadap apa saja dalam proses tahapan Pemilu di Kalsel.

Memberikan kontribusi dan pemikiran terkait kebijakan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. “Misalnya nanti terkait persoalan kebijakan, kemudian persoalan demokrasi dan arah pembangunan di Kalimntan Selatan. JaDI bergerak untuk itu,” ujarnya.




Deklarasi JaDI menurut Samahuddin sangat penting bagi Kalsel, terutama dalam konteks mengawal demokrasi menjelang Pemilu. Karena saat ini, penyelenggara Pemilu banyak persoalan dan mantan-mantan penyelenggara punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan proses tahapan Pemilu.

Ia menambahkan salah satu contohnya. “Misalnya, hari ini data Pemilu masih bermasalah, walaupun secara nasional masih diperpanjang 30 hari ke depan, itu kan sebuah persoalan yang saya kira tidak tuntas. Sehingga jaringan demokrasi ini bisa memberikan masukan,” bebernya.

Persoalan lainnya adalah DCT yang hingga saat ini masih bermasalah. Masih ada persoalan caleg-caleg yang sampai saat ini kemungkinan bisa diangkat dalam proses hukum. Hal ini berarti tidak terjalinnya sinergi antar KPU. “Harus diberikan masukan-masukan. Baik itu Bawaslu dan KPU di Kalimantan Selatan,” katanya.

Keberadaan JaDI untuk Kalsel punya peran unuk beberapa contoh kasus tersebut. Bukan berarti JaDI mencampuri persoalan internal penyelenggara, tapi memberi kontribusi pemikiran dan masukan yang bersifat kritik membangun.(Mario)

Reporter : Mario
Editor : Abi Zarrin AL Ghifari


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Giliran Demokrat Serahkan Rekomendasi ke Denny-Difriadi, AHY Minta Mesin Partai Maksimal!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Usai Gerindra, giliran Demokrat serahkan rekomendasi ke Denny-Difriadi malam tadi Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat secara pasti telah mengamankan satu tiket di Pilgub Kalsel. Tak berselang lama dari penyerahan SK Rekomendasi Partai Gerindra di Kantor DPP Jl Harsono RM, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2020) siang, malamnya giliran Partai Demokrat yang menyerahkan rekomendasi.

Turunnya dua SK sekaligus di hari yang sama ini menunjukkan soliditas dua parpol tersebut mengusung Denny-Difriadi sebagai penantang incumbent di ajang akbar politik 9 Desember 2020 nanti.

SK Rekomendasi Partai Demokrat, diserahkan langsung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, kepada pasangan Denny-Difriadi.

Pada kesempatan tersebut, AHY mengatakan partainya dengan penuh optimisme serta semangat positif mengusung Denny-Difriadi di Pilgub Kalsel. “Tentu harapannya, bahwa Denny sebagai calon gubernur dan Difriadi sebagai calon wakil gubernur, bisa sukses dalam Pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat ini,” katanya.



AHY meminta pasangan tersebut dengan sungguh-sungguh memperjuangan aspirasi dan harapan rakyat Kalsel. Terutama menjadi pemimpin amanah, adil, dan bekerja meningkatkan kesejahteraan masyrakat jika terpilih kelak.

“Karena kita tahu, Kalsel adalah provinsi yang sangat penting baik SDM maupun sumber daya alamnya. Sehingga harus dikelola sebaik-baiknya. Itulah harapan doa, sekaligus perjuangan kita bersama,” katanya.

Selain itu, AHY juga menginstruksikan kepada ajajaran DPD Partai Demokrat Kalsel agar bisa bekerja secara maksimal menyuskeskan kampanye dan pasangan calon dalam memenangkan suara rakyat sebesar-besaranya.

“Itu harapan kita semua, dengan demikian saya ketua Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 2020-2025 kepada Denny dan Difiriadi,” katanya.

Sementara menyikapi dukungan Demokrat, mantan Wamenkum HAM ini juga tak lupa menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh pencalonan kami sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Pilkada Kalsel 2020,” jelasnya.

Haji Denny mengungkapkan, dengan segala kerendahan hati, Ia memohon doa restu dan dukungan dari seluruh tokoh agama, alim ulama, guru, habaib, tokoh masyarakat, tokoh adat, emak-emak, petani, guru, pedagang, dan seluruh elemen masyarakat Kalsel, termasuk kelompok muda milenial.

“Insyaallah, dengan doa dan dukungan semua, kami siap mengemban amanah. Hal itu untuk menghadirkan perubahan di bidang ekonomi dan mengikhtiarkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, gabungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. (Kanalkalimantan.com/cel)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Survei Cyrus Network: RUU Cipta Kerja Jalan Tengah Kepentingan Investasi, UMKM, dan Pekerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Riswanda PhD, tim survei Cyrus Network. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA -Hasil survei nasional Cyrus Network menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas DPR dianggap sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja.

Hal tersebut seperti diungkapkan Riswanda, PhD, tim ahli dari rilis survei Cyrus Network dalam hasil survei nasional Cyrus Network “Penilaian Publik Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19” secara virtual. Senin (27/7/2020).

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa Banten ini menjelaskan, secara umum persepsi terhadap RUU Cipta Kerja cukup baik dengan 69% responden setuju terhadap RUU ini.



Bahkan, menurutnya publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja.

“Hal ini terlihat dari 72% responden yang menilai RUU ini pro investasi, tapi tidak serta merta mengabaikan UMKM karena 67% responden juga menilai RUU ini pro terhadap UMKM, dan 64% responden menganggap RUU ini pro terhadap pekerja,” kata Riswanda

Tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20,7% dari total seluruh responden.

Tercatat, 80% dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya oleh pemerintah.

Bahkan, sebanyak 85% responden sadar dan setuju bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha di Indonesia.

“Sebanyak 84% responden juga mendukung penyederhanaan regulasi yang berbelit-belit dan mempersulit investasi. Tercatat, 73% responden juga menganggap tingkat kesulitan memulai usaha di Indonesia cukup tinggi,” ujar Riswanda.

Baca juga:

Di Jam Terakhir, Edy-Astina Tuntaskan Misi Serahkan 21.009 Dukungan Maju di Jalur Independen

Hal-hal yang dianggap responden menjadi permasalahan sulitnya investasi dan memulai usaha di Indonesia antara lain adalah produktifitas tenaga kerja yang rendah (60%), skill dan kemampuan tenaga kerja Indonesia yang masih rendah (58%), dan daya saing yang lebih rendah dibanding tenaga kerja asing (57%).

Baca juga:

Hingga Waktu Perbaikan Habis, Pasangan Mada-Ferry Tak Datang ke KPU Banjar

“Lebih jauh lagi, 61% responden menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah solusi untuk perbaikan ekonomi pasca krisis yang diakibatkan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia,” imbuhnya

Cyrus Network melaksanakan survei pada tanggal 16-20 Juli 2020. Bisa dikatakan ini adalah survei tatap muka pertama yang digelar secara nasional setelah Indonesia diserang pandemi Covid-19. Survei ini mencuplik responden sebanyak 1,230 orang dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar +/- 2,85%. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->