Connect with us

Hukum

Kejaksaan Diminta Incar Penanggungjawab Pengadaan Alat Mesin Pertanian

Diterbitkan

pada

Ilustrasi alat mesin pertanian. Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diminta tetap memproses
perkara dugaan korupsi pengadaan alat mesin pertanian di Kementerian Pertanian yang merugikan keuangan negara Rp56,203 miliar.

Semua yang terlibat wajib diproses, diperiksa secara adil,  benar dan profesional, tidak hanya pelaksana lapangan tetapi sampai pejabat yang bertanggung jawab,” kata Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Barita Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Rabu 8 Mei 2019.

Barita menjelaskan, sesuai informasi yang diterima pihaknya, sesungguhnya proses ini sudah berjalan, bahkan Kejagung sudah mengkerucutkan dan mengantongi calon tersangkanya.

“Kita harapkan kasus ini segera diproses utk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali mengingat kasus ini sudah cukup lama dalam proses penyidikan,” ujar dia.

Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Azis menambahkan, lima sprindik penanganan penyimpangan dugaan kasus pengadaan Alsintan tahun 2015 pasti ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. 

“Tentunya, kejaksaan dalam mengeluarkan sprindik bukan sembarangan. Tentu sudah melalui proses penyelidikan yang akurat. Sehingga statusnya dinaikan ke penyidikan,” katanya.

Menurut dia, proses kasus ini perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat. Tujuannya, agar menghindarkan kecurigaan dalam proses hukumnya. 

“Setiap kasus harus dibuka secara transparan tidak ada kasus yang dirasakaan,” ucap dia. 

Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah mengeluarkan enam surat perintah penyidikan (sprindik) perkara tersebut. 

Keenam sprindik itu, di antaranya pengadaan traktor roda dua, traktor roda empat, “rice transplanter”, “seeding tray” dan pompa air, ekskavator yang diduga merugikan keuangan negara mencapai angka Rp56,203 miliar.

Kejagung juga pernah menangani dugaan korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 pada Kementan wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (vvn)

Reporter : Vvn
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Profil Maria Pauline Lumowa, Buron Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maria Pauline Lumowa, buron kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun tiba di Indonesia. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Nama Maria Pauline Lumowa menjadi perbincangan publik. Lantas siapa Maria Pauline Lumowa? Berikut profil dan rekam jejak Maria Pauline Lumowa!

Kamis, (9/7/2020), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly membawa Maria Pauline Lumowa buron pembobol dana BNI Rp 1,7 T yang diekstradisi dari Serbia ke Indonesia.

Bersama delegasi Indonesia, Yasonna tak hanya mengekstradisi Maria Pauline Lumowa, namun juga melakukan kerjasama bilateral di berbagai sektor, terutama hukum dan hak asasi manusia di Serbia.

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa di Serbia sempat mendapat gangguan dan juga upaya hukum dari Maria sendiri untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi.

 

Keberhasilan ekstradisi ini tidak lepas dari hubungan baik antara Serbia dan Indonesia juga asas resiprositas (timbal balik). Apresiasi juga diberikan kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, M Chandra W Yudha.

Indonesia sebelumnya sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Baca juga: Cerita 17 Tahun Perburuan Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun Maria Pauline

Siapa Maria Pauline Lumowa? Berikut profil Maria Pauline Lumowa

Disadur dari Hops.id  -jaringan Suara.com, Maria Pauline merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 itu ditetapkan menjadi tersangka oleh tim khusus Mabes Polri sejak Oktober 2003.

Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa, Buron Pembobol Dana BNI

  1. PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu mendapat pinjaman dari Bank BNI senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro (Rp 1,7 Triliun) pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.
  2. Aksi PT Gramarindo Group diduga dapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.
  3. Juni 2003, pihak BNI yang curiga mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.
  4. Dugaan L/C fiktif ini dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003.
  5. Maria diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.
  6. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda pada 2010 dan 2014.
  7. Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.
  8. Pemerintah Kerajaan Belanda menolak pengajuan ekstradisi dan memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.
  9. NCB Interpol Serbia menerbitkan red notice Interpol pada 22 Desember 2003.
  10. Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,” kata Yasonna. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Seorang Dokter di Banjarbaru Dilaporkan Istri ke Polisi, Diduga Lakukan Tindak Kekerasan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi tindak kekerasan terhadap perempuan. foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seorang dokter berstatus Apratur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap istri sendiri. Tak terima atas perlakuan sang suami tersebut, perempuan yang diketahui berusia 35 tahun tersebut melapor ke pihak kepolisian.

Informasi yang berhasil dihimpun, dokter tersebut berdinas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru berinisial AH. Bahkan, kabarnya video penganiayaan yang dilakukan dokter tersebut sempat beredar luas di sosial media Facebook.

Kepada Kanalkalimantan.com, Kasatreskrim Polres Banjarbaru AKP Aryansyah membenarkan, adanya kasus dugaan tindak kekerasan yang telah dilaporkan ke Polres Banjarbaru dan tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Benar, tiga hari yang lalu kita sudah menerima laporannya. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan,” kata AKP Aryansyah, Kamis (9/7/2020) siang.

 

Belum diketahui bagaimana awal mula terjadinya tindak penganiayan di dalam rumah tangga tersebut. Namun, sang istri mengaku ke petugas kepolisian mendapati luka lebam di sekujur tubuhnya atas aksi tak patut yang dilakukan suaminya sendiri.

Selang pelaporan kasus ini ke pihak kepolisian, pasangan suami istri tersebut dikabarkan telah menempuh jalan damai. Namun, kabar ini nyatanya dibantah Kassubag Humas Polres Banjarbaru, Iptu Tajudin Noor.

“Laporannya masih ada dan belum dicabut oleh pelapor  (istri). Jadi kasus ini tetap berjalan dan rencananya, beberapa hari ke depan, kami akan memanggil telapor  (dokter),” bantahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) TU RSD Idaman Banjarbaru Muhammad Firmansyah, mengaku telah mengetahui kejadian ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dengan kasus rumah tangga yang menjerat salah satu dokter di rumah sakit milik Pemko Banjarbaru itu. “Kita serahkan semuanya ke pihak kepolisian,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Cerita 17 Tahun Perburuan Pembobol Dana BNI Rp 1,7 Triliun Maria Pauline

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penampakan Menkumham Yasonna Laoly saat melakukan ekstradisi buronan Maria Paulina Lumowa dari Serbia. Foto: ist/suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI sebesar Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa, dari Pemerintah Serbia.

“Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari Pemerintah Serbia,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/7/2020) malam.

Yasonna mengatakan keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi tersebut tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara.

Selain itu, kata dia, proses ekstradisi ini juga menjadi buah manis komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang.

Yasonna menyebut pemulangan ini sempat mendapat ‘gangguan’, namun Pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. “Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi, namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi Pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan,” ujar Yasonna sebagaimana dilansir Antara.

“Sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud,” sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga memberikan apresiasi kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, M. Chandra W. Yudha, yang dinilai telah bekerja keras untuk mengatur dan memuluskan proses ekstradisi.

Menteri berusia 67 tahun itu juga menyebut bahwa keberhasilan ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa juga tidak lepas dari asas resiprositas (timbal balik). Sebelumnya, Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Bobol Dana BNI

Diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.
Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda. Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

“Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham,” kata Yasonna.
Selain itu, lanjut Yasonna, keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Di sisi lain, Pemerintah Serbia juga mendukung penuh permintaan Indonesia berkat hubungan baik yang selama ini dijalin kedua negara.

“Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,” kata dia.

Delegasi Indonesia pimpinan Yasonna dijadwalkan tiba di Tanah Air bersama Maria Pauline Lumowa pada Kamis (9/7) pagi ini. (suara)

 

Reporter : Suara
Editor : Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->