Connect with us

Pilgub Kalsel

Keberatan Ditolak, Tim Hukum Haji Denny: Keadilan Pemilu Jauh Panggang dari Api

Diterbitkan

pada

Haji Denny saat menggugat dugaan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu yang dilakukan paslon SahbirinMu Foto: dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) akhirnya mengambil keputusan yang memberikan keuntungan bagi kubu petahana. Keberatan atas laporan pelanggaran TSM yang diputus Bawaslu Kalsel, dikuatkan oleh Bawaslu RI. Alasannya, peristiwa yang dilaporkan bukan termasuk objek pelanggaran TSM.

Anggota tim advokasi hukum H2D, Zamrony SH MKn CRA menjelaskan, sebelumnya ada 2 (dua) jenis laporan yang disampaikan kubu H2D: Pertama, pelanggaran administratif berupa penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Kedua, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan Pasal 135A UU Pilkada.

Putusan Bawaslu RI yang baru saja diterbitkan adalah penolakan terhadap laporan yang kedua, terkait pelanggaran TSM. Bawaslu RI berpendapat bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan objek pelanggaran TSM karena mayoritas dilakukan oleh petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Gubernur, sehingga tidak memenuhi syarat 50+1% sebaran wilayah kejadian.

Tim Hukum H2D sudah menduga bahwa Bawaslu RI cenderung akan menolak keberatan yang diajukan, meskipun tetap menaruh harapan agar Bawaslu RI bertindak secara progresif, tidak kaku dan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama.



Meskipun demikian, Zamrony menjelaskan bahwa permasalahan utama sebenarnya adalah laporan yang pertama. Berdasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, apabila Petahana dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon sampai pemilihan selesai, menggunakan wewenang, program, dan/atau kegiatan yang menguntungkan dirinya, maka yang bersangkutan harus didiskualifikasi.

“Kami telah mengajukan banyak sekali bukti, video, foto, saksi dan dokumen lain. Warga banua juga dapat melihat langsung bagaimana bantuan sembako dengan beraneka ragam bakul muncul menjelang Pilkada. Ada bakul Paman Birin, bakul Dinas Sosial, bakul Bergerak, bakul Covid-19 yang didalamnya terdapat sekarung beras bergambar Petahana dan tagline Banua Bergerak. Kita juga bisa temukan di mana-mana slogan “Bergerak” dalam berbagai program, spanduk, mobil dinas, dan fasilitas Pemprov lainnya. Ada juga program bedah rumah Paman Birin Peduli, acara RT dan RW di Kiram yang diarahkan mendukung gubernur petahana,” ujar Zamrony.

“Peristiwa-peristiwa tadi nyata-nyata penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan yang menguntungkan Petahana, dan merugikan calon lainnya, yaitu Pasangan H2D. Petahana menyalahgunakan bansos dan program lain untuk kegiatan yang menguntungkan diri sendiri,” sambungnya.

Tim Hukum H2D menyesalkan keputusan Bawaslu Kalsel yang menolak laporan tesebut begitu saja. Terlebih, hasil kajian penolakan tersebut tidak dapat diakses karena diklaim sebagai dokumen rahasia. Apalagi, terhadap laporan penyalahgunaan wewenang demikian diargumenkan tidak dapat diajukan banding ke Bawaslu RI. Kerahasiaan hasil kajian dan tidak adanya upaya hukum demikian adalah ketidakadilan yang nyata.

“Praktik penegakan keadilan pemilu masih jauh dari harapan, meski begitu, tidak menyurutkan niat kami untuk semakin berjuang menyelamatkan Banua,” pungkas Zamrony.(Kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pilgub Kalsel

Sidang MK Gugatan Pilgub Kalsel Digelar 26 Januari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

MK akan menggelar sidang gugatan Pilgub Kalsel pada 26 Januari mendatang Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan jadwal sidang gugatan sengketa Pilkada 2020. Terdapat 132 gugatan Pilkada yang telah diregistrasi dan masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Salah satunya, gugatan Pilgub Kalsel yang akan mulai digelar pada 26 Januari nanti.

Dikutip dari laman MK, pada 26 Januari terdapat 35 gugatan Pilkada yang akan dibacakan mulai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel), Pilgub Sumatera Barat, hingga Pilwalkot Surabaya.

Sementara pada 27 Januari, terdapat 35 gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa Pilwalkot Medan hingga Pilgub Kalimantan Tengah. Adapun sidang pendahuluan hari ketiga atau 28 Januari terdapat 34 gugatan yang akan dibacakan. Mulai dari Pilwalkot Palu hingga Pilbup Lampung Selatan.

Sidang pendahuluan yang terakhir digelar pada 29 Januari dengan 28 gugatan yang akan dibacakan. Gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa hasil Pilwalkot Tangsel hingga Pilbup Mamuju.



Setelah gugatan dibacakan, sidang berlanjut ke pemeriksaan persidangan. Adapun putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.

Sebelumnya, langkah paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Sikapi Penolakan Gugatan Bawaslu RI, Denny Indrayana: Perjuangan Masih Panjang!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Denny Indrayana merespons keputusan Bawaslu RI Foto: dok
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bawaslu RI kembali menolak laporan penyalahgunaan wewenang incumbent di Pilgub Kalsel yang disampaikan paslon nomor urut 2, Denny Indrayana.

Menyikapi putusan Bawaslu yang menolak laporan terkait tandon air Covid-19 yang dimanfaatkan sebagai bahan kampanye, Denny menulis sebuah puisi berjudul: Alhamdulillah, Perjuangan Masih Panjang.

Dalam puisi yang disampaikan ke sejumlah media tersebut, paslon yang hanya terselisih sekitar 8.000-an suara pada Pilgub 9 Desember 2020 lalu mengatakan, menghadapi berbagai kecurangan tersebut akan tetap berjuang.

“Kami tak akan menghilang, kami akan terus berjuang,” katanya sebagaimana ditulis dalam puisinya tersebut.
Simak puisi berjudul :



 

Alhamdulillah, Perjuangan Masih Panjang

Alhamdulillah, perjuangan masih panjang
Penyalahgunaan dana bansos COVID menjadi beras bergambar kampanye
Dinyatakan bukan curang, walau bukti tak berbilang.

Ketua KPK, Ketua MPR, Mendagri semua telah melarang
Jangan jadikan bansos COVID untuk kampanye, ucapnya berang!
Ketua Bawaslu berteriak, “ada tiga modusnya” katanya lantang
Ada foto, Ada nama, Ada materi kampanye, yang dipajang
Ketiganya nyata ada terang-benderang.
Ada apa dengan keadilan, dimana ia menghilang?

Alhamdulillah, perjuangan masih panjang
Dana Covid dijadikan spanduk membentang
Tandon air COVID tidak lepas dari kampanye yang nyata telanjang
Semuanya dengan nama, foto, dan “Bergerak” yang terpampang
Seakan menantang: Kamilah sang pemenang!
Hukum tak akan bisa menentang
Keadilan hilang karena: UwANG?

Tapi, yakinlah dia tak akan pernah tenang!
Kami tak akan menghilang
Kami akan terus berjuang

Karena kecurangan tidak boleh menjadi pemenang
karena kecurangan hanya layak menjadi pecundang

Gugatan akan terus datang
MK akan tetap jadi puncak juang
Alhamdulillah, perjuangan masih panjang!

Jakarta, 8 Januari 2021
Haji Denny

Sebagaimana diketahui, dugaan kasus tersebut disampaikan melalui surat nomor 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/1/2021. Dimana hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Denny Indrayana. Tapi karena Bawaslu RI melihat tidak adanya bukti kuat, laporan pun tak ditindaklanjuti.

“Terlapor tidak terbukti melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Sebelumnya Sentra Gakkumdu Pusat yang terdiri dari Bawaslu RI, Mabes Polri, dan Kejagung, melakukan pemeriksaan kedua kalinya atas incumbent H Sahbirin Noor di kantor Bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata, Banjarmasin, pada Rabu (6/1/2021) pukul 14.30 Wita. Pemeriksaan atas Sahbirin dilaksanakan secara online oleh tim Gakkumdu Pusat.

Selama sekitar 1,5 jam, paslon nomor 1 tersebut menjawab sejumlah pertanyaan dari Sentra Gakkmudu.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilisator atau penyedia lokasi terkait undangan klarifikasi yang disampaikan tim Bawaslu RI. “Obyek klarifikasi kami tidak tahu pasti. Tapi dalam undangan terkait adanya dugaan laporan penyalahgunaan wewenang terkait tandon air program Covid-19,” katanya.

Sebelumnya Denny Indrayana elah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel pada Senin (28/12/2020) di MK. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 1, Rifqinizami Karsayudha mengatakan bersyukur atas hasil laporan Bawaslu. “Pada akhirnya kebenaran hukum ditentukan oleh alat bukti dan argumentasi hukum,” katanya.(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->